Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Sebagai kota metropolitan, DKI Jakarta tentu dituntut untuk menyediakan penyelenggaraan jasa transportasi publik yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Program Jak Lingko hadir sebagai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan sistem transportasi terintegrasi baik rute, manajemen, maupun pembayaran yang meliputi bus besar, medium dan kecil (mikrotrans), juga transportasi berbasis rel seperti MRT dan LRT. Kehadiran program ini memberikan warna baru dalam transportasi umum DKI Jakarta khususnya angkutan kota (angkot) atau mikrotrans karena adanya penyesuaian tata kelola, operasional dan layanan. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat realitas implementasi Program Jak Lingko pada Angkutan Kota (Mikrotrans) dan dampaknya terhadap kesejahteraan sopir dengan studi kasus pada rute Lebak Bulus - Andara yang merujuk pada teori implementasi dari Charles O. Jones yang memiliki dimensi pengorganisasian, interpretasi dan penerapan atau aplikasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jak Lingko pada mikrotrans berjalan cukup baik dan mampu memberikan dampak positif pada kesejahteraan sopir khususnya mikrotrans Lebak Bulus - Andara meskipun terdapat beberapa catatan.

---

As a metropolitan city, DKI Jakarta is certainly required to provide reliable public transportation services so that it can meet the needs of the community. The Jak Lingko program is present as a step by the DKI Jakarta Provincial Government in providing an integrated transportation system for routes, management and payments which includes large, medium and small buses (mikrotrans), as well as rail-based transportation such as MRT and LRT. The presence of this program gives a new color to DKI Jakarta's public transportation, especially city transportation (angkot) or microtrans due to adjustments to management, operations and services. This is what prompted this research, which aims to look at the reality of the implementation of the Jak Lingko Program and its impact on the welfare of mikrotrans drivers on the Lebak Bulus - Andara route by referring to Charles O. Jones' implementation theory which has the dimensions of organization, interpretation and implementation or application. The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, direct observation and literature study. The results of the research show that the implementation of the Jak Lingko Program in mikrotrans is going quite well and is able to have a positive impact on the welfare of drivers, especially the Lebak Bulus - Andara microtrans, although there are several notes."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"Prevalensi karies gigi anak masih sangat tinggi di Kota Bekasi. Hal ini sangat memprihantinkan karena anak-anak merupakan salah satu modal utama dalam membangun masa depan bangsa. Salah satu cara dalam membantu mengatasi masalah tersebut adalah melalui program UKGS. Program UKGS di Kota Bekasi dilaksanakan oleh semua Puskesmas, termasuk Puskesmas Mustikajaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil implementasi program UKGS pada masa adaptasi kebiasaan baru di Puskesmas Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program UKGS di Mustikajaya. Tidak ada perbedaan komponen hasil implementasi antara masa sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi kepada Puskesmas Mustikajaya dan dilanjutkan ke sekolah. Terdapat SOP pelaksanaan program UKGS yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. Sumber daya manusia dirasakan masih kurang tercukupi, fasilitas dan pendanaan berasal dari BLUD dan BOK. Terdapat SK penunjukkan penanggung jawab program UKGS. Para responden menyatakan berkomitmen penuh pada program UKGS. Paket I dan II Program UKGS Puskesmas Mustikajaya memiliki nilai sebesar 99,8% dan Paket III memiliki nilai 26,9%. Hal ini menandakan program UKGS belum berjalan dengan maksimal dan perlu ada perbaikan dan peningkatan pelayanan UKGS lebih lanjut.

---

Dental caries children’s prevalence in Bekasi City is still very high. This is a concerning matter since children are one of the main assets to build the nation’s future. UKGS become one of the solutions to overcome the problem. The UKGS program in Bekasi city is implemented by all Community Health Centers (CHC), including Mustikajaya CHC. The aim of the research is to determine the results of the implementation of UKGS program during the adaptation of new habit period at the Mustikajaya CHC in 2023. There is no difference in the components of implementation results between the pre-pandemic and post-pandemic periods. Qualitative methods was conducted in the research by using depth interview method through the parties that involved in the UKGS program in Mustikaya PHC. The results showed that the socialization was carried by the Bekasi Public Health Office to Mustikajaya CHC and continued to schools. There is an SOP for the UKGS program that made by Ministry of Health. Human resources are still inadequate, facilites and funds come from BLUD and BOK. A decree was appointed to the people in charge of the program. The respondents were fully commited to the UKGS program. The value of UKGS Package I and II are 99,8% while the Package III is 26,9%. This indicates that the UKGS program is not running optimally and need a further improvement and enhancement of UKGS services."

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."