Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap implementasi kebijakan penilaian kinerja melalui sistem manajemen kinerja (SMK) secara online di Polda Metro Jaya. Rujukan teori yang digunakan adalah teori sistem manajemen kinerja yang dikemukakan williams (1998), menjelaskan bahwa dalam mengelola penilaian kinerja dapat melalui 4 (empat) tahapan yang saling berhubungan yaitu perencanaan, pengelolaan, penilaian, dan pengembangan. Selanjutnya konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penilaian kinerja melalui SMK-Online telah dilakukan melalui siklus sistem manajemen kinerja. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala pada beberapa faktor implementasi kebijakan sehingga pelaksanaan penilaian kinerja melalui SMK-Online belum terlaksana secara maksimal. Sehingga diperlukan komunikasi yang intensif dan pengawasan serta evaluasi terkait pengisian data kinerja, kemampuan dan keaktifan anggota Polri dalam menginput data kinerja.

---

This study aims to analyze the performance policies through the online Performance management system (PMS) at Polda Metro Jaya. The theoretical reference used is the theory of performance management systems proposed by Williams (1998), explaining that managing performance can go through 4 (four) interrelated stages, namely planning, management, assessment, and development. Furthermore, the concept of policy implementation proposed by Edward III (1980), explains that in implementing policies there are four factors that can influence it, namely communication, resources, implementing attitudes, and employee structure. This study uses a post-positivist approach and in data collection used documentation and interview techniques. The results showed that the assessment through SMK-Online was carried out through a performance management system. However, in its implementation there are obstacles in several factors of implementing the implementation of the SMK-Online policy that has not been implemented optimally. So that intensive communication and monitoring and evaluation are needed related to filling out performance data, the ability and activity of Polri members in inputting performance data."

"Tesis ini adalah sebuah usaha penelitian untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan sistem penilaian kinerja (Performance Appraisal) karyawan di sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama TK Embun Pagi. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana sebuah proses penilaian kinerja karyawan diterapkan, kapan penilaian kinerja dilaksanakan, bagaimana prosedur pelaksanaannya, apa tujuan penilaian kinerja serta apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan penilaian kinerja karyawan. Kerangkat teori yang digunakan adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Kinerja (Performance Management) dan Penilaian Kinerja (Performace Appraisal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian ini menyarankan metode evaluasi kinerja sebaiknya perlu untuk melibatkan pihak-pihak stakeholder lainya seperti rekan kerja karyawan, maupun orang tua murid sebagai pihak pengguna (costumer) dari kinerja (Performance) seorang karyawan yang sedang dinilai. Selain itu bagi para penilai kinerja layaknya perlunya untuk dilakukan pelatihan-pelatihan tertentu tentang penilaian kinerja, sehingga kesalahan penilai termasuk bias atau prasangka penilai, efek halo, kecenderungan sentral, dan lain sebagainya niscaya dapat diminimalisir.

---

This thesis is a research effort to analyze the implementation of employee performance appraisal system in an Institute of Early Childhood Education (ECD) named TK Embun Pagi. The research attempted to disclose how an employee's performance appraisal process is implemented, when the performance appraisal is conducted, how is the implementation of procedure, when the performance appraisal is conducted, what is the goals of doing performance appraisal, as well as what the obstacles and problems faced in implementing the performance appraisal. This research is using theories of Human Resources Management, Performance Management and Performance Appraisal. This research is a qualitative research with descriptive design.The research finding suggested that the method of performance appraisal should be necessary involving a number of stakeholders such as employee's peer group and the parents as the costumer of the performance of an employee who is being assessed. In addition, for the performance appraiser specific training on performance appraisal are needed, so the error including bias or Assessor?s prejudice, halo effect, central tendency, and so on would be minimized."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengukuran dan pengevaluasian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan pemanfaatan laporan kinerja untuk peningkatan kualitas kinerja dengan perspektif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditinjau dari aspek tujuan dan manfaat, proses, indikator yang diukur, serta memaparkan hambatan-hambatan dalam penggunaan dan pelaporan pengukuran kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap Kementerian ESDM. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan dokumen LAKIP dan wawancara. Tujuan utama Kementerian ESDM melakukan penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja adalah untuk pelaporan eksternal dan kepatuhan. Proses pengukuran dan pengevaluasian kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kementerian ESDM secara umum telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan teori langkah teknis penyusunan, pengukuran dan pengevaluasian kinerja yang ada. Namun, untuk pengukuran outcome masih mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

---

This thesis discusses about the practice of measurement and evaluation performance, preparation of performance reports, and use of performance reports for performance improvement with the perspective of Government Accountability Implementation that viewed from aspect of purpose and benefit, process, indicators are measured, and explain the obstacles in the use of performance measurement and reporting. This research use qualitative approach with case study method in Ministry of Energy and Mineral Resources. Data collection use document review and interview.

Main purpose of Ministry of Energy and Mineral Resources doing preparation of performance reports, performance measurement and evaluation is for external reporting and compliance. Generally preparation of performance reports, performance measurement, and performance evaluation process is in line with regulations and legislation applicable and theory. Nevertheless, the measurement of outcome still encounter many problems because several factors that hinder the process of measuring and reporting performance."

"ABSTRAKPenelitian dilakukan pada analisis kerja PPNS Pemda Bekasi, tefokus pada tiga indikator yaitu: a. Kelembagaan/organisasi, b. Motivasi, dan c. Koordinasi. Sedangkan terhadap penegakan peraturan Daerah. Penelitiannya difokuskan pada: a. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda, b. Penyidikan terhadap Pelanggaran Perda.Pendekatan yang dilakukan dalam mengungkapkan fakta dalam penelitian digunakan metode deskriptif yaitu hanya menggambarkan apa adanya tentang keadaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja PPNS Pemda Bekasi belum efektif. Adapun penyebab belum efektif kinerja Penyidik PNS Pemda Bekasi dalam penegakan peraturan daerah, dapat dikemukakakn hal-hal sebagai berikut:1. Di bidang organisasi atau kelembagaan, terdapat sejumlah masalah/ kesulitan. Satu diantaranya yaitu: kurang ada prioritas dalam mendukung tugas-tugas PPNS, baik yang menyangkut dana maupun dalam tata pelaksanaan tugas, dengan kata lain, kurang keseriusan dalam pembinaan PPNS Pemda Bekasi secara organisatoris.2. Di bidang Motivasi menunjukkan kecenderungan motivasi PPNS Pemda Bekasi yang rendah, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh masalah yang ada di bidang organisasi.3. Di bidang Koordinasi, khususnya dalam aspek : a. Keterpaduan kegiatan tergolong "Kurang Baik", b. Keterpaduan Waktu dan Pelaksanaannya tergolong "Kurang Jelas", c. Keterpaduan Sasaran dan Tujuan, tergolong "Kurang Jelas"Saran pemecahan atas masalah yang disebutkan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :1. PPNS Pemda Bekasi perlu diupayakan menjadi unit kerja yaitu Dinas Otonom agar Rentang Manajemen dapat berfungsi dan efektivitas organisasi dapat dicapai.2. Dengan menjadikan PPNS Pemda Bekasi menjadi Dinas Otonom, Rentang Manajemen dapat berfungsi, maka pegawai lebih termotivasi dalam bekerja3. Dalam Bidang Koordinasi, tiga hal dapat dilaksanakan yakni :a. Keterpaduan Kegiatan, yaitu menjalin komunikasi dengan semua unit kerja terkait, sebagai mekanisme yang baik untuk menciptakan koordinasi kegiatan kerja.b. Keterpaduan Waktu dan Pelaksanaan, yaitu pengaturan yang baik terhadap waktu yang akan digunakan dan pelaksanaannya melalui tiga tahap yakni : (1) kegiatan yang akan dikerjakan harus dipecah menjadi tugas-tugas tersendiri, (2) kegiatan tersebut ditempatkan secara logis dan berurut dan terpadu, (3) lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan ditaksir.c. Keterpaduan sasaran atau tujuan yaitu memberdayakan semua potensi yang ada di dalam organisasi secara terpadu ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang sudah ditetapkan."

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Metode balanced scorecard yang berperan dalam Sistim Manajemen Strategik, pada tahap awal penerapannya dapat digunakan sebagai alat pengukuran secara komprehensif kinerja organisasi. Balanced scorecard merupakan perbaikan atas Sistim Pengukuran Kinerja suatu organisasi dengan memperluas ukuran kinerja ke kinerja non keuangan sehingga ukuran kinerja menjadi lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kinerja manajemen Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan analisis balanced scorecard. Tujuan lain dari karya akhir ini adalah untuk mengetahui hubungan antar kinerja dalam variabel-variabel balanced scorecard terhadap kinerja manajemen Undiksha. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Model yang digunakan adalah dengan persamaan regresi berganda dengan pertimbangan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model tersebut sesuai dengan kondisi variabel balanced scorecard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistim pengulruran kinerja berbasis balanced scorecard dapat diterapkan di lingkungan Undiksha terbukti dengan terukurnya capaian kinerja Undiksha dengan perolehan hasil status baik. Hasil analisis regresi berganda, uji t dan uji F menunjukkan bahwa kinerja manajemen Undiksha dalam empat perspektif balanced scorecard, berpengaruh serta memberi kontribusi yang berbeda-beda terhadap kinerja Undiksha."

"Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dan memberikan umpan balik bagi perencanaan peningkatan kinerja berikutnya. Selama ini, pengukuran kinerja dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan indikator yang dikembangkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Kedua pengukuran tersebut menitiberatkan aspek keuangan dan internal perusahaan, kurang memperhatikan aspek eksternal perusahaan. Penelitian ini membahas capaian kinerja PDAM Kota Samarinda dengan pendekatan balanced scorecard yang meliputi empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyarankan antara lain (1) bahwa profitabilitas perusahaan tidak harus dicapai melalui penyesuaian tarif, melainkan dengan efisiensi biaya produksi, penurunan tingkat kehilangan air, dan pengelolaan aset yang memadai, (2) meningkatkan kualitas air produksi menjadi air minum, menggunakan handhelder dan kamera untuk menjamin akurasi perhitungan meter air, meningkatkan kecepatan penyelesaian pengaduan, (3) menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi penuh dan Geographic Information System (GIS), (4) memberikan perhatian atas ketersediaan dan kesiapan alat keselamatan kerja dan kondisi fisik ruang kerja, (5) perlu dibentuknya tim pengkajian tarif air oleh Pemerintah Kota Samarinda, (6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda sudah tidak perlu lagi mengalokasikan dana APBD untuk mengatasi keterbatasan PDAM Kota Samarinda dalam peningkatan cakupan pelayanan.

---

Performance measurement is used to measure the success of the company and provide feedback for the planning of subsequent performance improvements. During this time, performance measurement done by referring to the Minister of Home Affairs Decree Number 47 of 1999 and indicators developed by the Subsidiary Body Water Supply System Development (BPPSPAM). Both measurements are mainly focused on financial aspects and internal aspects of the company, less attention to external aspects of the company. This study discusses the performance achievement PDAM Kota Samarinda using balanced scorecard approach that includes four perspectives: financial perspective, customer, internal business processes and learning and growth. This research is descriptive research.The results suggest, among others 1) that the profitability should not be achieved through tariff adjustments, but with the cost efficiency of production, reduction of water losses, and adequate asset management, (2) improve the quality of production water into drinking water, using handhelder and camera to ensure the accuracy of water meters, increasing the speed of settlement of complaints, (3) use fully integrated accounting information systems and Geographic Information System (GIS), (4) give attention to the availability and readiness of equipment safety and physical conditions of work space, (5) City Government of Samarinda needs to form tariff assessment team, (6) the Government of East Kalimantan Province and City Government of Samarinda is no longer need to allocate budget funds to overcome the limitations of PDAM Samarinda in increasing service coverage."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan rancangan sistem perhitungan biaya tunjangan kinerja menggunakan Pay for Performance (PFP) pada Instansi X. PFP membantu dalam menghasilkan data yang andal dalam mengevaluasi kinerja pegawai seperti adanya bukti pendukung atas kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai dan harus disertakan guna pemenuhan kriteria kenaikan pangkat berdasarkan satuan angka kredit yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku. Instansi X merupakan suatu unit kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Kepala. Instansi X sendiri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta analisis dan penyajian data dan informasi. Pembayaran tunjangan kinerja yang tidak optimal akan mengakibatkan sistem pembayaran biaya gaji pegawai yang tidak efisien. Apabila kinerja instansi tidak efektif namun biaya yang dibayarkan tinggi, maka dapat dikatakan instansi tersebut tidak efisien dalam mengelola biaya nya. Terdapat beberapa pegawai yang belum mendapat kenaikan pangkat meskipun telah melampaui masa kerja tertentu dikarenakan pegawai tersebut belum memenuhi kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi menerima tunjangan kinerja secara penuh. PFP merupakan bagian dari Management Accounting Control System (MACS). MACS membantu pembuat keputusan dalam menentukan apakah strategi, tujuan, tingkat organisasi, bisnis, dan operasional dapat terpenuhi. PFP dapat diterapkan sebagai sistem pengendalian untuk mengatasi masalah kesenjangan kepentingan yang dihadapi oleh Instansi X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan dan analisa data menggunakan instrumen penelitian, wawancara, dokumentasi, dan content analysis. Hasil penelitian berupa usulan perbaikan pada sistem perhitungan tunjangan kinerja pegawai dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi atas penyebab masalah dan memberikan dasar pengambilan keputusan untuk merubah sistem perhitungan tunjangan kinerja saat ini supaya menjadi lebih efisien.

---

This study aims to propose the calculation of employee performance allowance system design using Pay for Performance (PFP) at Agency X. PFP helps in producing reliable data in evaluating employee performance such as the existence of supporting evidence for the performance performed by employees and must be included to meet criteria promotion based on the credit number unit specified in the applicable rules. Agency X is a work unit that is responsible to the Minister through the Secretary General and headed by the Chief. Agency X itself has the task of carrying out guidance and management of information systems, data management, and analysis and presentation of data and information. The non-optimal employee performance allowance payment will result in an inefficient payment system for employee salaries. If the agency's performance is not effective but the costs paid are high, it can be said that the agency is not efficient in managing its costs. There are some employees who have not received a promotion even though they have exceeded a certain period of work because the employee has not fulfilled the determined performance but receives a full performance allowance. PFP is part of the Management Accounting Control System (MACS). MACS helps decision makers in determining whether strategies, objectives, levels of organization, business, and operations can be fulfilled. PFP can be applied as a control system to overcome the problem of the gap of interests faced by Agency X. This study uses qualitative methods with a case study approach. Data collection and analysis using research instruments, interviews, documentation, and content analysis. The results of research on improvements in the calculation system for employee performance allowances that can be used to improve and provide solutions to problems and provide a basis for decision making to improve the current allowance calculation system are more efficient."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengukuran kinerja keuangan pada PT Pelayaran Nasional Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, menggunakan Economic Value Added Method. Penelitian ini dilakukan untuk menilai performa perusahaan sebelum dan setelah melaksanakan program pemerintah. Program pemerintah yang diberikan mencakup program Kapal Ternak, Kapal Perintis, dan Kapal Tol Laut. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan perusahaan mendapatkan nilai yang negatif dari tahun 2013. Namun nilai negatif tersebut semakin berkurang dari tahun ke tahun dan mengimplikasikan bahwa program yang dijalankan di tahun 2015, walaupun belum memberikan nilai tambah bagi perusahaan, mulai memberikan perbaikan performa.

---

The purpose of this research is to analyze financial performance of PT Pelayaran Nasional Indonesia within the period of 2013 to 2017 using Economic Value Added method. The analysis was conducted in order to know whether the performance of the company has been managed efficiently before and after the government program. Programs given by the government such as Cattle Ship, Pioneer Ship, and Tol Laut Ship. The result of this research indicates that the company has a negative value during the year of 2013. However, the negative value has decreased during the period of year and this implies that the government program that conducted in 2015 leads to performance improvement even they are not yet adding value to the company.Keywords EVA, Financial Performance, Pelni"

"Tesis ini menganalisis penerapan dari Balanced Scorecard pada manajemen kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan pada pembentukan strategi BPK, peta strategi BPK, dan Indikator Kinerja Utama BPK.Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah menerapkan Balanced Scorecard sesuai dengan teori Kaplan Norton. Implementasi Balanced Scorecard pada BPK mampu menerjemahkan visi dan misi menjadi strategi dan ukuran ukuran pada 4 perspektif guna pencapaian visi dan misi tersebut.

---

This thesis analyzes the application of the Balanced Scorecard to the management performance of the Audit Board of Indonesia (BPK). This research is a qualitative study with a case study approach. Analysis was carried out on the Audit Board`s strategy formulation, their strategy map, and the Key Performance Indicators.The result of the analysis shows that the Audit Board of Indonesia has implemented the Balanced Scorecard in accordance with Kaplan Nortons theory. The implementation of balanced scorecard is able to translate vision an mission into strategy and measures on 4 perspectives to attain the vision and mission."