Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKImplementasi UU No. 22 dan 25 tahun 1999 menuntut kemandirian daerah baik dalam mengelola sumber pendapatan dan juga menggali sumber pembiayaan bagj pembangunan. lmplikasi akibat adanya otonomi tersebut " mendorong setiap daerah mengembangkan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penyaluran kredlt perbankan. Analisis interaksi antara perkembangan penyaluran kredit perbankan dan sektor unggulan menggunakan regresi data panel. Sementara analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengldentifikasi sektor unggulan di provinsl DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa perkembangan sektor unggulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan dan seballknya penyaluran kredit perbankan memlliki pengaruh yang signiflkan terhadap perkembangan sektor unggulan. Deteminan lain yang signlflkan memengaruhl dan paling elastis terhadap penyaluran kredit perbankan adalah Dana Pihak Ketiga, Jumlah Kantor Bank,Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Non Performing Loan. Sementara determinan lain yang signifikan memengaruhl dan paling elastls terhadap perkembangan sektor unggulan adalah luas wilayah dan tenaga kerja"

"Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari sekian banyak akta dan surat yang dibuat oleh Notaris / PPAT, yaitu Cover Note. Dalam peraturan jabatan Notaris terutama tentang kewenangan Notaris, tidak ditentukan bahwa Notaris / PPAT berhak untuk membuat Cover Note, hanya saja disebutkan pada Pasal 15 ayat (2) (UUJN) nomor 30 tahun 2004 bahwa Notaris berhak membuat surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan, dalam surat yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dengan cara mempelajari dan melakukan penelitian terhadap permasalahan dengan berbagai literatur.Penulis menganalisa permasalahan Mengapa Cover Note Notaris dianggap sah sebagai pengganti dokumen pada saat realisasi kredit perbankan dan Bagaimana penyelesaian jika terjadi konflik antara Notaris dengan pihak Bank yang diakibatkan Cover Note. Notaris adalah salah satu orang yang dapat dipercaya untuk membuat alat bukti secara otentik yang kewenangannya di delegasikan langsung oleh pemerintah sehingga Surat Keterangan dari Notaris dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah walaupun Cover Note sendiri tidak mempunyai dasar hukum dan tidak tercantum dalam pasal manapun terutama di Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang timbul akibat Cover Note dapat dipersoalkan di Pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris dapat digugat atau dituntut di muka pengadilan.

---

Legal products that issued by Notary is the form of deeds that have authentic character and perfect strength verification. From many certificates and letters made by Notary / PPAT, there is a statement letter called cover note. In the regulation of Notary position especially on the authority of Notary, is not determined that Notary / PPAT reserve the right to make a cover note, only mentioned in article (Pasal)15 paragraph (Ayat) (2) (UUJN) No.30 of 2004 that Notary has the right to make statement letters of a copy which includes a description as written and illustrated, in the relevant letters. This research uses a method of normative juridical approach that emphasizes on the use of legal norms in writing by way of learning and doing research on the problems withmany literature.The author analyzes the problems why notary cover note is considered valid as a replacement document upon realization of bank credit and the solution, if there is a conflict between a notary with the bank as a result of cover note. Notary is the only person who can be trusted to make an authentic evidence that authority is delegated directly by the government, so that a statement letter from notary can be considered as a valid evidence even though cover note itself has no legal basis and not listed in any article (Pasal), especially at law regulations of notary position. The problem that arise due to cover note can be disputed in the law court or the notary can be directly called to be a witness even a notary can be sued or prosecuted in law court."

"Penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat modal (CAR), likuiditas (LDR) dan sektor makro ekonomi yaitu inflasi (INF), bunga (Rate), nilai tukar (Kurs) dan petumbuhan ekonomi (PDB) terhadap kredit perbankan (LTA) diIndonesia, dan apakah terdapat perbedaan diantara jenis bank dan perbedaan pada periode krisis. Analisis penelitian dilakukan menggunakan data panel dengan pendekatan dinamis untuk data tahun 2005 ? 2012. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberian kredit perbankan Indonesia dipengaruhi pemberian kredit sebelumnya, tingkat modal, likuiditas, bunga dan inflasi. Namun hasil menunjukan bahwa kurs dan petumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan. Dan pada penelitian ini tidak terbukti adanya perbedaan diantara jenis bank. Sedangkan pada periode krisis terdapat perbedaan pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan kredit perbankan pada periode tahun 2007-Q2, tahun 2008-Q4 dan tahun 2009-Q2 yang berarti bahwa selama periode tersebut pertumbuhan kredit lebih rendah.

---

This research is to determine the effect of capital adequacy (CAR), liquidity (LDR) and the macro-economic sector, especially inflation (INF), interest (Rate), exchange rate (Kurs) and economic growth (GDP) of the bank credit (LTA) in Indonesia, and whether there are differences between types of banks and the difference in the period of crisis. In this study, data analysis was performed using a dynamic panel data approach for the data years 2005 - 2012 per 3-month period (quarter). Research shows that capital, liquidity, interest and inflation affect to Indonesia's banking loans. However, the results showed that exchange rate and economic growth have no significant effect on bank credit growth. In this study does not prove the differences between types of banks. While the crisis period were significant negatively influence the growth of bank credit in the period of 2007-Q2, 2008-Q4 and 2009-Q2, which means that during the period of lower credit growth."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan terhadap pengelolaan modal kerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 186 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2016. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan memengaruhi pengelolaan modal kerja perusahaan dalam beberapa aspek, yakni ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan memengaruhi kebijakan pengelolaan kas dan investasi dalam persediaan secara positif serta pemberian pembayaran di muka secara negatif. Sedangkan ekspektasi perusahaan mengenai perubahan jumlah penawaran kredit perbankan tidak memengaruhi perpanjangan kredit perdagangan untuk pelanggan, penggunaan kredit perdagangan serta penerimaan pembayaran di muka.

---

This study examines how the corporate expectation on change in supply of bank credit on corporate working capital management. This study uses panel of 186 Indonesian listed firms in Indonesia Stock Exchange during the 2004 2016 period.

This study finds that corporate expectation on change in supply of bank credit has a positive correlation with cash management policies and investment in inventories. Corporate expectation on change in supply of bank credit also has a negative correlation with reverse trade credit given.

This study also finds that corporate expectation on change in supply of bank credit has no correlation with extension of trade credit to customers, use of trade credit and reverse trade credit received."

"Skripsi ini membahas pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan dan penerapan gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mekanisme Internal Dispute Resolution dan External Dispute Resolution. Penerapan gugatan sederhana dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyelesaikan sengketa kredit antara bank dengan nasabah debiturnya. Sebanyak 70 dari keseluruhan perkara gugatan sederhana diajukan oleh bank. Saran dari penelitian ini yaitu agar Mahkamah Agung membuat petunjuk teknis pelaksanaan gugatan sederhana, menaikkan ketentuan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00, serta memasukkan aturan eksekusi gugatan sederhana.

---

This thesis discusses about the regulations of banking credit dispute settlement and the small claim court implementation in settling banking credit disputes in the South Jakarta District Court. This research is a normative juridical research. The regulations of banking credit dispute settlement are set forth in Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations governing the mechanism of Internal Dispute Resolution and External Dispute Resolution. The implementation of small claim court under the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in the South Jakarta District Court was used by banks to settle credit disputes between banks and debtor customers. As many as 70 of all small claim court cases were filed by banks. The suggestion from this study is that the Supreme Court should make technical instructions for the implementation of a small claim court, increase the provisions for the value of material claims from Rp200.000.000,00 to Rp500.000.000,00, and make small claim court execution rules."

"Dalam rangka pengembangan UMK melalui pemanfaatan asset UMK berupa tanah, Pemerintah melaksanakan Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Kegiatan Sertipikasi Tanah. Dengan kegiatan sertipikasi tanah ini diharapkan dapat mewujudkan kemampuan penjaminan yang akan membuka akses ke lembaga keuangan, dan akan mendukung peningkatan usaha UMK dengan peningkatan modal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pendaftaran tanah mampu meningkatkan akses permodalan UMK di Kota Jakarta Selatan dengan cara memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan untuk memperoleh kredit oleh PMK Peserta Program.Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan menggunakan kuisioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, analisis regeresi logit untuk mengetahui faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi pemanfaatan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit perbankan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden telah memanfaatkan sertipikat tanahnya sebagai jaminan di lembaga keuangan, dan sisanya belum menjaminkan sertipikat tanahnya. Berdasarkan hasil analisis regresi binary logit maka diperoleh hasil bahwa peluang masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat sebagai jaminan kredit perbankan pada saat persyaratan pengajuan kredit ke Bank (X1), pembayaran pinjaman kredit perbankan (X2), pertimbangan memperoleh modal di luar bank (X3), dan keperluan akan modal yang besar dalam rangka mengembangkan usaha (X4) = 1, adalah sebesar 68,20 %.Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMK melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah lebih meningkatkan akses permodalan UMK terhadap lembaga keuangan di Jakarta Selatan secara umum. Hal ini dicerminkan dari hasil wawancara dengan lembaga keuangan yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam pemberian pinjaman.Untuk meningkatkan pemanfaatan sertipikat tanah oleh PMK sebagai jaminan kredit perbankan untuk memperoleh modal dalam rangka pengembangan usaha agar dilakukan kegiatan pasca sertipikasi secara intensif yaitu berupa pembinaan, pelatihan dan konsultansi terhadap UMK mengenai startegi-strategi pengembangan usaha dengan pemanfaatan teknologi dan asset yang dimiliki secara maksimal guna mengembangkan usahanya.

---

In the framework of the development of SMEs through the use of assets such as land SMEs, the Government implement the Empowerment Program Policy for Small and Micro Enterprises (SMEs) through land certification activities. With a land certification activity is expected to realize the capability that will guarantee open access to financial institutions, and will support increased efforts to increase capital SMEs.

The purpose of this study was to determine whether the policy of land registration can improve SMEs access to capital in South Jakarta City by way of utilizing land certificates as collateral to obtain credit by the FMD Program Participants.

This study used a survey approach using a questionnaire. The analysis used is a qualitative descriptive analysis, regeresi logit analysis to determine the factors that influence the use of predictable title deed as collateral for bank credit.

The results showed that as many as 13 respondents have made use of his land certificates as collateral in financial institutions, and the remainder has not pledged his land certificate. Based on the results of binary logit regression analysis of the obtained results that the public an opportunity to capitalize on the certificate as collateral for bank loans at the time of filing requirements of credit to the Bank (X1), loan payments bank credit (X2), considerations raise capital outside the bank (X3), and the need will be substantial capital in order to develop the business (X4) = 1, is equal to 68.20%.

Empowerment Program Implementation SMEs through certification of land rights further improve SMEs access to capital to financial institutions in general in South Jakarta. This is reflected from the results of interviews with financial institutions indicate that the use of the title deed as collateral increase confidence in financial institutions in granting loans.

To increase the utilization of land by the PMK certificates as collateral for bank loans to raise capital to expand the business to be conducted post-certification activities namely in the form of intensive coaching, training and consultancy to SMEs on strategy, business development strategy with the use of technology and assets owned by the maximum order develop their business."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dari perkembangan sektor perbankan terhadap perkembangan sektor perindustrian dan agrikultur di negara-negara ASEAN-5. Perkembangan sektor perbankan diukur menggunakan dua variabel, yaitu kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta, dan akses perbankan. Dengan menggunakan analisis data panel dengan metode fixed effect pada negara ASEAN-5 selama periode 2007-2016, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta dan akses perbankan terhadap perkembangan sektor perindustrian di ASEAN-5. Sedangkan, terdapat pengaruh signifikan dari kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta dan akses perbankan terhadap perkembangan sektor agrikultur di ASEAN-5.

---

This study aims to analyze the relationship of banking sector development towards industrial sector development and agricultural sector development in ASEAN 5 countries. Banking sector development is measured by 2 variables, which are domestic credit to private sector by banks, and bank access. By using a panel data analysis with fixed effect method on ASEAN 5 countries during 2007 2016, this study concluded that domestic credit to private sector by banks and bank access do not significantly affect the industrial sector development in ASEAN 5. Meanwhile, domestic credit to private sector by banks and bank access are found to significantly affect the agricultural sector development in ASEAN 5. "

"Makalah ini menganalisis hubungan pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit yakni tingkatan dari non-performing loan pada 69 perbankan yang berada pada wilayah negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, dan Singapura). Risiko kredit perbankan sangat sensitif terhadap kendala keuangan di mana hubungannya terhadap kelancaran perbankan di dalam melaksanakan core bisnisnya. Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan dapat mempengaruhi peningkatan NPL, tetapi pada titik tertentu, pertumbuhan kredit justru dapat mempengaruhi penurunan tingkatan NPL. Indikasi kredit macet ini dapat muncul apabila perbankan terkait memiliki kendala dari kredit yang diberikan dan juga kapasitas aset yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Makalah ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan kredit Bank dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi risiko yang terkait dengan kredit macet Bank. Dalam konteks makalah ini, model yang digunakan adalah estimator GMM, yang cocok untuk penelitian menggunakan variabel lagged sehingga pengaruh periode sebelumnya dapat dilihat secara signifikan. Untuk melihat lebih dalam efek NPL, menggunakan variabel status dapat memengaruhi NPL menjadi pengaruh yang lebih spesifik. Untuk menggambarkan efek dari pendekatan ini, penelitian dilakukan berdasarkan bank yang terdaftar di negara-negara ASEAN-5.

---

This paper analyzes the relationship of credit growth to credit risk, namely the level of non-performing loans in 69 banks located in the ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Singapore). Bank credit risk is susceptible to financial constraints in which the relationship with the smooth running of the Bank in carrying out its core business. On the other hand, the growth of bank credit can affect the increase in NPLs, but at a certain point, credit growth can actually affect the decline in the level of NPLs. This indication of bad credit can arise if the related banks have constraints from the credit given and also the capacity of the assets owned by the Bank. This paper describes how the Bank's credit growth and the size of the firm can affect the risk related to the Bank's non-performing loan. In the context of this paper, the model used is the GMM estimator, which is suitable for research using lagged variables so that the influence of the previous period can be seen significantly. To take a more in-depth look at the effects of NPLs, using the selected variables can affect NPLs to be more specific influences. To illustrate the effect of this approach, research was conducted based on banks listed on ASEAN-5 countries. Analysis results prove that credit growth and firm size have a significant effect on non-performing loans. this is evidenced by the risk management development that occurred in ASEAN-5 countries."