Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan keamanan merupakan salah satu permasalahan yang masuk kedalam urgensi untuk ditangani pemerintah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017, dari segi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda, selama tahun 2016 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak dengan 43.842 kasus. Di antara beberapa kotamadya di Jakarta, Kota Jakarta Selatan memiliki tingkat kriminalitas khususnya kriminalitas jalanan tertinggi dengan 1.815 kasus. Memberikan jaminan keamanan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah melalui kepolisian yang berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kota Jakarta Selatan memiliki Program Tim Khusus Eagle One untuk menjalankan tugas pokok tersebut, khususnya untuk tindak kriminal jalanan. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal Jalanan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal Jalanan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan variabel dari Konsep Implementasi Program Charles O. Jones. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Tim Khusus Eagle One dalam Penanganan Tindak Kriminal di Jakarta Selatan sudah cukup baik dikarenakan personil tim dapat memaksimalkan penggunaan kemampuan individu dan hasil pelatihan khususyang telah diberikan, namun masih ada beberapa prosedur terkait yang perlu diluruskan agar dapat menyelaraskan tujuan pembentukan Tim Khusus Eagle One dengan prosedur dalam menjalankan tugas.

---

Security guarantee has been an urgent problem the Indonesian government still faces. The rise of crime in Indonesia is shown by Central Agency on Statistics 2017 report, in terms of the number of crimes at the provincial/regional police level in 2016, the Metro Jaya Regional Police recorded 43,842 cases. Compared to other municipalities in Jakarta, South Jakarta has the highest street crime rate of 1,815 cases. Providing security guarantees is one of the main tasks of the government through the police based on Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police. The purpose of this study is to find out how the implementation of the Eagle One Special Team Program will eradicate street crimes in South Jakarta. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection methods. The results of this study show that the implementation of the Eagle One Special Team Program in Eradicating Crime in South Jakarta has been done well because team personnel can maximize the use of individual abilities and the results of special training that has been given, but there are still a number of related procedures that need to be improved for them to be compatible with the objectives of the Eagle One Special Team."

"Program Optimalisasi Pajak Daerah merupakan salah satu pelaksanaan atas tugas dan fungsi koordinasi supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang KPK. Program dijalankan dengan mendorong perbaikan sistem administrasi perpajakan dan upaya lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan analisis terhadap faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Grindle dan model 7-C Protocol dari Cloete. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pencegahan korupsi pada sektor penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh KPK di Kota Makassar selama periode tahun 2018-2021 telah sesuai dengan desain dan tujuan program. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program pada pihak Korsupgah KPK adalah terkait variabelContent, variabel Capacity, variabel Coalition, dan variabel Coordination. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi program dari pihak pelaksana dan daerah sasaran adalah pada variabel Context, variabel Communication, dan variabel Commitment

---

The Regional Tax Optimization Program is one of the embodiment and implementation of the duties and functions of the KPK as mandated in the Law on the KPK. The Program is carried out by encouraging improvements to the tax administration system and other efforts that can improve taxpayer compliance in paying taxes. This study focuses on the analysis of the implementation of the corruption prevention program in the local tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the 2018-2021 period and an analysis of the factors that influence the implementation of the program. The purpose of this study is to analyze the corruption prevention program. in the regional tax revenue sector implemented by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 and analyzes the factors that influence the implementation of the program. The theory used in this research is the Grindle implementation model and Cloete's 7-C Protocol model. This study uses a post-positivism approach, with qualitative data collection methods through interviews and literature study. The results showed that the implementation of the corruption prevention program in the regional tax revenue sector carried out by the KPK in Makassar City during the period 2018-2021 was in accordance with the design and objectives of the program. The study found that the factors that hindered the successful implementation of the program on the Korsupgah KPK were related to the Content variable, the Capacity variable, the Coalition variable, and the Coordination variable. Meanwhile, the factors that drive the successful implementation of the program from the implementers and target areas are the Context variable, Communication variable, and Commitment variable."

"Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang rumit di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan, memberikan mereka akses ke rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kota Depok menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan kebijakan ini sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan jumlah anak jalanan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek, serta penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diterima. Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi kebijakan co-production, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an.  Teori ini diperkuat oleh Ostrom (2001) di mana ia mengusulkan co-production sebagai strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Co-production mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan fokus pada observasi dan pengujian teori yang ada, serta menerapkan konsep governance dalam konteks co-production sebagai landasan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, dan studi dokumen dari arsip internal Dinas Sosial Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Depok telah menerapkan konsep co-production dengan empat tahapan utama: perencanaan bersama, implementasi, keterlibatan masyarakat, dan penilaian bersama. Partisipasi aktif dari anak jalanan, keluarga mereka, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Program berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Depok meskipun beberapa titik masih ditemukan anak jalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bersama menunjukkan bahwa program ini efektif dan relevan, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan dampak jangka panjangnya.

---

Street children are a complex social issue in many countries, including Indonesia. This phenomenon encompasses not only economic aspects but also health, education, and human rights concerns. The Indonesian government has implemented the Child Social Welfare Program for street children, providing them access to social rehabilitation, social security, and empowerment. Depok City is actively implementing this policy as a flagship program through its Social Welfare Office. Success is evident in the significant reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region, along with recognition as a Child-Friendly City. This research adopts the concept of co-production in policy implementation, first developed in the 1980s. The theory, reinforced by Ostrom (2001), proposes co-production as a strategy to enhance public service provision through active collaboration between government and the community. Co-production conceptualizes service delivery as a process where government and the public share responsibility in designing, implementing, and evaluating programs or policies. The study employs a post-positivist approach focusing on observation, theory testing, and applies governance concepts within the context of co-production as a conceptual foundation. Data collection utilized non-participant observation, semi-structured interviews with various stakeholders, and document studies from Depok City Social Welfare Office's internal archives. Findings indicate that the implementation of the street children empowerment program by Depok City's Social Welfare Office follows four main stages of co-production: joint planning, implementation, community engagement, and joint evaluation. Active participation from street children, their families, and the community is crucial to the program's success. Despite challenges such as resource limitations and social stigma, effective collaboration among stakeholders has helped overcome these barriers. Joint evaluations show the program's effectiveness and relevance, though continuous improvement is necessary to enhance its long-term impact."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) pada implementasi program pemerintah secara khusus, yaitu Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kab. Buleleng, Prov. Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi program JKBM dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, dan secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam program JKBM di Kab. Buleleng berjalan cukup baik. Program JKBM sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi masyarakat Buleleng.

---

This thesis discuss about the implementation of Good Governance Principles (Accountability, Transparency, and Participation) in the Bali Mandara Health Insurance Program (JKBM) in Buleleng District, Bali Province. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the research showed that the quality of JKBM program affected by the implementation of good governance principles in the governance, and generally the implementation of good governance principles is fairly good. JKBM program is very useful to improving the health level and provides affordable quality health service for the Buleleng people."

"Komposisi pegawai di Kementerian Luar Negeri memiliki kebutuhan khusus, hal tersebut berdampak pada kebutuhan pelayanan kepegawaian yang khusus pula. Namun pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri menimbulkan banyak penyimpangan, hal tersebut disebabkan oleh terpisahnya pelayanan dan juga tidak memiliki kejelasan informasi. Kemudian dibuatlah program pelayanan internal kepegawaian satu atap, One Desk Service sebagai solusi atas permasalahan pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pelayanan Internal One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk menganalisis implementasi program pelayanan manunggal satu atap One Desk Service di Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian dengan post-positivisme. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi One Desk Service di Kementerian Luar Negeri masih belum optimal. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam menciptakan pelayanan prima dalam pelayanan kepegawaian internal di Kementerian Luar Negeri. Faktor-faktor keterbatasan dari Program One Desk Service menyebabkan munculnya penyimpangan lain. Rekomendasi yang peneliti berikan adalah membuat payung hukum yang lebih kuat dan membuat standar pelayanan baku demi mencapai pelayanan prima di bidang pelayanan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri.

---

The composition of employees in the Ministry of Foreign Affairs has special needs, it has an impact on staffing needs special care too. However, staffing services in the Ministry of Foreign Affairs raises many irregularities, it is caused by the separation of services and also does not have the clarity of information. Then made an internal One Stop Service program named One Desk Service as a solution to the problem of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs.

This research purposes to analyze program implementations of the internal One Stop Service program, One Desk Service at Ministry of Foreign Affair. Research done by using post-positivism. Data collected with in-depth interviews and literature studies.

Result of this research indicate that the implementation of One Desk Service at the Ministry of Foreign Affairs is still not optimal. Evident of the factors involved in the expected success was not in accordance with the conditions of reality in creating excellent service in internal staffing services in the Ministry of Foreign Affairs. Factors limitations of Program One Desk Service led to the emergence of other irregularities. Recommendation that researcher give is to make a stronger legal framework and make basic service standards in order to achieve service excellence in the areas of staffing services in the Ministry of Foreign Affairs."

"Pada tahun 2015 jumlah penyalahguna narkoba diproyeksikan ± 2,8% atau setara dengan ± 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. Upaya penanganannya melalui proses rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sampai pulih mencakup berbagai layanan sosial dan medis yang diperlukan untuk membantu pemulihan. Berdasarkan data, tidak semua residen dapat menyelesaikan program yang telah ditentukan. Data dari tahun 2013 sebanyak 380 residen dari 883 residen (43%) dan 2014 sebanyak 246 dari 843 residen (29,2%), Pada tahun 2015 sampai dengan Bulan Mei 2015 sebanyak 46 residen dari 261 (22,3 %) orang residen yang drop out pada fase rehabilitasi sosial. Keberhasilan atau kegagalan suatu program rehabilitasi penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan antara lain karakteristik residen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan dukungan keluarga.Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui Peran Faktor karakteristik residen, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Dukungan Keluarga dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial di Besar Rehabilitasi BNN. Lokus dalam penelitian ini dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi BNN, dimana yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah residen Balai Besar Rehabilitasi BNN yang sedang menjalani rehabilitasi sosial, pegawai dan keluarga residen.Berdasarkan faktor-faktor yang diteliti, faktor yang mendorong implementasi program rehabilitasi sosial di balai Besar Rehabilitasi BNN adalah faktor dukungan keluarga dan Sumber Daya manusia (SDM). Faktor penghambat dalam implementasi rehabilitasi sosial adalah faktor karakteristik residen dan keterlibatan keluarga. Dari faktor-faktor tersebut, faktor pendorong implementasi dalam program rehabilitasi sosial yang paling kuat adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan faktor penghambat implementasi program rehabilitasi sosial adalah faktor karakteristik residen dan faktor keterlibatan keluarga dengan kualifikasi sedang. Balai Besar Rehabilitasi BNN hendaknya meningkatkan intervensi khususnya resistensi residen dan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam program rehabilitasi sosial untuk mendukung pemulihan residen.

---

At 2015 the number of drug abusers projected ± 2.8% or equivalent with ± 5.1 tp 5.6 million of the inhabitants population of Indonesia. The efforts of handling the drug abusers through a comprehensive rehabilitation process and continuing to recover covers a variety of social and medical services which is needed to help the recovery. Based on the data of the year, in 2013 prove that 380 of the 883 residents (43%) and data in 2014 prove that 246 of the 843 residents (29.2%), in 2015 till May 2015 prove that 46 of the 261 residents (22.3%) was drop out at the phase of social rehabilitation. The success or failure of a program rehabilitation of drug abusers is affected by factors that are interrelated among other characteristics of the residents, human resources, and family support.

This research approach uses a qualitative approach to know the part of resident characteristics factor, human resources and family support in the implementation of social rehabilitation program at the Rehabilitation Center of National Narcotics Board. The locus in this research conducted at Rehabilitation Center of National Narcotics Board of Republic Indonesia, the subject in this research were residents in social rehabilitation program, staffs, and resident families.

Based on the factors that have been studied, the factors that encourage the implementation of the social rehabilitation program at Rehabilitation Center of National Narcotics Board of Republic Indonesia is factor of family support and human resources. Inhibiting factor in the implementation of social rehabilitation is factor of resident characteristic and factor of family involvement with sufficient qualifications. Rehabilitation Center of National Narcotics Board of Republic Indonesia should improve interventions especially for resident resistance and increase family involvement in social rehabilitation program to support the recovery of resident."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Among Raga dalam mengamankan Asian Games 2018 dan dampaknya terhadap tingkat kejahatan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini menggunakan “mixed method”, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi program Among Raga digunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis. Sedangkan, untuk menjawab bagaimana dampak program Among Raga terhadap tingkat kejahatan digunakan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Among Raga yang dianalisis dengan empat dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) telah berjalan efektif. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukan signifikansi dampak program Among Raga terhadap penurunan tingkat kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (p<0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Among Raga terhadap pengamanan Asian Games 2018 telah memberikan manfaat penyebaran pengawasan kejahatan (diffusion crime control enefit) sebagai strategi pencegahan kejahatan di berbagai wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya.

---

The purpose of this research was to analyze Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 and it's impact through crime rates at Jakarta Metropolitan Regional Police. This research used mixed method to answer two research questions. Research question regarding how was the effectiveness of program implementation, answered using qualitative approach was employed. While, to answer research question regarding how the impact of Among Raga program through crime rates, the use of t test statistic analysis was applied.

Research found that Among Raga program which cover four dimensions (communication, resources, disposition, and bureaucracy structural) has been effectively implemented. Furthermore, the finding also showed the signifinance impact of Among Raga program on reducing crime rates in Jakarta Metropolitan Regional Police Juridiction. It could be concluded that the Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 contribute diffusion crime control benefit as crime prevention strategy within Polda Metro Jaya Juridiction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, process, dan output dari implementasi Prolanis pada FKTP di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 70 dari 104 FKTP telah melaksanakan Prolanis, namun belum didukung dengan ketersedian buku pedoman Prolanis secara lengkap, fasilitas yang belum memadai, dan ketidaklengkapan alat untuk pemeriksaan kesehatan di empat FKTP tempat penelitian ini dilaksanakan. Kegiatan Home visit dan Reminder SMS Gateway belum terlaksana di sebagian FKTP. Selain itu, berdasarkan analisis data sekunder hasil pemeriksaan tekanan darah dan gula darah peserta selama 4 bulan didapatkan bahwa status kesehatan peserta beragam dan masih terdapat peserta dengan kadar gula darah dan tekanan darah yang belum terkendali karena melebihi batas kriteria pengendalian DM Tipe 2 dan Hipertensi.

---

This research aims to get input, process, and output evaluation from Prolanis implementation at primary health facilities that cooperated with BPJS Kesehatan, Branch Office Depok in 2017. This is a qualitative research that use in depth interviews, observation, and document reviews methodology. The result shows that 70 of 104 primary health facilities have implemented Prolanis, but are not supported by the availability of completed Prolanis guidebooks, inadequate facilities, and incomplete medical devices for health checks at the four primary health facilities where this research was conducted. 'Home visit' and 'Reminder SMS Gateway' activities have not been done in some primary health facilities. And, based on secondary data analysis of blood pressure and blood glucose test results for 4 months, it was found that the participant 39 s health status varies and there are still participants with uncontrolled blood sugar and blood pressure levels, as it exceeded the limits of the controlled DM Type 2 and Hypertension criteria."

"ABSTRAKMasalah lingkungan saat ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, salah satunya adalah masalah Sampah, yang di Indonesia, sebagian besarnya dihasilkan oleh rumah tangga. Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah dimana masalah sampahnya mengkhawatirkan, membuat sebuah program bernama Kampung Ramah Lingkungan, yang di dalamnya terdapat upaya-upaya penanggulangan masalah sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor dalam menanggulangi masalah sampah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode post-positivisme dan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasinya, program Kampung Ramah Lingkungan berjalan dengan kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber daya yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saran dari penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan sumber daya yang dimiliki, baik kuantitas maupun kualitas.

---

ABSTRACTWaste Issue nowadays is a huge environmental problem and cause huge damages. Most of the Waste we produce are household waste. Bogor Regency, as a region where the waste issue is one of the worst in Jawa Barat, created a program called Kampung Ramah Lingkungan, which consists of a series of activities, aimed to countermeasures environmental problems, such as waste issue. The purpose of this research are to analyze the implementation of Kampung Ramah Lingkungan Program as a mean to countermeasures waste issue in Bogor regency. This research Is a descriptive, post positivism research. The data is collected by means of deep interview and literature review. The result of the research suggests that Kampung Ramah Lingkungan Program is not running optimal enough. it doesn rsquo t have means to measure the outcome of the program, so the stackholder, in this case Dinas Lingkungan Hidup, doesn rsquo t really know well about the outcome. Dinas Lingkungan Hidup needs to increase the quality and the quantity of all the resources they have and need to support the program and other stakeholders rsquo participation, such as private sectors and NGO need to be increased to help Dinas Lingkungan Hidup to optimalize the program. "