Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian perkawinan saat ini semakin dikenal oleh masyarakat. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan batasan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak dapat melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Terdapat perbedaan pendapat apakah perjanjian perkawinan hanya dapat mengatur mengenai harta sesuai dengan ketentuan KUH Perdata atau dapat mengenai segala hal selama tidak melanggar batas yang disebutkan oleh Pasal 29 Ayat (2). Penelitian ini menganalisis mengenai pencantuman klausul kompensasi di dalam perjanjian perkawinan sebagai bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian perkawinan dapat diimplementasikan hanya dalam hal menyangkut subjek atau diri pribadi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai isi perjanjian perkawinan mengikuti aturan KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan hanya mengenai soal harta. Dibutuhkan aturan spesifik yang mengatur mengenai isi perjanjian perkawinan.

---

Marriage agreement is commonly recognized by the society nowadays. Article 29 Subsection (2) of Indonesian Marriage Act only regulate a limitation that the content of marriage agreement can not violate the law, religion, and ethics. There are different kind of opinions regarding whether marriage agreement can only regulate regarding matrimonial assets in accordance with Indonesian civil code or it can regulate in every aspect as long as it does not cross the limitation set by Article 29 Subsection (2). This research analyses about the inclusion of compensation clause in marriage agreement as an implementation of freedom of contract principle. Method that is used in this research is normative juridical by conducting library research. The result of this research is that freedom of contract principle in marriage agreement can be implemented only in terms of the subject or the parties that bind themselves in the agreement. Regarding the contents of the marriage agreement, it follows the regulation of the Indonesian Civil Code that the marriage agreement is only about marital assets. Thus, specific regulations regulating the contents of marriage agreement is needed."

"Kompensasi sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pelanggaran Disiplin sebagai alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dan Kompensasi pada Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pelanggaran Disiplin berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian doktrinal melalui penelusuran kepustakaan menggunakan data sekunder dan di olah secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dilakukan setelah perusahaan memberikan Surat Peringatan sebanyak ketiga kali dengan tujuan sebagai pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja sekaligus untuk memperbaiki kinerja pekerja. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dimana perusahaan hanya memberikan surat peringatan ketiga (SP-3) atas pelanggaran disiplin pekerja. Majelis Hakim menyatakan surat peringatan tidak sah dan batal demi hukum. Namun, Pemutusan Hubungan Kerja di setujui dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yaitu penukaran shift tanpa koordinasi pimpinan keamanan dan kompensasi mengenai pemutusan hubungan kerja ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

---

Compensation is a right that must be received by workers who experience Termination of Employment (PHK) for reasons of Disciplinary Violation as a justified reason in Employment Law Number 13 of 2003 as amended into Job Creation Law Number 6 of 2023. Research is represented through studies in Supreme Court Decision Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This research was conducted to analyze the legal provisions regarding Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations and Compensation for Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations based on the provisions of labor law in force in Indonesia. Doctrinal research method through literature searches using secondary data and processed qualitatively. The conclusion of this research is that termination of employment for reasons of disciplinary violations was carried out after the company gave a warning letter three times with the aim of preventing termination of employment as well as improving employee performance. In case of Judgment Supreme Court Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 where the company only gave a third warning letter (SP-3) for violations of worker discipline. The Panel of Judges declared the warning letter invalid and null and void. However, the termination of employment was approved on the grounds that the worker committed a violation, namely changing shifts without coordination from the security leadership and compensation regarding the termination of employment was in accordance with the current provisions in force."

"Penelitian ini berfokus pada analisis kesediaan membayar (WTP) kompensasi karbon (carbon offset) oleh mahasiswa Universitas Indonesia, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan sektor transportasi di Indonesia yang berdampak pada emisi gas rumah kaca. Studi ini menemukan bahwa 73,46% (274 individu dari total sampel sebanyak 373 individu) sampel menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam program carbon offset, dengan rata-rata WTP carbon offset sebesar Rp113.128,4/tCO2eq, nilai yang 92,39% lebih tinggi dibandingkan harga karbon di IDX Carbon. Analisis regresi OLS menunjukkan bahwa pendapatan berdampak positif terhadap WTP carbon offset, sementara pengetahuan lingkungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sikap terhadap isu lingkungan dan perilaku pro-lingkungan terbukti meningkatkan WTP carbon offset. Faktor demografis seperti jenis kelamin dan disiplin ilmu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap WTP carbon offset. Studi ini juga menemukan hubungan negatif antara total karbon dan WTP carbon offset, menunjukkan bahwa biaya tambahan akibat jarak tempuh yang lebih jauh dapat menurunkan WTP carbon offset. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya sikap dan perilaku pro-lingkungan dalam meningkatkan dukungan terhadap kompensasi karbon.

---

This research focuses on the analysis of the willingness to pay (WTP) for carbon offset by students of the University of Indonesia, in the context of economic growth and the transportation sector in Indonesia that impacts greenhouse gas emissions. The study found that 73.46% (274 out of 373 individuals) of the research sample expressed their willingness to participate in the carbon offset program, with an average WTP carbon offset of Rp113.128,4/tCO2eq, a value that is 92,39% higher than the carbon price at IDX Carbon (Rp58.800/tCO2eq). OLS regression analysis shows that income has a positive impact on WTP carbon offset, while environmental knowledge does not show a significant influence. Attitudes towards environmental issues and pro-environmental behavior have been proven to increase WTP carbon offset. Demographic factors such as gender and discipline do not show a significant influence on WTP carbon offset. This study also found a negative relationship between total carbon and WTP carbon offset, indicating that additional costs due to longer travel distances can reduce WTP carbon offset. The results of this study highlight the importance of attitudes and pro-environmental behavior in increasing support for carbon compensation."

"Kompensasi merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, hal tersebut sering kali diabaikan oleh pemberi kerja dengan berbagai alasan, salah satunya PHK dengan alasan efisiensi yang diakibatkan menurunnya stabilitas keuangan perusahaan. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi hanya dapat dilakukan apabila perusahaan akan tutup secara permanen,namun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pengaturan tentang efisiensi telah berubah, dimana bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pengusaha dalam mengelola PHK dengan alasan efisiensi. Pasca perubahan, tekananan ekonomi dan perubahan strategis sering menjadi justifikasi untuk melakukan PHK dan mengakibatkan ketidaksetaraan kedudukan pengusaha dan pekerja. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan tindakan PHK dengan alasan efisiensi harus melalui pembuktian yang transparan dan objektif. Hal tersebut berimplikasi pada dilanggarnya hak pekerja yang salah satunya dalam hal kompensasi. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis menggunakan data hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan menelaah regulasi ketenagakerjaan terkait PHK secara khusus dengan alasan efisiensi.Simpulan dari penelitian ini, PHK dengan alasan efisiensi karena kerugian menjadi alasan yang tidak dilarang. Penelitian bertujuan untuk memahami perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, serta menganalisis bagaimana pengaturan kompensasi terhadap kepentingan pekerja yang terkena PHK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pelaksanaan yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja di Indonesia yang di PHK dengan alasan efisiensi.

---

Compensation is a right that workers must receive when a Termination of Employment (PHK) occurs. However, this is often ignored by employers for various reasons, one of which is efficiency due to the decline in the company's financial stability. Previously, the Employment Law stated that layoffs for efficiency reasons could only be carried out if the company was about to close permanently. However, through Government Regulation Number 35 of 2021, regulations regarding efficiency have changed, which aims to provide more flexibility to employers in managing layoffs. After change, economic pressure, market competition, or strategic changes often become justifications for layoffs and result in unequal positions of employers and workers. This has implications for violating workers' rights, one of which is in terms of compensation. On this basis, this research uses a doctrinal approach by analyzing primary, secondary and tertiary legal sources. This research focuses on analyzing and reviewing labor regulations related to layoffs specifically for efficiency reasons due to company losses. The research aims to understand regulatory changes and their impact on workers' rights, as well as analyze how compensation arrangements affect the interests of workers affected by layoffs. It is hoped that this research can provide recommendations for improving regulations and fairer implementation for both parties. Thus, this research makes an important contribution in efforts to improve welfare and justice for workers in Indonesia who are laid off for efficiency reasons."

"Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dari kompensasi dan benefit dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi dan benefit di PT. XYZ. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi, yaitu semenjak bulan Maret hingga Mei tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif, melalui teknik studi dokumentasi dan wawancara yang melibatkan enam orang informan, yaitu tiga staf perusahaan yang memahami pengimplementasian kompensasi dan benefit dan tiga staf perusahaan yang menerima kompensasi dan benefit. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kompensasi dan benefit, PT. XYZ melalui tiga tahapan besar yaitu perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Dalam implementasi kompensasi dan benefit juga terdapat beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi dan benefit, yaitu regulasi pemerintah, kemampuan perusahaan, posisi dan jabatan, produktivitas dan performance, serta pendidikan dan pengalaman.

---

This research aims to describe the implementation of compensation and benefits, along with describing the factors affecting compensation and benefits at PT. XYZ. This research was conducted in March-May 2021 during Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with a descriptive study, and uses documentation and interview as data collection methods, involving six informants: three company employees who have an in-depth understanding of the implementation of compensation and benefits, and three company employees who receive compensation and benefits. The results of this study indicate that in the implementation of compensation and benefits, PT. XYZ goes through three major stages: planning, implementation, and evaluation. In the implementation of compensation and benefits, there are also several things that affect compensation and benefits: government regulation, the ability of the company, positions and levels, productivity and performance, as well as education and experience.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan non-finansial terhadap retensi karyawan Generasi Z di Jakarta, dengan umpan balik kinerja sebagai variabel mediasi. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ini, dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dan melibatkan 164 responden yang merupakan karyawan white-collar Generasi Z yang bekerja di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi non-finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap retensi karyawan. Sebaliknya, kompensasi finansial tidak memiliki dampak langsung terhadap keputusan karyawan untuk tetap bekerja dalam suatu organisasi. Selain itu, umpan balik kinerja berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara kompensasi—baik finansial maupun non-finansial—dengan retensi karyawan. Temuan ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan karyawan Generasi Z, organisasi perlu memberikan perhatian lebih pada aspek kompensasi non-finansial serta membangun sistem umpan balik kinerja yang efektif. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan suportif menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas karyawan dari generasi ini. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang selaras dengan nilai dan harapan Generasi Z menjadi kunci dalam strategi retensi yang berkelanjutan.

---

This study aims to analyze the influence of financial and non-financial compensation on the retention of Generation Z employees in Jakarta, with performance feedback as a mediating variable. A quantitative approach was used in this study, employing the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method and involving 164 respondents who are white-collar Generation Z employees working in Jakarta. The findings indicate that non-financial compensation has a significant impact on employee retention. In contrast, financial compensation does not have a direct effect on employees’ decisions to remain in an organization. Additionally, performance feedback serves as a significant mediator that strengthens the relationship between both financial and non-financial compensation and employee retention. These findings highlight the importance of focusing on non-financial compensation and implementing an effective performance feedback system to retain Generation Z employees. Furthermore, creating a flexible and supportive work environment is crucial in fostering employee loyalty within this generation. Therefore, employment policies aligned with Generation Z's values and expectations are key to sustainable retention strategies."

"Telah berhasil dibuat sebuah digital read out (DRO) berbasis mikrokontroler 80C5I7A yang mempunyai kemampuan untuk mengkompensasi kesalahan kuasi-statik pada sistem posisi mekanik. Kesalahan kuasi-statik adalah kesalahan posisi yang berubah secara perlahan, yang merupakan perpaduan antara kesalahan geometrik dan termal. Kompensasi dilakukan melalui piranti lunak di dalam DRO dengan menggunakan dua buah polinomial, orde-7 untuk geometrik dan orde-1 untuk termal. Hasil uji menunjukan peningkatan akurasi sebesar 26,97 %.

---

A digital read out (DRO) has been made based on 80C5 17A microcontroller. The DRO able to compensated quasi-static error for mechanical positioning system. Quasi-static error is position error that changes slowly, this error is combination of geometric error and thermal error. The compensation had done via software inside DRO uses two polynomials, order-7 for geometric error and order-I for thermal error. The result showed that position accuracy increased 26,97 %."

"Jurnal ini sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2/S-3"