Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Khalisa Areta Savitri
Prinsip Lex Rei Sitae sebagai Kaedah Super Memaksa dalam Perjanjian Jaminan Kebendaan Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1713 K/Pdt/2007 dan Putusan Mahkamah Agung No. 445 Pk/Pdt/2007 = The Principle of Lex Rei Sitae as a Mandatory Law in Indonesian Property Security Agreements: Analysis of Supreme Court Decision No. 1713 K/Pdt/2007 and Supreme Court Decision No. 445 Pk/Pdt/2007)
" Suatu perjanjian jaminan kebendaan dapat menjadi perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian pokok yang tunduk pada hukum asing. Akan tetapi, perjanjian kebendaan di Indonesia diatur oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai objek benda tidak bergerak. Hal ini karena adanya prinsip lex rei sitae yang merujuk pada kewajiban tunduknya hukum negara dimana benda tersebut terletak terhadap perkara-perkara yang menyangkut benda tersebut. Penelitian ini akan membahas prinsip lex rei sitae sebagai kaedah super memaksa yang terkandung dalam Peraturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marshall Pribadi
Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009
" Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A dan 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56150
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 >>