Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan waktu 2 tahun bagi perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, namun tidak menetapkan sanksi apabila tidak dilakukan hal tersebut. Namun pada tahun 1998, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya hingga tanggal 7 September 1998, maka namanya dapat dipakai oleh pihak lain. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan, dengan sanksi bagi perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam hal ini tidak konsisten terhadap peraturan yang dikeluarkan tentang status badan hukum, pemakaian nama perseroan, serta pendaftaran perseroan seperti yang terjadi pada kasus PT Sumber Niaga, yang akan berakibat merugikan perseroan yang pada dasarnya telah memiliki status badan hukum, namun menjadi gugur statusnya dikarenakan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

---

ABSTRACT

This thesis mainly discusses about adjustment the article of association which regulated by Law Number 1 Year 1995 and Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company and the legal consequences to the company for did not adjust the article of association, especially for PT Sumber Niaga which established at 1983. By using the method of literature research, this thesis aims to determine the regulations about adjustment the article of association and the legal the legal consequences to the company for did not adjust the article of association. Law Number 1 Year 1995 regulated that company have 2 years to adjust the article of associations, but the law didn?t rule about the consequences if the company didn?t do that. But in 1998, the government issued Government Regulation Number 26 Year 1998 on the Use of Limited Liability Company Name stating that the company which did not adjust the article of associations until September 7th 1998, the name of the company could used by another party. Law No. 40 of 2007 provide 1 year to make adjustments to the company's articles of association, with sanctions for not adjusting the company's articles of association within a period of 1 year, can be dissolved by the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. The government in this case is not consistent with the regulations issued on the status of a legal entity, the use of the company name, as well as the registration of the company as it did in the case of PT Sumber Niaga, which would be harm to the company that basically has had the status of a legal entity, but becomes void due to its status did not adjust the article of association."

"Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN Persero, sebagaimana Perseroan Terbatas, tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada adanya pemisahan kekayaan dan terbaginya modal BUMN Persero dalam bentuk saham. Mengingat kedudukan BUMN Persero sebagai pemegang Hak Pengelolaan, menjadi pertanyaan apakah BUMN Persero layak memegang status tersebut? Hasil penelitian menunjukan terdapat inkonsistensi antara pengaturan yang mengatur Hak Pengelolaan dan ketentuan yang mengatur BUMN Persero seperti tidak ada prioritas bagi pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja bagi BUMN Persero. Selain itu, menurut pandangan beberapa ahli, nomenklatur "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam UU No. 19 Tahun 2003, menyebabkan aset negara kini telah beralih kepemilikannya kepada BUMN Persero yang digunakan untuk mencari keuntungan. Kemudian, diperbolehkannya pemindahan harta kekayaan BUMN dimana Hak Pengelolaan telah ditetapkan untuk tidak dapat dipindahtangankan. Dengan ini, BUMN Persero pun tidak layak disebut pemegang Hak Pengelolaan. Terkait dengan ketentuan yang mengatur tindakan yang harus diambil apabila Hak Pengelolaan jatuh ke tangan pihak yang bukan pemegang Hak Pengelolaan, hal ini belum diatur secara jelas. Menurut Permen No. 246/PMK/06/2014, berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik negara dapat menjadi pembatasan penggunaan tanah Hak Pengelolaan oleh BUMN Persero. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, dapat dilakukan serah terima barang milik negara antara BUMN Persero dengan BPN sebagai pengguna barang, yang mana kemudian BPN dapat menyampaikan hal tersebut kepada Menteri BUMN. Ketentuan ini berikutnya harus ditindaklanjuti dengan ketentuan yang mengatur pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan.

---

Law No. 19 Yr. 2003 stipulates that State Owned Limited Liability Company SOLLC has to comply with Law No. 40 Yr. 2007. This resulted in a separated asset and a division of capital into shares. Is SOLLC suitable to be the holder of the Management Right The research showed that there is a discrepancy between the rules controlling the Management Right and the regulation managing SOLLC, which is no priority for third parties who could partner with SOLLC. Besides, some law experts think in relation to declaration statement of ldquo the state rsquo s separated asset rdquo that the land asset is now in SOLLC rsquo s hand, for commercial use. Furthermore, the Management Right as one of the company rsquo s assets are transferrable, which are supposed to be the opposite non transferrable . The previous notion supports the idea of SOLLC is not suitable to be the holder of the Management Right. Unfortunately, there is no regulation dealing with it. Based on Regulation of The Minister of Finance No. 246 PMK 06 2014, the expiration date of using state property also could restrict utilization of the Management Right. Thus, SOLLC must have to hand over state propery to Minister of Agrarian and Spatial Planning at the end of the term. It must be followed with making record of transfer and conveying to Minister of State Owned Enterprises. As a consequence, Minister of Agrarian and Spatial Planning is obliged to do the registration of the nullification of the Management Right."

"Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ PT yang memiliki semua wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan anggaran dasar PT. RUPS ini memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting bagi jalannya sebuah PT, sehingga wajib untuk diselenggarakan. Pemegang saham, dalam hal ini, dapat mengajukan permintaan kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS. Namun, dapat saja Direksi menolak menyelenggarakannya, jika Direksi memiliki alasan yang sah menurut hukum. Untuk itu, UUPT 2007 telah mengatur bahwa pemegang saham dapat mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut. Akan tetapi, penyelesaian permohonan ini memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian perkara permohonan penyelenggaraan RUPS tersebut. Hal ini tidaklah efisien jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Untuk itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisa perbandingan pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut hukum perusahaan di Indonesia dengan Negara Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, yang diharapkan dapat mengahasilkan sebuah koreksi dan masukan bagi pengaturan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pada pengaturan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Belanda, Spanyol, Jerman, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris dan Australia, dalam hal syarat bagi pemegang saham untuk dapat menyelenggarakan RUPS, tata cara penyelenggaraan dan kedudukan keputusan RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham. Terkait dengan Pengadilan, tidak semua negara mengatur bahwa pemegang saham harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat menyelenggarakan sendiri RUPS.

---

General Meeting of Shareholders GMS is an organ of a limited liability company which has all of the authorities that are not given to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limits specified in The Company Law 2007 and the articles of association of the limited liability company. GMS holds an important position and role in the management of a limited liability company, thus, GMS is mandatory to be held. Shareholders, in this case, may submit an application to the Board of Directors to convene the GMS. However, the Board of Directors may refuse to do so, if the Board of Directors has a valid legal reason. Therefore, the Company Law 2007 has stipulated that the shareholders may submit a petition to the Chairman of the District Court to convene the GMS themselves. However, such settlement may take a long time and cost a lot of money. Due to the absence of regulations that specifically regulate the settlement of the petition for convening the GMS, it is inefficient from a business point of view.

Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations of the GMS convened by shareholders according to company law in Indonesia against other countries such as Netherlands, Spain, Germany, People 39 s Republic of China, United Kingdom and Australia, which hopefully will give correction and input to existing regulations in Indonesia. The research method used in this research is Juridical Normative, with descriptive research type.

The results of this study found that the GMS which convened by shareholders is regulated differently in each country, in terms of the requirements for shareholders to hold the GMS on their own, the procedures and resolutions of the GMS held by shareholders. In relation to the Court, this study also found that not all country stipulates that the shareholders must submit a petition to the Court for being able to convene the GMS on their own."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholder atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, merupakan konsep tanggung jawab dari perusahaan awalnya yang bersifat sukarela (voluntary) dan amal (charity). Kemudian, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep good corporate governance adalah suatu prinsip mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip good corporate governance di Indonesia disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dibentuk oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan dan kewajiban hukum mengenai good corporate governance. Secara konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha untuk terwujudnya good corporate governance, karena dalam good corporate governance terdapat prinsip tanggung jawab dan transparansi yang bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban hukum perseroan untuk mewujudkan kewajiban hukum lain yaitu good corporate governance.

---

ABSTRACTThis paper discusses about corporate social responsibility is concerned with the application of principles of good corporate governance. Corporate social responsibility is a concept of responsibility held by the company to stakeholders on economic activity undertaken by the company. Corporate social responsibility has a triple bottom line concept, namely the economic, social, and environmental aspects, is the concept of corporate responsibility was initially a voluntary and charity. Then, the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, obliges to make corporate social responsibility. The concept of good corporate governance is a principle of good corporate governance, the principles of good corporate governance in Indonesia mentioned in the Code of Good Corporate Governance Indonesia which was established by the National Commission on Governance. The principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Enforceability of Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, providing regulatory and legal obligations regarding good corporate governance. In concept and principles of corporate social responsibility is one attempt for the establishment of good corporate governance, because in principle there is good corporate governance and transparency of responsibility that relies on corporate social responsibility. Corporate social responsibility by a limited liability company which is engaged in coal mining business with the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, is a legal obligation to realize the company's other legal obligations of good corporate governance."

"Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin "duty of care" dan "business judgement rule" Kedua, bagaimana penerapan "duty of care" dan "business judgment rule" dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni, pertama, doktrin duty of care merupakan dasar berlakunya doktrin "business judgment rule". Direksi mendapat perlindungan hukum berdasarkan teori "business judgment rule" apabila "duty of care" terpenuhi. Kedua, doktrin "duty of care" dan "business judgment rule" terpenuhi dalam putusan perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Penulis menyarankan agar undang-undang perseroan terbatas perlu membuat ketentuan secara tegas tentang standar kehatihatian dan standar adanya itikad baik dalam mengurus perseroan.

---

There are two main questions that explained in this research. First, how is the implementation of the authority of the Board of Directors in the frame of the doctrine ?duty of care? and "business judgment rule" Second, how is the implementation of doctrine ?duty of care? and "business judgment rule" in case No. 428/PDT.G/G/2013/PN.JKT.PST. The research method used in this writing is normative research method with three approaches: doctrinal, legislation, case. There are two conclusions that the researcher found from the research in this writing: First, the "duty of care" doctrine is the basic concept to implement the doctrine "business judgment rule". The board of director can get the legal protection based on the theory "business judgment rule" if the doctrine duty of care is fulfilled. Second, doctrine duty of care and business judgment rule is fulfilled in case No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. The researcher suggests that the legislation of Limited Liability Company (Ltd.) need to make the clear and assertive provision about the standard of circumspection and the standard of good intention from the Board of Director in managing the company."

"PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) didirikan bersamaan dengan pengakhiran tugas serta pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana aset negara yang sebelumnya dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah dialihkan untuk dijadikan penyertaan modal negara dalam pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset.Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana posisi hukum dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero terkait dengan status kekayaan Persero. Latar belakang penulisan ini adalah adanya kerancuan konstruksi hukum terhadap konsep keuangan negara yang ruang lingkupnya sangat luas hingga mencakup keuangan badan hukum yang mendapatkan penyertaan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Perseroan Terbatas dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada, yaitu teori badan hukum, teori kepunyaan, teori keuangan publik, dan teori transformasi keuangan publik.

---

Asset Management Company (Public Company) is a State-Owned Enterprises in the form of Public Company which established based on Government Regulation Number 10 Year 2004 regarding Establishment of Public Company in the Field of Asset Management. Asset Management Company (Public Company) established altogether with the termination of duty and dissolution of Indonesian Bank Recapitalization Agency. The State assets which were previously managed by Indonesian Bank Recapitalization Agency has been diverted to become state capital participation in the establishment of Asset Management Company (Public Company).The purpose of this thesis is to research and examine the legal position of Asset Management Company (Public Company) as a State-Owned Enterprises in the form of Public Company in connection with the status of assets of the company. The background of this writing is confusion of legal construction regarding to state finance concept which has a very wide scope includes the finance of legal entity that acquire capital participation from the separated state finance.The writing of this thesis uses a normative-juridical method. The primary legal materials which is used is Indonesian state finance regulation, state treasury regulation, state-owned enterprises regulation, and limited liability company regulation, and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use theory to analyze the existing legal materials, which are, legal entity theory, theory of ownership, state finance theory, and transformation of state finance theory."

"Tesis ini membahas mengenai 2 dua aturan yang berbeda terkait permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas PT oleh pemegang saham minoritas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan KKMA Pedoman Teknis 2006, yang juga dibahas melalui contoh kasus permohonan pemeriksaan PT SLJ Global Tbk. Secara khusus, tesis ini mengkaji bagaimana sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT oleh pemegang saham minoritas menurut UU No. 40/2007 dan ketentuan mana yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan pengaturan mengenai sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT antara KKMA Pedoman Teknis 2006 dengan UU No. 40/2007. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 seharusnya bersifat voluntair, bukan contentiosa. Hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 yang: i menggunakan terminologi upaya hukum yang mengacu pada sifat voluntair, yaitu 'permohonan', ii pengaturan mengenai pihak berperkara hanya diberikan terhadap 'pemohon', iii menunjukkan ketiadaan sengketa, dan iv memberikan batas waktu penyelesaian pemeriksaan PT oleh ahli pemeriksa terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli pemeriksa berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Adapun penentuan aturan mana yang berlaku seharusnya mengacu kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan. Dalam hal ini, demi terciptanya kepastian hukum, seharusnya KKMA Pedoman Teknis 2006 tunduk pada ketentuan UU No. 40/2007 mengenai permohonan pemeriksaan terhadap PT.

---

This thesis discusses about 2 two different regulations related to the company examination petition by minority shareholders, namely Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company the 'Company Law' and Decision of Head of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 032 SK IV 2006 on Enforcing the Book II of Guidance of Court rsquo s Duties and Administration the 'Supreme Court Guidance', which are also discussed through a case study of the company examination petition of PT SLJ Global Tbk. Specifically, this thesis assesses on how the nature of the examination of the company examination petition by minority shareholders under the Company Law and which regulation should be applied when there are different provision on the nature of the examination of the company examination petition between the Supreme Court Guidance and the Company Law.

The result of the analysis conducted through the method of normative juridical research shows that the examination of the company examination petition under the Company Law should be in the nature of 'voluntair' voluntary, not 'contentiosa' contentious. The foregoing is based on the relevant provisions of the company examination petition under the Company Law which i use a term for legal remedy that refers to the nature of voluntary, namely 'petition' ii regulate that the litigant party is only given to 1 one party, 'petitioner' iii indicate the absence of dispute and iv provide that examination completion deadline by the examiner expert as of the appointment of the examiner expert based on the district court stipulation. As for the determination of the applicable regulation, it should refer to the principle of the lawmaking, namely principle of suitability of type, hierarchy and content material. In this regard, for the sake of the legal certainty, the Supreme Court Guidance should be subject to the provisions under the Company Law on the company examination petition. "

"Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 serta akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Nomor 172 K/TUN/2019 adalah ditemukan fakta bahwa 10 (sepuluh) surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada saat sedang dilakukan proses pengajuan kasasi Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, yang artinya putusan tersebut belum final dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PT BMS yang diwakili oleh AC, sehingga penerbitannya melanggar aspek prosedural dan aspek substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Selain itu, akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan adalah pembatalan tersebut tidak serta merta membatalkan akta RUPSLB yang dibuat oleh Notaris GD, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan negeri. Akta tersebut juga merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada yang membantah keautentikannya. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah disarankan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selalu berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem AHU Online khususnya untuk badan hukum Perseroan agar selaras dengan peraturan dalam UUPT. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menerima untuk menyusun akta khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, yaitu perlu dilakukannya pengecekan terlebih dahulu informasi berkenaan dengan profil perseroan dalam sistem AHU Online. Diperlukan juga kehati-hatian notaris saat memasukkan informasi dan mengunggah dokumen ke dalam sistem AHU Online.

---

The cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights relating to a limited liability company by the State Administrative Court has the effect that the limited liability company deed on which the decree was issued becomes invalid as it should be. This is due to the connection between the issuance of the Menkumham decision letter and the limited liability company deed. The issues raised in this study are the judge's considerations regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on the Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 and the legal consequences of a limited liability company deed of PT BMS in which the Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court. To answer these problems, doctrinal research methods are used with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study, the judge's consideration regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on Decision Number 172 K/TUN/2019 was found to be the fact that 10 (ten) letters of the Minister of Law and Human Rights which were the object of the dispute were issued while being process of filing cassation Decision No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, which means that the decision is not final and has permanent legal force. This causes legal uncertainty for PT BMS, which is represented by AC, so that the issuance violates procedural and substantial aspects because it is contrary to laws and regulations and the principle of legal certainty. Besides that, the legal consequence of a PT BMS limited liability company deed whose Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court is that the cancellation does not necessarily cancel the extraordinary general meeting of the shareholders deed made by Notary GD, unless otherwise proven in court. The deed is also an authentic deed that has perfect evidentiary power as long as no one disputes its authenticity. Thus, the advice that can be given is for the Minister of Law and Human Rights to always strive to improve and develop the AHU Online system, especially for corporate legal entities so that they are in line with the regulations in the Company Law. In addition, notary in carrying out their duties are expected to always be careful in accepting to draw up deeds, especially deeds related to limited liability companies, that is, it is neccesary to check information regarding company profiles in the AHU Online system. Notary caution is also required when entering information and uploading documents into the AHU Online system."

"Dalam praktik bisnis, pelaku usaha mempertimbangkan untuk mengubah bentuk badan usaha karena faktor berkembangnya usaha. Perubahan persekutuan komanditer menjadi perseroan terbatas membutuhkan keterlibatan notaris untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta autentik. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara para sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan telah diubah menjadi perseroan terbatas. Sengketa tersebut timbul akibat masih adanya perikatan yang belum diselesaikan oleh sekutu komplementer. Di sisi lain, sekutu komplementer tersebut telah mendirikan perseroan terbatas untuk menggantikan persekutuan komanditer tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab sekutu komplementer sebelum persekutuan komanditer berubah menjadi perseroan terbatas, serta peran tanggung jawab notaris dalam perubahan bentuk badan usaha tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini yakni sekutu komplementer tetap bertanggung jawab atas perikatan dengan pihak ketiga walaupun telah didirikan perseroan terbatas yang baru. Kemudian notaris tidak bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi di antara para sekutu sepanjang akta yang dibuat oleh notaris secara formil telah mematuhi ketentuan dalam UUJN.

---

Due to circumstances affecting business development, business actors consider changing the form of a corporate entity. A notary must be involved when converting a limited partnership into a limited liability company in order to make sure that the procedure is carried out in accordance with all relevant laws and rules, namely by using their power to create authentic deeds. In this research's case study, disputes between partners in limited partnerships that have been transformed into limited liability companies are the subject of discussion. Due to an unfinished engagement by the complementing partner, the dispute developed. The complementing partner, on the other hand, has created a limited liability company to take the place of the limited partnership. This study examines the duties of complementing partners prior to a limited partnership becoming a limited liability company using doctrinal research methodologies. It also examines the function of a notary in the transformation of a corporate entity in compliance with applicable laws and regulations. According to this study's findings, even though a new limited liability company has been formed, complementing partners are still in charge of dealings with outside parties. If the notary's deed formally complies with the requirements of UUJN, then the notary is not liable for disagreements that arise between the partners."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka wakt di PT AMCapital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan adanya kata "wajib" di dalam ketentuan tersebut, maka dapat dikatan ketentuan tersebut bersifat imperatif (mandatory rule). Akan tetapi tidak terdapat Konsekuensi Hukum apapun (sanksi dalam bentuk denda, peringatan/teguran atau dalam bentuk apapun juga) terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan tidak adanya sanksi dalam hal terjadi penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam UU PT 2007, maka Penulis mendapatkan juga kesimpulan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum terhadap para pemegang saham terhadap penyelenggaraan RUPS Tahunan yang melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham terkait penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

This paper discusses the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which exceed a period as specified in the provisions of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders exceed period at PT AMCapital Indonesia. The method used in this study is normative juridical research, using secondary data. This study concluded that under the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Annual General Meeting shall be held no later than 6 (six) months after fiscal year end. With the word "shall" in these provisions, it can such provision is imperative (mandatory rule). However, there is not any legal consequences (sanctions in the form of fines, warning / reprimand or in any form) of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period as specified in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

In the absence of sanctions in the event of implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period specified in the Act PT 2007, the authors have also concluded that there is no legal protection against the shareholders of the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders which exceed a period of time stipulated in Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. However, there are efforts that can be done by the relevant shareholders through the annual GMS implementation period specified in the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company."