Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Reza Haryo Wibowo
Konsep trust dalam dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan implikasinya terhadap kepemilikan hak atas tanah serta pendirian perseroan terbatas = The concept of trusts within dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif and its implications toward the ownership of land title and the establishment of limited liability companies / Muhammad Reza Haryo Wibowo
"Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo;DIRE Berbentuk KIK rdquo; merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat di pasar modal, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan real estat yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan income-generating property , yaitu pendapatan sewa. DIRE Berbentuk KIK merupakan penerapan konsep Real Estate Investment Trust REIT yang berasal dari pasar modal Amerika Serikat. Dengan menerapkan konsep trust, yang secara formal belum diakui dalam hukum Indonesia, terdapat permasalahan pada landasan normatif pelaksanaan DIRE Berbentuk KIK. Diargumentasikan dalam penelitian ini bahwa konsep trust dapat diterapkan dalam DIRE Berbentuk KIK, yang esensinya dapat ditemukan pada hukum mengenai pemberian kuasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah, yang sesuai hukum tanah wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa DIRE Berbentuk KIK dapat dilaksanakan melalui Special Purpose Company berbentuk perseroan terbatas. Terakhir, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas Special Purpose Company tersebut dapat mengalami kesulitan atau keraguan dalam menentukan pihak mana yang menjadi penghadap jika notaris yang bersangkutan masih awam terhadap konsep trust. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dapat menentukan bahwa penghadap adalah Manajer Investasi dari DIRE Berbentuk KIK yang bersangkutan, berdasarkan konep trust. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif terhadap data sekunder berkenaan dengan hukum mengenai pasar modal, pertanahan, perseroan terbatas, perikatan, jabatan notaris, serta regulasi-regulasi terkait dengan DIRE Berbentuk KIK.
Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo DIRE Berbentuk KIK rdquo is a fund to collect investors rsquo capital in the capital market, which will in turn be invested into real estate assets or assets related to real estate which comprise as income generating property rent income . DIRE Berbentuk KIK is the practical application of the Real Estate Investment Trust REIT originating from the United States capital market. By applying the trust concept, which has not been formally recognized under Indonesian laws, we may identify the issue of the normative basis for the implementation of DIRE Berbentuk KIK. Nevertheless, it is argued in this research that the trust concept is applicable within DIRE Berbentuk KIK, which its basic fundamentals may be found under the laws regarding the granting of power of attorney within the Civil Code. Moreover, this research identifies the issue of ownership of land title, which, according to land law, must be owned by invididuals or legal entities. To overcome this issue, this research explains that a DIRE Berbentuk KIK may conduct its investments through a Special Purpose Company in the form of a limited liability company. Lastly, a notary as a public official authorized to create a limited liability company establishment deed for the said Special Purpose Company may experience difficulty or hesitancy in determining the signatory authorized to sign the deed, if the notary is not well informed of the trust concept. This research demonstrates that notaries may deterimine that the signatory authorized to sign the establishment deed is the Investment Manager of the DIRE Berbentuk KIK, based on the trust concept. This research utilizes the normative legal method to analyze the issues at hand, based on secondary data in relation to the laws regarding the capital market, land, limited liability companies, obligations, the office of the notary, and the regulations regarding DIRE Berbentuk KIK."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47191
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Natassa Raemavenzka
Analisis yuridis terhadap penggunaan selisih kurs mata uang asing dalam penyetoran angsuran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas = Judicial analysis on the utilisation of foreign exchange rates differences in capital payment for the establishment of limited liability companies / Natassa Raemavenzka
"ABSTRAK
Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit tidak mengatur mata uang apa yang wajib digunakan oleh para pendiri untuk melakukan penyetoran modal. Namun, Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap surat saham yang diterbitkan oleh suatu perseroan terbatas wajib mencantumkan nilai nominal saham dalam Rupiah. Sehingga dengan demikian apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang asing wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Berfluktuasinya kurs Rupiah terhadap mata uang asing memungkinkan timbulnya selisih kurs pada saat penyetoran modal yang harus dibukukan sebagai capital surplus sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Nomor 50 tentang Instrumen Keuangan, yang sejalan dengan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang perseroan terbatas sebagai suatu entitas yang terpisah dari para pemegang sahamnya, diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib memastikan bahwa benar para pendiri telah menyetorkan modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas dan memberikan penyuluhan hukum mengenai ketentuan penyetoran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau norma hukum menurut keadaan yang sebenarnya dan memberikan penilaian.
ABSTRACT
Article 33 of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that to establish a limited liability company, 25 twenty five percent of the authorised capital must been issued and paid up in full and shall be proven by valid payment evidence. Law Number 40 Year 2007, explicitly does not regulate what currency shall be utilised by the incorporators founders to perform capital payment. While, the Article 49 Paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 provides that the par value of share certificate issued by the company shall be made in Rupiah. Therefore, any capital payment performed in currency other than Rupiah shall be converted into Rupiah. The fluctuation on the foreign exchange rates may inflict foreign exchange rate differences which shall be booked as capital surplus in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 1 concerning Presentation of Financial Statement and Number 50 concerning Financial Instrument, which is inline with article 6 of the Indonesian Commercial Code that regulates limited liability company as a separate entity from its incorporators is obliged to keep the accounting records. Notary as the authorised person to make deed of establishment for limited liability company shall ensure that the incorporators had performed the capital payment and provide legal guidance regarding the capital payment for establishment of limited liability company under Law 40 year 2007. This study uses normative juridical method and descriptive analytical typology to describe the events or legal norms to the actual situation and provide an analysis."
2017
T47001
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chico Setyo Asmoro
Akibat hukum pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal tidak secara penuh = Legal consequence of limited liability company establishment through not fully paid capital
"Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan adanya penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas. Akan tetapi, dalam penerapannya pendirian perseroan terbatas seringkali tidak disertai penyetoran modal ditempatkan secara penuh meskipun penyetoran modal ditempatkan secara penuh menjadi syarat bagi perseroan terbatas untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu dokumen pendukung pendirian perseroan terbatas dalam sehubungan dengan permohonan status badan hukum adalah surat pernyataan setor modal. Dalam praktiknya, meskipun diketahui adanya penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh, namun surat pernyataan setor modal ini tetap dibuat untuk mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum perseroan terbatas. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari pendirian perseroan terbatas dengan penyetoran modal ditempatkan tidak secara penuh baik secara umum maupun secara khusus bagi pemegang saham, serta untuk melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan ketentuan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan adanya sanksi dan pengawasan yang lebih tegas berkenaan dengan kewajiban penyetoran modal ditempatkan secara penuh pada pendirian perseroan terbatas di masa yang akan datang.
The Company Law requires a fully paid capital in a limited liability company establishment. However, the implementation of limited liability company establishment frequently neglected the fully paid of issued capital obligation although the fully paid issued capital obligation is a requirement for the limited liability company in order to obtain the legal entity status from the Ministry of Law and Human Rights. One of the supporting documents of limited liability company establishment in relation to the legal entity status application is the statement letter of capital payment. In practice, although it is known that the issued capital is not fully paid, the statement letter of capital payment proceed to be issued in order to submission of legal entity status application of the limited liablity company. This research disscussed the legal consequence which arises as the result of limited liability company establishment through not fully paid issued capital either in general or particularly for the shareholder, also to implement analysis on effectivity of implementation of the fully paid issued capital obligation provided in the Company Law. The result of this research suggest that more assertive sanction and supervision is required in relation to the fully paid issued capital obligation for limited liability establishment in the future."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48447
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Jaya Putra
Pencabutan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas = Revocation of approval decree of article of association's amendments
"Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh perseroan dan/atau Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar, sehingga menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Untuk itu, upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan tersebut menjadi jalan paling efisien dan berkeadilan bagi semua pihak.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis menemukan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan instrumen hukum yang kuat untuk melakukan upaya administratif terhadap surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan demikian, kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai institusi yang mendapat kewenangan atributif untuk menyetujui sebuah perubahan anggaran dasar, juga memiliki kewenangan untuk mencabutnya. Meskipun demikian, dicabutnya sebuah surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tidak serta merta membatalkan akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.
A limited liability company as a legal entity in amending it rsquo s article of association has certain matters which need an approval from Ministry of Law and Human Rights. In order to obtain such approval, the company shall draw the deed of amendment by or before the notary. Practically, more than few errors made by the company and or the notary regarding the deed itself, which consequently involves the injured party. Therefore, administrative proceeding concerning the approval decree shall be the most efficient and just option for all stakeholder.
By using legal formal method, writer found that Indonesian regulation gives strong legal instrument to commence administrative proceeding concerning the approval decree. Therefore, Ministry of Law and Human Rights as the institution which attributed by the law for approving company rsquo s amendments, also has authority to revoke such decree. Though, a revocation of a decree shall not be deemed revoking the deed of amendment which drawn by or before the notary."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48303
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaky Zhafran King Mada
Pertanggungjawaban Direksi Dan Komisaris Terhadap Utang Pajak Perseroan Terbatas Yang Pailit = Accountability Of Directors And Commissioners For The Tax Payable Of Bankrupt Limited Companies
"Direksi dan Komisaris merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Direksi bertugas untuk mengurus sehari-hari kegiatan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha dari Perseroan, sedangkan Komisaris bertugas untuk mengawasi Direksi dalam kegiatan usaha Perseroan. Karena Direksi dan Komisaris merupakan wakil dari Perseroan maka jika terjadi kerugian terhadap Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika Perseroan dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga dan harta dari perseroan lebih sedikit dibanding dengan utangnya maka Direksi dan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Salah satu utangnya adalah utang pajak, Direksi dan Komisaris sebagai wakil dari Perseroan menurut Undang-Undang sebagai penanggung pajak. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris terhadap utang pajak Perseroan Terbatas yang pailit; kedua, Bagaimana pertanggungjawaban ideal Direksi dan Komisaris terhadap utang pajak Perseroan Terbatas yang pailit. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris terhadap Utang Pajak Perseroan Terbatas yang pailit yaitu jika harta Perseroan tidak cukup untuk membayar utang pajak maka Direksi dan Komisaris sebagai penanggung pajak harus bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng; kedua, secara ideal menurut Doktrin Ulta Vires tersebut Direksi dan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun secara renteng jika Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian. Mengatur batas-batas apa saja jika Direksi dan Komisaris bertanggung jawab terhadap utang pajak dari Perseroan Terbatas jika mengalami kepailitan merupakan saran dari penelitian ini.
Directors and Commissioners are organs of a Limited Liability Company which have their respective duties in accordance with laws and regulations and the Articles of Association of a Limited Liability Company. The Board of Directors is tasked with managing the day-to-day activities of the Company in accordance with the business activities of the Company, while the Commissioners are tasked with supervising the Directors in the Company's business activities. Because the Directors and Commissioners are representatives of the Company, if a loss occurs to the Company, they can be held accountable. If the company is declared bankrupt by the Commercial Court and the company's assets are less than its debts, the directors and commissioners can be held accountable. One of the debts is tax debt, the Directors and Commissioners as representatives of the Company according to the law as tax bearers. This research will answer several problems around; first, what are the responsibilities of the Directors and Commissioners for the tax debt of a bankrupt Limited Liability Company; second, what is the ideal accountability of the Board of Directors and Commissioners for the tax debt of a bankrupt Limited Liability Company. This research is a form of normative legal research with secondary data supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this study is a conceptual and statutory approach. The results of this study are; first, the accountability of the Directors and Commissioners for the Tax Debt of a bankrupt Limited Liability Company, namely if the Company's assets are insufficient to pay the tax debt, the Directors and Commissioners as tax bearers must be responsible individually or jointly; secondly, ideally according to the Ulta Vires Doctrine, the Board of Directors and Commissioners can be held accountable individually or jointly if the Commissioner commits a mistake or negligence. Setting limits if the Directors and Commissioners are responsible for the tax debt of a Limited Liability Company in the event of bankruptcy is a suggestion from this research."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitorus, Agnes Alfreda Agathia
Perbuatan melawan hukum dalam pemindahan hak atas saham perseroan terbatas tertutup (studi kasus putusan No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL ) = Unlawful act in transferring rights over non publicly listed limited liability company s shares case study decision No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
"[ ABSTRAK
Saham Perseroan Terbatas Tertutup merupakan benda yang dapat dipindahkan
kepemilikannya melalui perjanjian hibah dan/atau perjanjian jual beli.
Pemindahan hak atas saham melalui perjanjian ini harus tunduk pada persyaratan
dan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun
Anggaran Dasar Perseroan agar sah secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut
tidak terpenuhi maka pemindahan hak atas saham itu dapat dikatakan sebagai
sebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dapat ditemui dalam putusan No.
604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Dua permasalahan utama yang akan dibahas dalam
penulisan ini adalah bagaimana tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan
Terbatas Tertutup melalui perjanjian jual beli dan hibah serta bentuk perbuatan
melawan hukum yang terjadi dalam perkara di atas. Penulisan dalam skripsi ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian
kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis skripsi ini, pelanggaran unsur esensialia
dalam suatu perjanjian pemindahan hak atas saham merupakan sebuah perbuatan
melawan hukum. Oleh karena itu penting bagi para pihak untuk patuh serta
memahami ketentuan umum perjanjian dan juga tata cara pemindahan hak atas
saham yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
ABSTRACT Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.;Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws., Shares of Non-Publicly Listed Limited Liability Company are objects whose
ownership can be transferred through grant and/or sale and purchase agreement.
The transfer of rights over share by agreement must adhere to the requirements
and procedures as set out within applicable laws and Articles of Association in
order to have legally binding power. If such requirements are not observed, the
transfer of rights over shares can be considered as an unlawful act which can be
found in the decision No. 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Two main issues that will
be analyzed in this thesis are procedures of transfer of rights over shares through
grant and share and purchase agremeement, as well as the unlawful act taken
place in the case above. This thesis adopts the juridical normative approach using
literary research method. As a result of the analysis in this thesis, the infringement
of essential element in a transfer of rights over share through agreement is
considered as an unlawful act. Therefore, it is important for the parties to abide by
and understand the general provisions on agreements and the procedures
concerning the transfer of rights over shares as governed under the applicable
laws.]"
Universitas Indonesia, 2016
S62739
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dysan Ismi Aufar
Tinjauan yuridis terhadap prospek penerapan program penjaminan hak kekayaan intelektual untuk perusahaan rintisan startup yang berbentuk perseroan terbatas = Legal review of the prospect to implement the intellectual property rights financing program for a limited liability company startup
"ABSTRAK
Hak kekayaan intelektual HKI adalah salah satu aset terbesar yang sebenarnya dimiliki oleh banyak perusahaan rintisan startup , yang kini juga kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas PT dikarenakan bentuknya yang dianggap sebagai bentuk badan usaha badan hukum yang paling aman untuk menjalankan usaha. Saat Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bekraf mengutarakan niatnya untuk mendorong agar kemudian HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan pinjaman yang aman bagi para pemilik perusahaan rintisan tersebut, Penulis merasa perlu untuk kemudian dikaji terlebih dahulu beberapa aspek dari segi koridor hukumnya untuk dapat mengukur apakah secara hukum program demikian sebenarnya saat ini sudah dapat dilakukan, baik itu dari segi posisi HKI sebagai aset dalam suatu PT hingga ke pengaturan mengenai masalah valuasinya, mengingat valuasi adalah suatu komponen yang begitu penting jika kita kemudian membicarakan mengenai masalah objek jaminan. Penelitian dalam dalam skripsi ini sifatnya adalah adalah yuridis normatif dengan menggunakna pendekatan kualitatif hingga menghasilkan suatu data yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian penulis kemudian menemukan bahwa pada dasarnya saat ini beberapa peraturan mengenai HKI di Indonesia sebenarnya sudah menunjang untuk dilakukannya penjaminan meskipun masih terbatas hanya untuk beberapa HKI saja. Ditambah dari segi pengaturan mengenai PT pun secara tersirat mengakui bahwa obyek seperti HKI dapat disertakan sebagai permodalan. Namun permasalahannya adalah ketika saat ini di Indonesia belum ada pedoman valuasi yang secara normatif dapat digunakan untuk menilai suatu obyek HKI. Penulis juga menemukan bahwa sebenarnya terdapat suatu pengaturan mengenai valuasi di Indonesia untuk suatu bidang tertentu yang sebenarnya dapat diterapkan secara universal untuk penilaian obyek lainnya, termasuk HKI.
ABSTRACT
Intellectual property rights IPR is one of the greatest assets that was actually owned by a startup, which now mostly operating in the form of Limited Liability Company LLC in Indonesia due to its benefits which is considered as the safest legal entitiy to run business within Indonesia rsquo s territory. When the Creative Economy Body of the Republic of Indonesia Bekraf expressed its intention to push IPR to be an object that could be served as a collateral for startup owners, the Author felt the need to review in advance some aspects within the law corridor to be able to measure whether such program could already be implemented, noth in terms of IPR position within the capitals of a LLC until the regulation regarding the valuation methods to value an object like IPR, given that the valuation is an essential component in relation with the issuance of collateral object. Hasil in this thesis is a normative juridical research that as done through qualitative approach to produce an analytical descriptive data. The Author found out that several current regulations regarding IPR in Indonesia has actually acknowledge that some of the IPRs could be collateralized although it is still limited only to a few parts of the IPR. Plus, in terms of regulations regarding LLC also implying that objects like IPR could also be included as a capital to be reckoned with. But the problem is there is no normative valuation guideline that could be used to assess objects like IPR. The Author also found out that that in fact, there rsquo s a regulation that regarding valuation in Indonesia for a particular field that was theoritically could be applied universallyto assess other objects, including IPR."
2017
S66718
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kenny Regina
Tinjauan yuridis perbandingan pengaturan pengendalian terhadap perseroan terbatas di Indonesia, Belanda, Australia, dan Singapura = Comparative legal analysis of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia, and Singapore
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.
ABSTRACT
The focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stephen Antonius
Analisis Ketidakpastian Hukum Dalam Penentuan CV Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia = Analysis of Legal Uncertainty in Determining CV as a Subject of Criminal Law in Indonesia
"Dalam kehidupan manusia sehari-hari, peran korporasi sangatlah besar. Baik sebagai penyedia produk dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu korporasi menjadi salah satu tonggak pergerakan ekonomi dunia. Meskipun demikian, bukan suatu hal yang tidak lumrah suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menjadi membingungkan jika berkaca kepada pendefinisian korporasi yang masih rancu di Indonesia. Setidaknya terdapat 4 (empat) definisi korporasi yang berbeda yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan berbeda di Indonesia. Hal ini menjadi masalah karena sejatinya pendefinisian korporasi melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia menyamakan semua badan usaha (tidak mempertimbangkan apakah badan usaha tersebut adalah (i) perkumpulan orang atau (ii) perkumpulan modal). Dengan kata lain, di depan mata hukum positif Indonesia, dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas ("PT") atau suatu Comanditaire Venotschaap ("CV"), mereka akan diperlakukan secara sama. Fenomena tersebut membawa suatu isu hukum yaitu pemrosesan perkara tindak pidana korporasi yang bertolak belakang dengan esensi dari pemidanaan korporasi itu sendiri karena parameter yang digunakan disama ratakan bagi seluruh bentuk badan usaha di Indonesia padahal masing-masing jenis badan usaha memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Implikasi hukum yang muncul bagi fenomena tersebut salah satunya adalah pembebanan sanksi yang dibebankan kepada subjek hukum yang kurang tepat dan tidak tercapainya tujuan dalam memidana korporasi dalam hal terjadi suatu tindak pidana korporasi.
The role of corporation in human's life is very essential. Both as a provider of products and services for the needs of society. Therefore, corporation is one of the cornerstones of the movement of the world economy. Even so, it is not unusual for a corporation to commit or be involved in a crime. This becomes an issue as the definition of corporation in Indonesia is still ambiguous. There are at least 4 (four) different definitions of corporation which are regulated through different laws and regulations in Indonesia. This is a problem because actually the definition of a corporation through laws and regulations in Indonesia equates all business entities (without considering whether the business entity is (i) an association of people or (ii) an association of capital). In other words, in the eyes of Indonesia's positive law, in an event of a crime committed by a Limited Liability Company ("PT") or a Comanditaire Venotschaap ("CV"), they will receive the same treatment. A legal issue arises from this phenomenom, namely the processing of corporate criminal cases which is contrary to the essence of punishing a corporation itself because the parameters used are the same for all forms of business entities in Indonesia even though each type of business entity has different characteristics. One of the legal implications that arise for this phenomenon is the imposition of sanctions imposed on legal subjects that are not appropriate and the goal is not achieved in convicting corporations in the event of a corporate crime."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Atthariqa Putri Izzat
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Konteks Penanaman Modal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel) = Juridical Analysis of the Practice of Nominee Arrangements in Limited Liability Company Ownership Conducted by the Government in the Context of Investments (Study of South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel)
"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.
Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>