Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon. Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin."

"ABSTRAKPerkembangan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia semakin pesat, memiliki risiko yang tinggi. Namun perkembangan di dunia infrastruktur tidak diimbangi dengan percepatan pembebasan lahan sehingga berdampak pada keterlambatan kinerja proyek. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi terhadap proses pengadaan lahan di Kementrian Pekerjaan Umum Bina Marga sehingga dapat meningkatkan kinerja proyek. Penelitian ini dilakukan melalui metode analisa SPSS dan deskriptif untuk mengetahui faktor risiko dominan. Hasil yang didapat berupa tindakan prefentif dan korektif yang tepat dalam menangani risiko yang terjadi serta analisa stakeholder pada setiap proses pengadaan lahan.

---

ABSTRACTThe development of road and bridge has been increasing in Indonesia which has high risk. However, this development is not mathced by an increase in land acquisition that have an impact on delays in project performance. It requires an evaluation of the process of land acquisition to improve project performance. This research conducted through a risk analysis, using SPSS and descriptive analysis to determine the dominant risk factors. Results are preventive and corrective actions are appropriate in addressing the risk that occur as well as stakeholder analysis in the process of land acquisition. "

"Keterlambatan diagnosis dapat memperparah penyakit, meningkatkan risiko kematian dan kemungkinan penularan tuberkulosis di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapakah proporsi dan lama waktu keterlambatan diagnosis dan faktor risiko apa saja yang berhubungan dengan keterlambatan diagnosis TB paru di Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang dilakukan pada penderita tuberkulosis yang berobat di rumah sakit dan puskesmas dalam Kabupaten Tebo tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 366 responden. Anaisis multivariat menggunakan cox regression. Hasil penelitian proporsi keterlambatan diagnosis (>28 hari) sebesar 63,93%. Faktor predisposisi (umur ≥ 45 tahun), faktor pendukung (jenis UPK Non-DOTS dikunjungi pertama kali, stigma tinggi dan jarak tempuh ke UPK ≥ 30 menit) dan faktor kebutuhan (persepsi penyakit tidak serius) merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan keterlambatan diagnosis. Perlu dilakukan peningkatan kualitas program pengendalian tuberkulosis, penyuluhan tuberkulosis agar masyarakat mempunyai persepsi yang benar terhadap tuberkulosis dan untuk mengurangi stigma negatif terhadap penyakit tuberkulosis, meningkatkan akses ke unit pelayanan kesehatan DOTS serta penemuan secara aktif untuk mengurangi keterlambtan diagnosis.

---

Delay in diagnosis can lead to increased severity of the disease, increased the risk of death and the possibility of transmission of tuberculosis in the community. The objective of this study was to determine proportion and the length of delay in diagnosis and factors associated with the delay in diagnosis among pulmonary tuberculosis patient in Tebo Distric. This study design using cross sectional conducted in patients with tuberculosis who was treated at hospitals and health centers at Tebo District in 2018. The sample in this study amounted to 366 respondents. Multivariat analysis using a multivariate cox regression. The results showed that the proportion of diagnosis delay (> 28 days) was 63.93 %. Predisposing factors (age ≥ 45 years), enabling factors (first consulting Non-DOTS health care unit, high stigma and distance to the health care unit DOTS ≥ 30 minutes) and need factors (perception of the disease is not serious) are risk factors associated with the diagnostic delay. Necessary improving the quality of tuberculosis control programs, counseling tuberculosis so that people have the correct perception against tuberculosis and to reduce the negative stigma against tuberculosis, improving access to health care units DOTS and active case finding are vital to reduce diagnostic delay."

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim.Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim.

---

The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments."

"Latar Belakang: Meningitis tuberkulosis (TBM) merupakan manifestasi terberat infeksi TB dan prognosisnya bergantung pada kecepatan memulai terapi. Studi ini bertujuan mengetahui alur perjalanan pasien TBM serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan.Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan studi potong lintang dari pasien TBM yang sudah mendapatkan terapi OAT dan dirawat di RSCM pada bulan Januari 2020 – April 2022. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pasien atau pendamping dan telusur rekam medis.Hasil: Sebanyak 99 orang subjek yang memenuhi kriteria. Terdapat 6 pola alur perjalanan pasien dengan yang terbanyak adalah mengalami gejala umum diikuti gejala neurologis, mencari pertolongan kesehatan, terdiagnosis, dan mendapatkan pengobatan (52,5%). Fasilitas kesehatan pertama terbanyak dikunjungi pasien adalah praktek dokter swasta (L1b) (35,4%). Median jumlah kunjungan yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan pengobatan adalah 6 (4-9) kunjungan dengan durasi keterlambatan sebagai berikut: keterlambatan pasien 17 (3-33) hari, keterlambatan diagnosis 44 (16-101) hari, keterlambatan pengobatan 1 (0-1) hari, dan keterlambatan total adalah 78 (33-170) hari. Faktor yang secara signifikan berhubungan dengan keterlambatan yang lebih panjang (>78 hari) adalah jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan aOR=3,51 (CI95=1,36-9,10; p=0,01) dan pendidikan rendah aOR=0,30 (CI95=0,01-0,89; p=0,03).Kesimpulan: Pasien TBM di RSCM menjalani kunjungan multipel dan membutuhkan waktu 2,5 bulan sejak mengalami gejala hingga mendapatkan pengobatan dengan keterlambatan terbesar berasal dari sistem kesehatan.

---

Background: Tuberculous meningitis (TBM) is the worst manifestation of TB infection. Its prognosis is depend on timely treatment initiation. This study intend to know TBM patient pathway and factors that affect treatment delay.

Methods: This was a crossectional study of TBM patients who have received antituberculous medication and were admitted at the RSCM January 2020-April 2022. Data were obtained from interview to either patient or caregiver and medical reccord.

Results: A total of 99 subjects met the criteria. There were 6 patterns of patient pathway with the most prevalent is having general symptoms followed by neurological symptoms, first healthcare visit, diagnosed, and treated (52.5%). The first healthcare visited by most patients was private doctor's practice (L1b) (35.4%). Median number of visits before recieving treatment was 6 (4-9) visits. Delay duration are as follow: patient delay 17 (3-33) days, diagnosis delay 44 (16-101) days, treatment delay 1 (0-1) day, and total delay 78 (33-170) days. Factors that significantly associated with longer delays were number of visits to healthcare facilities aOR=3.51 (CI95=1.36-9.10; p=0.01) and lower education aOR=0.30 (CI95=0 .01-0.89; p=0.03).

Conclusions: TBM patients experienced multiple visit and had 2.5 months delay from first symptoms to treatment with the longest delay coming from the healthcare system."

"Depok merupakan salah satu kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta yang besar danberbentuk Kota Mandiri. Dalam pengembangan Kota Depok khususnya bidang tata bangunanbanyak sekali proyek-proyek yang ditangani mengalami keterlambatan sehingga terjadipenambahan waktu dan biaya, serta menyebabkan melebihi APBD Pemerintah KotaDepok.Untuk itu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana cara menanggulanginya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yangmempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di Kota Depok dan menganalisis tindakan yangperlu dilakukan untuk menanggulanginya. Ada 5 variabel yang akan diteliti pada penelitian iniyaitu pemilik proyek, kontraktor, konsultan, tanggung jawab bersama, eksternal, keterlambatandan tindakan pengendalian. Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang menggunakanpendekatan kuantitatif dengan SEM-PLS dan pendekatan kualitatif dalam menganalisis tindakan untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek serta tindakan pengendaliannya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaanterhadap proyek-proyek yang ada di Kota Depok.

---

Depok is one of the large buffer zones for the capital city of Jakarta and is in the form of an independent city. In the development of Depok City, especially in the field of building planning, there are many projects handled which have been delayed resulting in additional time and costs, and causing it to exceed the Depok City Government APBD. For this reason, it is necessary to identify the factors that influence them and how to overcome them. The purpose of this study is to identify the factors that affect construction project delays in Depok City and analyze the actions that need to be taken to overcome them. There are 5 variables that will be examined in this study, namely project owners, contractors, consultants, shared responsibility, external, delays and control measures. This research is a mixed study that uses a quantitative approach with SEM-PLS and a qualitative approach in analyzing actions to overcome the factors that influence it. This research is expected to identify the factors that influence project delays and their control measures. This research can be used as a reference in managing projects in Depok City."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaanPemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biayapolitik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanyaketerlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampaknegatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregatkarakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktupelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Datapanel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistikbiner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif denganketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepatwaktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yangmeliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja,kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada jugaberkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

---

Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then

analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget."

"Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim.

---

The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments."

"Tesis ini membahas kajian tentang risk response yang dilakukan oleh konsultan perencana dalam proses desain akibat keterlambatan persetujuan pemberi tugas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan survei, adapun metode analisa yang digunakan deskriptif, statistik dan pendekatan metode risiko.Hasil penelitian adalah adalah antisipasi dengan menyusun skedul yang dikaitkan dengan kontrak dan memperkuat profesionalisme dan kematangan dalam proses desain. Termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan gambar pustaka dari proyek yang lampau, menambah tenaga ahli dan tenaga pendukung yang terlibat, menambah intensitas komunikasi antar disiplin ilmu yang terlibat dalam proyek dan menambah kecanggihan peralatan kerja serta klaim tambahan waktu.

---

The thesis discusses risk response made by consultant in the designing process due to overdue in approval by the project owner. The method used is case study and survey, whereas the analysis method used are descriptive, statistical and risk method approach.The result showed that the anticipation is made by compiling schedule and project?s scope related to the contract and strengthening professionalism and design perfection. Including in this processes is the preparation of drawing references from past projects, addition of expert and supporting staffs, intensifying cross discipline communication related to the project and updating working tools and claiming extra time for the project."

"Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan 75,25% satker mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker.

---

Government spending plays an important role in the economy of a country. However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of the year. This study aims to analyze the level of delays and knowing the problems that cause delays budget absorption. This study focuses on the realization of budget spending units in the area of KPPN Pekanbaru payment. This study concluded that 75,25% of the spending units experienced delays budget absorption. Main cause of the delay lies in the internal problems of spending units."