Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja kejaksaan dinilai lemah dan jauh dari harapan untuk menjawab masalah yang timbul masa kini dan masa mendatang atau tantangan global, misalnya dengan akan diratifikasinya konvensi anti korupsi kejahatan money laundering, cyver crime, teroris dan lain-lain"

"Change in the public sector is the rule rather than the expectation. The quest for the perfect way of structuring and managing government has gone on as long as there has been a government always to end in disappoiment

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisispengaruh sistem kebijakan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai diDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sampel penelitian meliputi para pegawai pelaksana yang dikategorikan berdasarkan peringkat dengan menggunakan teknik stratified random samplingdan pendekatan Cohen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari survei persepsi atas penerapan sistem kebijakan tunjangan kinerja yang meliputi tiga aspek, yaitu Peraturan Presiden Nomor 156/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.01/2018 juncto85/PMK.01/2015 junctis214/PMK.01/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.01/2018. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi formatif dan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan Partial Least Square(PLS) mengacu pada kriteria Chin. Kesimpulan akhir penelitian adalahbahwa sistem kebijakan tunjangan kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"ABSTRACTSistem pengukuran kinerja di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, dalam penerpannya masih ditemukan beberapa masalah di Kementerian Ketenagakerjaan berupa 1 Belum baiknya nilai komponen pengukuran kinerja dalam evaluasi SAKIP yang diporelah Kementerian Ketenagakerjaan dan 2 Terdapat beberapa IKU yang beriorentasi pada outputdan tidak berorientasi pada outcome hasil sehingga kemanfaatannya masih belum dapat terlihat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana proses pengukuran kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan dan mengapa pengukuran kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan belum baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penilitian ini adalah: 1 Masih terdapat beberapa tahap dari proses pengukuran kinerja yang belum terpenuhi oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu prioritizing, indicator selection, data collection, dananalysis. 2 Belum baiknya pengukuran kinerja di Kementerian Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh faktora learning and evaluative organizational culture, dan faktor managerial discretion yang belum terpenuhi.

---

ABSTRACTPerformance measurement system in Indonesia is regulated in Presidential Regulation Number 29 Year 2014 about Performance Accountability System of Government Institutions. However, in its application there is still found some problems in the Ministry of Employment in the form of 1 The grade that is not good on the performance measurement component on the SAKIP evaluation that is received by the Ministry of Labour and 2 There are some IKUs that is oriented on the output and not on the outcome so that the benefit still cannot be seen. Therefore, this research aims to discuss about how the process of performance measurement in the Ministry of Labour and why the performance measurement in the Ministry of Labour is still not as good as it can be. The method used in this research is post positivist and the results of this research is 1 There are still several stages of the process that has not been fulfilled by the Ministry of Labour which is prioritizing, indicator selection, data collection, and analysis. 2 Performance assessment in the Ministry of Labour is still not good as it can be is affected by a learning and evaluative organizational culture factor and managerial discretion factor. "

"ABSTRAKPeran penting dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia menuntut DeputiBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RIuntuk bekerja secara disiplin, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan datasurvei dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerjamemengaruhi kinerja karyawan di Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI. Oleh karena itu, penyediaan alatpelaksanaan disiplin kerja; pembuatan, pelaksanaan, dan sosialisasi SPO yangjelas serta rinci; dan sistem pemberian insentif menjadi hal yang perlu dilakukan.

---

ABSTRACTImportant role in the resolution of land cases at Indonesia demanded Deputy of

Assessment and Management Dispute and Land Conflict National Land Agency

to work in discipline, so as produce good performance. This research uses a

quantitative approach and techniques of data collection by questionnaire survey.

The result of this research indicate that the work discipline affect employee

performance at Deputy of Assessment and Management Dispute and Land

Conflict National Land Agency. Therefore, the provision instrument of work

discipline; creating, implementation, and socialization of clear and detailed SPO;

and the system of incentives needs to be done."