Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"ABSTRACTDalam upaya melindungi hak atas informasi sebagai hak asasi manusia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu instrumen hukum bagi masyarakat yang menginginkan informasi dari badan-badan publik. Di Indonesia, hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP . Salah satu informasi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut untuk dibuka ke publik adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh badan publik dengan pihak lain. Menjadi masalah ketika dalam perjanjian tersebut, badan publik terikat dengan klausula kerahasiaan yang melarang badan publik untuk mengungkapan seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi yang diperjanjikan, termasuk dokumen perjanjian itu sendiri. Beberapa isu yang muncul dalam sengketa informasi yang berkaitan dengan perjanjian badan publik dengan pihak lain adalah pemaknaan badan publik itu sendiri serta informasi-informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik dalam undang-undang. Skripsi ini meneliti tentang kerangka hukum keterbukaan perjanjian badan publik dengan pihak lain serta bagaimana pelaksanaan kewajiban pengungkapan ini dilihat dari sengketa-sengketa informasi yang muncul. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melihat bahan hukum dan menganalisis putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa klausula kerahasiaan merupakan pengaturan keperdataan yang tunduk pada hukum publik dalam yurisdiksi perjanjian tersebut, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan perjanjian dalam undang-undang. Jika dalam kenyataannya perjanjian tersebut mengandung informasi yang dikecualikan maka badan publik diperbolehkan untuk tidak menyampaikannya kepada publik. Selain itu, ditemukan pula bahwa pendefinisian badan publik dalam UU KIP tidak hanya mencakup badan-badan organik dalam pemerintahan namun juga badan privat lainnya. Namun, kewajiban membuka informasi bagi badan privat tersebut terbatas pada aktivitasnya yang berada dalam domain publik.

---

ABSTRACT In an effort to protect the right to information as a human right while creating good governance, a legal instrument is needed for people who want information from public bodies. In Indonesia, the right to information is regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness of the FOI Law. One of the information mandated by the law to be made public is agreements made by public bodies with other parties. Being a problem when in the agreement, the public body is bound by a confidentiality clause that prohibits the public body from disclosing all information relating to the promised transaction, including the agreement document itself. Some of the issues that arise in information disputes relating to agreements of public bodies with other parties are the meaning of the public body itself as well as information that is exempt from being disclosed to the public in law. This thesis examines the legal framework for the disclosure of agreements of public bodies with other parties and how the implementation of this disclosure obligation is seen from information disputes that arise. The study was conducted using the normative juridical method, namely by looking at legal materials and analyzing decisions. Based on this study, it was concluded that the confidentiality clause is a civil regulation subject to public law in the jurisdiction of the agreement, including the obligation to disclose the agreement in law. If in reality the agreement contains excluded information, then the public body is allowed not to submit it to the public. In addition, it was also found that defining public bodies in the FOI Law did not only include organic bodies in government but also other private bodies. However, the obligation to disclose information to a private body is limited to its activities in the public domain."

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan keterbukaan informasi dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) di Indonesia serta ketercukupan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dalam mengatur MTN serta mengatasi permasalahan penerbitan MTN di Indonesia. Terdapat perbandingan pengaturan penerbitan MTN di Indonesia, Amerika, United Kingdom, Kanada, dan China. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian deskriptif berdasar penelitian kepustakaan, komparasi dari sistem hukum berbagai negara serta pendekatan kasus putusan pengadilan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya POJK 30/2019 terdapat pengaturan lebih terperinci dan berbagai kewajiban bagi penerbit guna meningkatkan kepercayaan investor dan akuntabilitas penerbit MTN. Dibahas juga mengenai dua studi kasus yaitu penerbitan MTN oleh PT Mahkota Properti Indo Permata dan PT Berkat Bumi Citra. Serta menelaah efektivitas POJK 30/2019 dalam menangani isu serupa yang mungkin timbul dalam penerbitan MTN dikedepannya. POJK 30/2019 telah menetapkan pedoman yang lebih komprehensif. Namun, terdapat permasalahan perbedaan pandangan klasifikasi jenis MTNdan maraknya terjadi gagal bayar penerbitan MTN yang belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan OJK. Diperlukan pengaturan lebih khusus dan peran aktif dari OJK baik dalam langkah preventif maupun menempuh langkah hukum untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor.

---

This research focuses on the emergence of information problems in the issuance of Medium Term Notes (MTN) in Indonesia and the adequacy of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Done Without a Public Offering in regulating MTN and overcoming problems with the issuance of MTN in Indonesia. There is a comparison of MTN issuance arrangements in Indonesia, America, United Kingdom, Canada, and China. This study uses a normative juridical approach with descriptive research based on literature research, comparisons of the legal systems of various countries and settlement of cases of court decisions using qualitative methods. The results of the study show that with POJK 30/2019 there are more detailed arrangements and various obligations for issuers to increase investor confidence and accountability of MTN issuers. Two case studies were also discussed, namely the issuance of MTN by PT Mahkota Properti Indo Permata and PT Berkat Bumi Citra. As well as reviewing the effectiveness of POJK 30/2019 in dealing with similar issues that may arise in the issuance of future MTNs. POJK 30/2019 has established more comprehensive guidelines. However, there are problems with differing views on the classification of MTN types and the rampant occurrence of defaults on MTN issuance for which there is no further regulation regarding OJK actions. More specific regulations and an active role from the OJK are needed, both in preventive measures and through legal steps to increase investor protection and trust."

"Transparansi pajak menjadi cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak di beberapa negara. Sayangnya, praktik tersebut masih sangat terbatas di Indonesia dikarenakan aspek perlindungan hukum, dan instrumen yang belum banyak dikembangkan. Untuk penelitian ini, akan berfokus kepada pembahasan naming and shaming dan DJP Checking sebagai aktualisasi dari keterbukaan informasi pajak yang memang merupakan bagian dari transparansi pajak. Naming and shaming sendiri merupakan bentuk sanksi perpajakan dengan cara mempublikasikan informasi wajib pajak kepada publik dan DJP Checking merupakan inovasi yang diusung oleh peneliti sebagai alternatif dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi pajak dilihat dari perspektif hukum pajak dan hak asasi manusia, serta membahas mengenai batasan dan prasyarat apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaanya, ditambah membahas mengenai prospek penerapan DJP Checking sebagai alternatif kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara hukum pajak pelaksanaan keterbukaan informasi pajak khususnya naming and shaming sulit dilakukan karena kerangka hukum yang belum ada dan masih hanya sebatas kebijakan internal otoritas perpajakan, walaupun sampai sekarang belum ada tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan disahkan melalui program legislasi nasional. Selain itu, secara konsep hak asasi manusia pelaksanaan naming and shaming tidak melanggar karena pajak adalah kewajiban wajib pajak dan apabila tidak dilaksanakan maka wajar dikenakan hukuman. Pelaksanaaan naming and shaming memerlukan sebuah batasan yaitu penentuan informasi wajib pajak apa saja yang boleh dipublikasikan ke publik serta beberapa prasyarat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Terkait inovasi DJP Checking, secara prospek penerapan kebijakan tersebut dinilai efektif sebagai alternatif mengoptimalkan kepatuhan pajak karena pelaksanaanya yang terkategorisasi sesuai kepatuhan pajak dan sifatnya yang membatasi fasilitas sosial yang akan didapat oleh wajib pajak apabila terbukti sangat tidak patuh dalam membayar pajak.

---

Tax transparency is a way to improve tax compliance in some countries. Unfortunately, this practice is still very limited in Indonesia due to aspects of legal protection and instruments that have not been widely developed. For this research, it will focus on the discussion of naming and shaming and DGT Checking as the actualization of tax information disclosure, which is part of tax transparency. By publishing taxpayer information to the public, naming and shaming is a form of tax sanction, and DGT Checking is an innovation promoted by researchers as an alternative to optimize tax compliance. This study aims to discuss the implementation of tax information disclosure from the perspective of tax law and human rights, as well as the limitations and prerequisites that must be considered in its implementation, plus the prospects for implementing DGT Checking as an alternative policy. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and surveys. The results of this study indicate that in tax law, the implementation of tax information disclosure, especially naming and shaming, is difficult because the legal framework does not yet exist and is still only an internal policy of the taxation authority. Although it has not been legalized until now, it does not rule out the possibility that one day it will be legalized through a legislative program. national. In addition, in the concept of human rights, the implementation of naming and shaming does not violate because taxes are the obligations of taxpayers, and if they are not implemented, it is reasonable to be punished. The implementation of naming and shaming requires a limit, namely the determination of what taxpayer information may be published to the public, as well as several prerequisites that must be carried out before its implementation. Regarding the DGT Checking, the implementation of the policy is considered effective as an alternative to optimizing tax compliance because its implementation is categorized according to tax compliance and its nature is that it limits the social facilities that will be obtained by taxpayers if they are proven to be very non-compliant in paying taxes."

"Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali opini wajib pajak tentang instrumen naming and shaming. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survey dilakukan secara daring, dengan teknik self-administrative questionnaire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung konsep keterbukaan informasi pajak melalui naming and shaming agar menjadi kontrol sosial terhadap perilaku wajib pajak yang merugikan penerimaan negara.

---

The issue of tax transparency always arises from public opinion regarding tax compliance. There is not much empirical evidence regarding its effectiveness in improving tax compliance. However, practice in several countries shows that public disclosure of taxes has a positive impact in reducing tax arrears and the rate of tax non-compliance. Naming and shaming are instruments for public information disclosure. For this reason, this study aims to explore public opinion about naming and shaming instruments. This research was conducted with a quantitative approach with survey data collection techniques on individual taxpayers in DKI Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi. The survey was conducted online, using a self-administrative questionnaire technique. The results showed that most of the respondents supported the concept of tax information disclosure through naming and shaming in order to be a social control of the behavior of taxpayers that harm state revenues."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai manajemen terhadap informasi publik yang diterapkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Implementasi dari praktik manajemen informasi ANRI ini terdiri dari identifikasi sumber informasi publik ANRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan menjukkan bahwa pelaksanaan manajemen informasi publik di ANRI terbagi berdasarkan jenis sumber informasi publik itu sendiri, yaitu informasi publik yang bersumber dari arsip dinamis dan informasi publik yang bersumber dari arsip statis. Manajemen informasi publik yang diterapkan oleh ANRI mencakup tiga kegiatan utama, yaitu pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi publik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa kekurangan ANRI dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang disebabkan oleh kekurangan ANRI dalam melakukan manajemen informasi terhadap informasi publik. Oleh karena itu, ANRI masih perlu meningkatkan perencanaan dan upaya yang lebih baik yang berkaitan dengan manajemen informasi publik ANRI."

"Tesis ini membahas mengenai landasan dan latar belakang atas dibuatnya peraturan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Dimana dewasa ini terdapat tren bahwa grup perusahaan menjadi semakin banyak tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha dan bisnis di Indonesia, sehingga akan banyak transaksi yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki keterkaitan atau disebut dengan transaksi afiliasi. Selanjutnya secara lebih khusus akan dibahas juga mengenai klausul pengecualian untuk melakukan kewajiban mengumumkan keterbukaan informasi dan melakukan pelaporan kepada OJK atas transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 terutama dalam hal ini adalah mengenai interpretasi perusahaan publik atau emiten atas pengecualian kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Terdapat interpretasi yang kurang tepat yang terjadi atas pengelompokan kewajiban untuk transaksi yang wajib diumumkan keterbukaan informasi atau dilaporkan kepada OJK atau bahkan transaksi tersebut dikecualikan dari kedua jenis kewajiban pengumuman keterbukaan informasi atau pelaporan tersebut diatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian kemudian menyarankan agar pemerintah selaku regulator dan pembuat kebijakan terutama terkait transaksi afiliasi memberikan penjelasan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 agar tidak terjadi ambiguitas dalam menginterpretasikan klausul-klausul dalam peraturan Bapepam dan LK, khususnya Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1, khususnya dalam pengelompokkan kewajiban dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tersebut oleh perusahaan publik atau emiten yang menjadi pelaku dalam transaksi afiliasi tersebut. Mengingat dewasa ini terdapatnya kelompok grup perusahaan sehingga transaksi afiliasi akan banyak dilakukan dengan mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas biaya dalam grup perusahaan. Dalam hal melibatkan perusahaan publik atau emiten, maka pemerintah harus turut andil dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan publik atau emiten tersebut. Selain itu adalah penting sifatnya apabila pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas sehinga tidak terdapat berbagai persepsi yang berbeda pada pelaksanaannya dalam masyarakat.

---

This master's thesis examines the basic and background of the issuance of regulation regarding affiliate transaction as specified in Bapepam and LK Rules No. IX.E.1. Recently, the trend of the group of companies are growing more in the business activity in Indonesia, so that there will be many transactions conducted inter-companies which have relationship or as called affiliate transaction.Furthermore, specifically this master?s thesis will also examine the exclusion clause to conduct obligations either to announce the information disclosure or report to OJK for every affiliate transactions which is performed by the public company as specified in Bapepam and LK Rule No. IX.E.1, particularly in this case is on the interpretation of the public company for such exclusion which is specified it that regulation. There is a misinterpretation in qualifying the obligation either to announce the information disclosure or to report to OJK or even such transaction is being excluded from both of those obligations. This research is using the qualitative method of research.

The research result thereafter is suggesting the government as a regulator and policy maker, particularly on affiliate transaction, to provide explanation in the Bapepam and LK rule No. IX.E.1, in order to prevent any ambiguity in interpreting the clause in Bapepam and LK rule, particularly Bapapem and LK rule No. IX.E.1, focusing in the obligation qualification in such rule. Considering that recently the trend is companies group so that the affiliate transaction will be will mostly conducted in the background of cost efficiency and effectiveness in such companies group. In case involving the public company in the affiliate transaction, thus the government should contribute in supervising the performance of the such public company. Besides, it is important if the government issuing a regulation so that there are no misinterpretation in the implementation by the public."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN, contohnya PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI dan kewajibannya dalam menyediakan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, ruang lingkup Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, BUMN/BUMD, dan partai politik. Adapun status anak perusahaan BUMN dalam UU KIP adalah bukan merupakan Badan Publik. Hal ini karena terjadi transformasi status hukum keuangan negara, dimana dana dari negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN bertransformasi menjadi modal negara pada BUMN, dan selanjutnya menjadi kekayaan BUMN tersebut. Keuangan negara yang merupakan keuangan publik bertransformasi menjadi keuangan BUMN yang merupakan keuangan privat. Saat BUMN membentuk anak perusahaan, maka modal anak perusahaan BUMN adalah bersumber dari keuangan privat, bukan APBN. Modal anak perusahaan BUMN sama sekali tidak memiliki unsur APBN di dalamnya.

---

ABSTRACTLaw No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Undang undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP regulates that Public Entity shall provide Public Information as stipulated under UU KIP. However, the scope of Public Entity remains unclear and multi interpretive. One of the requirements as a Public Entity refers to the source of funding obtained through the State Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN the Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, community donation, local and or international donation. The subsidiary of State Owned Enterprise Badan Usaha Milik Negara BUMN, for example PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah as the subsidiary of PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI and its obligation providing Public Information shall be examined further. This research is using a juridical normative approach. Based on the research, the scope of Public Entity is the executive, legislative, and judicative entity, other entity which functions and core duties related to the administration of the state which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, non governmental organization which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, community donation, local and or international donation, BUMN Regional Government Enterprise, and political party. Thus, the status of the subsidiary of BUMN under UU KIP is not Public Entity. This is because the transformation of the legal status of state finance, in which the funding from the state invested as capital participation in BUMN is transformed into state capital, and further become the assets of BUMN. The state finance, which is be a public finance, transformed into BUMN finance that considered as private finance. When a BUMN established a subsidiary, the funding is sourced from private not the APBN. The capital of the subsidiary of BUMN absolutely has no elements of APBN in it."

"Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lebih banyak dilaksanakan ketika PPID menerima permohonan informasi dari masyarakat. Permasalahan dalam koordinasi berasal dari internal berupa pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi, dan eksternal berupa ketersediaan perencanaan kerja dan sistem informasi.

---

The main implementer of public information disclosure in the Ministry of State Secretariat are the Information and Documentation Management Officer PPID from all working units, Public Service Agency, and other Presidential agencies within Ministry of State Secretariat. This study aims to describe the coordination of PPID within the Ministry of State Secretariat about the implementation of public information disclosure. The research was conducted with qualitative approach, with data collection method in the form of in depth interview, literature study, and observation.

The results show that the coordination was carried out more frequently when PPID receives requests for information from the public. The problems of coordination came from the internal in the form of an understanding of the urgency of information disclosure, and external in the form of the availability of work planning and information systems."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."