Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis dalam pembuatan tesis ini telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) masalah pokok mengenai apakah pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap pembeli lelang sudah menjamin kepastian hukum dan apakah Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "Kuat" perlu diubah menjadi sebagai alat pembuktian yang "Mutlak" demi kepastian hukum. Metode Penelitian ini adalah kepustakaan atau yuridis normatif, yang ditinjau dari sudut sifatnya adalah eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu dimana pengetahuan tentang masalah utama telah cukup diketahui. Sementara itu, sudut berlakunya berbentuk evaluatif, yaitu dimana penelitian ini akan menilai program-program yang dijalankan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997.Tujuan dari penelitian untuk mengatasi masalah dimana sebelumnya tahapan proses ditempuh melalui pencarian fakta lapangan atas permasalahan utama, menemukan masalah dan identifikasi masalah. Kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang belum terlaksana dengan baik karena walaupun terdapat peraturan-peraturan akan tetapi nergantung kepada para pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Peserta Lelang, Pemenang Lelang, Pemohon Lelang maupun Pelaksana Lelang dalam hal ini adalah Negara. Dalam pelaksanaan lelang khususnya lelang atas tanah diperlukan surat keterangan mengenai tanah yang akan dijadikan objek lelang, yaitu adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas pemintaan Kantor Lelang, selain itu pula pembeli lelang harus memperhatikan dan mengetahui data fisik objek lelang. Perlunya perubahan sistem publikasi untuk jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA jo. pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat yang merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah kurang kuat, akan tetapi seharusnya merupakan alat bukti hak "Mutlak"."

"Penelitian ini membahas tentang batasan tanggung jawab notaris terhadap tindakan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal dalam Perseroan Terbatas dengan lebih menitikberatkan pada tinjauan filosofis asas kepastian hukum. Latar belakang pemilihan topik penelitian ini adalah pada praktik pendirian Perseroan Terbatas dimana penyetoran modal menjadi syarat utama pengajuan pengesahan badan hukum sering tidak dilakukan oleh pemegang saham. Cukup dengan menggunakan surat pernyataan notaris sebagai pengganti bukti penyetoran modal Perseroan maka suatu Perseroan Terbatas dapat memperoleh status badan hukum, meskipun tidak diikuti dengan penyetoran modal yang nyata. Melihat adanya celah hukum ini menyimpangi asas kepastian hukum sebagai nilai hukum yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan dan wajib ditegakkan. Dari sini perlu kiranya ditegaskan sampai dimana batasan tanggung jawab notaris terhadap tindakan ini. Terdapat dua rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini adalah akibat hukum dari tidak dilakukannya penyetoran modal bagi Perseroan Terbatas dan Pemegang Saham; dan batasan tanggung jawab notaris terhadap tidak dilakukannya tindakan penyetoran modal pada Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan analitik dan bahan-bahan studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulannya adalah tidak dilakukannya penyetoran modal berdampak hukum bagi Perseroan, pemegang saham lain, dan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal itu sendiri dan tanggung jawab notaris hanya terbatas pada ketika notaris sudah diyakinkan oleh para pemegang saham bahwa penyetoran modal telah dilakukan, baik melalui tindakan nyata maupun melalui surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham.

---

This study discusses the limitations of the notary's responsibility for the actions of shareholders who do not deposit capital in a Limited Liability Company with more emphasis on a philosophical review of the principle of legal certainty. The background for selecting the topic of this research is the practice of establishing a Limited Liability Company where capital deposit is the main requirement for submitting legal entity approval which is often not carried out by shareholders. It is enough by using a notary statement as a substitute for proof of depositing the Company's capital, a Limited Liability Company can obtain the status of a legal entity, even though it is not followed by a real deposit of capital. Seeing this legal loophole deviates from the principle of legal certainty as a legal value contained in every legislation and must be enforced. From here, it is necessary to emphasize the extent to which the notary's responsibility for this action is limited. There are two formulations of problems that arise from this research, namely the legal consequences of not making capital deposits for Limited Liability Companies and Shareholders; and the limitation of the notary's responsibility for not doing the act of depositing capital in the Limited Liability Company. The research method used to analyze this problem is a juridical-normative research method using an analytical approach and literature study materials as well as related laws and regulations. The conclusion is that the non-payment of capital has legal implications for the Company, other shareholders, and shareholders who do not deposit their own capital and the responsibility of the notary is only limited to when the notary has been convinced by the shareholders that the capital deposit has been made, either through real or real action. through a statement letter that has been signed by the shareholders."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dibuatnya akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Perjanjian pengikatan jual beli dapat dibuat dengan menggunakan akta autentik di hadapan notaris. Permasalahan yang dibahas adalah perlindungan hukum kepada pihak pembeli yang dirugikan akibat kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kepastian hukum terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris yang lalai menjalankan kewajibannya. Metode penulisan ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif, metode analisis data kualitatif dan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang lalai agar mendapatkan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Dapat diketahui juga bahwa negara telah membentuk aturan serta mekanisme pengecekan sertifikat sebelum pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, sehingga bisa memberikan kepastian hukum agar akta yang dibuat tersebut dapat ditingkatkan menjadi akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Berdasarkan hal tersebut, notaris harus memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pentingnya melakukan pengecekan sertifikat dengan meminta pernyataan resmi dari kantor pertanahan agar memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak terkait pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, dan apabila hasil pengecekan yang dilakukan tidak sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan, notaris harus menolak pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli untuk para pihak guna memberikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

---

The sale and purchase binding agreement is an assistance agreement that functions as a preliminary agreement before the sale and purchase deed is made in front of the land deed maker official. The sale and purchase binding agreement can be made using an authentic deed before a notary. The problems discussed are legal protection to the buyer who is harmed due to the negligence of the notary in making the sale and purchase binding agreement deed and legal certainty of the sale and purchase binding agreement deed made by a notary who neglects to carry out his obligations. This writing method uses the form of normative juridical law research, qualitative data analysis methods and the form of analytical prescriptive research results. There are 2 (two) types of legal protection facilities, namely preventive legal protection as an effort to prevent and repressive legal protection as a final effort to demand accountability from negligent parties in order to receive administrative, criminal and civil sanctions. It can also be seen that the state has established rules and mechanisms for checking certificates before making the deed of binding sale and purchase agreement, so that it can provide legal certainty so that the deed made can be upgraded to a deed of sale and purchase before the official making the land deed. Based on this, the notary must provide understanding to the parties regarding the importance of checking the certificate by requesting an official statement from the land office in order to provide legal protection to all parties related to the making of the sale and purchase binding agreement deed, and if the results of the check are not in accordance with the existing data. at the land office, the notary must refuse to make a deed of sale and purchase agreement for the parties to provide legal certainty so as not to cause disputes in the future. "

"Penelitian ini menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum dari ketentuan secondary adjustment terhadap transaksi afiliasi dalam negeri yang menimbulkan constructive dividend setelah diterbitkannya PMK 172/2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya dua (2) dari enam (6) dimensi kepastian hukum menurut Rachmat Soemitro (1988) yang terpenuhi, yaitu materi/objek hukum dan subjek hukum. Sementara itu, dimensi lainnya, antara lain pendefinisian, penyempitan/perluasan materi, ruang lingkup, dan penggunaan bahasa hukum masih belum terpenuhi. Dalam konteks perlakuan PPh, frasa “diperlakukan sebagai dividen” menimbulkan keambiguan sehingga memberikan dua (2) penafsiran yang berbeda terkait perlakuan PPh atas constructive dividend di dalam negeri. Di satu sisi, constructive dividend dapat ditafsirkan sebagai non-objek pajak karena diterima oleh WP badan dalam negeri sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan bahwa perlakuan pajaknya tetap mengacu pada persyaratan dividen yang dikecualikan dari objek pajak yang diatur dalam PP 55/2022. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bahwa terdapat penerbitan pedoman yang lebih jelas dalam bentuk naskah dinas, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Surat Edaran.

---

This study analyses the fulfillment of the legal certainty principle of the secondary adjustment provisions on related-party transactions in Indonesia that result in constructive dividends following the enactment of PMK 172/2023. This research uses a post-positivist approach. The data collection techniques employed were a literature review and in-depth interviews. The findings of this study conclude that only two (2) out of six (6) dimensions of legal certainty as defined by Rachmat Soemitro (1988) are fulfilled, namely legal object/material and legal subject. Meanwhile, the other dimensions, which include definition, narrowing/broadening of material, legal scope, and the use of legal language, have yet to be fulfilled. In the context of income tax treatment, the phrase “treated as dividends” creates ambiguity, leading to two (2) differing interpretations regarding the income tax treatment of constructive dividends in Indonesia. On one hand, a constructive dividend may be interpreted as a non-taxable object since it is received by a domestic corporate Taxpayer, in accordance with Article 4 paragraph (3) letter f of Income Tax Law. Conversely, another view holds that the tax treatment should still refer to the requirements for dividends excluded from tax objects as stipulated in PP 55/2022. Based on these findings, it is recommended that clearer guidelines be issued in the form of an official document, such as a Directorate General of Taxes Regulation (Peraturan Direktur Jenderal Pajak) or a Circular Letter."

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menganalisis urgensi dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan serta meninjau pelaksanaan aturan batasan umur perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan, jumlah perkawinan dibawah umur justru semakin meningkat. Padahal, telah dibentuk pula Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan sebagai upaya perlindungan. Hal ini karena tidak mengatur alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk diberikan izin dispensasi perkawinan oleh pengadilan. Penelitian ini mengklasifikasikan 20 (dua puluh) penetapan terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan alasan yang diajukan oleh Pemohon. Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Manado dilakukan dengan alasan telah terjadi kehamilan diluar perkawinan atau atas keinginan orang tua. Ketidakjelasan alasan-alasan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan mengakibatkan tidak banyak Hakim yang menimbang perkara dispensasi perkawinan dengan peraturan tersebut. Hakim lebih memperhatikan UU No. 16 Tahun 2019 daripada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

---

Marriage dispensation is a concession granted by the court to prospective husband and wife who have not yet reached the minimum age limit for marriage. This research analyzes the urgency of marriage dispensations for minors in the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations and reviews the implementation of the age limit regulations for marriage after changes to the Marriage Law. This research was prepared using doctrinal research methods with a qualitative approach. After changes to the Marriage Law as an effort to protect women, the number of underage marriages actually increased. In fact, a Supreme Court Regulation regarding Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations has also been established as a protective measure. This is because it does not regulate the reasons that can be justified for the court to grant a marriage dispensation. This research classifies 20 (twenty) decisions regarding marriage dispensations at the Manado District Court based on the reasons submitted by the Petitioner. Most requests for marriage dispensation at the Manado District Court are made on the grounds that there has been a pregnancy outside of marriage or because of the parents' wishes. The lack of clarity on the reasons referred to in the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensations has resulted in not many Judges weighing marriage dispensation cases in accordance with these regulations. Judges pay more attention to Law no. 16 of 2019 rather than Supreme Court Regulation no. 5 of 2019 in granting requests for marriage dispensation."

"ABSTRACTPajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pengenaan Pajak Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta melakukan elaborasi terhadap teori hukum antar wewenang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui elaborasi tersebut diharapkan permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pengenaan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat diperbaiki, dengan diperbaikinya masalah tersebut diharapkan gairah investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat didorong lebih maksimal sehingga ketahanan energi nasional terutama yang bersumber dari sumber daya alam minyak dan gas bumi dapat terwujud.

---

ABSTRACTIncome tax at the upstream oil and gas sector is one of the potential sources of the state income, nonetheless, this imposition is frequently problematic mainly about the examination for the tax amount which charged to the taxpayer or as known as the Contractor of the Cooperative Contract. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations about the imposition of tax income on the production sharing contract at the upstream oil and gas sector in Indonesia and provide a proper solution through the normative judicial research by conducting literature studies and elaborate the theory of inter-authority law yet principles of good governance. Using that elaborate, hopefully the overlapping authority which causing legal uncertainty in imposing income tax can be improved, so that it can increase the investment in upstream oil and gas sector and national energy endurance can be realized."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Nominee dalam ketentuan hukum di Indonesia; menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee; dan untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi Indonesia Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan, mengingat kerjasama internasional antar negara telah menjadi suatu kebutuhan dalam perekonomian dunia. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat tidak diatur secara tegas dan khusus. Namun dalam pelaksanaannya Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee perlu diperhatikan asas pacta sunt servanda, prinsip itikad baik, konsep ?sebab yang halal?, dan perjanjian tambahan lainnya yang diperlukan untuk meng-eliminate tingkat risiko yang akan timbul. Di samping itu, Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari penanaman modal asing. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik Nominee di wilayah Indonesia, khususnya dalam bidang pariwisata. Dengan demikian, meskipun saat ini Undang-undang Penanaman Modal telah cukup memberi insentif bagi para investor asing, namun perlu untuk dipertimbangkan adanya konsep Nominee di Indonesia khususnya bagi sektor pariwisata, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara ? negara lainnya dalam bidang investasi. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan perlunya dibuat suatu ketentuan tambahan yang mengatur mengenai Perjanjian Nominee dalam hukum Indonesia, serta perlunya dilakukan suatu kajian atas pelaksanaan investasi di negara lain yang menggunakan konsep Nominee sebagai perbandingan dan pembelajaran bagi sistem investasi di Indonesia.

---

This Thesis aims to understand on Nominee Agreement arrangement within Indonesia law provisions; to analize the extent of Indonesia law in giving legal certainty for the beneficiary of Nominee Agreement; and to understand whether Nominee Agreement can be a viable alternative for investment growth in Indonesia, which taken from a consideration that international cooperation among countries has become a necessity in worldwide economy. This research is a literature-based, with normative research methode applied. As describe by the back ground, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law. Thus to provide legal certainty to beneficiary party in the Nominee Agreement, we need to emphasize on sunt servada pact, goodwill principle, ?legal cause? concept, and other required additional agreement to eliminate the degree of risk arises.Thus, although Investment Law has currently provide enough incentives to foreign investors, however it is necessary to consider the existance of Nominee in Indonesia especially for tourism sector, in order for Indonesia to compete with other countries in investment area. The aforementioned thing also become one of the basic consideration on the necessity to construe an additional provision in regulating Nominee Agreement in Indonesian Law, also the necessity to conduct a study on the implementation of investment in other countries which use the concept of Nominee as a comparison to and lesson for Indonesia investment system."

"Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya kepastian hukum dari peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan hukum penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekaran akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal issue of regional expansion, particularly the issue in assets handover from parent region to region of the result of expansion. The period of assets handover from parent region to region of the result of the expansion is maximum one year and it is regulated by the law. But in fact, this handover can be last for years because there is no legal certainty from Indonesian law. This legal issue will be analyzed based on the laws and regulations in Indonesia."