Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa peraturan yang ada telah diubah termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana sekarang definisi Perseroan Terbatas diubah dan konsep Single Member Limited Liability Company atau Perseroan Perorangan diperkenalkan. Oleh karena itu, timbul beberapa permasalahan diantaranya sekarang Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh satu orang, yang mengarah pada kemungkinan perubahan organ perusahaan dan peran ganda antara pendiri Single Member LLC, yang merupakan pemegang saham tunggal bertindak sebagai direktur tunggal. Selain itu, ditemukan persoalan lain adalah peran dan kewajiban yang dibebankan kepada pemegang saham tunggal yang merangkap jabatan sebagai direktur tunggal, proses pengambilan keputusan, dan dimana kedua organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kedua organ perusahaan tersebut. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif, tesis ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur tentang Single Member LLC di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Australia. Berdasarkan penelitian, tesis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan ketentuan yang jelas mengatur tentang rangkap jabatan antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia serta peran dan kewajibannya untuk menjalankan dua organ perusahaan sekaligus. Selain itu, masih adanya keterbatasan informasi yang mengatur mengenai organ perusahaan Single Member LLC dan masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur terkait masalah ketidakhadiran pemegang saham tunggal dan direktur tunggal karena perbuatan melawan hukum. Dari hal yang dapat kita pelajari dari Singapura, Hong Kong, dan Australia adalah negara-negara tersebut mengatur dengan jelas ketentuan tentang peran ganda antara pemegang saham tunggal dan direktur tunggal dan langkah hukum yang dapat diambil oleh Perseroan ketika terjadinya ketidakhadiran direktur dalam menjalankan jabatannya.

---

With the enactment of Law Number 11 Year 2020 concerning Job Creation, several existing regulations have been amended including Law Number 40 Year 2007, in which now the definition of Limited Liability Company was changed and the concept of Single Member Limited Liability Company or Perseroan Perorangan was introduced. In consequence, several issues has arised including now the Limited Liability can now be established by one person, leading to the possibility of the changes of the company organs and the double role between the the founder of the single member LLC, which is the sole shareholder can also act as the sole director. Moreover, another issue that is found is the role and obligation imposed on the sole shareholder who also serves as the sole director, the decision-making process within the two company organs, and where both company organs are conducting unlawful act resulting in the absence of the two company organs. By implementing juridical-normative approach, this thesis will examine the regulations governing the single member LLC in Indonesia, Singapore, Hong Kong, and Australia. Based on the research, this thesis can conclude that there is still a lack of clear provision that governs the dual role between the concurrent position of the sole shareholder and sole director in Indonesia’s company law and its role and obligation to perform two company organs at all once. In addition, there is still also limited information that regulates regarding the company organs of the single member LLC. On the issues of the absence of the sole shareholder and the sole director due to conducting unlawful act, there is still no clear regulation that governs in this matter. From what we can learn from Singapore, Hong Kong, and Australia is that these countries clearly regulate the double role between the sole shareholder and the sole director and on what steps should be taken when there is an absence of director from carrying out their duty."

"Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang, namun kerap ditemukan permasalahan pembuatan dan keberlakukan atas keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Salah satunya adalah suatu permasalahan terkait keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Setelah keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuat, tidak dinyatakan ke dalam akta notaris dan juga tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Timbul pertanyaan atas keberlakuan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Penelitian kualitatif terhadap hukum normatif yang memakai tipe penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Menurut Undang-Undang yang mengatur mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan sirkuler tentang perubahan anggaran dasar yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris tidak dapat berlaku. Terkait dengan masalah ini, diharapkan peraturan mengenai keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham dapat diperjelas dan dirinci agar pembuatan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak hanya bergantung pada satu pasal saja pada praktiknya.

---

Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is a resolution decided without holding the actual General Meeting Of Shareholders physically but the resolution is decided by circulating ideas to be decided to Shareholders and the ideas are approved by all shareholders. Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is a convenience that is given by the Law, yet problem often arises regarding the making and enforceability of the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders. One of the problem is regarding Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders about the amendment of article of association of company. After making the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders, the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is not stated in a notarial deed and also not reported to Minisrtry of Law and Human Rights. The enforceability of the Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is questioned. This qualitative study of normative law that uses descriptive analytics type of study carried by document study or literature material study. According to the Law that regulates about amendment of article of association of company, Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders that is not stated in a notarial deed can not be enforced. Regarding this issue, it is expected that regulation of Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders can be clarified and specified in order that making of Resolution In Lieu Of General Meeting Of Shareholders is not only depends on one article in practice."

"ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitudalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuanpermohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. KetentuanPasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwaPerseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebihdengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperolehstatus Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonanpengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melaluiSistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabilaterjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirianPerseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian PerseroanTerbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yangterhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataanTidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidakmelengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawabuntuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian PerseroanTerbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesisini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturanperundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalampenelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literaturkepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan datadigunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dariperanan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalammenjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikanpelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary has important role in the establishment of a limited liability of company,namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability companyuntil the submission of its application for obtaining approval the Ministry ofJustice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this LimitedLiability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deedform drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, aNotary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to theMinistry of Justice and Human Rights which is processed completing theavailable form through Administrative System for Legal Entity. In case thesubmission of application of the deed of establishment for obtaining suchapproval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed ofestablishment of the limited liability company deemed legally revoked, and theNon-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall beinvalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in theevent the notary fails to complete the supporting document. In this case, theNotary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on thedeed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. Thisthesis is analysing the issues above by using the normative method by referring tothe prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and orcomposing this thesis is using the secondary data based on the literature andconducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitativemethod is applied in analysing the such found data. As Notary has an importantrole in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall beproactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide thereasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations."

"ABSTRAKPemisahan tidak murni merupakan salah satu upaya restrukturisasi/reorganisasi perseroan. Bagaimanakah proses pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni pada perseroan di Indonesia? Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pemisahan tidak murni terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh entitas lama dengan pihak ketiga? Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, studi pustaka maupun dokumen yang berkaitan dengan pemisahan perseroan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dan pengaturan hukum mengenai pemisahan tidak murni diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kurang memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Akibat hukum dari pemisahan tidak murni adalah adanya peralihan sebagian aktiva dan pasiva, antara lain peralihan hak tagih bagi perseroan yang menjadi kreditor dalam perjanjian yang dibuat sebelum perseroan melakukan pemisahan.

---

ABSTRACTSpin off is one of the restructuring/reorganization of the company. How does the implementation and legal process regarding spin off in Indonesia? How does the legal consequences of the spin to the agreement that has been made by the old entity with a third party? This study uses normative research methods by examine the normative law, literature and documents related to the spin off. The conclusion from this study is the implementation of spin off regulated Act No.40 Year 2007 regarding Limited Liability Company not providing legal certainty to third parties. Legal consequences of spin off is the part of assets and liabilities of the company being transferred by operation of law, which includes the right to collect the debt for the company as a creditor in the agreement that was made before the spin off."

"Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari hari tidak lagi dapat diabaikan Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas dididirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dan dapat dimungkinkan pemegang saham dari sebuah Perseroan terbatas adalah sepasang suami isteri Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh suami isteri maka mereka harus membuat perjanjian kawin agar memiliki harta terpisah sehingga masing masing bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan sendiri sendiri secara terpisah Sesuai Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini setelah dicatatkan di kantor catatan sipil Sebaliknya apabila mereka tidak membuat perjanjian kawin maka mereka sebagai suami isteri merupakan satu pihak karena terjadi persatuan harta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata Analisis dilakukan terhadap keabsahan PT YZ yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan perjanjian kawin yang tidak didaftar dan tanggung jawab Notaris X dalam pembuatan akta pendirian PT YZ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis dengan menggunakan data sekunder dan hasil wawancara Dengan terpenuhinya persyaratan pendirian Perseroan Terbatas maka PT YZ sah sebagai sebuah badan hukum Perseroan Terbatas tetapi karena perjanjian kawin para pendiri tidak didaftar mengakibatkan tanggung jawab para pendiri menjadi tidak terbatas yang secara otomatis bentuknya menjadi persekutuan Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa keabsahan PT YZ adalah sah sebagai dan tanggung jawab notaris X hanya sebatas perbuatan formil karena tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perseroan secara umum telah ditentukan oleh undang undang dan instansi yang terkait Kata kunci Perseroan Terbatas Suami Isteri Perjanjian Perkawinan Notaris

---

The existence of limited liability Company in the form of business entity in daily lives is prevalent Under Law No 40 Year 2007 Limited liability Company is formed by two or more person by an agreement incorporated in a notary's deed There is a chance that shareholders of a company are spouses If the company is formed by spouses they need to have prenuptial agreement to separate their assets so both act as independent legal entity having its own asset In accordance to Article 29 on Law No 1 Year 1974 on Marriage prenuptial agreement is in force and binds third party if the agreement is validated by marriage registry in this case after the agreement is registered in civil registry Oh the other hand if they do not make a prenuptial agreement then both of the spouses are considered one entity as there is a mix of assets as governed under article 119 of Civil Code This thesis will analyze whether PT YZ's establishment is legal considering it is established by spouses with an unregistered prenuptial agreement This research will also analyze the notary X's responsibility in writing the deed of PT YZ This research is literature based using secondary data and interview result Since PT YZ fulfilled all the requirement as a legal entity thus PT YZ is valid as a legal entity of limited liability Company However since the prenuptial agreement of the founder of PT YZ is unregistered automatically PT YZ can only be considered as an association From the analysis and the notary X's responsibility is limited to formal activity From the analysis we will find out that PT YZ is valid as a legal entity and the notary X's responsibility is limited to formal activity as Notary's responsibility in forming Company's need is set out under the law and related agency Keywords Limited Liability Company Spouses Prenuptial Agreement Notary"

"Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT Persero adalah keuangan negara. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum perusahaan terutama apabila dikaitkan dengan konsep suatu PT sebagai badan hukum. Tesis ini menganalisis bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) dan apakah negara sebagai pemegang saham ikut bertanggung jawab juga terhadap kerugian PT Persero dalam hal kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban PT Persero. Hasil Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan PT Persero adalah termasuk keuangan negara dapat mengakibatkan munculnya pendapat atau penafsiran bahwa tidak terdapat lagi pemisahan antara kekayaan PT Persero sebagai subyek hukum dengan kekayaan negara sebagai pendirinya. Selain itu, negara sebagai pemegang saham PT Persero dapat ikut bertanggung jawab juga apabila kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajibannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, negara sebagai pemegang saham tidak lagi memiliki tanggung jawab terbatas.

---

The differences on the regulation of the state's assets position affect the legal certainty of the status of state's assets at Limited Liability Company. The Constitutional Court through 2 (two) decision, the Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 rejected the petition (from the petitioner) to declare that the state's assets in Limited Liability Company is separated. That is, the Constitutional Court Decision still states that the state's assets set aside in Limited Liability Company is the state's finances. Both of the Constitutional Court's Decision has caused debate among jurists companies especially when related to the concept of a Limited Liability Company as a legal entity.

This thesis analyzes how the legal consequences on Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU- XI/2013 on the concepts as a separate legal entity and whether the state as a shareholder is also take responsibility for the loss of Limited Liability Company in Limited Liability Company's assets is not sufficient to pay off all of their obligations.

This thesis result is using normative research and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 concluded that the assets in Limited Liability Company is including state finances could lead to the emergence of the opinion or interpretation that there is no separation between Limited Liability Company's assets as a legal subject with the state's assets as its founder. Furthermore, the state as a shareholder of Limited Liability Company is also responsible if they not be able to repay all of its obligations to third parties. Thus, the state as a shareholder is no longer has a limited responsibility."

"ABSTRAKGagasan Corporate Social Responsibility (CSR) menekankan bahwa tanggungjawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR bermanfaat untuk meningkatkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan kewajiban CSR. Namun pelaksanaan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak semua perusahaan paham dalam pelaksanaannya. Kagum Group merupakan salah satu perusahaan grup yang melakukan tanggung jawab sosial lingkungannya yang dinamakan Kagum Social Responsibility (KSR). Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pemahaman CSR, implementasi CSR yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan analisis implementasi CSR Kagum Group terkait kegiatan community development KSR. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu CSR hanya melihat pada kewajiban yang diberikan oleh undang-undang saja dan bukan menjadi kesadaran moral dan etika bisnis dalam suatu perusahaan sehingga implementasi CSR masih terdapat kekurangan terutama program yang dilakukan dalam kegiatan CSR. Kagum Group tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan undang-undang karena anggaran yang dilakukan hanya berasal dari salah satu anak perusahaannya yaitu Kagum Hotel dan masih bersifat sukarela.

---

ABSTRACT

The idea of corporate social responsibility (CSR) emphasize that financial profit has not been a company?s only duty but also responsibility to the community. CSR could give benefit for sustainable development. Companies are obliged by the law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability to implement CSR, however in the reality is far away from what regulations has been stated because many companies did not understand how to implement it. Kagum Group is one of many companies that implement the CSR, they called Kagum Social Responsibility (KSR). The issues in this research are about the understanding and implementation of CSR according to the Law and also the Analysis of the CSR implementation of the Kagum Group regarding KSR community development. Method that used in this paper is judicial normative. The result of this research is the company did CSR just because of the regulation instead of moral ethics in business so there are a lot of lacks in the CSR implementation especially programs for activities in CSR. CSR implemented by Kagum Group did not follow the regulations because the budget that used for CSR come from one of its subsidiary and it is not obliged."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbedaan pendapat di lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan. Secara khusus, tesis ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan menurut UU PT, dan analisis terkait penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan RUPS dari pemegang saham 6,02 dengan meniadakan kehadiran pemegang saham lainnya. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap penetapan pengadilan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji suatu penetapan pengadilan yang memuat perkara antara PT. Sheriutama Raya selaku pemegang 6,02 saham pada PT. Davomas Abadi, Tbk. melawan PT. Davomas Abadi, Tbk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan penetapan RUPS hanya dapat dilakukan dengan 2 dua mekanisme, yaitu i pemegang saham minimal 10 mengajukan permohonan penetapan RUPS ke pengadilan negeri karena Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU PT; dan ii PT mengajukan permohonan penetapan RUPS ketiga ke pengadilan negeri karena kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UU PT. Dalam hal ini, pemegang saham sebesar 6,02 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan RUPS tersebut karena tidak memenuhi kriteria menurut UU PT. Selain itu, upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap penetapan pengadilan tidak sesuai dengan UU PT karena penetapan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman agar terdapat pemahaman yang sama di lingkungan peradilan terkait penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses on the dissenting opinion within the court system with regards to the establishment of a General Meeting of Shareholders GMS based on a court decree. In particular, this thesis shall discuss on the mechanism on how to establish GMS based on a court decree in accordance to Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, and shall provide an analysis on a court decree that grants the request for the establishment of GMS from 6.02 of Shareholders whilst disregarding the presence of other Shareholders. In addition, this thesis discusses the petition of cassation towards the aforementioned decree. This research is juridical normative analysing a Central Jakarta Court Decree between PT. Sheriutama Raya as shareholder of 6.02 in PT. Davomas Abadi Tbk. against PT. Davomas Abadi Tbk. The result of this research shows that the request for the establishment of GMS shall only be permissible under two mechanisms, i shareholders at least 10 submit a request for GMS to the district court because the Board of Director and Board of Commissioners did not undertake the invitation for GMS as reffered to in Article 80 of Law on Limited Liability Company and ii the company submit a request for GMS to the district court because the quorum of the GMS does not meet requirement as stipulated in Article 86, Article 88, and Article 89 of Law on Limited Liability Company. In this case, the shareholder of 6.02 shares does not have any legal basis in requesting for RUPS because he is not meet the criteria according to the Law on Limited Liability Company. Furthermore, the petition of cassation towards the aforementioned decree is not in conformity with the Law on Limited Liability Company because a court decree cannot be filed by any legal action, including an appeal, cassation, or reconsideration. In this case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia should establish guidelines so that there is a common understanding within the court system with regards to the provisions on establishing RUPS based on court decrees."

"ABSTRAKRatifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50 lima puluh persen dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan, yang harus memperoleh persetujuan dari RUPS hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, namun di dalam Perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks., anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum telah lewat masa jabatannya dan di dalam Permohonan Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.Btm, terdapat ketidak sepahaman di antara para pemegang saham Perseroan sehingga tidak tercapai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 89 UUPT. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Notaris ketika membuat suatu Berita Acara Rapat dapat mengerti mengenai penulisan yang tepat suatu agenda dan keputusan RUPS dan membantu Notaris untuk lebih mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PT yang diwakili oleh Direksi ketika akan melakukan pengalihan aset yang lebih dari 50 lima puluh persen jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTRatification is an act of confirmation, takeover, acceptance of legal act or legal conduct that has been done so that the legal actions or legal conduct of such law is becoming legitimate according to the provisions of applicable law. The cases discussed in this thesis are about the legal action which performed by the member of board of Directors on diverting more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Company, which must obtain approval from the GMS, this is stated in the provisions of Article 102 paragraph 1 letter a of the Company Laws, but in the Case No. 282 Pdt.G 2013 PN.Bks., members of the board of Directors completed a legal action that has been through his tenure and in the Application for Determination No. 20 Pdt.P 2016 PN.Btm, there is disagreements amongst the shareholders of the Company therefore it is not reached the provisions of quorum of attendance and the quorum of the decision as set out in Article 89 of the Company Laws. This thesis uses the form of juridical normative research with prescriptive analysis. The results of this research are expected to help the Notary when making deeds of Shareholders Meeting especially on legal writting of the agenda and the decision of shareholders meeting and also to help the Notary to have better understanding regarding the requirements that must be met by a limited liability company which represented by the member of Directors diverting the company rsquo s assets which more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Limited Liability Company."

"ABSTRAKUntuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACTAbstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System. "