Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restrukturisasi Utang adalah sebuah keniscayaan dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur tetapi di lain sisi Debitur masih memiliki itikadi baik dan prospek untuk menjalankan usahanya. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang pasti dalam hal Restrukturisasi Utang sehingga Debitur dan Kreditur diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencapai kesepakatan dalam mekanisme Restrukturisasi Utang tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa mendirikan sebuah badan usaha baru juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk Restrukturisasi Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dan kedudukan hukum pihak-pihak dalam Restrukturisasi Utang melalui skema pembentukan Perseroan Terbatas sebagai Debitur baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan studi pustaka yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa badan hukum bertanggung jawab dalam hal tindakan sah yang dilakukan oleh organ atau telah disetujui oleh organ yang lebih tinggi. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kedudukan hukum yang terpisah diantara para pihak mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban sebelum dan setelah dilakukan Restrukturisasi Utang.

---

Debt restructuring is a necessity in terms of Debtor can not meet its obligations to Creditors, but on the other side of the Debtor still has a good faith and prospects for business. Regulation does not provide definitive arrangement in Debt Restructuring so Creditor and Debtor given that complete freedom to reach agreement in the Debt Restructuring mechanism. This means that setting up a new business entity can also be used as a means for Debt Restructuring. This study aims to explain the impact and the legal position of the parties to the Debt Restructuring scheme as a Limited Liability Company formation as a new Debtor. The method used is juridical-normative based on case studies. Results of the study revealed that the legal entity responsible for the unlawful act committed by the organ or organs that have been approved by the higher. The results also revealed that a separate legal position between the parties resulted in differences in the rights and obligations before and after the Debt Restructuring.

"

"Singkatnya, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dan juga bentuk perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada PT Tertutup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tertutup yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat (2) UU PT dan juga (ii) bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pemegang saham minoritas PT Tertutup terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang melewati jangka waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini khususnya membahas mengenai permasalahan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan UU PT. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tinjauan umum tentang perseroan terbatas, saham, pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham tahunan. Selain itu dibahas juga mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada PT tertutup dan juga mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT tertutup dalam hal penyelenggaraan rups tahunan yang melewati jangka waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS tahunan dalam UU PT merupakan "mandatory rule" dan juga terdapat beberapa perlindungan hukum dalam bentuk yang dinilai cukup melindungi, berupa cara/upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu ini.

---

In brief, this research aim to capture a legal consequences and the protection to the minority shareholder(s), in connection with the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under the Law of the Republic of Indonesia No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law"). The main idea of this research are as following: (i) what is the legal consequences to the implementation of annual general meeting of shareholders of a limited liability company that exceeds the mandatory period as stipulated under Article 78 paragraph (2) of Company Law concerning Company Law?, and (ii) what is the protection given to the minority shareholder (s) against implementation of Annual General Meeting of Shareholders as abovementioned? The research method that used in this thesis is normative juridical research, based on secondary data that has been collected during the research. This research specifically addresses the issue on the protection to the minority shareholder(s) as given by Company Law.

In this thesis, the researcher addresses the review on the limited liability itself, shares, the shareholder(s), and the annual general meeting of shareholders. The review also focused on the stipulation and the implementation of the legal protection to the minority shareholders of a limited liability company, especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law.

This research concludes that the Company Law stipulates that implementation of an annual general meeting of shareholders s mandatory, and there are sufficient legal protection, in form of legal action that may be performed by the minority shareholders in order to protect their rights and interest pertaining , especially pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period as stipulated under Company Law."

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham, fakta dan penerapan hukum atas gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan perbandingan ketentuan mengenai permodalan dan saham perseroan terbatas dalam kaitannya dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Perbedaan pengaturan mengenai konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 dan 2007 adalah dalam rezim yang berlaku saat ini, pemegang saham yang telah ada tidak memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari perseroan dalam hal perseroan melakukan penerbitan saham baru yang diakibatkan karena konversi utang tersebut, hal mana dapat memberikan risiko terdilusinya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

---

A limited liability company is obliged to offer shares to the existing shareholders prior the issuance of new shares, or known as pre-emptive rights. There are several exemptions to the obligation to offer the new shares, one of which is the debt to equity conversion relating to shares subscription in a limited liability company which has been approved by the General Meeting of Shareholders. The exemption often leads to dilution of shares owned by the existing shareholders as can be seen in the Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017. The issues in this thesis are related to legal consequences of debt to equity conversion as a form of claims compensation resulting dilution of shares, legal fact and application regarding claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions and comparison of the provisions regarding capital and shares of a limited liability company in relation to debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law 1995 and 2007. This study is carried out in normative-jurisdictional approach with explanatory research as a type of research. The outcome of this study shows that the debt conversion as a form of claim compensation is considered as subscription of shares as long as it has met the terms and conditions stipulated by the laws and regulations and the articles of association of related company. There is no specific legal protection against shareholders whose rights have been impaired, however, the relevant shareholders may submit a lawsuit to a district court and/or request the company to buy back their shares at a fair price. Supreme Court of Indonesia’s Decision Number 118 PK/Pdt/2017 regarding the claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders’ Resolutions Statement is partly correct, except concerning the call for the General Meeting of Shareholders period. The difference in regulation regarding debt to equity conversion in the Limited Liability Company Law of 1995 and 2007 is that in the current regime, existing shareholders do not have the right to obtain a prior offer from the company prior to the issuance of new shares. because of the debt conversion, which can give the risk of diluting the percentage of share ownership owned by shareholders which may lead to dilution of the percentage of share ownership owned by the existing shareholders."

"Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Direksi PT Pertamina untuk membeli blok migas Basker Manta Gummy di Australia yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengadili Direksi PT Pertamina adalah kerugian negara akibat blok migas Basker Manta Gummy Australia berhenti beroperasi karena dinilai sudah tidak ekonomis lagi. Namun pada tingkat kasasi, keputusan Direksi PT Pertamina dinilai merupakan implementasi dari doktrin business judgment rule sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Direksi PT Pertamina dari tuntutan hukum. Ada tiga pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Pertama, doktrin business judgment rule dan penerapanannya dalam hukum perseroan di Indonesia. Kedua, implementasi doktrin business judgment rule pada perkara nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Ketiga, analisis ketepatan pertimbangan dan putusan majelis hakim mengenai kasus investasi PT Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy Australia pada peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta pertanggungjawaban hukum Direksi PT Pertamina. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Direksi PT Pertamina melanggar doktrin business judgment rule namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya mens rea. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Direksi PT Pertamina adalah secara perdata karena tidak berlakunya acquit et de charge dan terpenuhinya perbuatan melawan hukum secara perdata. Sarannya adalah pembentukan produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai doktrin business judgment rule dan acquit et de charge supaya kepastian hukum dapat tercipta bagi dunia bisnis dan penegakan hukum.

---

This thesis background is PT Pertamina Directors have made decision to invest in oil and gas block called Basker Manta Gummy in Australia which based on Central Jakarta Disctrict Court and DKI Jakarta High Court’s sentence, the Director was stated guilty on committing corruption. The consideration is Director’s decision causes state losses since Basker Manta Gummy Block has stopped its operation as it is no longer economical. However Casation has released the Directors from any lawsuits due to the investment is part of business judgment rule doctrine implementation.

There are tree points discussed in this thesis. First, business judgment rule doctrine and its implementation in Indonesia’s company law. Second, business judgment rule doctrine implementation in case number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Third, analysis of the accuracy of the jugdes’ considerations and decisions on three levels court and the Directors’ liability. Research method used in this thesis is normative research using three approaches as follows doctrinal, regulation and case.

The conclusion is PT Pertamina Directors have violated business judgment rule doctrine however they can not be condemned guilty in criminal law area because bad faith is not proven in this judicial process. PT Pertamina Directors are considered to responsible in civil law scope because the Director's action is not protected by acquit et de charge and has fulfilled the unlawfull action in civil law persperctive.

The recommendation is adressed to legislative to issue regulation specifically regulates business judgment rule doctrine therefore legal certainty for business world and law enforcement will put into effect."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggungjawab Direktur sebagai organ Direksi dalam Perseroan Terbatas untuk dapat melaksanakan ketentuan yang terkait dengan Keselamatan Kerja. Keterkaitan peraturan perundang-undangan dalam penerapan ketentuan keselamatan kerja yang didasari oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Maka pada penelitian ini tanggungjawab Direktur dapat dijadikan landasan pemikiran atas penerapan hukum untuk perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja dalam suatu perusahaan. Pada PT. X perlindugan Ketenagakerjaan dilakukan dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama antara PT. X dengan Federasi Serikat Pekerja PT. X Bersatu (FSPPB). Tindaklanjut dalam penerapan SMK3 maka pada PT. X dibuat mekanisme sistem yang disesuaikan dengan bidang usaha dari suatu perusahaan yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Terpadu (SMKOT). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan metode analisis bersifat kualitatif, hasil dari penelitian diolah menggunakan metode penelitian deskriptif untuk dijabarkan. Hasil penelitian menemukan bahwa tanggungjawab dan tindakan Direktur dalam pelaksanaan peraturan keselamatan kerja dan dengan adanya keterkaitan perundang-undangan yang ada tidak berdampak langsung untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi untuk dapat memberikan Value (nilai) bagi perusahaan. Penelitian ini menyarankan bahwa pertanggungjawaban hukum Direktur sebagai pelaksana penerapan ketentuan keselamatan kerja dapat diatur dengan menambahkan pasal pada UUPT tentang Keselamatan Kerja dan/untuk UU Keselamatan Kerja diperlukan adanya perubahan karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada dimasa kini untuk itu diperlukan adanya sanksi tegas dan berat berupa pencabutan izin usaha, denda maupun kurungan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan keselamatan kerja.

---

This thesis discusses the responsibilities of the Chief Excutive as an organ of the Board of Executives of Limited Liability Companies in implementing the provisions related to Safety. Given the interconnected regulations regarding safety provisions based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law), Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, Law No. 13 of 2003 on Manpower and Minister of Manpower Regulation No. Per.05/MEN/1996 of Occupational Safety and Health Management System (SMK3). In this research, the responsibility of the Chief Executive can be used as rationale for the application of laws protecting workplace safety for workers in a company. At Limited Liability Company X, Worker Safety is ensured by through the Labor Agreement between Limited Liability Company X with the Federation of Trade Unions Limited Liability Company X (FSPPB). The resulting application of Occupational Safety and Health Management System in Limited Liability Company X is the creation of systemic mechanisms that are tailored certain business sectors of a company, which called the Integrated Safety Management System Operation (SMKOT). The type of research used in this research is normative legal research or library based research method with qualitative analysis. The results of the study is laid down using descriptive research method. From the results of this research it is found that the responsibilities and actions of the Chief Executive in the implementation of safety regulations and with the interconnection of existing legislation neither directly impacts the improvement of workers' welfare, nor does it adds Value for the company. This study suggests that the legal liability provisions of the Chief Executive as the implementer of workplace safety can be accommodated by adding a chapter on Company Law on Occupational Safety and Safety at Work Act. Such addition is necessary for the law is no longer relevant to recent developments and the situation necessitates for the inclusion of severe and strict punishment as well as revocation of business licenses, fines or imprisonment for companies that violate workplace safety."

"ABSTRAKPerseroan terbuka mempunyai sistem manajemen yang berbeda denganperseroan tertutup. Dalam perseroan terbuka harus terdapat transparansi yangdapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat banyaknya pemegangsaham publik. Pemegang saham dalam suatu perseroan dapat terdiri daripemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut dapatdibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Dikarenakanpemegang saham minoritas memiliki persentase kepemilikan saham yang lebihkecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, maka seringkalidirugikan atau ada ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang diambiloleh manajemen perseroan. Terlebih apabila manajemen perseroan didominasioleh pemegang saham mayoritas, sehingga keputusan terkait perseroan yangdiambil cenderung mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas. Bahkanpada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham(“RUPS”), maka pemegang saham minoritas akan mengikuti keputusan (daripemegang saham mayoritas/melalui) RUPS. Bertitik tolak dari permasalahantersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama,bagaimana hak pemegang saham publik yang mengalami kerugian dalamperseroan terbuka karena nilai saham menurun yang disebabkan oleh tindakanpemegang saham mayoritas, kelalaian anggota direksi ataupun dewan komisaris;kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalammenuntut hak-haknya; ketiga, bagaimana hak anggota direksi untuk melakukanpembelaan terhadap setiap gugatan pemegang saham; keempat, apakah pemegangsaham minoritas sudah cukup mendapat perlindungan hukum. Dari penelitiankepustakaan yang menggunakan metode atau bersifat yuridis normatif denganmetode pengumpulan data kepustakaan, hasil penelitian menemukan jawabanbahwa pemegang saham publik yang dirugikan dapat mengajukan gugatanderivatif, yaitu menggugat direksi atau dewan komisaris atas nama perseroanapabila mewakili minimum 1/10 dari jumlah seluruh saham perseroan, dan direksisebagai pengelola perseroan dapat melakukan pembelaan atas adanya gugatanyang timbul dengan menggunakan prinsip Business Judgement Rule. Namundemikian, pemegang saham minoritas dalam perseroan terbuka belum cukupmendapat perlindungan hukum karena masih terdapat kesulitan dalampembuktian. Disarankan agar prinsip keterbukaan perlu dimiliki dan diterapkandalam perseroan terbuka serta otoritas lembaga, khususnya Otoritas JasaKeuangan dan Bursa Efek Indonesia memainkan peran sentral dalam melindungikepentingan pemegang saham dengan membuat peraturan-peraturan yangmeningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perseroan publik.

---

ABSTRACTA public company has a different system of management as opposed to aclosed company. A public company is required to implement transparencyaccountable to the public, considering the huge number of the public investors.The shareholders in a company may distinct into minority shareholders andmajority shareholders. That differentiation may be based on the portion of theshares ownership in the company. Due to the portion of the minority shareholdershold the shares in less number than the majority shareholders, often they aredamaged or not satisfied by way the decision are made by the management of thecompany. This is based on the fact that the management of the company isdominated by the majority shareholders, thus corporate decision is taken for thebenefit and interest of the majority shareholders. Even at the voting at the GeneralMeeting of Shareholders, the minority shareholders shall follow the decisionmade by the majority shareholders. In the view of that, the issues are as follows:firstly, what are the rights of the public shareholders that incurred loss in a publiccompany due to the value of the shares collapse as a result of the majorityshareholders action, including the negligence of the Board of Directors membersor even the Board of Commissioners members; secondly, what are the obstaclesfaced by the minority shareholders in the pursue for their rights; thirdly, what arethe rights of the Board of Directors to defend itself against any claims of theshareholders; fourthly, are there adequate legal protection to the minorityshareholders. Through literature data collating based on legal normative form byusing library research methods it has summarized several answers, among othersare that public shareholders who experience damages may use derivative action toclaim on behalf of the company if the shareholders as the claimant represent alltogether minimum 10% voting rights of the entire shares issued by the company,and the Board of Directors may use the principle of Business Judgment Rule todefend itself of any claim raised against it. However, the minority shareholders ina public company are not adequately legally protected due to the obstacle in theimplementation considering most of the claims must be proven. It is advisable thatthe transparency principle must be uphold and implemented in a public companyand the related authorities, mainly Otoritas Jasa Keuangan (Financial ServicesAuthority) and the Stock Exhance of Indonesia has a central role in the protectionof the shareholders interest in the capital market by issuing provisions to enhancethe transparency and accountability practice in the management of a publiccompany."

"Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang dilaporkan atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak sesuai dengan risalah rapat bawah tangannya dan dianggap melanggar prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris sebagaimana merujuk pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris berdasarkan akta risalah rapat bawah tangan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta tersebut memiliki agenda yang berbeda dengan risalah rapatnya, ketidaksinambungan antara akta pernyataan keputusan rapat dengan risalah rapatnya disebabkan ketidaktelitian Notaris dan menyebabkan adanya asumsi keberpihakan Notaris. Perilaku Notaris tersebut dianggap telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN). Atas kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya tersebut, maka Notaris tersebut sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This study generally discusses the terms of making the deed of the statement of General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions of the Limited Liability made by a Notary. Theoretically, the GMS can be held with or without the presence of a Notary. In the implementation of the GMS not attended by a Notary, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, the GMS resolutions need to be made in the form of a notarial deed, namely the deed of the statement of meeting resolutions as the notarial form of the private deed of the minutes of such GMS. However, in reality, many notarial deeds are problematic or disputed, one of which can be seen from the cases raised in this study regarding the Notary who was reported for making the deed of the statement of meeting resolutions not following the private deed of the minutes of such meeting and considered to violate the principles of Notary and the Notary Ethics Code as referred to the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019.To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely a study conducted by examining library material or secondary data, and descriptive analysis, namely a legal study aimed at describing completely a situation regarding the making of the deed of the statement of meeting resolutions by the Notary based on the private deed of the minutes of meeting under the principles of Notary and the Notary Ethics Code.The results of this study indicate that the notarial deed has a different agenda with the minutes of meeting, the discontinuity between the deed of the statement of meeting resolutions with the minutes of meeting is due to the inaccuracy of the Notary and leads to the assumption of the allegiance of the Notary. The Notary's behavior is deemed to have violated the provisions as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Law. For his negligence in carrying out his position, the Notary must be responsible for his actions under the provisions of sanctions as stipulated in the Notary Law and the Notary Ethics Code."