Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyekjaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yangmerupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadappengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakandapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namuntidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (lex specialis) lebih lanjut yangmengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapatdilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadilemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secaraFidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik.Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatifpada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadapbahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptifdengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber

---

ABSTRACTThis thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding

form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the

legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the

legislation states to use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law

(lex specialis) that cover a further implementation procedures, so the use of

Hypoteek can not be done completely and creditors legal protection will be

uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer

of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek.

The research form is normative juridical. Normative legal research has been used

to make systematization on written law research. Type of research is descriptive

research by conducting literature study and interviews with informants and

practitioners."

"ABSTRAKLaporan magang ini akan membahas mengenai proses kredit yang dilakukan oleh PT Bank XYZ dan Loan Review sebagai salah satu prosedur audit yang dilakukan oleh auditor KAP RQS atas akun pinjaman yang diberikan PT Bank XYZ untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa proses kredit di PT Bank XYZ telah sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, prosedur audit Loan Review juga telah sesuai dengan Standar Audit serta regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report is aimed to explain and analyze credit process in PT Bank XYZ and Loan Review as one of audit procedures performed by auditor KAP RQS on loans account of PT Bank XYZ for the period ended December 31, 2017. Based on analysis result, this report concludes that credit process in PT Bank XYZ are in accordance with the company internal policy and the regulation, which are Peraturan Bank Indonesia and Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Furthermore, the audit procedure of Loan Review are complied with Standard of Auditing and the regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh perbedaan struktur kepemilikan bank terhadap pertumbuhan kredit pertahun terutama pada periode krisis 2008-2009 dengan dikontrol oleh karakteristik bank (ukuran, likuiditas, kapitalisasi, profitabilitas, dan struktur pendanaan). Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada saat krisis, bank asing cenderung mengurangi kredit mereka lebih banyak dibanding bank pemerintah dan bank swasta nasional. Sedangkan bank, pada saat krisis, pemerintah menambah (atau mengurangi lebih sedikti) dibandingkan bank asing dan bank swasta domestik.

---

This study aims to analyze the impact of bank ownership structure towards lending growth especially in crisis period 2008-2009 with bank characteristics (size, liquidity, capital, profitability, and funding structure) as control variables. This study use panel data regression method. The result show that, in time of crisis, foreign bank decreasing their lending more than private domestic bank and government bank. In contrast, in time of crisis, government bank increase (or cut it less) their lending compare to foreign banks and private domestic banks."

"Industri kartu kredit telah berkembang pesat dan lebih kompetitif dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini jelas terlihat dari tingkat promo dan jumlah pengguna kartu kredit yang semakin meningkat setiap hari. Semua Bank yang ikut serta dalam bisnis ini berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dengan meningkatkan jasa pelayanan dan juga promosi terhadap nasabah. Bank Niaga merupakan salah satu Bank yang telah membuktikan menjadi yang terbaik dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal yang terpenting dalam menjaga kepuasan nasabah adalah service recovery.Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengeruh service recovery terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini menggunakan enam dimensi service recovery yaitu Communication, Empowerment, Feedback, Atonement, Explanation, and Tangibles. Menggunakan Purposive Sampling dan untuk analisa data digunakan Multiple Regresi. Dimensi Tangibles menjadi dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabh dalam hal service recovery.

---

Credit Card Industry has been increasing and more competitive nowadays. It is obviously seen from the promotion and the number of Credit Card Holder that is always increase every day. So that, the banks are join the competition to be the best by increasing their services level to customers and gain customers through enormous promotion. Bank Niaga also join the competition and proven by becoming the best of Service Quality in credit card industry. One of service variable that bank Niaga has is Service Recovery.This research is to find out the effect of this variable as customer satisfaction. This study is using six dimensions of Service Recovery, those are Communication, Empowerment, Feedback, Atonement, Explanation, and Tangibles. This research use the puposive sampling. Factor analysis and multiple linear regression were use to analize the data. This research found that Tangibles dimension had a significant influence to the customer satisfaction than the other dimensions."

"Dalam melakukan estimasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit, terdapat berbagai macam asumsi dan pendapat manajemen sehingga risiko kesalahan atas nilai cadangan sangat tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan proses audit untuk memastikan kewajaran dari nilai cadangan tersebut. Laporan magang ini menjelaskan tentang proses audit atas estimasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan oleh Bank XYZ. Hasil audit menunjukkan terdapat salah saji yang tidak material yang disebabkan oleh asumsi manajemen untuk tidak memasukkan jaminan ke dalam perhitungan estimasi arus kas.

---

In estimating the allowance for impairment losses on loans, there are various assumptions and management's judgments that cause the risk of error on the value of reserves is very high. Therefore, the audit process is required to ensure the reasonableness of the value of these reserves. This report explains about audit process on estimation of allowance for impairment losses on loans provided by the Bank XYZ. The audit results showed that there was immaterial misstatements caused by management's assumptions which do not include a guarantee to the calculation of estimated cash flow."

"Saat ini, banyak debitur korporasi besar yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit, yang mana kemudahan ini tidak diperoleh ketika debitur harus memberikan suatu agunan kepada bank. Oleh sebab itu, bank memberikan alternatif penjaminan berupa Negative Pledge yang didasarkan pada kepercayaan pada nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan negative pledge sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia serta mendeskripsikan praktik perkreditan dengan jaminan negative pledge di Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yang memberikan pemaparan informasi serta analisis yang telah diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan negative pledge sebagai jaminan kredit, baik dari segi hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perjanjian, serta berbagai penerapannya di dunia. Pada penerapannya di Bank XYZ, kredit dengan jaminan berupa kondisi negative pledge tidak mempersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, kredit dengan jaminan negative pledge diberikan pada debitur- debitur segmen korporasi yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Selain itu, bank juga melihat track recod nasabah tersebut dalam ranah finansial serta prospek usahanya.

---

These days, many major corporate debtors is need an easiness to access bank loan, in which could not be obtained if the bank requires them to give any collateral as a security for the loan. Therefore, some banks in Indonesia provide negative pledge as an alternative form of loan security, which based on bank rsquo s trust against debtors. The purpose of this research is to identify the law of negative pledge as a loan security in Indonesia and to describe the application of loan agreements with negative pledge as its security in Bank XYZ. Research method used in this research is qualitative method, in which resulting to an analytic descriptive research that gives some explanations about the information and analysis done by the Writer.

The result of this research is that there are a few legal basis in the area of banking law, security law, contract law, and some best practices in the world, which can be the basis to the practice of negative pledge as a loan security. For the practice in Bank XYZ, loan agreements with negative pledge as a security would not require the debtors to give any collateral to the Bank. Therefore, this kind of facility will only be given to the major corporate debtor that meets the requirements made by the Bank. Furthermore, Bank XYZ also consider the factor in the area of financing and business prospect of such debtors. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kartu kredit digital yang diterbikan oleh perusahaan financial technology (financial technology). Kartu kredit digital muncul karena sulitnya mendapatkan fasilitas kartu kredit non digital yang diterbitkan oleh bank mengingat banyaknya persyarataan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit. Sebagai pengembangan dari mekanisme peer to peer lending, kartu kredit digital diatur dengan ketentuan Peraturan Otortias Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMBTI). Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan kartu kredit non digital dan bagaimanakah kartu kredit digital seharusnya diatur dengan mengacu kepada peraturan-peraturan terkait kartu kredit non digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai kartu kredit digital memiliki sejumlah kekurangan. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan baru yang dapat menjamin penggunaan kartu kredit digital.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about digital credit issued by financial technology companies. Digital credit cards arise because of the difficulty of obataining non digital credit card issued by banks given the large number of requirements that must be met by the prespective cardholders to obtain credit card facilities. As a development of the mechanis of peer to peer lending, digital credit cards are regulated by the provision of the Financial Service Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technolgy-Based Leding and Borrowing Services (POJK LPMBTI). The formulation of the problem in this thesis is how the non digital credit card regulated and how the digital credit cards should be regulated by refering to non digital credit card regulations. By using a normative juridicial research method, it can be concluded that the rules regarding digital credit cards have a number of disadvantages. Therefore, a new regulation is needed to guarantee the usage of digital credit cards."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak saksama, salah satunya adalah dalam pembuatan suatu akta. Berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila tidak didapatkan persetujuan dari salah satu pihak, maka tindakan hukum atas harta bersama tersebut adalah batal demi hukum Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan sebagaimana terdapat pada Putusan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kasus a quo, notaris LNR tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak saksama sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris LNR dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif berupa peringatan dan pemberhentian pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis memberikan saran untuk notaris membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan berupa harta bersama seharusnya menjalankan kewajibannya untuk senantiasa cermat dengan memeriksa seluruh dokumen yang mendukung bukti bahwa memang telah terjadi suatu perkawinan

---

This thesis discusses the actions of a notary who makes a credit agreement deed with collateral for joint assets without the consent of the wife of the guarantor. Notaries have an obligation to act carefully, one of which is in making a deed. With regard to joint property, husband or wife can act with the consent of both parties. If no agreement is obtained from one of the parties, then legal action on the joint property is null and void. The issues raised in this study are the obligations and responsibilities of a notary who makes a credit agreement deed with a mutual guarantee without the consent of the wife of the guarantor as contained on the Medan State Decision Number 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. To answer these problems, normative legal research methods are used. The research approach is carried out qualitatively with an explanatory research typology. The results of the study found that in the a quo case, the LNR notary did not carry out his obligation to act carefully as stated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Act. Therefore, LNR notaries may be subject to civil sanctions in the form of compensation on the basis of unlawful acts, and administrative sanctions in the form of warnings and dismissals to notaries who are proven to have violated the Notary Position Act. Therefore, the author advises notaries to make a credit agreement deed with collateral in the form of joint property, they should carry out their obligations to always be careful by checking all documents that support evidence that there has indeed been a marriage.

"

"Laporan Magang ini menganalisis kesesuaian prosedur audit loan review yang dilakukan KAP AAW terhadap audit Bank BVM. KAP AAW melakukan prosedur audit loan review mengacu pada Pedoman Audit KAP AAW yang diadopsi dari Standar Audit (“SA”) sebagai standar audit yang berlaku dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan perundangan yang berlaku untuk loan review. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan KAP AAW telah sesuai dengan teori audit dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

---

This Internship Report analyzes the loan review audit procedures conducted by KAP AAW on BVM Bank audit. KAP AAW performs loan review audit procedures referring to the KAP AAW Audit Guidelines which adopt the Auditing Standards (“SA”) as the applicable audit standard and also Otoritas Jasa Keuangan Regulations as the applicable regulations for loan reviews. In general, the audit procedures carried out by KAP AAW are in accordance with audit theory and are in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan Regulations."