Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merek telah merupakan hak milik yang dilindungi oleh Undang-undang sesuai dengan Undang-undang Merek no.15 Tahun 2001. Merek selain digunakan sendiri oieh pemilik merek, dapat juga diberikan kepada pihak lain. Pemberian merek kepada pihak lain dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan pengalihan hak atas merek dengan pemberian lisensi merek kepada pihak ketiga. Kedua cara ini sekilas tampak sama tetapi sebenarnya sangat berbeda. PengaJihan hak atas merek sekaligus mengalihkan juga hak miJik atas merek tersebut, sedangkan pada pemberian lisensi, hak atas merek tidak beralih, hanya penggunaan merek itu diberikan kepada pihak lain untuk digunakan atas ijin dari pemilik merek. Pemilik merek dalam hal ini juga dapat tetap menggunakan merek miliknya."

"ABSTRAKUU Merek No.15/2001 pada prinsipnya melindungi kepentinganpelaku usaha (produsen) pemilik merek (Pasal 1 (1) jo Pasal3) padahal seharusnya konsumen sebagai warga negaramempunyai kedudukan yang sama (Pasal 27 (1) UUD 1945)dengan produsen sehingga harus mendapat perlindungan yangsama. Apabila dicermati pasal perpasal dalam UU MerekNo.15/2001 tidak ada satu pasalpun yang memuat katakonsumen namun ternyata dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal68 (1) UU Merek terdapat kata konsumen. Oleh karena itumeskipun tidak terdapat ketentuan yang tegas yangmensyaratkan adanya perlindungan konsumen tetapi dalamPenjelasan (Pasal 4,pemohon yang beritikad baik adalahpemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujurtanpa ada niat apapun untuk antara lain mengecoh ataumenyesatkan konsumen, dan Pasal 68 (l),yang dimaksud denganpihak yang berkepentingan antara lain yayasan/lembaga dibidang konsumen) ternyata terdapat kata konsumen makasecara hukum sudah dapat dikualifikasi UU Merek No.15/2001memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karenapenjelasan suatu pasal adalah juga bagian dari undangundangitu sendiri. Dengan demikian UU Merek No.15/2001selain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha(produsen) juga memberikan perlindungan kepada konsumen.Sebagai contoh kasus adalah perkara merek TOP 1 milik PTTOPINDO ATLAS ASIA dengan merek MEGATOP milik PT LUMASINDOPERKASA. PT TOPINDO sebagai pihak yang merasa dirugikanmengajukan gugatan penghapusan merek berdasarkan Pasal 61(2) b j o Pasal 63 ke PN JakPus dan MA atas merek MEGATOPyang dimiliki oleh PT LUMASINDO. PT LUMASINDO digugatkarena mereknya yang didaftar (hanya berupa kata MEGATOP)tidak sesuai dengan mereknya yang beredar (kata MEGATOPdalam elips + 1 + kata NEW FORMULA dalam angka 1 + lukisandalam unsur warna merah dan kuning). PT TOPINDO ATLAS ASIAselain melindungi diri karena merasa dirugikan jugamelindungi konsumennya dari tindakan yang menyesatkanpelaku usaha yang nakal, PT LUMASINDO PERKASA."

"Merek atau merek dagang (trademark) sebagai hak milik intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu terkenal. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannyaadapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, ingin membuktikan ada perbedaan latar belakang lahirnya UU. Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Kedua, mencoba membuktikan bahwa substansi UU. Merek Amerika Serikat masih lebih bervariasi dibandingkan dengan UU Merek Indonesia, walaupun UU Merek Indonesia yang telah beberapa kali diperbarui itu telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan merek internasional. Selanjutnya, menooba membuktikan adanya perbedaan dan persamaan pcrtimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Akhirnya, penelitian ini ingin membuktikan bahwa UU Merek 2001 dalam pengaturan kepastian hukumnya lebih baik dari UUU Merek 1961, baik yang berkenaan dengan perlindungan merek maupun dalam penanganan permasalahan merek atau persaingan curang melalui peniruan merek."