Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProses pemberian sanksi administrasi dan imbalan bunga terhadap wajib pajak dalam proses sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan (UU KUP) tidak selamanya berjalan lancar, proses pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak kadang tidak sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan. Kebijakan imbalan bunga yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan peraturan perundangan dibawahnya yakni dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011 merupakan salah satu produk dari kebijakan publik yang merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembaharuan tersebut merupakan tujuan dari reformasi perpajakan agar sistem perpajakantidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat.

---

ABSTRACTThe process of administering administrative sanctions and interest rewards on taxpayers in the tax dispute process as regulated in Law Number 28 Year 2007 concerning general provisions on taxation procedures (UU KUP) does not always run smoothly, the process ofadministering administrative sanctions to taxpayers is sometimes not in accordance with the principle of justice and equality. The interest compensation policy as stipulated in article 27 A of Law No. 28 of 2007 and the laws and regulations below that is in article 43 Government Regulation no. 74 of 2011 is one of the products of public policy which is a renewal of the previous legislation namely Law 16 of 2000 concerning General Provisions and Tax Procedures. This renewal is the aim of tax reform so that the taxation system does not cause obstacles or resistance from the community."

"Pelaku serangan teror bom bunuh diri meyakini bahwa dirinya sedang melaksanakan aksi yang dianggap mulia. Sesungguhnya kelompok yang memiliki motif ideologi agama senantiasa membangun persepsi positif pada anggota kelompok mengenai serangan teror bom bunuh diri. Persepsi tersebut dibangun secara sistematis dengan merujuk pada atribut-atribut yang bersifat totemik, seperti ‘syahid’, ‘jihad’, ‘thaghut’, ‘mujahidin’’, ‘polisi Tuhan’, ‘singa-singa Allah’ untuk menjustifikasi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok. Hal tersebut melatarbelakangi analisis dalam kaitan dengan perspektif totemik di dalam penelitian ini. Dari 23 kasus yang terjadi di Indonesia, penelitian ini memerinci enam serangan teror bom bunuh diri, didasari oleh transformasi yang terjadi, yaitu transformasi target, kelompok, bahan baku bahan peledak yang digunakan, dan pelaku serangan. Data penelitian ini diperoleh dari studi dokumen, data kepolisian, dan wawancara dengan 15 narasumber. Para narasumber ini terdiri atas anggota kepolisian, pamong lembaga pemasyarakatan, anggota kelompok, perekrut di dalam kelompok, dan pelaku serangan teror bom bunuh diri. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diproses menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi data, untuk menghindari potensi terjadinya bias. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa motivasi individu, kelompok, dan lingkungan masyarakat telah mendorong individu menjadi pelaku serangan teror bom bunuh diri. Pada tataran kelompok, otoritas di dalam kelompok memperkenalkan konsep tauhid dan ideologi kelompok, lalu menggiring individu agar patuh dan taat kepada otoritas, sehingga terciptalah kepatuhan buta. Individu kemudian digiring menjadi pelaku serangan, dengan cara diperkenalkan pada konsep keutamaan dari bom bunuh diri, demi memperoleh imbalan di dalam agamanya, imbalan bagi dirinya, dan imbalan dalam tataran sosial, sebagai bentuk pilihan yang rasional dan logis.

---

Suicide bombers believed that their actions were such an honourable ones. Groups with religious ideological motive tend to build a systematic, positive perception, on suicide terrorism to their members, referred to totemic attributes such as ‘syahid’, ‘jihad’, ‘thaghut’, ‘mujahedeen’, ‘police of God’, ‘lions of God,’ in order to justify their actions. These are background of this study. Among a total of 23 suicide bombing incidents occurred in Indonesia, this study analyzes six cases- based on their transformations, from the perspectives of target, group that masterminded the attacks, explosives that being used, as well as perpetrators who performed such attacks. Data are collected from previous studies, police reports, and interview sessions with 15 sources, which include police personnel, prison’s case manager, group members, recruiters of dedicated-suicide bombers, and the surviving designated-bombers. These data are then analyzed and processed using qualitative approach with triangulation techniques, in order to prevent bias. Result of this study shows that individual, group, and social motivational factors have transformed individual into a suicide bomber. In the group level, authorities to approach concepts of ‘tauhid’ (the belief in Allah as the one and only God) and group’s ideology, then followed by introduction to the obedience to the authorities. Such concept would then bring the individual into a blind obedience’ state of mind. A virtue of a martyrdor bombing is provided as the next lesson plan that an individual will learn, as rational and logical options, in order to gain religious rewards, personal rewards, and social rewards."

"Pada PSAK 72 paragraf 60-63 terdapat pernyataan yang mengatur tentang persyaratan pendanaan signifikan yang menjadi syarat perhitungan penyesuaian imbalan. Penyesuaian imbalan tersebut dapat diterapkan dengan kriteria waktu lebih dari satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan imbalan pada perusahaan konstruksi dengan kriteria waktu kurang dari satu tahun. Studi kasus pada PT. X dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, peraturan perusahaan, dan wawancara dengan responden terkait. Penelitian ini akan menggunakan metode perhitungan nilai waktu uang untuk mengukur penyesuaian imbalan pada kontrak pekerjaan yang dimiliki PT. X sebagai alat ukur dalam menentukan tingkat perbedaan margin keuntungan dari penjualan jasa konstruksi melalui metode perhitungan dengan dan tanpa menggunakan nilai waktu uang.

---

In PSAK 72 paragraphs 60-63 there is a statement governing the significant funding requirements which are the conditions for calculating compensation adjustments. The compensation adjustment can be applied with more than one year time criteria. This research aims to analyze the implementation of rewards to construction companies with a time criteria of less than one year. Case study at PT. X is done with a qualitative approach to financial data that has been audited by external auditors, company regulations and interviews with relevant respondents. This research will use the method of calculating the time value of money to measure the adjustment of rewards on work contracts owned by PT. X as a measurement in determining the level of difference of profit margin between with and without using the time value of money."

"Kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh pelayanan keperawatan. Kinerja perawat merupakan kunci utama dalam pelayanan keperawatan. Kinerja ini dipengaruhi oleh karakteristik individu (umur, jenis kelamin, masa kerja, status perkawinan, dan status kepegawaian) dan faktor organisasi (kepemimpinan, supervisi, dan imbalan). Tujuan penelitian ini adalah diketahui hubungan antara karakteristik individu dan faktor organisasi (kepemimpinan, supervisi, dan imbalan) dengan kinerja perawat pelaksana di RSUD Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil dengan teknik acak proporsional pada 98 perawat di RSUD Langsa. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman observasi. Analisis data menggunakan uji t independen, korelasi Pearson, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan kepemimpinan (p=0,000), supervisi (p=0,000), dan imbalan (p=0,018) dengan kinerja perawat, di mana supervisi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja perawat. Setiap peningkatan kemampuan supervisi kepala ruangan maka kinerja perawat akan meningkat sebesar 0,195 setelah dikontrol variabel umur, lama kerja, dan kepemimpinan. Saran dari temuan ini adalah perlunya melakukan supervisi secara berkala, menggunakan pedoman supervisi yang baku dan melakukan penilaian kinerja yang objektif dalam upaya peningkatan kinerja perawat pelaksana.

---

Quality of hospital care is determined by nursing care. Nurse performance is key factor in nursing care. Nurse performance is influenced by individual characteristic (age, sex, length of work,marriage status, job status) and organization factor (leadership, supervision and reward system). The objectives of research are describing the relation of individual characteristic (age, sex, length of work,marriage status, job status) and organization factor (leadership, supervision and reward system) with nursing performance in General Hospital Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam (NA). The research was using descriptive correlation design and cross sectional approach. Sample was chosen by tehnic proportional in 98 nurse in nursing wards of General Hospital Langsa. Data were collected using questionnaires and observation. The research was analyzed by T Independen test, correlation pearson and double regression linier.

The result from the research has shown that there are relation of leadership (p = 0,000), supervision (p = 0,000) and reward (p = 0,018) with nurse performance. Supervision is the most influenced nurse performance. Every increase competency supervision from head nurse, will increase 0,195 nurse performance after is controlled by age, length of work and leadership. The recomendation from this finding is application of supervision with routine, use standard for supervision, and objective evaluation performance for getting better from nurse executive performance."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Imbalan Atas Bunga Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak (Studi Pada KPP X). Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga khususnya di KPP X menggunakan pendekatan C. III Edward George yang bertujuan untuk menentukan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. George C. Edward III menggunakan empat variabel dalam kebijakan publik sebagai berikut Komunikasi, Sumber daya,Sikap dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil studi penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian imbalan bunga dalam pemenuhan hak-hak wajib pajak di KPP X telah berjalan dengan baik berdasarkan model implementasi Edward George C III.

---

This researcher deals on the Implementation of Policy on Interest Rewarding the Taxpayer Rights Fulfillment (Case studies in KPP X). In this study to evaluate the implementation of the remuneration policy of interest especially in KPP X using George C. Edward III approach which aims to determine the policies that have been implemented and the extent of success in achieving policy objectives. by George C. Edward III there are four variables in the public policy as follows Communication, Resourses , Dispositions and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach. From the results of research studies, it is known that the implementation of the remuneration policy of the interest in the fulfillment of the rights of taxpayers in the KPP X has been running well by the model implementation Edward George C III."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat motivasi tertentu dari manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi atas pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial pada program imbalan pasti antara metode corridor dan metode full recognition through OCI sesuai ketentuan IAS 19 (2004). Teori motivasi yang digunakan adalah asset pricing motivation, contracting motivation, dan influencing external parties motivation berdasarkan Fields et al. (2001). Pengujian dilakukan dengan model logit dan cross-section. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di 17 indeks primer Eropa dalam rentang waktu 2005-2012. Hasil pengujian membuktikan terdapat debt covenant motivation dan influencing external parties motivation dari manajemen untuk menggunakan metode akuntansi tertentu dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa faktor risiko mempengaruhi keputusan manajemen untuk pindah dari metode corridor ke metode full recognition through OCI dimana perusahaan yang memiliki risiko ringgi cenderung menghindari metode full recognition through OCI untuk menghindari fluktuasi pada laporan keuangan.

---

ABSTRACT

This research aims to test whether there is any motivation from management to choose their accounting policy in recognizing actuarial gain (loss) related to defined benefit plan between corridor method and full recognition through OCI method based on IAS 19 (2004). Motivation theories used in this research are asset pricing motivation, contracting motivation, and influencing external parties motivation based on Fields et al. (2001). The research is done by using logit model and cross-section. Sample is taken from listed companies in 17 Europe’s premier indices from 2005 to 2012. The result shows that there are debt covenant motivation and influencing external parties motivation from management to recognize actuarial gain or loss.

This result also shows that risk is influencing management decision to switch from corridor method to full recognition through OCI method at which companies having high risk tend to avoid full recognition through OCI method to prevent fluctuation on financial statements.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan PSAK 24 Imbalan Kerja Revisi 2013 terhadap ekuitas, penghasilan komprehensif lain other comprehensive income/OCI, dan imbal hasil saham. Penelitian menggunakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2013 ndash; 2016 sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukan perubahan ekuitas sesudah penerapan PSAK 24 Imbalan Kerja Revisi 2013 lebih tinggi dibandingkan sebelum penerapan. Keuntungan kerugian aktuarial mendominasi penghasilan komprehensif lain perusahaan baik dari sisi keberadaan maupun nilai. Pada 2015 dan 2016 terdapat lebih dari 95 perusahaan yang menyajikan keuntungan kerugian aktuarial sebagai komponen OCI. Dari sisi nilai, rata-rata proporsi keuntungan kerugian aktuarial melebihi 50 dari total OCI perusahaan. Asumsi signifikan yang paling banyak diungkapkan adalah tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Tingkat diskonto terbukti berkorelasi positif dengan OCI dari keuntungan kerugian aktuarial, sedangkan tingkat kenaikan gaji berkorelasi negatif dengan keuntungan kerugian aktuarial. OCI dari keuntungan kerugian aktuarial terbukti berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil saham.

---

This study aims to analyze the impact of changes in Statement of Financial Accounting Standards Indonesia PSAK 24 Employee Benefits Revised 2013 to equity, other comprehensive income OCI, and stock returns. This research using companies listed on Indonesia Stock Exchange IDX 2013 2016 as a sample. The results show changes in equity after the application of PSAK 24 Employee Benefits Revised 2013 is higher than before. Actuarial gains losses dominate the company 39s other comprehensive income both in terms of existence and value.

In 2015 and 2016 there are more than 95 of companies that report actuarial gains losses as OCI components. In terms of value, the average proportion of actuarial gains losses exceeds 50 of the total OCI of the firm. The most significantly disclosed assumptions are the discount rate and the salaries growth. The discount rate proved to be positively correlated with OCI of actuarial gains losses, whereas the salaries growth is negatively correlated with actuarial gains losses. This study find OCI from actuarial gains losses significantly ascociated with stock return."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh total rewards dan transformasional kepemimpinan dalam keterlibatan karyawan. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha (BUMN) yaitu PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Jakarta. Ini Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode survei itumengimplementasikan total sampling ke populasi. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang para karyawan. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori total penghargaan oleh Armstrong dan Murlis (2007), kepemimpinan transformasional oleh Avolio dan Bass (1994), dan keterlibatan karyawan oleh Hewitt (2015). Hasil penelitian menunjukkan totalpenghargaan mempengaruhi keterlibatan karyawan, kepemimpinan transformasional mempengaruhi karyawan keterikatan. Selanjutnya ditemukan pula penghargaan total dan kepemimpinan transformasional mempengaruhi keterlibatan karyawan.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to explain the effect of total rewards and transformational leadership on employee engagement. This research was conducted at the State Owned Enterprise (BUMN), namely PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Jakarta. This research uses a quantitative approach with data collection using the survey method implement total sampling to the population. The number of respondents in this study were 100 employees. This study uses three main theories, namely the theory of total rewards by Armstrong and Murlis (2007), transformational leadership by Avolio and Bass (1994), and employee engagement by Hewitt (2015). The results showed total rewards affect employee engagement, transformational leadership affects employee engagement. Furthermore, it was also found that total reward and transformational leadership influence employee engagement."

"Sengketa pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi baik terhadap peraturan perpajakan maupun kontrak transaksi. Penelitian studi kasus bermanfaat untuk mengatasi masalah pada situasi yang berbeda secara teknis dalam konteks kehidupan nyata secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT XYZ yang bertujuan untuk menganalisis konsep imbalan jasa teknik dan royalti, penerapannya menurut Wajib Pajak, DJP, dan Majelis Hakim, dan konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dalam peraturan perpajakan, terdapat irisan antara konsep imbalan jasa teknik dan royalti yang dapat menyebabkan sengketa pajak. Dalam menerapkan konsep imbalan jasa teknik dan royalti, Wajib Pajak menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, DJP menggunakan interpretasi perjanjian dan rujukan paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, dan Majelis Hakim menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, serta keyakinan Hakim yang bersifat independen. Konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity, untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak terkait dengan perbedaan interpretasi, maka seharusnya imbalan jasa teknik dan royalti didefinisikan di dalam peraturan perpajakan dengan membedakan secara jelas mengenai ruang lingkup aktivitas (scope of activities) terkait pemberian informasi dan bantuan tambahannya, kriteria yang memperhatikan adanya konsep active income dan passive income, dan adanya penegasan mengenai bentuk-bentuk jasa yang dapat dikategorikan sebagai bantuan tambahan atas pemberian know how.

---

Tax disputes can occur due to differences in interpretation between the Taxpayer and the Tax Authorities. The difference in interpretation occurs in both tax regulations and transaction contracts. Case study research is useful for addressing problems in technically different situations in contemporary real-life contexts. This research uses a case study PT XYZ which aims to analyze the concept of technical service fees and royalties, its application according to taxpayers, Tax Authorities, and the Judges, and the concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity. This research uses a qualitative approach with literature study and in-depth interviews as data collection techniques. In tax regulations, there is a wedge between the concept of technical service fees and royalties that can lead to tax disputes. In applying the concept of technical service fees and royalties, Taxpayer uses the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty, Tax Authorities use the interpretation of agreements and references to paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, and Judges use the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty. The concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity, to minimize the tax disputes related to differences in interpretation, then technical service fees and royalties should be defined in tax regulations by clearly distinguishing the scope of activities related to the provision of information and ancillary services, criteria based on the concept of active income and passive income, and the affirmation of forms of services that can be categorized as ancillary services for the provision of know how"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas dan menganalisis prosedur audit atas akun kewajiban imbalan kerja di PT FGM dengan menggunakan data tahun 2014 dan 2015. Pembahasan dan analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 tentang Imbalan Kerja (khususnya revisi 2013), dan teori audit yang memadai. Dalam menghitung imbalan kerja perusahaan, PT FGM menggunakan jasa aktuaris independen. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu akun kewajiban imbalan kerja PT FGM telah disajikan secara wajar dalam seluruh hal yang material.

---

ABSTRACTThis internship report discusses and analyses the audit procedures on employee benefits liability in PT FGM using data from 2014 and 2015. The discussion and analysis is done based on Indonesian Law Number 13 Year 2003, Indonesian Statement of Financial Accounting Standard Number 24 on Employee Benefits (particularly the 2013 revision), and audit theory. In calculating its employee benefits in 2015, PT FGM used an independent actuary. The conclusion that can be taken is employee benefits liability in PT FGM has been reasonably presented in all material respects."