Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari globalisasi. Indonesia turut berperan menjadi negara tujuan investasi dan negara investor. Sebagai negara investor, penduduk Indonesia melakukan investasi di luar negeri dengan menanamkan modal nya di perusahaan luar negeri, menjalankan usaha di luar negeri melalui cabang di luar negeri, dan atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri.Induk perusahaan yaitu penduduk di Indonesia dan anak perusahaan yang didirikan di luar negeri merupakan entitas terpisah. Sesuai dengan asas yurisdiksi, Indonesia hanya memiliki hak mengenakan pajak kepada induk perusahaan dengan worldwide income basis. Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan anak perusahaan di luar negeri, kecuali anak perusahaan telah membaginya dalam bentuk dividen. Penangguhan pembagian dividen dapat dilakukan atas kontrol dari induk perusahaan dengan alasan bisnis atau juga sengaja untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia.Untuk itu Indonesia mengatur cfc rules dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal paling rendah 50% pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Peraturan pelaksanaan adalah KMK No 650/KMK.04/1994 yang di dalamnya menetapkan cfc rules berlaku hanya di 32 negara yang telah ditetapkan. Per 1 Januari 2009 diganti dengan PMK No 256/PMK.03/2008 dengan perubahan signifikan yang menghilangkan batasan 32 negara.Penelitian ini membahas mengenai latar belakang dibuatnya kebijakan CFC, permasalahan yang ada atas kebijakan ini dan perubahan kebijakan ini jika ditinjau dari kepastian hukum dan netralitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan. Jenis penelitian deskriptif analisis, dan merupakan jenis penelitian murni. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, kuesioner pertanyaan dan analisis data laporan keuangan BEI tahun 2007-2009. Hasil penelitian adalah ditemukannya beberapa permasalahan terkait implementasi CFC rules dan CFC telah memenuhi kepastian hukum dan netralitas.

---

Direct foreign investment is one of the prominent characteristic of globalization. Indonesia has been part of the destination country for investment, and also one of the investor countries. As an investor country, many of Indonesian corporations invest its capital in the foreign corporations, or doing their business in foreign countries through a foreign branch or establishing its foreign subsidiaries. Parent company, which is Indonesian resident corporations and her foreign subsidiaries are treated as a separate entity. In line with the residence jurisdiction principle, Indonesian government has the rights to tax the parent company on the worldwide income basis. However Indonesian government does not have the rights to tax the foreign subsidiaries, unless its foreign subsidiaries has distribute its revenue in form of dividend.For the above reasons, Indonesian government, owns regulates the CFC rules, as stipulated in the Article 18(2) Income Tax Law as follow, the Ministry of Finance has the rights to deem the dividend income of Indonesian Tax Payers who a minimal 50% of shares in a foreign entity, aside from the foreign entity which is listed in the stock exchange. The implementing regulation is Decree of Minister of Finance No 650 Year 1994, which stipulates CFC rules in 32 designated foreign countries; however as per January 1, 2009, the regulation has been amended by the Minister of Finance No 256 Year 2008, with a very significant difference by not including the 32 designated foreign countries limitations.This study is made to discuss the background of the CFC Rules policy issuance, problems which incurred from the policy, and the amendments of the regulations viewed from the certainty of Law and the neutrality aspects. The approach used in this study is the mixed approach, descriptive analysis, and pure research. Data has been gathered through literature research, interviews, questionnaires, and secondary data in form of Financial Statements of Indonesian corporations listed in the Indonesian Stock Exchange in the periods of 2007-2009. The result of this study is findings of several complications regarding the implementation of the CFC Rules and whether the CFC Rules has fulfilled the Certainty of Law and Neutrality aspects."

"Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal keberadaannya sangat penting dalam proses "go public". Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka (disclosure) dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab. Dalam menjalankan profesinya konsultan huku memiliki tanggung jawab yang terus menerus tidak saja kepada emiten atau penjamin akan tetapi juga kepada masyarakat penanam modal (investor)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh perhatian aktif investor ritel terhadap basis investor breadth of ownership dan likuiditas relative spread perusahaan yang tergabung di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan Google search volume index SVI sebagai proksi pengukuran atensi aktif investor. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atensi aktif investor berpengaruh positif terhadap ukuran basis investor perusahaan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the effect of ritel investor active attention on breadth of ownership and liquidity relative spread of LQ45 firms listed in Indonesia Stock Exchange in period 2012 2016. This study use Google SVI to measure investor rsquo s active attention. Using panel data analysis, this study finds that investor active attention has a significant positive relationship with breadth of ownership but does not have significant relationship with liquidity."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan. Bisa dibandingkan penerapan omnibus law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki agar dapat diterapkan omnibus law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang omnibus law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun pemerintah.

---

ABSTRACTIndonesia is a state with high economic potential. Unfortunately, the investment growth in Indonesia is quite low due to many factors that inhibit the business development. As a result, the investors are reluctant to invest in Indonesia. Omnibus law might be a solution to tackle the problems. The omnibus Law is simply defined as a statute that may amend some statutes at once. There are three conditions of omnibus law implementation, first, the statute that will be amended is related to the other statutes directly, second, the former statute is not related to others directly, third, the former statute is related to others but it affects each other in practices. A comparison of the omnibus law applications in Philippines, the United States, and Turkey may help to seek the possibility of the omnibus law application in Indonesia without leaving its legal culture. It is believed that the omnibus law is possible to be applied in Indonesia, but it needs an adequate understanding about the omnibus law and a strong political commitment of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia to implement the omnibus law.

---

"

"Pasar modal sebagai tempat untuk mendapatkan dana dan sebagai salah satu alternatif investasi telah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, baik itu oleh perusahaan maupun pemodal. Dengan banyaknya perusahaan yang listing di pasar modal menyebabkan pemodal kesulitan untuk memilih mana saham perusahaan mana yang baik dan mana yang buruk.Tujuan seorang investor (pemodal) dalam melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan agar investasi yang mereka lakukan selalu bertumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu para investor perlu adanya suatu alat analisis untuk menilai kinerja saham yang akan diperjual belikan di pasar modal.Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan : pertama, apakah kinerja keuangan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap harga saham ? Kedua, jika berpengaruh, faktor-faktor kinerja keuangan apa sajakah yang besar pengaruhnya terhadap perubahan harga saham ? Ketiga, Bagaimana dan seberapa besar pengaruh kinerja keuangan tersebut terhadap perubahan harga saham ? Seberapa besar dari kinerja keuangan perusahaan yang mempengaruhi harga saham.Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham adalah dengan analisis regresi berganda dengan model regresi bagian dari permodelan ekonometrik yang dikenal dengan Generalized Linear Regression Linear dengan metode stepwise. Adapun kinerja keuangan yang digunakan untuk meneliti pengaruhnya terhadap harga saham adalah rasio keuangan dari kelompok rasio leverage mengenai struktur permodalan usaha dan rasio-rasio pasar modal yang dalam perhitungan matematisnya menggunakan variabel yang berkaitan langsung dengan sekuritas saham. Dari kelompok rasio leverage digunakan DER, sementara dari rasio pasar modal digunakan EPS, PER, ROE dan DPS.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Perpustakaan Bursa Efek Jakarta berupa Laporan Statistik Bulanan dari tahun 1995-2000. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan sub sektor usaha terdiri dari 9 perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Gudang Garam, PT Semen Cibinong, PT Unilever Indonesia, PT Indonesia Satelit, PT Semen Gresik, PT Astra Intemasional Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur.Hasil penelitian menemukan bahwa, pertama, kinerja keuangan secara bersama-sama signifikan dalam mempengaruhi harga saham, sedangkan secara parsial hanya PER dan EPS yang signifikan mempengaruhi harga saham. Kedua, Kinerja keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap harga saham adalah PER dan EPS dan pengaruhnya bersifat positif terhadap harga saham. Artinya jika PER dan EPS mengalami kenaikan, maka harga akan naik dan sebaliknya jika PER dan EPS mengalami penurunan, maka harga saham juga akan turun."

"Divisi regional II (Divre II) Jakarta dan sekitarnya, merupakan wilayah PT. Telkom yang mempunyai kontribusi produksi pulsa pelanggan yang terbesar, jika dibandingkan dengan divisi regional yang lainnya. Divre II Jakarta dan sekitarnya adalah meliputi wilayah, DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, Karawang dan Purwakarta (Jabotabek - Sekapur) yang mempunyai penduduk sebesar 27.080.800 jiwa per Desember 1999, sehingga Divre II Jakarta dan sekitarnya mempunyai kepadatan telepon (teledensity) adalah : 8,5 sst per 100 penduduk, sedangkan untuk kepadatan telepon (teledensity) tingkat nasional adalah : 3 sst per 100 penduduk. Pada akhir Pelita VI (199811999) Divisi Regional (Divre II) Jakarta dan sekitarnya mempunyai satuan sambungan telepon (sst) adalah 2.091.589 sst atau 36,32% dari 5.758.780 sst tingkat nasional. Dan fasilitas yang ada khususnya Divre II Jakarta dan sekitarnya, PT Telkom menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga terhambatnya pembangunan satuan sambungan telepon (sst). Akibat dari keterlambatan tersebut timbul permasalahan nasional, yang harus ditanggulangi oleh pemerintah (PT Telkom) dan KSO-nya. Adapun permasalahanya adalah sebagai berikut : 1. Adanya permintaan (demand} yang lebih besar dan pada penawaran (supply).2. Adanya mekanisme penentuan tarif yang salah.3. Terbatasnya sumber dana dalam negeri.4. Dampak regulasi terhadap investasi dan peran swasta.Dari permasalahan tersebut di atas, Penulis mencoba untuk menetukan metodologi penelitian, dalam hal ini ada 3 (tiga) bagian yang perlu diteliti / dianalisis yaitu:1. Cara menentukan variabel X dan variabel Z yang optimal, agar didapatkan tingkat perubahan tarif (OP) yang efisien, efektif, dan adil (optimal).2. Cara penggunaan sumber dana dalam negeri dengan sistem obligasi.3. Cara pendekatan regulasi (peraturan) pemerintah yang ada terhadap usaha penyelenggara jasa telekomunikasi.Dengan metodologi penelitian tersebut di atas, Penulis melakukan analisis/penelitian sebagai berikut :1. Analisis penentuan tarif dengan menggunakan nilai variabel X dan variabel 1. yang optimal kedalam formula price cup ( ΔP < CPI - X + Z).2. Analisis penggunaan sumber dana dalam negeri.3. Analisis dampak regulasi (peraturan) pemerintah yang ada yaitu, UU no. 36 tahun 1999 dan PP no 8 tahun 1993 tentang telekomunikasi terhadap investasi dan peran swasta, di dalam pembangunan fasilitas jasa telekomunikasi.Dari hasil ketiga analisis tersebut di atas didapatkan hasil yang optimal (efisien, efektif, dan adil) sesuai dengan konsep dasar penulis untuk memenuhi harapan masyarakat pelanggan (konsumen) maupun penyelenggara jasa telekomunikasi (PT Telkom) dan mitra KSO-nya. Dari hasil analisis tersebut diharapkan para investor atau pemodal dapat berperan serta/mengambil bagian di dalam pembangunan industri jasa telekomunikasi, khususnya di wilayah Divre II Jakarta dan sekitarnya."

"The next agenda for competitiveness : Human Resources". (Ulrich, 1996). Sehingga strategi perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan ini akan banyak dipengaruhi oleh kualitas pada sumber daya manusianya.Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh TNT Indonesia sebagai perusahaan yang sedang melaksanakan perubahan strategi organisasi yang mencoba mengaplikasikan system Investor in People (Iip). Focus yang menjadi penelitian ini adalah pelaksanaan system tersebut berkaitan terhadap Budaya organisasi, Pengembangan Diri karyawan dan kepemimpinan.Karena selama ini sumber daya manusia merupakan hal yang esensial dari perkembangan service TNT sebagai penyedia jasa pengiriman dan logistik. Dengan aset sumber daya manusia sebanyak 945 karyawan yang tersebar di 18 kota kota, maka program sumber daya manusia merupakan masalah yang tidak mudah.Investor in People (IiP) merupakan sistem yang banyak berkaitan dengan pembentukan aspek budaya, training & development dan kualitas kepemimpinan organisasi (Gilliland, 1997).Hasil penelitian ini menggunakan metode Statistik Deskriptif mengenai pelaksanaan program Investor in People (IiP) dan menggunakan Hasil Survey Opini Karyawan tahun 2001 dan 2002 sebagai indikator pengukuran keberhasilan Sistem IiP dalam mempengaruhi tiga aspek organisasi yang di analisis.Hasil penelitian dihasilkan nilai Opini Survey karyawan dari tahun 2001 dari 2002 mengalami kenaikan, sejalan dengan adanya program-program IiP berkaitan dengan Sumber daya manusia dan merupakan persyaratan Investor in People (HP).Dukungan terjadi dapat diakibatkan oleh program-program seperti : The Best Team, Go for Gold training, employee of the month. Regular review yang terarah, team meeting, komitmen perusahaan terhadap Training individu, Go for Gold training, regular coaching.Perbaikan yang dapat dilakukan untuk dapat menghasilkan nilai yang diharapkan dapat dilakukan dengan peningkatan informasi kepada karyawan mengenai strategi perusahaan kedepan, program penilaian karyawan yang terkontrol dan pengembangan komunikasi tingkat supervisor dan manager.Dari hasil ini diharapkan dapat menjabarkan secara eksplisit mengenai apa program IiP sebenarnya dan juga menjadi masukan bagi TNT Indonesia dalam mengetahui perubahan yang dicapai oleh program ini."

"ABSTRAKEra Kesejagatan (globalisasi) diwarnai oleh pergerakan arus uang (flow of fund) dan arus modal (flow of capital) melintasi batas negara menuju kepada negara yang iklim investasinya menjanjikan penghasilan (expected rate of return) yang paling tinggi dengan tingkat resiko yang relatif sama atau lebih kecil. Salah satu instrumen investasi yang akan diburu oleh investor adalah portofolio investasi melalui pasar modal (capital market). Peluang internasionalisasi keuangan tersebut, berusaha ditangkap oleh semua negara didunia dengan terus berusaha memperbaiki iklim investasi yang antara lain dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang tepat.Kondisi ini juga diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan berbagai kebijaksanaan, yang antara lain mengizinkan investor asing memiliki maksimum 49 % dari saham yang beredar. Kebijakan ini diberlakukan karena sumber-sumber di dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang besar.Implikasi peran serta investor asing menjadi menarik untuk disimak, seperti jenis industri yang diminatinya maupun kriteria pemilihan saham berdasarkan karakteristik keuangan perusahaan emiten, yang berdampak pada sekelompok saham diminati sedang kelompok lain diabaikan investor asing.Dalam kaitannya dengan jenis industri, hasil penelitian memperlihatkan kelompok industri infrastruktur, utilitas dan transportasi menjadi industri paling diminati oleh investor asing, dibuktikan dengan tingginya rata-rata prosentase kepemilikan saham oleh investor asing.Mengenai karakteristik keuangan yang menjadi perhatian investor asing, dilakukan analisa diskriminan atas 30 ratio keuangan dalam 3 tahun pengamatan pada 30 perusahaan yang dijadikan sampel, dengan batasan kepemilikan asing 15 % atau kurang masuk kelompok saham diabaikan dan 40 % atau lebih masuk kelompok saham diminati oleh investor asing.Hasil penganalisaan diskriminan menunjukan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan, merupakan diskriminator paling baik yang dapat membedakan antara saham diminati dan diabaikan. Disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan ternyata menjadi pokok perhatian investor asing dalam membeli sahain di Bursa Efek Jakarta, meskipun hasil analisa regresi memperlihatkan kernungkinan adanya faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap minat investor asing pada saham-saham di Bursa Efek Jakarta."