Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan permintaan maaf merupakan cara untuk memulihkan rasa percaya seseorang Lewicki Brinsfield, 2017 . Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompensasi dan variasi permintaan maaf terhadap pemulihan rasa percaya. Desain penelitian ini ialah randomized 2 besar kompensasi: kompensasi kecil vs tanpa kompensasi x 3 permintaan maaf: permintaan maaf lengkap vs permintaan maaf parsial vs tanpa maaf between subject. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan memodifikasi trust game Desmet, De Cremer, Van Dijk, 2010 dan dijalankan dengan menggunakan program z-Tree. Partisipan terdiri dari 184 mahasiswa/i aktif Universitas Indonesia jenjang S1. Hasil menunjukkan bahwa meskipun partisipan yang mendapatkan kompensasi kecil dan permintaan maaf parsial pemulihan rasa percayanya paling tinggi dibandingkan dengan kelompok eksperimen lainnya, namun secara statistik tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara pemberian kompensasi kecil dan variasi permintaan maaf terhadap pemulihan rasa percaya. Hasil tersebut dapat ditinjau dari perbedaan individu dan aspek budaya.

---

Researches showed that compensation and apology were means to repair one rsquo s trust Lewicki Brinsfield, 2017 . This study aimed to explore the effect of compensation and apology toward trust repair. Research design of this study was randomized 2 compensation small compensation vs. no compensation x 3 apology full apology vs partial apology vs without apology between subjects. This experimental study modified trust game Desmet, De Cremer, Van Dijk, 2010 run by using z Tree program. A total of 184 students of Univeristas Indonesia participated in this study. The result showed that despite of the group who got small compensation and partial apology had the highest trust repair, no statistically significant effect was found on small compensation and apology toward trust repair. This results could be evaluated from the individual differences and cultural aspect."

"Tujuan studi ini adalah untuk mempelajari hubungan antara kepuasan konsumen, Corporate Social Responsibility CSR, kegagalan pelayanan hotel, pasca kompensasi pelayanan, loyalitas konsumen, kepercayaan konsumen untuk pelayanan hotel bintang tiga atau empat di Bandung dengan melibatkan responden yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang Jabodetabek . Jumlah responden dalam studi ini adalah 110 responden, yang terdiri dari 42 responden yang mengalami kegagalan pelayanan dan menerima kompensasi dari hotel, dan 68 responden yang tidak mengalami kegagalan pelayanan hotel. Model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengayaan dari dua studi sebelumnya yang dikembangkan oleh Fatma et al 2016 dan Jalilvand et al 2017. Studi ini mencoba untuk mengatasi beberapa kelemahan dari studi sebelumnya dalam mempelajari hubungan antara faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yang tidak membedakan antara konsumen yang mengalami kegagalan pelayanan hotel dan konsumen yang tidak mengalami kegagalan pelayanan hotel. Model struktural ini digunakan untuk menguji 10 sepuluh hipotesis yang berkaitan dengan hubungan antara variable-variabel utama, yang melibatkan 2 dua kelompok, yaitu Kelompok 1 yang mewakili para responden yang tidak mengalami kegagalan pelayanan hotel, dan Kelompok 2 yang mewakili para responden yang mengalami kegagalan pelayanan dan menerima kompensasi dari hotel. Analisis Partial Least Squares-Multigroup PLS-MGA digunakan untuk mengetahui apakah path coefficienthubungan antar variabel dalam model konseptual berbeda secara signifikan antara responden yang tidak mengalami kegagalan pelayanan Kelompok 1 dan responden yang mengalami kegagalan pelayanan dan menerima kompensasi dari hotel Kelompok 2. Laporan ini juga menyajikan hasil analisis R Squareuntuk mengetahui tingkat kekuatan variabel independen CSR dalam menjelaskan dependen variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas hipotesis yang diuji dalam studi ini menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik atau hipotesis diterima. Hasil ini adalah konsisten dengan beberapa studi yang dilaksanakan oleh banyak peneliti sebelumnya. Tujuh dari sepuluh hipotesis untuk Kelompok 1 diterima, dan delapan dari sepuluh hipotesis untuk Kelompok 2 diterima.Studi ini menyajikan implikasi managerial dan rekomendasi. Rekomendasi dari studi ini menekankan bahwa hotel bintang tiga atau empat di Bandung dapat memperkuat strategi pelaksanaan CSR untuk memperbaiki reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan konsumen. Studi ini juga menyajikan rekomendasi untuk penelitian ke depan agar dapat memberikan hasil yang lebih kuat dan cakupan yang lebih luas.

---

The purpose of the study is to investigate relationship between consumer satisfaction, corporate social responsibility, service failure, post recovery service, consumer loyalty, and consumer trust for three or four star hotel services in Bandung with respondents coming from the Greater Jakarta region Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, and Tangerang . The number of respondent are 110, consisting of 42 respondents experiencing service failure and recovery and 68 respondent experiencing no service failure. The conceptual model used in this study is an enrichment of the two previous models developed by Fatma et al 2016, and Jalilvand et al 2017.

This study also attempts to deal with the drawbacks of the previous studies in investigating the relationship between the key factors affecting the customer satisfaction without distinguishing between customers that suffered service failures and customers that did not have service failures. The structural model is used to examine the ten hypothesized relationships between the key variables, involving two groups group 1representing respondents that did not suffer any service failure during their stay, and group 2 representing respondents that experienced service failure and service recovery.

The Partial Least Squares Multigroup Analysis PLS MGA was applied to assess whether the path coefficients in the conceptual model differ significantly between respondents with no complaints Group 1 and respondents suffering service failure during their stay Group 2. The R square analysis to measure the strength of the independent variable CSR in explaining the dependent variables has been presented.

The results demonstrate that majority of the hypotheses tested in the study are statistically significant, indicating that the findings are consistent with previous studies done by many researchers. Seven of the ten hypotheses for group 1 are statistically significant, and eight of the ten hypotheses for group 2 are statistically significant. The managerial implications and recommendations of the study are highlighted.

The recommendations include that the three or four star hotels in Bandung could strengthen their CSR strategy in improving the corporate reputation and strengthening the customer trust. Recommendations for the future research, particularly to provide more rigorous results, are also presented. "

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

---

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund

is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this

research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery."

"Penelitian ini membahas penerapan kompensasi non finansial dalam mempertahankan motivasi kerja guna mencapai kesejahteraan pekerja. Urgensi dilakukannya penelitian ini diawali dengan kesadaran bahwa karyawan merupakan unsur terpenting dalam tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila kebutuhan karyawan terpenuhi, yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan sosial pekerjanya. Upaya memenuhi kebutuhan pekerja dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras karyawan. Kompensasi non finansial perlu mendapatkan perhatian karena perannya tidak kalah penting dari kompensasi finansial dalam mempertahankan motivasi dan menjamin kesejahteraan karyawan. Penelitian skripsi dilakukan dari bulan Maret–Juni 2023 dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 4 informan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT X memberikan kompensasi non finansial dalam bentuk pelatihan (training), employee gathering, tugas yang menarik dan menantang, promosi jabatan, supervisi, serta penghargaan dan rekognisi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi non finansial di PT X, yaitu kinerja karyawan, kesadaran dan kedisiplinan kerja karyawan, jabatan dan tanggung jawab, dan peraturan pemerintah dan kebijakan perusahaan. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa PT X telah menerapkan berbagai bentuk kompensasi non finansial yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan karyawan yang akan mempertahankan motivasi kerja karyawan dan menjamin kesejahteraan karyawan. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya pada mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Sektor Industri tentang MSDM khususnya terkait materi Employee Benefit.

---

This research discusses the application of non-financial compensation in maintaining employee motivation in order to achieve employe’s welfare. The urgency of conducting this research begins with the awareness that employees are the most important element in achieving company goals. Company goals can be achieved if the needs of employees are met, which will directly or indirectly improve the social welfare of its workers. Efforts to meet the needs of workers can be done through the provision of compensation as a form of appreciation for the hard work of employees. Non-financial compensation needs attention because its role is no less important than financial compensation in maintaining motivation and ensuring employee welfare. Thesis research was conducted from March to June 2023 using a descriptive qualitative research approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with 4 informants. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique. The results of the study show that PT X provides non-financial compensation in the form of training, employee gatherings, interesting and challenging assignments, promotion, supervision, as well as awards and recognition. There are factors that influence the provision of non-financial compensation at PT X, namely employee performance, employee awareness and work discipline, position and responsibility, and government regulations and company policies. The results of the study illustrate that PT X has implemented various forms of non-financial compensation which contribute to meeting the needs of employees which will maintain employee motivation and ensure employee welfare. In addition, the results of this research provide benefits for the development of Social Welfare Science, especially in the Social Welfare in the Industrial Sector course on HRM, especially regarding Employee Benefit material."

"Dalam dunia investasi yang semakin kompleks, peran Manajer Investasi Reksa Dana telah menjadi sangat penting. Namun, ada potensi penyalahgunaan pemberian informasi dari Manajer Investasi kepada para investor. Hal ini tentunya akan merugikan investor, sehingga diperlukan proteksi hukum terhadap korban yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab OJK sebagai pengawas resmi aktivitas pasar modal di Indonesia. Salah satu upaya OJK adalah menetapkan POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund). di Tahun 2020 melalui POJK Nomor 65/POJK.04.2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi. Sistem disgorgement fund ialah suatu sistem pengumpulan dana dari pelaku kriminalitas pasar modal yang hendak dikembalikan, untuk kemudian dana yang telah terkumpul ini dapat dibagikan kembali guna melunasi kerugian yang dialami para investor sebagai dampak dari penyelewengan UUPM. Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab Manajer Investasi atas kerugian Investor Reksa Dana apabila dikaitkan dengan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data penelitian literatur serta wawancara terhadap pihak-pihak relevan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dana Kompensasi Kerugian Investor pada dasarnya merupakan instrumen yang esensial untuk melindungi investor, Namun, implementasinya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia masih kurang optimal. Maka dari itu, penulis menyarankan adanya peraturan pelaksana yang jelas dan ketat agar proses eksekusi Dana Kompensasi Kerugian Investor dalam rangka tindakan pemulihan kerugian yang dialami oleh investor dapat dilaksanakan dalam lingkungan Pasar Modal Indonesia.

---

In the increasingly complex world of investment, the role of Mutual Fund Investment Managers has become highly significant. However, there is potential for the misuse of information provided by Investment Managers to investors. This could undoubtedly harm investors, necessitating legal protection for the victims, which falls under the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) as the official supervisor of capital market activities in Indonesia. One of OJK's efforts was the issuance of OJK Regulation No. 65/POJK.04.2020 regarding the Return of Illegal Gains and Compensation Funds, which introduced the Disgorgement and Disgorgement Fund System in 2020. The disgorgement fund system involves the collection of funds from capital market wrongdoers with the intention of returning them, and subsequently redistributing these accumulated funds to compensate investors for the losses incurred due to violations of the Capital Market Law. The main focus of this thesis is on the responsibility of Investment Managers for the losses incurred by Mutual Fund Investors in relation to the Disgorgement Fund System. This research will be conducted using normative legal research methods with literature and interviews with relevant parties on this issue as the data sources. The results of this study indicate that the Disgorgement Fund is fundamentally an essential instrument to protect investors. However, its implementation within the existing Indonesian legal framework is still suboptimal. Therefore, the author suggests the need for clear and stringent regulations to ensure the execution of the Disgorgement Fund process in the context of recovering losses experienced by investors within the Indonesian Capital Market environment."

"Tesis ini membahas mengenai keberhasilan proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. X dengan adanya pemberian hak tambahan dalam rangka menghindari perselisihan. Pembahasan ini timbul karena maraknya praktik pemutusan hubungan kerja yang berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan beragam alasan, banyak yang disebabkan oleh kerugian yang sudah dialami perusahaan lebih dari 2 tahun, dan ada pula yang menerapkan pemutusan hubungan kerja yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian pada perusahaan. Dalam melaksanakan pemutusan hubungan kerja, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti penyebab dilakukannya pemutusan hubungan kerja, proses pengakhiran hubungan kerja, serta pemenuhan hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana yang terjadi pada PT. X sendiri, pemutusan hubungan kerja terjadi untuk mencegah terjadinya kerugian yang berkepanjangan. Dasar hukum mengenai pemutusan hubungan kerja ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Selain sudah diatur oleh Pemerintah, seharusnya pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja juga sudah diatur di dalam peraturan perusahaan. Saat pemutusan hubungan kerja terjadi di suatu perusahaan, tentunya hal tersebut menjadi keputusan yang sulit bagi suatu perusahaan karena selain melakukan pengakhiran hubungan kerja, perusahaan perlu memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan dan menghindari terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya hak tambahan yang diberikan kepada pekerja, diharapkan hal tersebut dapat membantu proses pemutusan hubungan kerja berjalan lebih baik tanpa adanya perselisihan.

---

This thesis discusses the success of the termination process carried out by PT. X with the provision of additional rights in order to avoid disputes. This discussion arose because of the widespread practice of termination of employment that took place in Indonesia. Several companies have terminated employment for a variety of reasons, many of which were caused by losses the company had experienced for more than 2 years, and some implemented terminations intended to prevent losses to the company. In carrying out termination of employment, there are things that must be considered such as the causes of termination of employment, the process of terminating employment, and the fulfillment of rights when termination of employment occurs. As happened to PT. X himself, termination of employment occurs to prevent prolonged losses. The legal basis for termination of employment can be seen in Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. Apart from being regulated by the Government, arrangements regarding termination of employment should also be regulated in company regulations. When termination of employment occurs in a company, of course this is a difficult decision for a company because in addition to terminating employment, the company needs to ensure that the process goes according to regulations and avoid disputes over termination of employment. With the additional rights given to workers, it is hoped that this can help the process of terminating employment go better without any disputes."

"Asuransi menjadi konsep yang tidak asing lagi dalam memitigasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi pihak tertanggung. Dalam dunia kerja secara khusus, terlihat adanya peningkatan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia dari tahun ke tahun. Kecenderungan tersebut memperlihatkan adanya prospek pengembangan asuransi kompensasi pekerja yang menjanjikan. Tentunya, penentuan tarif premi yang cukup sebagai komponen utama dalam kerangka bisnis asuransi memerlukan prediksi severitas klaim yang akurat. Menurut karakteristik data klaim asuransi pekerja, teramati bahwa dataset tersebut berbentuk tabular dan variabel severitas klaim bersifat kontinu. Oleh sebab itu, prediksi severitas klaim dapat dipandang sebagai masalah regresi data tabular. Penelitian ini akan meninjau performa dari TabTransformer, salah satu metode berbasis tranformer dalam melaksanakan regresi yang mengimplementasikan contextual embeddings terhadap fitur-fitur kategorik. Performa sebagai akibat dari penangkapan konteks oleh model TabTransformer akan diukur dan kemudian dibandingkan dengan metode-metode lain yang mendukung penyelesaian permasalahan regresi, seperti Decision Trees Regressor, Random Forest, XGBoost, dan Multi-Layer Perceptron sebagai model dasar TabTransformer.

---

It is without the need of doubt to believe upon the integrity within the concepts of insurance as a way of mitigating significant financial risks of its own policyholders. As something which existence is prevalent, risks are also found within the workplace environment as seen in the rising numbers of yearly work-related accidents. This tendency suggests promising prospects upon the development and incorporation of worker’s compensation insurance into the business lines of especially reliable insurance companies. As a core part of insurance policies, determining the sufficient rate of premium would require accurate prediction of claim severity. Upon observing the characteristics of claim severity datasets, witnessed are the following two points: that (1) both datasets take a tabular form, and (2) the number of severities is a continuous target variable. Evidently, it shows that the problem to be solved is regression for tabular data. This particular research will focus upon the performance of TabTransformer as a transformer-based machine learning model that incorporates Transformers in providing a degree of interpretability from its capabilities by performing contextual embeddings of the categorical features of our data. The performance will be measured and will further be compared to other models suitable for regression, such as Decision Trees Regressor, Random Forest, XGBoost, and baseline model Multi-Layer Perceptron"

"Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

---

On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void."

"Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak sehingga tindakan penagihannya telah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU KUP.

---

Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to a tax dispute related to the tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax authorities is still in the legal process in the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in this case, PT BBB does not yet have a tax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payables in disputes with overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused uncertainty in the scope and definition factors in legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated and the applicable provisions are the KUP Law."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh penolakan mutasi dan tindakan mangkir beserta pengaturan kompensasinya terhadap pekerja/buruh dalam analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 713K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Pemutusan hubungan kerja merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Terdapat banyak penyebab dari pemutusan hubungan kerja salah satunya yang disebabkan oleh pekerja/buruh yang menolak mutasi lalu mangkir terhadap pekerjaannya. Tindakan mangkir merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak datang ke tempat kerja atau dapat dikatakan absen dari kehadirannya. Dalam praktiknya, pekerja/buruh yang menolak mutasi dan mangkir dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, terdapat hak yang diperoleh bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena mangkir dimana pekerja/buruh hanya memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah namun tidak dengan uang pesangon.

---

This paper analyzes how a dispute over termination of employment caused by refusal to transfer and absenteeism and its compensation arrangements for workers in the analysis of Supreme Court Decision Number 713K/Pdt.Sus-PHI/2021. This paper is prepared using doctrinal research method. Termination of employment is a form of termination of employment relations for a certain reason which results in the end of rights and obligations between workers/laborers and employers. There are many causes of termination of employment, one of which is caused by workers who refuse mutations and then default on their jobs. Absenteeism is a condition where a person does not come to the workplace or can be said to be absent from his presence. In practice, workers who refuse mutations and are absent can have their employment terminated because they are qualified to resign from the company in accordance with the provisions of the legislation. As a result of the termination of employment, there are rights obtained for workers who experience termination of employment due to absenteeism where workers only get compensation pay and separation pay but not severance pay."