Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan kerja bagi para buruh merupakan hal yang sangat penting karena meskipun dari aspek yuridis kedudukan buruh dan pengusaha adalah sama, namun secara sosiologis, akibat adanya perjanjian kerja, hubungan hukum yang ada antara buruh dan pengusaha menjadi bersifat sub-ordinasi di mana buruh berada di pihak yang lemah yang seringkali tidak mendapat apa yang telah menjadi haknya. Dalam rangka melindungi hak-hak buruh yang sering terabaikan sejak tanggal 19 Nopember 1969 diberlakukanlah Undang-undang Kerja No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Keija. Untuk lebih dapat memberi perlindungan kerja bagi para buruh, selain Undang-Undang Kerja di atas diberlakukan pula peraturan perundang-undangan lain di bidang Hukum Perburuhan seperti Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, KUH Perdata, Buku III Bab 7A, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/Men/1986 tentang Kesepakatan Kerja untuk Waktu Tertentu, dan sebagainya. Skripsi ini membahas masalah yang berhubungan dengan Perlindungan Kerja yang dihadapi oleh para guru di Lembaga Bahasa LIA Pramuka. Pada akhir pembahasannya skripsi ini menyimpulkan bahwa para guru di Lembaga Bahasa LIA Pramuka belum mendapat perlindungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"ABSTRAKHubungan kerja antara pengusaha dan buruh di PT Scanchemie disatu pihak dengan PT Barclay dilain pihak yg tidak menunjang pembangunan nasional masalahnya perjanjian kerja kontrak antara kedua PT tersebut telah diperpanjang beberapa kali, hal mana bertentangan dengan peraturan manaker no 5 tahun 1986 tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang maksudnya pembatasan kesepakatan kerja dapat dilihat dari segi waktunya dan segi pekerjaan tertentu Hubungan kerja yang dilaksanakan kedua PT tersebut menerapkan bermacam-macam hubungan kerja sesuai perjanjian kerjanya yang beraneka ragam antara lain pembedaan antara karyawan tetap dan tidak tetap, sekaligus merupakan upaya hukum kedua PT yang bersangkutan unuk memanfaatkan peluang hukum yang ada seperti yang dimaksud dalam UU No 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta."

"Kesepakatan Kerja Bersama merupakan suatu peraturan induk atau peraturan bagi perjanjian kerja. Dalam suatu masyarakat modem musyawarah untuk Kesepakatan Kerja Bersama merupakan lembaga yang penting karena melalui musyawarah untuk mufakat inilah terjalin hubungan pengusaha dan para tenaga kerja bahkan pemerintah.Di Indonesia hubungan tersebut dinamakan hubungan industrial Pancasila karena dilandasi dan dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari materi muatan peraturan perundangan ketenagakerjaan didalam ketentuanketentuannya lebih dominan mengatur kewajiban pengusaha untuk melindungi tenaga kerja karena dianggap pihak tenaga kerja selalu dalam posisi yang dirugikan bahkan diperkuat dengan pengaturan mengenai Hak untuk berorganisasi dan Hak untuk berunding bersama serta pembentukan dan pembinaan serikat pekerja diperusahaan. Namun dalam pelaksanaannya, seiring dengan era reformasi dan krisis ekonomi dewasa ini, tumbuh kesadaran dan semangat demokrasi untuk menuntut perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja, transparansi dan kepemerintahan yang baik. Timbulnya unjuk-rasa dan kerusuhan karena tidak tertampungnya aspirasi pekerja adalah akibat dari keadaan belum sepenuhnya pihak pengusaha maupun pihak pekerja menyadari rasa tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup perusahaan serta kurangnya pemahaman mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan oleh pelaku hubungan industrial. Dengan demikian kehadiran peraturan tentang pelaksanaan tata cara pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) akan merupakan sarana bagi pihak pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya serta masing-masing pihak baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tercipta suasana kerja yang serasi, dinamis, aman dan mantap serta kebebasan mengeluarkan pendapat terjamin. Di samping itu melalui Kesepakatan Kerja Bersama mampu mewujudkan penetapan segala hal baik mengenai pengeluaran biaya perusahaan khususnya mengenai biaya tenaga kerja ( labor cost ) maupun mengenai kedisiplinan sehingga akan mengurangi keresahan dan tuntutan-tuntutan kesejahteraan. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Upaya kesepakatan kerja bersama dalam hal menciptakan hubungan industrial yang harmonis tersebut, haruslah didukung oleh kerjasama yang baik antara pihak manajemen dan pihak pekerja melalui program komunikasi timbal balik. Demikian pula dalam hal. penyelesaian perselisihan mengenai hak, kepentingan,Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja mendasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, yang mewajibkan penyelesaian melalui forum bipartit dan dapat diteruskan ke forum tripartit bahkan sampai ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian berakhir sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hanyalah semata-mata untuk mencapai perasaan adil dan kepuasan para pihak yang berselisih demi terwujudnya industrial peace."

"Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana birokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali terdengar. Keluhan masyarakat tersebut mulai dari persoalan tentang lambannya pelayanan, lambatnya proses perijinan, banyak pemungutan liar dan praktek korupsi lainnya hingga persoalan - persoalan yang menyangkut rendahnya integritas moral mereka. Penyebab dibalik munculnya kondisi pelayanan birokasi yang dianggap oleh masyarakat masih sangat buruk tersebut adalah menyangkut soal sikap disiplin yang rendah yang dimilki oleh sebagian pegawai negeri kita selain masalah lain yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri yang juga turut andil dalam hal ini. Namun tanpa mengabaikan persoalan tentang rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri, persoalan tentang rendahnya tingka* disiplin pegawai negeri tetaplah menjadi penyebab utama dari buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh mereka. Sebab walaupun tingkat kesejahteraan telah ditingkatkan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan disiplin, maka tetap saja hal itu tidak akan mengubah kinerja mereka. Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri tersebut diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik. Selain itu, peran atasan baik atasan langsung maupun pimpinan organisasi / satuan kerja memiliki peran mutlak dalam pelaksanaan per&awasan terutama dalam pengawasan terhadap sikap disiplin bawahannya. Merekalah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan pengawasan, sebab mereka yang selalu berhadapan langsung dengan para pelaksana pekerjaan dan menyaksikan secara langsung kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini maka peran pengawasan intern dalam organisasi menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan dengan ootimal, selain dari pengawasan yang dilakukan pihak luar seperti pengawasan fungsional, pengawasan yudikatif, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat."

"Karyawan adalah salah satu aset penting dalam operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjadi suatu perusahaan yang memiliki produktivitas tinggi maka dibutuhkan karyawan yang produktif. Karyawan akan produktif dalam bekerja jika tennotivasi. Salah satu cara untuk memotivasi karyawan dalam bekerja adalah dengan melakukan employee relations yang berlandaskan human relations. Telkomsel sebagai salah satu pionir dalam bisnis telekomunikasi selular yang berbasis GSM, memiliki tenaga kerja lapangan yang disebut dengan Telkomsel Personal Representative (TPR). Melihat fungsi dan peranannya, produktivitas TPR akan memberikan pengaruh yang besar terhadap produktivitas perusahaan. Dalam kesehariannya, TPR dipimpin oleh seorang koordinator, begitu juga TPR Regional Jakarta. Penelitian ini adalah suatu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan penelitian yang ada ditujukan untuk menggambarkan gaya kepemimpinan sebagi salah satu kegiatan employee relations yang dilakukan koordinator TPR Regional Jakarta dan juga penerapan falsafah serta prinsip human relations dalam gaya kepemimpinannya sebagai kunci aktivitas employee relations, dalam meningkatkan motivasi kerja TPR Regional Jakarta. Hasil analisis terhadap hasil temuan, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh koordinator TPR Regional Jakarta adalah gaya kepemimpinan yang partisipatif atau demokratis. Dalam perilaku-perilaku yang menunjukkan gaya kepemimpinannya sebagai suatu kegiatan employee relations, koordinator TPR Regional Jakarta belum menerapkan falsafah dan prinsip human relations secara optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa motivasi kerja TPR tetaplah rendah. Rendahnya motivasi kerja TPR terlihat dari sedikitnya TPR Regional Jakarta yang dapat memenuhi target kerja yang ada dan perilaku pelanggaran peraturan dan ketidakdisiplinan yang kerap dilakukan oleh TPR."

"Industri minyak dan gas dengan aktivitas eksplorasi dan produksi merupakan industri berbahaya dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kecelakaan kerja pada industri ini membawa dampak buruk bagi perusahaan karena dalam jangka panjang bisa berdampak pada keberlangsungan ijin operasi perusahaan di Indonesia.Penelitian dilakukan pada perusahaan ABC, suatu perusahaan minyak dan gas multinasional yang beroperasi di Indonesia. Adanya peningkatan angka kecelakaan kerja yang signifikan menjadikan penelitian berfokus pada karyawan kontrak yang bekerja di divisi Onshore Operations.Berdasarkan tinjauan teoritis, beberapa dimensi iklim keselamatan seperti komunikasi keselamatan, pelatihan dan kompetensi, pelaporan keselamatan, aturan keselamatan, tugas pekerjaan, komitmen manajemen, peran atasan, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh pada iklim keselamatan.Dari penelitian diketahui bahwa komunikasi keselamatan dan penugasan pekerjaan menjadi dimensi yang harus ditingkatkan untuk memperbaiki iklim keselamatan, sehingga dirancang berbagai program intervensi strategis untuk meningkatkan kinerja keselamatan di divisi Onshore Operations."