Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Laporan Magang ini menganalisis kesesuaian prosedur audit loan review yang dilakukan KAP AAW terhadap audit Bank BVM. KAP AAW melakukan prosedur audit loan review mengacu pada Pedoman Audit KAP AAW yang diadopsi dari Standar Audit (“SA”) sebagai standar audit yang berlaku dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan perundangan yang berlaku untuk loan review. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan KAP AAW telah sesuai dengan teori audit dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

---

This Internship Report analyzes the loan review audit procedures conducted by KAP AAW on BVM Bank audit. KAP AAW performs loan review audit procedures referring to the KAP AAW Audit Guidelines which adopt the Auditing Standards (“SA”) as the applicable audit standard and also Otoritas Jasa Keuangan Regulations as the applicable regulations for loan reviews. In general, the audit procedures carried out by KAP AAW are in accordance with audit theory and are in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan Regulations.

 

"

"Suatu akta yang dibuat secara notariil seharusnya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal ini supaya akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta autentik sehingga memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta kepastian hukum bagi pihak terkait. Namun pada praktiknya, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pdt.G/2019/PN Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/PDT/2020/PT Mdn, ditemukan penandatanganan akta perbankan yang dibuat secara notariil tanpa kehadiran Notaris. Dengan mengacu pada putusan tersebut, penelitian ini pada pokoknya membahas tentang keberlakuan akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris, konstruksi hukum dari standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta implikasi pembatalan Hak Tanggungan terhadap perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris dan evaluatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akta perjanjian kredit perbankan notariil yang tidak ditandatangani di hadapan Notaris tetap berlaku dan mengikat para pihak terkait. Keberlakuan perjanjian kredit perbankan ditentukan oleh pemenuhan syarat keabsahan perjanjian kredit perbankan sebagaimana diatur undang-undang. Adapun standar baku prosedur pembuatan perjanjian kredit oleh pihak bank harus mengikuti syarat dan tata cara pembuatan akta berdasarkan UUJN. Selanjutnya, pembatalan Hak Tanggungan tidak berimplikasi terhadap keberlakuan perjanjian kredit yang mendasarinya karena keberlakuan perjanjian kredit tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang disampaikan adalah perlu diadakan sosialisasi supaya masyarakat memahami tata cara pembuatan akta notariil. Notaris dapat menyediakan surat pernyataan bahwa klien tidak akan menggugat dan/atau menuntut Notaris sehubungan dengan kebenaran akta. Namun dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap wajib berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan UUJN dan Kote Etik Notaris. Sehubungan dengan Hak Tanggungan, Notaris/PPAT harus mengecek objek Hak Tanggungan dengan teliti dan hati-hati.

---

A notarial deed must be signed by the parties in the presence of the Notary. This shall be done for a notarial deed to obtain perfect and binding evidentiary power as an authentic deed to provide maximum legal protection and legal certainty for the relevant parties. However, in practice, as reflected in the Medan District Court Decision Number 663/Pdt.G/2019/PN Mdn in conjunction with the Medan High Court Decision Number 395/PDT/2020/PT Mdn, the signing of bank-related deed is conducted without the presence of a Notary. With reference to the forementioned court decisions, this thesis primarily discusses the enforceability of a notarial deed of banking credit agreement which is not signed before a Notary, the legal construction of standard credit procedures provided by the bank pursuant to Notary Law, and the implication of Mortgage cancellation on credit agreement. The research method used herein is a normative juridical research method with explanatory and evaluative typologies. The results show that the notarial deed of banking credit agreement that is not signed before the Notary remains valid and binding towards the parties.The validity of a banking credit agreement is dependable upon the fulfillment of the requirements for the validity of a bank credit agreement as stipulated by law. The standard procedure for entering into credit agreements provided by the bank must comply with the terms and procedures regulated in the Notary Law. Furthermore, Mortgage cancellation does not affect the enforceability of its underlying credit agreement as its enforceability is not determined by other agreements. Based on the results, it is advisable to conduct socialization for the public to understand the procedures for making a notarial deed. The Notary may provide a statement letter which states that the parties will not sue the Notary in relation to the validity of the deed. Nonetheless, the Notary must always comply with the Notary Law and Code of Ethics in carrying out his/her duties. The Indonesian Notary Association must also play an active role in enforcing the Notary Law and Code of Ethics. In relation to Mortgage, Notary/PPAT must meticulously and carefully check the object of Mortgage."

"Penelitian ini menguji pengaruh struktur Good Corporate Governance dan kinerja terhadap risiko kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia (2007-2011) dengan 190 observasi. Good Corporate Governance diproksikan oleh konsentrasi struktur kepemilikan, efektifitas dewan komisaris dan efektifitas komite audit, kinerja diukur menggunakan CAMELS (CAR, KAP, NIM, LDR), dan risiko kredit diukur menggunakan LLP. Untuk menguji pengaruh antar variabel digunakan metode Pooled Least Squared (PLS). Berdasarkan hasil pengujian, konsentrasi struktur kepemilikan, efektifitas komite audit, CAR berpengaruh negatif, sedangkan efektifitas dewan komisaris, KAP, NIM, LDR berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Pada pengujian kinerja, konsentrasi struktur kepemilikan berpengaruh positif kecuali terhadap kinerja NIM berpengaruh negatif, efektifitas dewan komisaris berpengaruh positif kecuali terhadap kinerja LDR berpengaruh negatif sedangkan efektifitas komite audit berpengaruh negatif kecuali terhadap kinerja NIM berpengaruh positif.

---

The aim of this research is to examine the influence of the structure of Good Corporate Governance and performance to the Credit Risk of Conventional Banks in Indonesia (2007-2011) with 190 observations. Good Corporate Governance is measured by the concentration of ownership structure, the effectiveness of board of commissioners, and the effectiveness of audit committee, performance is measured using the CAMELS (CAR, KAP, NIM, LDR), and the credit risk measured by LLP. Pooled Least Square (PLS) method was used to test the relationship between those variables. The result show that the concentration of ownership structure, the effectiveness of audit committee, CAR are negatively related, however, the effectiveness of board of commissioners, KAP, ROA, LDR are postively related with credit risk. On the performance testing, the concentration of ownership structure is positively related except on NIM have negatively related, the effectiveness of the board is positively related except on LDR have negative relationship, however, the effectiveness of the audit committee is negatively related except on NIM have positive relationship."

"Untuk menjamin pengembalian pinjaman yang diberikannya, kreditur khususnya perbankan mensyaratkan adanya agunan. Dana perkreditan sangat penting dalam kegiatan perekonomian, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Berakhirnya jangka waktu HGB yang dijaminkan, menyababkan hak atas tanahnya hapus dan Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut hapus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan dengan obyek Hak Guna Bangunan yang berakhir sebelum Hak Tanggungannya berakhir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian, berakhirnya jangka waktu HGB mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebaninya, sehingga dapat dihindari melalui perpanjangan jangka waktu HGB sebelum berakhir. Dalam menerima jaminan yang berstatus Hak Guna Bangunan, bank perlu berhati-hati, terutama yang jangka waktunya akan berakhir. Oleh karena itu bank hendaknya selalu memonitor agar permohonan perpanjangan haknya dilakukan paling tidak dua tahun sebelum hak tersebut berakhir.

---

To guarantee the given payment of loan, the creditor reuires the existence of collateral. Credit fund is very important in the economic activities, therefore, it is in proper that the provider and receiver of credit and other parties related to it receive protection through a strong Security Right institution that is able to provide legal surety for the concerning parties. When the Building Utility Rights is ended, it will cause the loss of its land right and there by Rights Responsibility will also loss but the debt will still remain.

The goal of this research is to figure it out of the ending period of Building Utility Rights and using land with Building Utility Rights as the object where its period will be ended before the redit come to its due time, while Building Utility Rights is over. In this research, the approach ia using empirical jurisdiction and is using the secondary data and primary data and then it will be analyzed.

Based on research, at the end of Building Utility Rights will caused the loss of guarantee rights, to avoid this the land owner must extend the rights before it will ended. In accepting the security with the status of Concession Right, the bank need to be careful, especially if the term of the security will be overdue. Therefore, the bank should monitor this so that the request of the renewal of right is conducted at least two years prior to the end of right, so that, the conducted credit agreement is still covered with the security given by the debtor."

"Penelitian ini akan mencoba mengambil sudut pandang dengan melihat keterkaitan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap output dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya peraturan yang mendukung peningkatan kredit untuk UMKM dari Bank Indonesia di tahun 2012 diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Walaupun demikian, pengaruh dari kredit UMKM ini akan berbeda dampaknya bagi wilayah-wilayah di Indonesia karena tiap wilayah memiliki karakteristik jenis usaha yang berbeda pula. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh kredit tersebut terhadap UMKM di beberapa wilayah di Indonesia dan melihat sektor apa yang memberikan dampak and Medium Enterprises (MSME) credpositif untuk menerima pembiayaan.

---

The focus of this study is analyzing the correlation between Micro, Smallits and MSME output. In 2012 Bank Indonesia issues a regulation that encourage banks to provide MSME with credit, MSMEs are expected to get easier access from getting loan to develop their business. Nevertheless, the impact of these credits are diverse across Indonesian regions, because each regions have their uniqueness in their business activity. This study try to analyze the impact of MSME credit to regions in Indonesia and observing which economic sectors that will get positive return from credits."

"Pembangunan infrastruktur segala bidang sedang masifnya dilakukan di negara Republik Indonesia, salah satunya di bidang telekomunikasi. Dikarenakan kondisi geografis negara Republik Indonesia, teknologi di bidang telekomunikasi yang paling memungkinkan adalah satelit. Guna untuk memenuhi kebutuhan satelit nasional, perusahaan operator satelit membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam proyek pengadaan satelit. Bisnis satelit juga memerlukan pembiayaan dari perbankan. Maka dari itu, dalam pembiayaan proyek pengadaan satelit tentunya bank selaku kreditur akan meminta satelit tersebut menjadi objek jaminan. Satelit termasuk ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda bergerak. Oleh karena itu, jenis jaminan yang dapat dibebani pada objek satelit adalah jaminan fidusia. Bank selaku kreditur perlu mencermati eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit karena perizinan operasional satelit yang cukup kompleks. Perizinan operasional satelit tersebut adalah izin Hak Penggunaan Filing (“HPF”) agar satelit dapat menempati slot orbit di ruang angkasa. Berdasarkan Pasal 32 Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit, disebutkan bahwa perusahaan operator satelit dilarang mengalihkan izin HPF. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap dimungkinkan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit dengan cara penjualan bawah tangan sepanjang calon pihak pembeli dapat memenuhi ketentuan Perizinan Operasional Satelit dan Perizinan Perusahaan Operator Satelit. Dalam pembiayaan untuk proyek pengadaan satelit, mekanisme pemberian kredit yang diterapkan oleh kreditur dengan cara sindikasi kredit. Selain itu, yang membuat bank selaku kreditur bersedia untuk menerima satelit sebagai objek jaminan fidusia adalah karena dalam pengikatan jaminan atas satelit tersebut terdapat dokumen-dokumen jaminan antara kreditur dengan debitur yang berkaitan dengan slot orbit dan aspek-aspek komersial.

---

Infrastructure development in all fields is being massively carried out in the Republic of Indonesia, one of which is in the telecommunications sector. Due to the geographical conditions of the Republic of Indonesia, the most feasible technology in the telecommunications sector is satellite. In order to meet the needs of national satellites, satellite operator companies require quite high costs in satellite procurement projects. The satellite business also requires financing from banks. Therefore, in financing the satellite procurement project, of course, the bank as the creditor will ask for the satellite to be the object of security. Satellites are included in the classification of tangible objects and moving objects. Therefore, the type of security that can be imposed on a satellite object is a fiducia security. Banks as creditors need to pay close attention to the execution of fiducia security objects on satellites because satellite operational licensing is quite complex. The operational license for the satellite is a Filing Right of Use (“HPF”) license so that the satellite can occupy an orbital slot in space. Based on Article 32 of Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 21 of 2014 concerning the Use of Radio Frequency Spectrum for the Satellite Service and Satellite Orbit, it is stated that satellite operator companies are prohibited from transferring HPF licenses. This research is descriptive analytical. The type of data that will be used by the author is secondary data. The author in this study used qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that it is still possible for creditors to be able to execute objects of fiduciary guarantees on satellites by means of underhand sales as long as the prospective buyer can fulfill the provisions of the Satellite Operational Licensing and Satellite Operator Company Licensing. In financing for the satellite procurement project, the financing mechanism implemented by creditors by means of loan syndication. In addition, what makes banks as creditors willing to accept satellites as objects of fiducia security is because in the binding of security for the satellites there are security documents between creditors and debtors related to orbital slots and commercial aspects."

"Krisis ekonomi telah melanda negeri ini sejak pertengahan tahun 1997. Tak terhitung banyaknya perusahaan yang terpaksa menghentikan kegiatan dengan menu tup pabriknya akibat tekanan ekonomi yang tidak bisa mereka elakkan lagi.Banyak perusahaan menghentikan kegiatan operasinya disebabkan karena tidak mampu lagi untuk membayar beban keuangannya, terutama karena hutang yang besar, dan nilai tukar Rupiah yang melemah. Sehingga banyak kredit yang akhirnya macet, yang rnenyebabkan beberapa bank dilikuidasi oleh pemerintah.Hutang perusahaan pada bank-bank tersebut selanjutnya dialihkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), untuk kemudian dianalisa, dan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, dimungkinkan untuk direstrukturisasi.Karya akhir ini mencoba memberikan alternatif -pada suatu perusahaan keramik yang terpaksa menghentikan operasi- bagaimana menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN.Ada dua alternatif yang penulis tawarkan: yaitu apakah kegiatan operasional diteruskan kembali, dengan catatan hutang dapat direstrukturisasi, ataukah perusahaan sebaiknya dibubarkan, dan melikuidasi semua aset yang dimilikinya, untuk kemudian hasil penjualan asettersebutdapatdigunakan untuk melunasi kewajibnya pada pihak BPPN.Karya akhir ini mencoba mengupas lebih jauh mengenai kondisi keuangan perusahaan, serta menekankan pada proyeksi arus kas yang dapat dihasilkan jika perusahaan kembali beroperasi.Untuk menunjang analisa, penulis mencoba membahas mengenai industri properti serta keramik di Indonesia pasca krisis, serta prediksinya di masa yang akan datang. Dari kesimpulan yang didapat, proyeksi industri keramik sudah bangkit, dan diperkirakan permintaan atas keramik akan terus meningkat, baik untuk konsumsi lokal, maupun ekspor.Untuk proyeksi laporan keuangan, penulis menyusun sampai tujuh tahun kedepan, karena dianggap sesuai dengan periode restrukturisasi kredit. Dan dalam kurun waktu tersebut, perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang dapat digunakan untuk membayar bunga serta melunasi pokok hutang. Lebih dari itu, bahkan masih tersisa arus kas untuk pemegang saham.Sebagai contoh, dari proyeksi laporan keuangan, pada akhir tahun ketujuh diperoleh cash flow to equity sebesar Rp.20.786.817.741,- atau setara dengan Rp.11.581.792.121,- apabila dipresent valuekan dengan discount rate 20%. Pada akhir tahun ketujuh diproyeksikan perusahaan masih memiliki nilai Rp. 7.703.401.110,-Apabila perusahaan hendak dibubarkan, maka estimasi nilai atas penjualan aset adalah Rp.40.994.883.000,- dan setelah dikurangi pelunasan kewajiban serta biaya-biaya lain, maka sisa kas yang dapat diperoleh pemegang sahamadalah Rp. 18.317.536.510.Estimasi hasil likuidasi perusahaan tidak berbeda jauh dengan nilai perusahaan jika dioperasikan kembali. Sehingga alternatif membubarkan perusahaan dan melikuidasi asetnya terlihat sebagai pilihan yang terbaik, karena menghasilkan dana segar dalam waktu yang lebih cepat. Namun apabila pemegang saham tetap ingin meneruskan kegiatan operasional, hal ini pun dimungkinkan mengingat segala kewajiban dapat dilunasi dari kegiatan operas! perusahaan.Pada akhir tulisan, penulis mencoba memberikan saran untuk perusahaan, yaitu dengan mencari kreditor baru yang dapat mengambil alih hutang di BPPN, semata-mata demi penghematan yang besar atas tunggakan bunga se'ama tiga tahun ini."

"Perbankan sebagai jantung perekonomian mempunyaifungsi intermedlary, sehingga perbankan harus mampuberperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yangefektif serta sebagai penyalur yang cermat dari danatersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif, yangpada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itusendiri. Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatanmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentukpinjaman atau lazim disebut pemberian kredit.Dalam pemberian kredit terkandung resiko yangbesar bagi Bank, yaitu dalam hal debitur cidera janji.Apabila banyaknya kredit yang tidak dilunasi oleh paradebitur, maka dapat terjadi mismatch dalam manajemenBank tersebut. Hal itu sangat membahayakan kelangsunganusaha Bank. Untuk mengurangi resiko tersebut,sehubungan dengan pemberian kredit tersebut, Bankmeminta suatu jaminan pelunasan piutang kepada debiturberupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminanpokok adalah proyek yang dibiayai oleh kredit tersebut,sedangkan jaminan tambahan itu dapat berupa jaminankebendaan dan jaminan perorangan. Namun jaminankebendaan lebih disukai oleh Bank karena adanya bendatertentu yang dijaminkan untuk pelunasan utang debitur.Salah satu objek jaminan tambahan yang banyakdigunakan oleh Bank adalah piutang, karena bernilaiekonomis dan bisa dialihkan. Piutang ini dapatdibebankan dengan jaminan gadai, jaminan cessie danjaminan fidusia. Namun karena peraturan mengenaijaminan fidusia belum terlalu diberlakukan, sehinggamasih hangat untuk didiskusikan, penulis tertarik untukmenganalisa pembebanan piutang tersebut dengan jaminanfidusia. Walaupun piutang dapat dibebankan denganPembebanan jaminan..., Ratu Helda Purnamasari, FH UI, 2002Jaminan Fidusia, namun dalam praktek perbankan masihdipakai jaminan lain untuk menjaminkan piutangtersebut, seperti jaminan gadai. Oleh sebab itu,penulis ingin mengetahui piutang apa saja yangdibebankan jaminan fidusia dan alasannya; bagaimanamekanisme pembebanannya serta kedudukan pemberi fidusiadalam Jaminan Fidusia Piutang tersebut"