Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada pengakhiran hak beserta kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan dari PHK sering kali menimbulkan perselisihan, khususnya bagi pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi PHK secara penuh. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan kompensasi PHK akibat dugaan pekerja melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk oleh perusahaan, serta praktik PHK dengan alasan efisiensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil analisis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemotongan kompensasi PHK memerlukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran oleh pekerja, yang dalam kasus ini tidak terbukti. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan kontribusi perusahaan dalam menyusun peraturan perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak kompensasi pekerja dalam praktik perselisihan PHK.

---

The end of the working relationship between workers and companies can offcur at any time due to termination of employment (PHK). PHK is a form of termination of working relation caused by a certain matter and has an impact on the termination of rights and obligations between workers and companies. However, the implementation of PHK often causes disputes, especially for workers who do not get full PHK compensation. This thesis aims to analyze the practice of PHK compensation deduction due to allegations of workers embezzling money from product sales by the company, as well as the practice of PHK on the grounds of efficiency, based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. The research method used is doctrinal research with a statutory and case approach, then the data collection tool uses document study. The results of the analysis in this thesis show that withholding compensation for PHK requires sufficient evidence of alleged violations by workers, which in this case was not proven. Therefore, the panel of judges decided that the company was obliged to fulfill the workers' termination compensation as a form of legal consequence of the implementation of the termination. Therefore, to avoid legal uncertainty, the contribution of companies in drafting company regulations and the government in formulating comprehensive laws and regulations is required for protect workers compensation rights in the practice of PHK disputes.

"

"Telah berhasil dibuat sebuah digital read out (DRO) berbasis mikrokontroler 80C5I7A yang mempunyai kemampuan untuk mengkompensasi kesalahan kuasi-statik pada sistem posisi mekanik. Kesalahan kuasi-statik adalah kesalahan posisi yang berubah secara perlahan, yang merupakan perpaduan antara kesalahan geometrik dan termal. Kompensasi dilakukan melalui piranti lunak di dalam DRO dengan menggunakan dua buah polinomial, orde-7 untuk geometrik dan orde-1 untuk termal. Hasil uji menunjukan peningkatan akurasi sebesar 26,97 %.

---

A digital read out (DRO) has been made based on 80C5 17A microcontroller. The DRO able to compensated quasi-static error for mechanical positioning system. Quasi-static error is position error that changes slowly, this error is combination of geometric error and thermal error. The compensation had done via software inside DRO uses two polynomials, order-7 for geometric error and order-I for thermal error. The result showed that position accuracy increased 26,97 %."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"ABSTRAKPencapaian tujuan perusahaan akan terlaksana bila sumber daya manusianya menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : sistem kompensasi, karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi. Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan persepsi pegawai terhadap sistem kompensasi, karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi dengan persepsi pegawai terhadap kinerja . Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan antara persepsi pegawai terhadap sistem kompensasi, karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi dengan persepsi pegawai terhadap kinerja, khususnya pegawai di Divisi Tresuri Bank BNI berdasarkan data empiris.Kerangka teori dari penelitian ini adalah model kerangka perilaku dan kinerja individu dalam organisasi yang di buat Gibson . Kompensasi adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, salah satu teori yang menjelaskan hubungan tersebut adalah Teori Equity dari J.Stacy Adam. Jika kompensasi dipersepsikan sebagai adil didasarkan tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar gaji yang berlaku untuk pekerjaan tersebut, maka hal itu akan memacu kinerja pegawai. Ada lima dimensi karakteristik pekerjaan yaitu variasi ketrampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi dan umpan balik (Hackman&Oldham). Kehadiran dimensi utama pekerjaan tersebut dapat menimbulkan motivasi internal yang selanjutnya akan berpengaruh pada kinerja.Iklim organisasi adalah satu set perangkat yang dimiliki oleh lingkungan kerja yang diamati secara langsung oleh anggotanya yang bekerja dalam lingkungan tersebut dan dianggap sebagai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi tingkah laku mereka dalam pekerjaani (Gibson). Iklim organisasi yang kondusif, akan membuat individu merasa senang dan menikmati pekerjaannya sehingga akan berpengaruh pada kinerjanya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, responden yang dilibatkan dalam penelitian berjumlah 125 orang pegawai tetap Divisi Tresuri Bank BNI. Pengambilan data dilakukan melalui sensus populasi. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Untuk memperoleh instrument yang valid dan reliable dilakukan pre-test. Tahap selanjutnya adalah analisis data dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan alat Bantu SPSS versi 11,50.Hasil analisis statistik menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi pegawai terhadap sistem kompensasi, karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan persepsi pegawai terhadap kinerja. Artinya jika perbaikan dalam sistem kompensasi, karakteristik pekerjaan dan iklim organisasi dilakukan bersama-sama, maka kinerja pegawai akan meningkat. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja pegawai adalah persepsi pegawai terhadap iklim organisasi, selanjutnya persepsi pegawai terhadap karakteristik pekerjaan dan persepsi pegawai terhadap sistem kompensasi.Berdasarkan kesimpulan tersebut, dan untuk peningkatan kinerja pegawai Divisi Tresuri Bank BNI, maka manajemen disarankan untuk (1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau sistem kompensasi untuk memperbaiki aspek finansial, keadilan internal dan keadilan eksternal (2) menambah variasi tugas dengan melakukan job enlargement dan job enrichment (3) menerapan sistem reward and punishment secara konsisten.

---

ABSTRACTThe achievement of company?s objectives will be well performed if the human resources present the great work performance. Employee performance can be influenced by some sorts of factors like compensation, job characteristics and organizational climate.The underlying problems to be answered in this research is how is the relationship between the employees perspective regarding the system of compensation, job characteristics and organizational climate to the employee performance particularly the employee of treasury division of Bank BNI. The research has an objective to present the correlation between the employees perspective regarding the system of compensation, job characteristics and organizational climate to the employee performance.The theoretical perspective show that factors influencing employee performance are coming from internal and external (Gibson) . Compensation is considered as one of the external factors which influence the employee performance. One of the theory explaining the relationship between compensation or rewards and performance is The Equity Theory from J.Stacy Adams. There are five core dimensions of the job : variety of skill, task identity, task significance, autonomy, and feedback ( Hackman & Oldham). The existence of these dimensions in job may trigger a more critical psychological states, which willl generate internal motivation and performance as well. The organization climate is a set property of the work environment perceived directly by the employees who in this environment and is assumed to be a mayor force in influencing their behavior on the job (Gibson). Organizational climate have 9 dimensions : structure, responsibility, warmth, support, standard, reward, conflict, risk and identity.This is a quantitative research. The number of respondents in this research are 125 employees. The data was taken by providing questionare. The descriptive method is used in this research and non-parametric statistic as well. The all data gathered were analyzed using statistical method. Test formula and calculation of all the data tested were using SPSS Program Version11,50.The conclusion of the statistical analysis conclude that there were significant correlation between the employees perspective regarding the system of compensation, job characteristics and organizational climate to the employee performance . The correlation are positive and significant. Variable having biggest influence to employee?s performance is the employees perspective regarding the organizational climate, job characteristic and system compensation.Based on the above conclusion and for increasing of Treasury Division employee?s performance, the management is suggested to ( 1) do evaluation to improve compensation policy for financial aspect, internal and external justice ( 2) add various duty or task by job enlargement and job enrichment ( 3) apply consistently the reward and punishment system."

"Tenaga kerja memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas. Banyaknya kemerosotan produksi disebabkan oleh tenaga kerja yang kurang termotivasi. Hal ini dikarenakan oleh faktor pemberian kompensasi yang tidak memadai. Salah satu cara untuk menggerakkan karyawan agar bersedia aktif melaksanakan tugasnya adalah dengan pemberian kompensasi berbentuk materi maupun non materi dan cenderung diterima secara tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan di PT. X merasa adanya ketidakadilan pada sistem pemberian kompensasi, dimana karyawan yang memiliki produktivitas tinggi merasa disamakan dengan karyawan yang produktivitasnya biasa-biasa saja. Selain itu juga adanya pengurangan fasilitas kantor yang diberikan kepada para pekerja. Dari adanya permasalahan tersebut maka dalam tesis ini dibuat penelitian dengan mengambil judul : ? Pengaruh Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan ( Studi Kasus pada PT. X ) ?.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat gambaran kompensasi dan produktivitas di PT. X dan juga pengaruh kompensasi terhadap produktivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang item-item pertanyaan didasarkan pada beberapa referensi tentang pengukuran kompensasi dan produktivitas. Analisa dilakukan secara deskriptif untuk melihat gambaran kompensasi dan produktivitas, sedang untuk melihat pengaruh kompensasi terhadap produktivitas dilakukan dengan uji korelasi Kanonik.Hasil dari analisa menunjukan bahwa gambaran kompensasi yang dipandang kurang oleh karyawan PT. X adalah masalah kompensasi langsung. Untuk pengaruh kompensasi terhadap kinerja, hanya jenis kompensasi non-finansial yang berpengaruh positif terhadap kinerja pada level staff biasa. Namun pada level senior staff kompensasi tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Untuk kompensasi finansial dalam penelitian ini tidak berpengaruh tehadap produktivitas, baik di level staff maupun di level senior staff.

---

Employee hold important factor in increasing productivity in the company. Many decreasing productivity in the company related to employee that have less motivation. One of this factor is compensation that is given by company to the employee is not appropriate. Solution to make the employee active in doing their jobs is by giving material and inmaterial compensation. This compensation will motivate the employee in doing their jobs and increasing their working spirit.

Employee in PT. X feel company treat them unfair related to compensation matter, the employee has high productivity is treated the same as the employee has low productivity. Besides that, the company decreasing their office facility. From that matter, this thesis research take " The Impact of Compensation to Employee Productivity ( Case Studies in PT. X ) as its title.

The purpose of this research is to get know about compensation system and productivity in PT. X and to find the impact of compensation to employee productivity. This research use quantitative methode with questioner as a tool that the item questions base on some references about compensation and productivity. We use descriptive analysis to see compensation and productivity matter, and for relation between compensation and productivity is examined by canonic correlation. Besides that, the human resources data from PT. X. is use as reference in analysis.

The result of hyphoteses examine is used as resource to develop framework compensation model that could increase productivity. The analyst result show that, according to the employee, the problem of compensation in PT. X is direct compensation. Only non-financial compensation that has positive impact to lower level staff productivity. In spite of that, in senior level, compensation has no impact in their productivity. This research show that financial compensation have no impact to lower level staff and even to senior staff productivity."

"Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) dengan keberadaannya sebagai Negara hukum (rechtstaat) memiliki konsekuensi yang melekat padanya, bahwa konsepsi (rechtstaat) maupun konsepsi (the rule of law), menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada Negara yang di sebut (rechtstaat). Pada setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apakah dalam kategori “berat”, atau ringan “ringan”, akan menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan pemulihan (reparation), bentuk pemulihan itu dikenal dengan istilah kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan terhadap saksi dan korban, menjadi sesuatu yang penting dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, karena merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik tingkat nasional maupun internasional. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran HAM berat. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memecahkan kebuntuan serta terbukanya wacana tentang persoalan pemulihan (reparasi) bagi saksi dan korban. sehingga mampu mengatasi kelemahan-kelamahan yang selama ini terjadi dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Dari pengalaman tiga pengadilan pelanggaran HAM berat yang sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi dan restitusi. Bahwa keputusan-keputusan dalam kasus-kasus tersebut menyatakan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan menimbulkan korban, tetapi karena pelaku mendapat vonis bebas, dengan demikian tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Kegagalan dari beberapa pengadilan HAM berat untuk melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan remedies kepada korban menyisakan banyak pertanyaan mengenai proses pengadilan yang terjadi. Ketidakberhasilan pengadilan HAM ini, selain membebaskan para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak korban, yang meliputi hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

---

Indonesia is a State of law (rechtstaat) with its existence as a state law (rechtstaat) have consequences attached to it, that the conception (rechtstaat) and conceptual (the rule of law), putting human rights as one of the characteristic of the state of the call (rechtstaat). At any violation of human rights, whether in the category of "heavy" or light "light", will give rise to an obligation for the State to seek recovery (reparation), a form known as the recovery of compensation, restitution and rehabilitation. Protection of witnesses and victims, to be something important in the case of human rights violations that heavy, because it is a criminal offense that is classified as high impact both nationally and internationally. Demands on the resolution of cases of gross human rights violations have prompted the enactment of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, which was then followed by Law Number. 26 Year 2000 on Human Rights Court, is intended to address issues of human rights violations particularly serious human rights violations. Then the enactment of Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims is one regulation that is expected to break the deadlock and open discourse on issues of recovery (repair) of witnesses and victims. so as to overcome the weaknesses that have occurred in the context of the protection and fulfillment of the rights of victims and witnesses. From the experience of the three trials gross human rights violations that have been implemented in Indonesia, namely the case of gross human rights violations in East Timor, Tanjung Priok and Abepura. None of the victims received compensation and restitution. That decision-making in such cases states have serious human rights violations and cause casualties, but because the perpetrator gets acquittal, thus there is no obligation to make restitution to the victim. Failure of a human rights court to make the process effective punishment and provide remedies to victims leaves many questions about the litigation occurred. The failure of these human rights court, in addition to freeing the defendants, also unable to fulfill the rights of victims, which includes the right to compensation, restitution and rehabilitation for victims."

"Pada tahun 2010 dan 2011 PT. XYZ mengalami turnover pegawai yang lebih tinggi dari rata-rata industri minyak dan gas di Indonesia. Berdasarkan analisis penyebab, tingginya turnover di PT. XYZ selalu diawali dengan niat berhenti yang disebabkan oleh pekerja tidak puas dengan kompensasi yang diberikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh total rewards terhadap niat berhenti di kalangan pekerja PT. XYZ. Dependent Variable dalam penelitian ini adalah Intention to Leave, dan Independent Variabel-nya adalah Total Rewards. Dimensi total rewards yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi compensation, benefit dan work-life balance. Teknik analisis data menggunakan pendekatan dekriptif dan multiple regression analysis. Hasil analisis deskritif menunjukkan bahwa tingkat intention to leave pekerja PT XYZ masih dalam taraf rendah, namun sudah berada pada ambang batas atas, sehingga dapat masuk ke taraf yang tinggi. Sedangkan, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dimensi compensationdalam total rewards memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intention to leave, sedangkan faktor benefit dan work-life balance tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

In 2010 and 2011, PT XYZ experienced employee turnover rates which appeared to be higher compared to the average turnover number among other oil and gas companies in Indonesia. Based on cause-effect analysis, high employee turnover rates at PT XYZ were always initiated by the intention to leave the company resulted by employee dissatisfaction with compensation provided by the company.

The objective of this research is measure the influence of total rewards towards employee's intention to leave at PT XYZ. In this research, the dependent variable is the intention to leave, and the independent variable is total rewards. The elements of total rewards which are assessed on this research consist of compensation, benefit and work-life balance. The author adopted descriptive approach and multiple regression analysis as means of data analysis techniques.

The results of descriptive analysis demonstrated that the level of intention to leave the company appeared to be low though it reached upper threshold which could lead to a higher level. On the other hand, the result of the regression analysis showed that compensation had significant impact towards intention to leave, while benefit and work-life balance displayed insignificant influences."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisist pengaruh praktik sumber daya manusia terhadap dimensi job embeddedness. Penelitian ini menggunakan alatukur praktik sumber daya manusia yang dikembangkan Delery & Doty (1996dalam Huff, 2007) untuk mengukur pengembangan karir, pelatihan, kompensasi,keamanan kerja dan penilaian kinerja, sementara variabel job embeddednessdiukur menggunakan Job Embeddedness Scale yang dikembangkan oleh Mitchell(2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sumber daya manusiaterbukti secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap dimensi fit dansacrifice dari job embeddedness, sedangkan praktik sumber daya manusia tidakmemiliki pengaruh secara signifikan terhadap dimensi link dari job embeddedness.Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik praktik sumber daya manusia yangditerapkan maka karyawan akan merasakan dirinya memiliki kecocokan dankenyamanan dalam bekerja di perusahaan. Selain itu juga karyawan akanmerasakan semakin banyak hal yang dirasa akan dikorbankan apabila keluar dariperusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of human resources practices ondimensions of job embeddedness. This study used Human Resources PracticesTest which was developed by Delery & Doty (1996 in Huff, 2007) to measurecareer development, training, compensation, job security and performanceappraisal, and Job Embeddedness Scale which was developed by Mitchell (2001).The result of this study showed that human resources practices have significantpositive influence on job embeddedness, specifically fit and sacrifice, meanwhile,human resources practices do not have significant influence on link dimension ofjob embeddedness. The findings show that good implementation of humanresources practices will make employee more compatible and comfort withorganization. Moreover, employee will also feel greater losses if leaving theorganization.;This study aims to analyze the influence of human resources practices ondimensions of job embeddedness. This study used Human Resources PracticesTest which was developed by Delery & Doty (1996 in Huff, 2007) to measurecareer development, training, compensation, job security and performanceappraisal, and Job Embeddedness Scale which was developed by Mitchell (2001).The result of this study showed that human resources practices have significantpositive influence on job embeddedness, specifically fit and sacrifice, meanwhile,human resources practices do not have significant influence on link dimension ofjob embeddedness. The findings show that good implementation of humanresources practices will make employee more compatible and comfort withorganization. Moreover, employee will also feel greater losses if leaving theorganization., This study aims to analyze the influence of human resources practices ondimensions of job embeddedness. This study used Human Resources PracticesTest which was developed by Delery & Doty (1996 in Huff, 2007) to measurecareer development, training, compensation, job security and performanceappraisal, and Job Embeddedness Scale which was developed by Mitchell (2001).The result of this study showed that human resources practices have significantpositive influence on job embeddedness, specifically fit and sacrifice, meanwhile,human resources practices do not have significant influence on link dimension ofjob embeddedness. The findings show that good implementation of humanresources practices will make employee more compatible and comfort withorganization. Moreover, employee will also feel greater losses if leaving theorganization.]"

"Penelitian ini bertujuan menguji dampak kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, serta melihat peran efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan keluarga terhadap pengaruh kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014, dengan metode purposive sampling diperoleh 668 sampel observasi yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, efektivitas dewan komisaris terbukti dapat memperkuat pengaruh positif kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh positif antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak.

---

The aim of this study is to investigate the effect of management compensation to tax avoidance, and also examines the role of board effectiveness and family firm's ownership could moderate the relation between management compensation and tax avoidance. The population in this study is industries that listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2011 to 2014, with purposive sampling method, the final total sample observation is 668 firm-years. The result shows the positive effect between management compensation and tax avoidance. In addition, board effectiveness could support the positive influence of management compensation into tax avoidance, while family firm's ownership could reduce the positive influence of management compensation to tax avoidance."

"ABSTRAKNama : ZanisaProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitFakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas IndonesiaJudul : Analisis Faktor ndash; faktor yang Berhubungan denganIntention to Quit tenaga kesehatan di Rumah Sakit BhaktiYudha Depok Tahun 2017Rumah Sakit Bhakti Yudha mengalami turnover tenaga kesehatan khususnnyaperawat dan dokter lebih dari 10 setiap tahunnya. Angka turnover yang tinggiakan berdampak buruk bagi rumah sakit. Tujuan dilakukannya analisa faktorfaktoryang berhubungan dengan intention to quit agar dapat memberikangambaran dan rekomendasi kepada rumah sakit untuk masalah ini. Sampelpenelitian sebanyak 100 perawat dan 25 dokter. Jenis penelitian adalah penelitiankuantitatif yang dilanjutkan dengan metode kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa34 tenaga kesehatan memiliki keinginan untuk keluar dariRumah Sakit. Dari analisis multivariat, terdapat empat variabel yang memilikipengaruh signifikan terhadap keinginan untuk berhenti kerja yaitu kepuasan kerja,usia, persepsi terhadap kompensasi dan manfaat serta gaji yang diperoleh. .Proporsi tenaga kesehatan dengan kepuasan kerja yang rendah memilikikecenderungan lebih besar untuk intention to quit. Proporsi tenaga kesehatan yangberusia muda, persepsi terhadap kompensasi dan manfaat yang kurang sesuai, gajidibawah UMRjuga memiliki kecenderungan untuk intention to quit. Kepuasankerja yang rendah terjadi terkait kepedulian manajemen terhadap karyawan dansistem jenjang karir yang kurang baik.Kata kunci :Intention to quit, turnover, kepuasan kerja, usia, kompensasi dan manfaat, gaji.

---

ABSTRACTName ZanisaStudy Program Hospital AdministrationPublic Health FacultyUniversity of IndonesiaTitle Analysis of Factors Related to Intention to Quit of health workersin Bhakti Yudha Hospital in 2017Bhakti Yudha Hospital has a turnover of health workers doctors and nurses morethan 10 per year. A high turnover rate will be bad for the hospital. The purposeof the analysis of factors related to intention to quit in order to provide a fact andrecommendation to the hospital for this problem.The sample was 100 nurses and25 doctors. The type of research is quantitative research followed by qualitativemethod. The results showed that 34 of health workers have a desire to get out ofthe hospital. From the multivariate analysis, there are four variables that have asignificant influence on the desire to quit the job is job satisfaction, age, theperception of compensation and benefits, and salary. The proportion of healthworkers with low job satisfaction has a greater tendency to intention to quit Theproportion of health workers who have a perception of compensation and benefitsthat are less appropriate, low salaryand the younger tend to quit the job.Jobunsatisfaction also caused by management of employees and career path system isless good.Keywords Intention to quit, turnover, job satisfaction, age, compensation and benefits, salary"