Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 123 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Diana Lies Fitriasari
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36326
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Setia Alam
"Penulis dalam pembuatan tesis ini telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) masalah pokok mengenai apakah pelaksanaan pendaftaran tanah terhadap pembeli lelang sudah menjamin kepastian hukum dan apakah Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "Kuat" perlu diubah menjadi sebagai alat pembuktian yang "Mutlak" demi kepastian hukum. Metode Penelitian ini adalah kepustakaan atau yuridis normatif, yang ditinjau dari sudut sifatnya adalah eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu dimana pengetahuan tentang masalah utama telah cukup diketahui. Sementara itu, sudut berlakunya berbentuk evaluatif, yaitu dimana penelitian ini akan menilai program-program yang dijalankan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997.
Tujuan dari penelitian untuk mengatasi masalah dimana sebelumnya tahapan proses ditempuh melalui pencarian fakta lapangan atas permasalahan utama, menemukan masalah dan identifikasi masalah. Kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang belum terlaksana dengan baik karena walaupun terdapat peraturan-peraturan akan tetapi nergantung kepada para pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Peserta Lelang, Pemenang Lelang, Pemohon Lelang maupun Pelaksana Lelang dalam hal ini adalah Negara. Dalam pelaksanaan lelang khususnya lelang atas tanah diperlukan surat keterangan mengenai tanah yang akan dijadikan objek lelang, yaitu adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas pemintaan Kantor Lelang, selain itu pula pembeli lelang harus memperhatikan dan mengetahui data fisik objek lelang. Perlunya perubahan sistem publikasi untuk jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA jo. pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa sertipikat yang merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat adalah kurang kuat, akan tetapi seharusnya merupakan alat bukti hak "Mutlak"."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36597
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ermanto Fahamsyah
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana substansi hukum pengaturan penanaman modal di Indonesia khususnya berkaitan dengan pemberian insentif dan pembatasan penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Bagaimana peranan aparatur pelaksana Undang-Undang Penanaman Modal dalam penanaman modal di Indonesia? Budaya hukum masyarakat Indonesia yang bagaimana yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia? Pelaksanakan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal. Untuk bisa mendorong penanaman modal dibutuhkan adanya syarat legal certainty atau kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidak-tidaknya ada tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh Undang-undang Penanaman Modal, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum yaitu pertama, stability; kedua, predictability; ketiga, fairness. Pembahasan kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan budaya hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diberlakukan di antaranya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-undang Penanaman Modal yang memuat tentang insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictibility dan fairness. Sedangkan aparatur pelaksana Undang-undang Penanaman Modal dan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam Penanaman Modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk dapat memberikan kepastian hukum yaitu stability, predictibility, dan fairness.

This research use the legal research method the normatif by using secondary data consisted of by the substance source legal the primary, source of substance of secondary and tertiary substance source. Becoming the problem of this thesis is how legal substance the arrangement of investment in Indonesia specially go together the gift of incentive and demarcation of investment in Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? How role of legal structure of Undangundang Penanaman Modal in investment activity in Indonesia? Legal culture the Indonesia society which is how influencing investment activity in Indonesia? Development in Indonesia performed within frame push the economic growth need the big enough capital and made available when correct. This capital is obtainable passing activity of investment. To be able to push the investment required by the existence of condition of legal certainty. Go together the legal certainty in any case there is three quality which require to be created by Undang-undang Penanaman Modal, so that can create the rule of law that is first, stability; second, predictability; third, fairness. This legal certainty solution have to cover the aspect legal substance, start from law of up to by legislation decision and justice decision. To guarantee the existence of consistency in regulation execution needed by the existence of professional support legal structure and have moral to is and also supported legal culture society. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal as base of investment activity in Indonesia gone into effect among other things in order to facing global economics change and taking part in of Indonesia in so many job of is of equal international so that require to be created by climate of investment which kondusif, promotif, giving legal certainty, justice, and efficient fixed pay attention to the economic importance of national. As inferential research result that evaluated from of legal certainty aspect, legal substance the Undang-undang Penanaman Modal loading about incentive and demarcation in activity of investment activity have earned to create the stability, predictibility and fairness. While legal structure of UU Penanaman Modal and legal culture the Indonesia society in investment activity not yet earned to fulfill the quality which qualify to can to give the rule of law that is stability, predictability, and fairness."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37607
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadivia Salsabila
"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ratu Hunaifiah
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10185
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gina Nurthika
"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai bagaimana putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penanaman modal? Bagaimana metode hakim dalam memutus suatu perkara? Apakah putusan hakim dalam sengketa antara CV Bali Balance dan PT Billabong Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini didapat melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal, dibutuhkan syarat kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga syarat yang perlu untuk dipenuhi, yaitu stability, predictability, dan fairness. Pembahasan mengenai kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusanputusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang profesional, bermoral, jujur, mampu dan mandiri juga didukung oleh budaya masyarakat. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diberlakukan di antaranya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Putusan pengadilan juga berperan penting guna menciptakan kepastian hukum. Hakim sebagai penjelmaan dari hukum harus mengadili berdasarkan Undang-Undang dan melakukan penafsiran apabila Undang-Undang tidak jelas. Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas atau tidak lengkap. Terkait dengan sengketa keagenan antara PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, kepastian hukum diperlukan baik oleh penanam modal asing maupun mitranya yang berstatus sebagai perusahaan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-Undang Penanaman Modal yang membuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability, dan fairness. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan diperlukan agar tidak mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia dan menjaganya untuk tetap kondusif guna menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

This research use the legal research method the normative by using secondary data consisted of by the substance source legal the primary, source of substance of secondary and tertiary substance source. Becoming the problems of this thesis is how the justice decision provides legal certainty required in investment? How the method of the judge in deciding a case? Does the justice decision in the dispute between the CV Bali Balance and PT Billabong Indonesia create legal certainty? Development in Indonesia performed within frame push economic growth need the big enough capital and made available when correct. This capital is obtainable passing activity of investment. To be able to push the investment required by the existence of condition of legal certainty. Go together the legal certainty in any case there are three qualities which need to be fulfilled that is stability, predictability and fairness. This legal certainty solution has to cover the aspect legal substance, start from law of up to by legislation decision and justice decision. To guarantee the existence of consistency in regulation execution needed by the existence of professional support legal structure and have moral, honesty, capable, independent and also supported legal culture society. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal as base of the investment activity in Indonesia gone into effect among other things in order to facing global economics change and taking part of Indonesia in so many job of joint international so that require to create a climate of investment which conducive, promotive, giving legal certainty, justice, and efficient but persistently pay attention to the economic importance of national. Justice decisions also play an important role in order to create legal certainty. Judge as a manifestation of the law should prosecute under the Act and make an interpretation if the Act is not clear. Judges are prohibited from rejecting a case on the reason that the law is unclear or incomplete. Associated with agency disputes between PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, legal certainty is needed both by foreign investors and partner with the status as an Indonesian company. As inferential research result that evaluated from legal certainty aspect, legal substance the Undang-Undang Penanaman Modal loading about incentive and demarcation in activity of investment activity have earned to create the stability, predictability and fairness. Legal certainty in a justice decision is needed so as not to affect the investment climate in Indonesia and keep conducive to attract investors to invest in Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S24912
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Galuh Insan Sejati Susely
"PT X merupakan sebuah entitas yang mempunyai 2 (dua) segmen kegiatan usaha yaitu perdagangan bahan baku susu dan manufaktur botol plastik. Sebagian besar barang dagangan dan bahan baku manufaktur diperoleh dari impor yang berasal dari vendor luar negeri. Pada tahun 2012, dikeluarkan sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yang tidak memperkenankan satu entitas untuk memiliki 2 (dua) Angka Pengenal Impor. Oleh karena itu, PT X selaku perusahaan induk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis berupa pemisahan usaha dengan mendirikan PT Y sebagai entitas baru yang akan menjalankan bisnis manufaktur. Atas dasar tersebut, PT X melakukan penyerahan barang berupa persediaan bahan baku bijih plastik yang akan digunakan sebagai bahan produksi botol minuman kepada PT Y dan tidak melakukan pemungutan PPN yang didasarkan pada ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Pada saat proses Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga penyerahan tersebut dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang PPN. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai treatment pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT X atas transaksi penyerahan restrukturisasi bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y apakah telah memenuhi ketentuan bukan penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis unsur kepastian hukum atas penerapan ketentuan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN.

PT X is an entity that engages in two business segments, trading in dairy raw materials and manufacturing plastic bottles. Most of its traded goods and manufacturing raw materials are sourced from imports from foreign vendors. In 2012, a regulation from the Ministry of Trade was issued, disallowing a single entity to hold two Importer Identification Numbers (Angka Pengenal Impor). Consequently, PT X, as the parent company, decided to restructure its business by separating its operations and establishing PT Y as a new entity to handle the manufacturing business. Based on this decision, PT X transferred inventory of plastic raw materials, intended for the production of beverage bottles, to PT Y without charging Value Added Tax (VAT) under the provisions of Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. During a tax inspection, the Directorate General of Taxes assessed that PT X's transfer to PT Y did not meet the requirements stipulated in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, thus categorizing the transfer as subject to VAT. The purpose of this study is to analyze the treatment of VAT obligations by PT X regarding this business restructuring transaction. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The study aims to analyze whether the transfer of goods from PT X to PT Y complies with the conditions for non-taxable transfers as per Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. Additionally, it seeks to examine the legal certainty aspects of applying these provisions. The research concludes that the transfer made by PT X to PT Y indeed meets the conditions specified in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, hence VAT should not be levied on this transaction."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurussa Ada
"[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keadilan, kepastian hukum, dan penerimaan negara dalam penerapan pajak penghasilan final atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dengan praktisi dan akademisi perpajakan juga pejabat dan auditor pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PPh final ini lebih mengutamakan ease of administration, dengan mengabaikan asas equality, baik horizontal equity maupun vertical equity. Dari aspek kepastian hukum, terjadi perbedaan persepsi diantara Wajib Pajak terkait dengan kewenangan peraturan pemerintah, objek pajak, dan saat terutangnya pajak. Terakhir dari aspek penerimaan negara, dengan penerapan PPh final ini maka penerimaan negara menjadi lebih pasti dan predictable.

ABSTRACT
This research aims to assess aspects of justice, rule of law, and state revenues in the implementation of the final income tax on income from transfer of property transactions in the form of land and/or buildings. This research uses descriptive qualitative methode, study of books and literature that conducted by studying literature related to the topic of research, and interviews with practitioners and academics, tax officials and tax auditors. Based on the results of the evaluation, the main priority of the implementation of this final income tax is ease of administration by ignoring the principle of equality, both horizontal equity and vertical equities. From the aspect of legal certainty, there is a difference of perception between the taxpayers associated with the authority of government regulations, tax objects, and the time of tax payable. State revenue aspect shows that tax revenues become more defined and predictable by the implementing of the final income tax revenues, although it has not been able to achieve maximum results. , This research aims to assess aspects of justice, rule of law, and state revenues in the implementation of the final income tax on income from transfer of property transactions in the form of land and/or buildings. This research uses descriptive qualitative methode, study of books and literature that conducted by studying literature related to the topic of research, and interviews with practitioners and academics, tax officials and tax auditors. Based on the results of the evaluation, the main priority of the implementation of this final income tax is ease of administration by ignoring the principle of equality, both horizontal equity and vertical equities. From the aspect of legal certainty, there is a difference of perception between the taxpayers associated with the authority of government regulations, tax objects, and the time of tax payable. State revenue aspect shows that tax revenues become more defined and predictable by the implementing of the final income tax revenues, although it has not been able to achieve maximum results. ]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>