Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Putusan Pengadilan Negeri Den Haag pada tahun 2011 memutuskan untuk menerima klaim gugatan yang diajukan oleh keluarga para korban pembantaian Rawagedeh yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947 silam. Pengajuan klaim ganti kerugian dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke muka Pengadilan Negeri Den Haag. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh penggugat mengingat tidak adanya penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan oleh negara Belanda secara publik. Meskipun Pengadilan Negeri Den Haag mengabulkan klaim gugatan atas pemulihan para keluarga korban, akan tetapi dalam amar putusannya tidak menjelaskan bentuk pelanggaran atas kewajiban internasional yang dilakukan oleh Belanda atas pembantaian Rawagedeh. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara Belanda kepada para keluarga korban Rawagedeh menurut hukum internasional.

---

The Hague District Court in 2011 decided to accept the claims filed by the relatives of the Rawagedeh massacre victims back in 1947 conducted by the Dutch troops. The plaintiffs filed a lawsuit for reparations through civil procedure to the District Court of The Hague. This action is seen as the last resort taken by the plaintiff given the absence of any judicial process the Dutch authority should have conducted publicly. Although the Hague District Court has granted these lawsuit, but the verdict did not explain what kind of violation of international obligations taken by the Dutch troop in Rawagedeh massacre. Thus, this thesis is aimed to analyze the Dutch responsibility to give remedies to the families of the victims in Rawagedeh under international law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) terhadap sensitivitas kinerja akuntansi pada kompensasi direksi. Sampel penelitian terdiri dari 53 perusahaan terbuka di Indonesia selama enam tahun dengan total observasi 318 firms-years. Pengujian dilakukan dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap sensitivitas kinerja akuntansi pada kompensasi direksi. Pengaruh positif ini kemungkinan dikarenakan kerangka IFRS yang principle-based sehingga memunculkan peluang direksi untuk meningkatkan kompensasi.

---

The purpose of this study is to examine the effect of IFRS convergence on accounting-based performance sensitivity to director compensation. The sample of this study consists of 53 public companies in Indonesia in six years with total observations of 318 firms-years using panel data. The empirical result of this study shows that IFRS convergence has positive effect on accounting-based performance sensitivity to director compensation. This positive effect is maybe due to principle-based framework in IFRS which gives directors oppourtunity to increase their compensation."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan peredaran vaksin di Indonesia dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, peranan dan tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dalam kasus peredaran vaksin palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan konsumen dalam kasus peredaran vaksin palsu jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan.Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit dan pemerintah untuk bertanggungjawab. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Penulis menggunakan Gugatan Perdata Nomor 302/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM terkait kasus peredaran vaksin palsu di rumah sakit.

---

This thesis discusses about regulations on vaccines and its circulation under consumer protection laws in Indonesia. The discussion will also encompass the roles and responsibilities of hospital in protecting consumers from the circulation of fake vaccines, followed with the legal actions that consumers can take in order to gain their rights.This thesis is compiled using juridical normative research methods and descriptive typology. The main concern of this thesis revolves around the protection of consumers in cases of fake vaccine circulation among the population, viewed from Consumer Protection Law and Medical Law and Regulation rsquo s perspectives.The proposed solution to the problem is included in Tort Law, which imposes liability for the hospital and the government to be responsible, for consumers are allowed to take legal actions to gain their rights. The author makes use of civil lawsuit number 302 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM for the proposed case."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana di Indonesia, mengetahui pengaturan kompensasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui implementasi pemenuhan hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan mengetahui konsep ideal mengenai kebijakan kompensasi bagi korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilengkapi pula dengan penelitian empiris. Data yang terkumpul disinkronisasi secara sistematis dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan asas-asas hukum sehingga ditemukan kebenaran ilmiah yang menjadi dasar untuk menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1 Pengaturan mengenai kompensasi terdapat didalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban yang membatasi jaminan haknya kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme; 2 Implementasi pemenuhan hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme masih memiliki banyak permasalahan dilihat dari putusan pengadilan HAM Timor-Timur, Tanjung Priuk dan bom Mc. Donald Tahun 2005; 3 Konsep ideal ketentuan pemberian kompensasi meliputi: regulasi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana restitusi penguatan daya paksa restitusi . Memaksimalkan peran Satgas UPP LPSK sebagai lembaga independen dalam pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Solusi pemenuhan hak atas kompensasi dengan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia.

---

ABSTRACTThe purpose of this research are to find out how to provide compensation for the victims of criminal acts in Indonesia, to find out how the compensation arrangements are based on the laws and regulations in Indonesia, find out implement victims rsquo rights legislation and find out the ideal concept of giving compensation for the victims of criminal acts. This normative legal study was completed with the empirical research. The collected data were synchronized systematically and analyzed based on legal theories and principles of law in order to define scientific truth that became the basis in answering in legal problem in the research. The results show that 1 The regulation of compensation is contained in Law No. 26 of 2000 on Law on Court of Human Rights, law No. 15 of 2003 on eradication of the criminal acts of terrorism, and Law No. 31 of 2014 on witness victim protection who limit their rights to victims of gross violations of human rights and terrorism 2 The impementation in fulfiling the right of compensation for the victims of gross violations of human rights and terrorism still has many problems for example serious human right violation in Timor Timur and Tanjung Priuk, and the 2005 Mc. Donald bombing 3 The ideal concept of giving the compensation includes legal regulation on substantive crime criminal prosedure law and the regulation crime restitution implementation the enforcement of restitution power . Maximize the role of Satgas UPP LPSK as the independent institution in fulfiling the right of restitution and compensation. The solution in fulfiling compensation right with some approaches adjusted to the condition of Indonesia."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membandingkanfaktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi CEO pada perusahaan keluarga dan non keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana komposisi dari total kompensasi yang diterima oleh para CEO perusahaan keluarga dan non keluarga. Objek penelitian adalah perusahaan keluarga dan non keluarga yang terdaftar di BursaEfek Indonesia selama 2011-2012, selain industri keuangan. Data diolah menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kompensasi CEO pada perusahaan keluarga dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan saham CEO dan risiko sistematik baik diperusahaan keluarga maupun non keluarga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham keluarga, investor institusi, dan CEO keluarga secara statistik tidak berpengaruh terhadap kompensasi CEO.

---

ABSTRACTThis study aims to examine and compare the factors that affect CEO compensation in family and non-family firms. This study also aims to determine how the composition of total compensation received by the CEO of the company of family and non-family. This  research uses family non-family companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2011-2012, excluding companies in financial sector. The results showed that the amount of CEO compensation in family firms is influenced by the number of CEO stock ownership and systematic risk both in family and non-family companies. The results also showed that families share ownership, institutional investors, and CEO of the family do not have any significant association with CEO compensation."

"Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dalam dua dekade terakhir, sektor perbankan pun turut terpengaruh oleh perkembangan teknologi tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan yang pesat juga dapat dilihat dengan adanya Mobile Banking yang sangat memudahkan Nasabah Bank, sebelum adanya Mobile Banking Nasabah harus mengunjungi ATM untuk bertransaksi, namun kini Nasabah dapat bertransaksi dimana saja. Contoh perkembangan teknologi Mobile Banking adalah perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dunia perbankan juga mengalami dampak negatif, salah satu contohnya adalah berkembangnya alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. bergerak di bidang perbankan. Skimming ATM merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi, tindakan ini merugikan kedua belah pihak yaitu Nasabah dan Bank. Apabila nasabah mengalami kerugian akibat ATM skimming tentunya nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah, namun untuk memperoleh ganti rugi atau ganti rugi tersebut harus diketahui terlebih dahulu seperti apa peraturan yang berlaku di Indonesia. yang mengatur hal ini. Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak spesifik khususnya dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian.

---

As technology has developed rapidly in the last two decades, the banking sector has also been affected by this technological development. In the last ten years, rapid developments can also be seen with the existence of Mobile Banking, which makes it very easy for Bank Customers; before the existence of Mobile Banking, Customers had to visit ATMs to transact, but now, Customers can transact anywhere. An example of the development of Mobile Banking technology is the development of technology that has a positive impact, but on the other hand, the banking sector has also experienced a negative impact; one example is the development of tools that can be used to commit criminal acts in the banking sector. ATM Skimming is a criminal act that still occurs frequently, and this action is detrimental to both parties, namely the Customer and the Bank. When the customer suffers a loss due to ATM skimming, the customer has the right to be compensated for the loss suffered by the customer. However, for the customer to obtain such compensation or compensation, it must be known in advance what the regulations in Indonesia regulate this matter. It can be concluded from the research conducted that the laws and regulations that apply in Indonesia are not specific, especially in providing compensation to customers who have suffered losses."

"Perkembangan industri di Indonesia yang pesat mendorong peningkatan permintaan pasokan listrik di berbagai sektor demi tercapainya implementasi teknologi industri 4.0 dan terwujudnya inisiatif Making Indonesia 4.0 oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Maka dari itu, sangat penting bagi sebuah industri untuk memiliki sistem tenaga listrik yang baik untuk bisa mendapatkan harga yang terjangkau dengan melakukan penghematan pemakaian daya. Salah satu cara yang dapat dilakukan pada sistem tenaga listrik yang beroperasi dengan baik adalah dengan meningkatkan faktor daya operasionalnya. Agar tercapainya peningkatan faktor daya, perlu ditentukan jenis kompensator faktor daya untuk menentukan besaran daya reaktif kompensasi yang sesuai. Besaran daya reaktif kompensasi yang dibutuhkan perlu dilakukannya optimasi, dapat digunakan algoritma pembobotan normalisasi minimax agar komputasi dapat relatif lebih mudah dan lebih cepat. Pada studi kasus di PT. ON, algoritma pembobotan normalisasi minimax dapat menentukan besaran kapasitor optimum (21 kVAR dengan 7 step) sehingga dapat dihasilkannya penghematan daya reaktif sebesar 1.083,73 kVAR dengan rata-rata sebesar 11.29 kVAR (62.30%), menaikkan rata-rata faktor daya dari 0.8 menjadi 0.96 (20%), menurunkan rata rata penggunaan arus menjadi 20.67 Ampere (78.34%), menurunkan rata-rata daya semu menjadi 13.00 VA (74.09%), dan menurunkan rata-rata rugi-rugi daya yang dihasilkan sebesar 31.48%.

---

The fast improvement of the industrial sector in Indonesia has pushed the escalation of electrical supply demand in every sector to achieve the implementation of industrial technology 4.0 and the realization of Making Indonesia 4.0 by the Ministry of Industry Republic of Indonesia. Therefore, the industry needs to have a good power electrical system to decrease electrical expenses, and one of the ways is to limit the use of power electricity. One of the things that can be done to have a good operation of the power electrical system is to achieve the enhancement of the power factor. To achieve it, the type of power factor compensator has to be determined, then the suitable value of compensation reactive power can be determined. The amount of reactive power compensation needed needs to be optimized, in which the minimax normalization weighting algorithm can be used so that computation can be relatively easier and faster. In the case study of PT. ON building, the minimax normalization weighting algorithm can determine the optimum capacitor size (21 kVAR with 7 steps) so that a reactive power saving of 1,607.45 kVAR and average of 11.29 kVAR (62.30%) can be generated, increasing the average power factor from 0.8 to 0.96 (20%), reducing the average current usage to 20.67 Amperes (78.34%), lowering the average apparent power to 13.00 VA (74.09%), reducing the resulting average power losses by 31.48%."

"Masa pandemi Coronavirus Disease 19 (COVID-19) yang belum jelas berakhirnya berdampak pada motivasi kerja perawat. Motivasi kerja akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja perawat yang akhirnya akan berdampak pada kinerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi kerja model ERG (Existence need, Relatedness need, dan Growth need) perawat pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini berdisain cross-sectional. Kuesioner work motivation scale (WMS) yang mengukur aspek ERG menurut Alderfer dan faktor-faktor yang akan dibuktikan berhubungan dengan motivasi disebarkan kepada seluruh perawat di satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta. Dengan response rate 93,6%, data yang dapat diolah didapat dari 99 perawat. Hasil analisis menggunakan chi square didapatkan terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan motivasi kerja pada aspek pertumbuhan (p=0,019) dan antara kompensasi dengan motivasi kerja perawat pada aspek keberadaan (p<0,001) dan pertumbuhan (p<0,001). Dari penelitian ini didapatkan juga bahwa perawat yang bekerja di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 ini lebih banyak yang memiliki motivasi kerja pada aspek kebutuhan relasi dan pertumbuhan yang positif (berturut-turut 79,8%; 66,7%) dan motivasi kerja pada aspek keberadaan yang negative (60%). Hal ini menjadi pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan keberadaan pada masa pandemi COVID-19 sehingga motivasi kerja perawat dapat ditingkatkan

---

The unclear end of the Coronavirus Disease 19 (COVID-19) pandemic impacts nurses' work motivation. Work motivation will affect the level of job satisfaction of nurses, which will ultimately impact the performance of nurses in providing nursing care. The purpose of this study was to determine the factors related to the work motivation of the ERG model (Existence need, Relatedness need, and Growth need) of nurses during the COVID-19 pandemic. This study was a cross-sectional design. A work motivation scale (WMS) questionnaire that measures the ERG aspect by Alderfer and the factors to be proven related to motivation were distributed to all nurses at one Covid-19 referral hospital in Jakarta. With a response rate of 93.6%, the data that can be processed is obtained from 99 nurses. The results of the analysis using chi-square showed that there was a significant relationship between age and work motivation in the growth aspect (p = 0.019) and between compensation and nurses' work motivation on the existence aspect (p < 0.001) and growth (p < 0.001). This study also found that nurses who worked at the Covid-19 Referral Hospital were more motivated to work because relatedness and growth needs were positive (79.8%; 66.7%, respectively) and work motivation on negative existence need aspects (60%). This research recommended meeting existence needs during the COVID-19 pandemic to increase nurses' work motivation."

"Skripsi ini membahas mengenai alasan penyebab di lakukannya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Cimanggis terhadap PT. DC untuk tahun pajak 2014 dan 2015 dan proses serta hasil pemeriksaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer yaitu wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan proses pemeriksaan pajak dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari DJP serta berbagai peraturan-peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara keseluruhan. KPP Pratama Depok Cimanggis menerbitkan SKPKB, SKPN, dan STP atas hasil pemeriksaan tersebut.

---

This thesis discusses the reasons for the tax audit conducted by Pratama Depok Cimanggis Tax Service Office on PT. DC for the 2014 and 2015 fiscal years and the process and results of the audits carried out. This study uses qualitative methods by utilizing primary data, namely interviews with parties directly related to the tax audit process and secondary data, namely data obtained from the Directorate General of Taxes and various related tax regulations. The results of the research conclude that the audit process has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the taxation legislation as a whole. Pratama Depok Cimanggis Tax Service Office issued SKPKB, SKPN, and STP on the results of the examination."