Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlindungan merek terkenal adalah mandat dari hukum dan komitmen dalam perdagangan internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Kriteria yang sering digunakan dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal adalah promosi merek tersebut. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Registrasi Merek Dagang . Promosi merek yang dilakukan oleh pemilik merek tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, energi, dan bukan jumlah yang kecil, jadi tentu saja sang Hakim perlu mempertimbangkannya. Namun, tidak ada peraturan atau penjelasan lebih lanjut tentang penerapan kriteria merek terkenal. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam menerapkan kriteria merek terkenal dalam sengketa merek dagang. Tesis ini menganalisis regulasi dan penerapan promosi merek sebagai kriteria merek terkenal dalam perselisihan merek terkenal. Tesis ini menemukan bahwa masih belum ada standardisasi untuk memeriksa bukti dari kriteria merek terkenal, terutama promosi merek. Oleh karena itu, tesis ini memberikan masukan kepada regulator mengenai regulasi promosi merek sebagai kriteria merek terkenal dan bagi hakim untuk menerapkannya dalam sengketa merek terkenal.

---

AbstractProtection of famous brands is a mandate from the law and commitment in international trade that must be fulfilled by Indonesia. The criteria that are often used in determining a brand as a well-known brand is the promotion of that brand. This can be concluded based on the explanation of Article 21 paragraph (1) letter of Law No.20 of 2016 concerning Trade Marks and Geographical Indications and Article 18 of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 67 of 2016 concerning Trademark Registration. Brand promotion carried out by the brand owner certainly requires a sacrifice of time, energy, and not a small amount, so of course the Judge needs to consider it. However, there are no regulations or further explanation regarding the application of well-known brand criteria. This results in uncertainty in applying well-known brand criteria in trademark disputes. This thesis analyzes the regulation and application of brand promotion as criteria for well-known brands in disputes of famous brands. This thesis finds that there is still no standardization to examine evidence of well-known brand criteria, especially brand promotion. Therefore, this thesis provides input to regulators regarding the regulation of brand promotion as a criterion for well-known brands and for judges to apply them in disputed famous brands."

"Istilah Parodi banyak dikenal dalam Hak Cipta namun seiring perkembangan zaman tidak hanya Hak Cipta yang menjadi target Parodi melainkan juga Merek. Saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan Parodi Merek dalam produknya dan sebagian besar Parodi Merek tersebut dengan sengaja menirukan Merek pihak lain. Penggunaan Parodi Merek seperti itu berpotensi merugikan pihak pemilik merek. Saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) belum mengatur secara eksplisit tentang Parodi Merek. Penulisan Tesis ini mengkaji mengenai bagaimana suatu Parodi Merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia dan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat beserta putusan-putusan pengadilannya serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas tindakan Parodi Merek. Metode penerapan penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode yuridis normative digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku terutama yang berkaitan dengan permasalahan Parodi Merek. Parodi Merek yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek berdasarkan UUMIG adalah Parodi Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar/merek terkenal dan digunakan sebagai merek dalam barang/jasa sejenis. Berbeda dengan Indonesia, di Negara Amerika tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek meskipun tidak digunakan pada kelas barang/ jasa yang sama. Berdasarkan UUMIG, pemilik merek yang dirugikan karena tindakan Parodi Merek dapat menempuh upaya hukum perdata, upaya hukum pidana, dan/atau upaya hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di Negara Amerika terdapat upaya hukum tambahan bagi pemilik merek terkenal terhadap permasalahan Parodi Merek ini yaitu gugatan perusakan merek (tarnishment). Para Regulator sebaiknya menambahkan ketentuan tentang pelanggaran merek untuk barang/jasa tidak sejenis dan juga untuk merek/elemen merek yang penggunaannya bukan sebagai merek dan gugatan pelanggaran merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis dalam UUMIG mendatang. Hal ini bertujuan agar UUMIG mendatang dapat mengakomodasi permasalahan Parodi Merek yang sebagian besar penggunaannya bukan sebagai merek. Perlu juga diatur konsep dilusi merek terutama tentang gugatan perusakan merek (tarnishment) sebagai tambahan upaya hukum untuk merek terkenal terhadap permasalahan Parodi Merek.

---

The term parodi is widely known in copyright, but over time it is not only copyright that is the target of parodi but also trademarks. Currently, more and more business actors are using Brand Parodies in their products and most of these Brand Parodies are deliberately imitating other parties' trademarks. The use of such Brand Parodi has the potential to harm the brand owner. Currently, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (UUMIG) does not explicitly regulate Trademark Parodi.

This thesis examines how a trademark parodi can be categorized as a trademark infringement based on the Indonesian trademark law and United States trademark law and its court decisions as well as legal protection for trademark owners for trademark parodi actions. The application method of writing this thesis is normative juridical with a statutory approach. The normative juridical method is used to conduct an assessment of the applicable legal rules, especially those relating to the issue of Trademark Parodi. Trademark Parodi which can be categorized as a trademark infringement under UUMIG is a Trademark Parodi which has similarities in principle with a registered mark/famous mark and is used as a mark in similar goods/services. In contrast to Indonesia, in America it can still be categorized as a trademark infringement even though it is not used in the same class of goods/services. Based on UUMIG, brand owners who are harmed by Trademark Parodi's actions can take civil legal action, criminal law efforts, and/or legal remedies through alternative dispute resolution. Meanwhile, in America, there are additional legal remedies for well-known brand owners against this trademark parodi problem, namely a trademark tarnishment lawsuit. Regulators should add provisions regarding trademark infringement for dissimilar goods/services and also for brands/brand elements whose use is not as a mark and lawsuits for infringement of well-known marks for dissimilar goods/services in the upcoming UUMIG. This is intended so that the upcoming UUMIG can accommodate the problem of Trademark Parodi, most of which are not used as brands. It is also necessary to regulate the concept of trademark dilution, especially regarding a trademark tarnishment lawsuit as an additional legal remedy for well-known brands against the issue of Trademark Parodi."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep perlindungan merek tiga dimensi dari segi definisi, perlindungan dan penerapan hukumnya. Indonesia sendiri dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek belum mengenal tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi sebagai sebuah merek, namun pada kenyataannya sudah ada beberapa permohonan merek yang dikabulkan terhadap sebuah tanda tiga dimensi, serta dibahas juga potensi tumpang tindih dengan perlindungan kekayaan intelektual lain serta urgensi penerapan hukum dari merek tiga dimensi. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator yang dapat menentukan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang tepat bagi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dan dengan fakta hukum yang ada bahwa sudah seharusnya terdapat perangkat hukum yang jelas untuk melindungi sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek di Indonesia.

---

AbstractThis mini-thesis discusses about the three-dimensional concept of brand protection in terms of the definition, protection and application of the law. Indonesia itself in Act No. 15 of 2001 on Marks are not familiar with the signs of three-dimensional shapes configuration as a trademark, but in fact there are already several brands which petition is granted as a three-dimensional marks, and also discussed the potential for overlap with other intellectual property protection and the urgency of the application of the law of the three dimensional marks. The writer uses a normative legal writing method to produce analytical data that are descriptive. This research concluded that there are indicators that can determine the form of intellectual property protection that is right for a sign with three- dimensional shapes configuration and with the fact that existing laws that already should have a clear legal devices to protect a three-dimensional sign as a brand in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan merek terkenal dari Dilusi Merek di Indonesia. Adanya Dilusi Merek merupakan perluasan perlindungan bagi merek Terkenal. Tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai Dilusi Merek di Indonesia membuat adanya ketidakpastian bagi hakim dalam memutus perkara pada sengketa merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis. Suatu sengketa merek yang seharusnya dapat diselesaikan melalui Dilusi Merek akhirnya diselesaikan melalui Pelanggaran Merek biasa. Padahal secara nyata bahwa Dilusi Merek berbeda dengan Pelanggaran Merek pada umumnya. Sejauh ini hakim dalam memutus sengketa merek tidak sejenis menggunakan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 6 ayat (2) sendiri masih perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketiadaan PP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 membuat hakim tidak memiliki pedoman yang tetap dalam memutus sengketa merek terkenal tidak sejenis. Ketentuan mengenai merek terkenal juga belum diatur secara jelas dan utuh yang merupakan salah satu unsur utama agar suatu merek dapat dilindungi dari Dilusi Merek.

---

This thesis discusses the protection of Well-Known mark from Trademark Dilution in Indonesia. Trademark Dilution is an extension of protection for Well-Known Mark. The absence of forcefully and specifically regulation about Trademark Dilution in Indonesia cause the uncertainty for the judge in deciding the case of well-known mark dispute especially on dissimilar goods. A trademark dispute that should have been resolved in Trademark Dilution is resolved through trademark infringement instead. Whereas, it is obvious that Trademark Infringement and Trademark Dilution are different in general. So far the judge in deciding well-known mark dispute on dissimilar goods use Article 4 and Article 6, paragraph (2) of Law Number 15 of 2001 about Trademark. Article 6, paragraph (2) itself still needs to be further regulated in Government Regulation. The absence of Government Regulation as mandated in Article 6 paragraph (2) of Law Number 15 of 2001 cause the judge does not have persistent guidelines in deciding well-known mark dispute on dissimilar goods. The provision about well-known mark also has not clearly defined and intact, which is one of the main elements for a mark in order that a mark can be protected under Trademark Dilution."

"Gugatan ganti rugi yang diajukan Hardwood Private Limited kepada PT Unilever Indonesia, Tbk adalah keberatan Hardwood Private Limited kepada PT Unilever Indonesia, Tbk yang menggunakan kata strong pada produk pasta gigi merek ‘Pepsodent Strong 12 Jam’. Kata strong pada merek ‘Pepsodent Strong 12 Jam’ mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ‘Strong’ milik Hardwood Private Limited. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI memberikan putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2020 yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Hardwood Private Limited sebagai penerima peralihan hak dari pendaftar pertama merek “Strong”. Dengan pertimbangan hukum Hakim Agung adalah merek ‘Pepsodent Strong 12 Jam’ dengan menggunakan kata Strong telah terdaftar sehingga PT Unilever Indonesia, Tbk mempunyai alasan menggunakan merek tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji putusan dan pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Agung pada perkara aquo secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian adalah Hakim Agung dalam perkara a quo sudah intervensi dalam memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan asas hakim bersifat pasif dalam Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

The lawsuit for compensation filed by Hardwood Private Limited against PT Unilever Indonesia, Tbk is Hardwood Private Limited’s objection to PT Unilever Indonesia, Tbk for using the word strong in its ‘Pepsodent Strong 12 Jam’ toothpaste product. The word strong on the mark ‘Pepsodent Strong 12 Jam’ is basically similar to the mark ‘Strong’ owned by Hardwood Private Limited. In the case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a decision Number 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 dated March 30, 2021, by canceling the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 18 November 2020 which provides legal protection and certainty to Hardwood Private Limited as the recipient of the transfer of rights from the first registrant of the “Strong” mark. With the legal considerations of the Supreme Court Judge, the mark 'Pepsodent Strong 12 Jam' using the word Strong has been registered so that PT Unilever Indonesia, Tbk has reasons to use the mark. The purpose of this paper is to examine in depth the decisions and legal considerations given by the Supreme Court Justices in the case. The type of research used is a normative legal research method with a statutory approach. The results of the research are that the Supreme Court Judge in the case has intervened in giving decisions and legal considerations that are contrary to the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR and the principle of passive judges in the Civil Procedure Code and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Indications Geographical."

"Kepastian hukum menjadi hal penting yang harus tersedia dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Perkembangan isu merek di dunia melahirkan isu terbaru yang salah satunya adalah klaim parodi merek, dalam sengketa merek terkenal tindakan parodi merek digolongkan sebagai tindakan yang beritikad buruk. Tindakan parodi merek yang muncul pada sengketa merek terkenal melahirkan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia berkaitan terhadap tindakan parodi merek dan bagaimanakan batasan perlindungan klaim parodi merek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis yuridis sekaligus studi banding berkaitan dengan sengketa parodi merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada saat ini belum mengakomodir kepastian perlindungan hukum merek terkenal dari tindakan parodi merek. Perlindungan hukum dilusi merek dan identifikasi sumber menjadi pengaturan sekaligus batasan khusus yang menjamin perlindungan hukum merek terkenal di Amerika Serikat dari tindakan parodi merek yang beritikad buruk. Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia pada dasarnya memerlukan perlindungan dan kepastian hukum tambahan untuk menganalisis perlindungan serta batasan perlindungan parodi merek terkenal.

---

Legal certainty is an important thing that must be available in the protection of trademark law in Indonesia. The development of trademark issues in the world gave birth to the latest issues, one of which is the claim of trademark parody, in the famous trademark dispute the act of trademark parody is classified as an act of bad faith. Trademark parody actions that arise in well-known trademark disputes give birth to legal questions relating to how the regulation of well-known trademarks in Indonesia relates to trademark parody actions and how the protection limits of trademark parody claims between Indonesia and the United States. In this research, the author conducts a juridical analysis as well as a comparative study related to famous mark parody disputes in Indonesia and the United States. Law Number 20 Year 2016 at this time has not accommodated the certainty of legal protection of well-known trademarks from acts of trademark parody. The legal protection of brand dilution and source identification become special arrangements as well as limitations that guarantee the legal protection of famous marks in the United States from acts of bad faith brand parody. The legal protection of famous marks in Indonesia basically requires additional protection and legal certainty to analyse the protection as well as the limitation of protection of famous mark parody."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan ekuitas merek iPad dan Galaxy Tab berdasarkan sumber-sumer ekuitas merek, yaitu kesadaran merek dan asosiasi merek yang berhubungan dengan produk dan non-produk, serta tingkat loyalitas konsumen terhadap merek yang digunakan. Penelitian eksploratori ini menggunakan metode kualitatif dengan mengadopsi langkah-langkah wawancara ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique) dianalisa dengan menggunakan metode charting context dan menggunakan program ATLAS.ti.6.2. Hasil dari penelitian ini menyarakankan agar iPad dan Galaxy Tab meningkatkan kegiatan pemasaran masing-masing merek untuk membangun ekuitas merek masing-masing produk tersebut.

---

The focus of this thesis research is to analyze the comparison of brand equity iPad and Galaxy Tab based on the sources of brand equity, brand awareness and brand associations that consist of product related and non-product related, and level of their brand loyalty. The objectives of this research are to explore the sources of brand equity two different tablet PC brands, iPad and Galaxy Tab, and to compare the strengths of each brand?s sources of brand equity. This exploratory study uses qualitative method that refers to the adoption of ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique) interview and analyzed by applying context charting as qualitative data analysis method and using qualitative analysis software (ATLAS.ti.6.2). The result of this study suggests each brand to increase their marketing activities in order to build their brand equity."

"Usulan penolakan merek (hearing) merupakan bagian dari proses pemeriksaan substantif. Proses pemeriksaan substantif merupakan salah satu proses yang harus dilalui dalam suatu permohonan pendaftaran merek, dalam proses pemeriksaan substantif ini seorang Pemeriksa merek akan memeriksa dan menganalisa suatu permohonan pendafataran merek apakah harus diterima atau ditolak, jika permohonan pendaftaran merek ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan milik pihak lain yang telah terdaftar maka Ditjen HKI dalam hal ini adalah pemeriksa akan mengirimkan surat usulan penolakan merek (Hearing) kepada pemohon atau melalui kuasanya. Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu permohonan pendaftaran Merek, Pemeriksa merek berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemeriksaan merek dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Namun sering kali dalam prakteknya penulis menemukan fakta bahwa dasar dari Pemeriksa Merek dalam menetapkan status Hearing atas suatu permohonan pendaftaran merek tidak konsisten, antara satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain bisa berbeda hasil penilaiannya terhadap satu objek merek yang sama, bahkan ada permohonan yang ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek miliknya sendiri sebagaimana yang terjadi dalam penetapan hearing Merek A&X Casa+Lukisan Nomor Agenda D002013012391 sehingga terkesan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa mengada-ada dan tidak masuk akal karena sering kali terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan hearing hal ini tidak lepas dari proses pemeriksaan yang sifatnya masih sangat subjektif tergantung pada pengetahuan pemeriksa itu sendiri.

---

Hearing is part of Substantive examination process Substantive examination process is a process that must be undertaken in trademark registration in the process of substantive examination the examiner will examine and analyze the trademark application are to be accepted or rejected if the application for registration is rejected because is considered to have similarities with the other party the Directorate General in this case is the examiner will send a letter of refusal to the applicant or the representative The process of examination and assessment whos conducted by the examiners in accordance to article 18 paragraph 2 of the Law No 15 of 2001 Regarding Marks stating that The substantive examination shall be conducted with due regard to the provisions of Article 4 Article 5 and Article 6 However in practice the author finds the fact that the examiners in determining the status of the Hearing of an trademark application is not consistent between one examiners with another examiners the result is different although with the same object or trademark there 39 s even a trademark application that was refused because it is considered to have similarities with his own trademark as happened in the case of A X Casa painting Number D002013012391 so impressed the examination process conducted far fetched and senseless because very subjective depending on the knowledge of the examiner itself."