Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Boy Piter Nizu Kekri
Mandatory spending of education and health budget in Papua
" This study aims to reveal the phenomenon of compliance with mandatory spending on education and health in 29 regencies/cities in Papua. The data analysis method applies quantitative descriptive data by using regional financial data, namely: Regional Revenue and Expenditure Targets, Education and Health Expenditure Allocation for Fiscal Year 2021, Realization of Regional Income, and Expenditure, Education and Health Expenditure Allocation for the Fiscal Year 2017-2020. The main finding of this study is that 27 local ... "
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2022
330 JPP 6:1 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Kevin Irsyad Suyuthi
Tinjauan Hukum Terhadap Asuransi Dalam Konser Musik di Indonesia = Legal Analysis of Insurance in Music Concerts in Indonesia
" Berawal dari peluang risiko yang merugikan dapat datang kapan saja sehingga diperlukan suatu program yang memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Diperlukan suatu asuransi wajib untuk melindungi finansial perusahaan dan melindungi kepentingan para penonton. Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan asuransi dalam konser musik di Indonesia, terkhususnya asuransi wajib konser musik sebagai program asuransi wajib. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal untuk meneliti permasalahan mengenai topik terkait. Untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kristika Sari
Analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah daerah = Analysis of factors affecting financial disclosure in local government website
" Penelitian ini bertujuan untuk menilai transparansi keuangan daerah melaui tingkat pengungkapan informasi keuangan yang bersifat mandatory dan voluntary di website pemerintah daerah dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi dengan menggunakan kerangka Public Choice Theory. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 371 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengamati informasi keuangan daerah yang dipublikasi di website pemda pada periode Oktober-Desember 2015. Tingkat transparansi daerah diukur berdasarkan indeks melalui skoring dari kriteria-kriteria yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T52230
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Husni Abdul Muchlis
Penggunaan Kerangka Model for Mandatory Use of Software Technologies (MMUST) Didalam Evaluasi Pemanfaatan Sistem Rekam Medis Elektronik di Puskesmas DKI Jakarta = Usage of Model for Mandatory Use of Software Technologies (MMUST) Framework in Evaluating Electronic Medical Record System Utilization in DKI Jakarta Public Health Center
" Seiring bertambahnya usia, populasi, angka kesakitan dan kematian serta sulitnya akses ke pelayanan kesehatan membuat kebutuhan Puskesmas menjadi komplek untuk didukung. Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan suatu sistem informasi yang direkomendasikan oleh para pembuat kebijakan guna memenuhi tuntutan pelayanan di Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut Puskesmas DKI telah mewajibkan penggunaan RME dalam pelayannya akan tetapi terdapatnya jaringan eror/macet, ketidaklengkapan RME, rendahnya penggunaan dan kurangnya literasi tentang RME menjadikannya perlu dievaluasi. MMUST merupakan suatu model yang digunakan ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Rahman Setiawan
Kajian coordination of benefit antara bpjs kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial badan penjamin lainnya pada awal pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 = examine of coordination of benefits between bpjs kesehatan with commercial health insurance other guarantee entities at the beginning of implementation of the national health insurance scheme 2014 / Eko Rahman Setiawan
" ABSTRAK
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurance salah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut maka diperlukan coordination of benefit. Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas indonesia, 2014
T41901
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi, Dyah Santi
Analisis rekomendasi base erosion and profit shifting action plan 12: mandatory disclosure rules di Indonesia = Analysis of recommendation base erosion and profit shifting action plan 12: mandatory disclosure rules in Indonesia / Dyah Santi Palupi
" ABSTRAK Pada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema ... "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmad Desmi Fajar
Penyelenggaraan Program Pensiun Sukarela Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial = The Implementation of Voluntary Pension Programme Based on Law Number 11/1992 on Pension Fund After the Enactment of Law Number 40/2011 on Social Security Agencies
" Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. ......Since the dues to be paid and benefit to be received under ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Saputra
Pengaruh Kebijakan Mandatory Spending Terhadap Efisiensi Belanja Daerah: Studi Kasus Bidang Pendidikan = The Effect of Mandatory Spending on Local Government Spending Efficiency: A Case Study in the Education Sector
" Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jason Effendi
Analisis pengaruh efektivitas dewan komisaris direksi dan komite audit serta audit eksternal terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela = The impact of board commissionner director audit committee effectiveness and external audit on mandatory and voluntary disclosure / Jason Effendi
" ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57149
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Efril Maulana
Analisis rancangan mandatory disclosure rule sebagai tindak lanjut rencana aksi BEPS 12 dalam rangka antisipasi perencanaan pajak agresif = Analysis of mandatory disclosure rule plan as an act of BEPS action plan 12 in order to prevent aggressive tax planning
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12 terkait Mandatory Disclosure Rule sebagai cara untuk mendapatkan informasi dini praktik perencanaan pajak agresif serta penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MDR adalah strategi untuk mencegah penghindaran pajak dengan cara mendapatkan informasi dini atas praktik perencanaan pajak agresif yang paling efektif. Dalam penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, belum ... "
2017
S66277
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>