Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya Pemerintah dalam meningkatkan transparansi informasi transaksi obligasi dan sukuk antara lain dengan menerbitkan peraturan nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, dan juga mewujudkan lembaga penilai harga efek yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar untuk instrumen Efek bersifat utang, sukuk dan surat berharga. Namun, upaya tersebut belum optimal membantu investor dalam bertransaksi pada instrumen tersebut. Saat ini tersedia beberapa jenis informasi harga obligasi dan sukuk, namun investor berhak mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara data dari sumber yang satu dengan yang lainnya, sehingga investor memiliki keyakinan dalam investasi di pasar obligasi dan sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan imbal hasil dan risiko sukuk antara data harga pasar dengan data harga wajar, baik berdasarkan klasifikasi penerbit sukuk, peringkat (rating) sukuk maupun jangka waktu jatuh temponya. Besaran imbal hasil dan risiko sukuk diperoleh dengan melakukan perhitungan pada besaran Holding Period Yield (HPY), Yield to Maturity (YTM), Risk Adjusted Return (RAR) dan standar deviasi HPY. Data yang dipilih merupakan data time series yaitu data sukuk yang dikeluarkan oleh negara maupun korporasi tanpa membedakan industri atau jenis usaha emiten (korporasi) dan sukuk tersebut ditransaksikan di pasar sekunder, serta dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia selaku Penerima Laporan Transaksi Efek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dari imbal hasil dan risiko sukuk antara yang menggunakan harga pasar dan harga wajarnya berdasarkan beberapa klasifikasi yang ditentukan.

---

Government's efforts in improving the transparency of information bonds and sukuk transactions, among others, by issuing regulations number XM3 about securities Transaction Reporting, and also establish the effects of price appraisal agencies to assess and determine the fair market price for debt securities instruments, sukuk and securities. Government efforts is not fully help investors to invest in such instrument. Several types pricing information of bonds and sukuk are available, but investors are entitled to know how significant the difference between data from one source to another, so that investors have confidence in investing in bonds and sukuk market.

This study aims to determine differences in the calculation of returns and risks between data sukuk market price and fair price data, both based on the classification of sukuk issuer, the rating and sukuk maturity period. Sukuk Returns and Risk is obtained by calculating Holding Period Yield (HPY), Yield to Maturity (YTM), Risk Adjusted Return (RAR) and the standard deviation of HPY. The selected data is time series data are sukuk issued by a state or corporation without distinction as an industry or type of business issuers (corporations) and sukuk are transacted in the secondary market, and reported to the Indonesian Stock Exchange as Beneficiary of Securities Transaction Report.

The conclusion of this study show that there was a statistically significant difference of returns and risks between the use sukuk market price and fair price based on some classification defined."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengangkat kasus kepailitan antara PT. PJI danPT. Telkomsel. Permasalahan dimulai dari adanya Perjanjian Kerja Sama – PKS antara keduapihak mengenai sebuah produk yang bernama Kartu Prima. PT. PJI menganggap bahwapenolakan atas pengiriman barang oleh PT. Telkomsel atas Purchase Order (PO) yangdiajukan oleh PT. PJI, dapat dikatakan sebagai adanya utang. Adanya utang tersebutdijadikan oleh PT. PJI sebagai dasar mengajukan permohonan kepailitan yangmengakibatkan PT. Telkomsel dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan tingkat pertamayaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan tersebutdibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif dengan mengkaji dokumen, hukum yang berlaku dan kamus. Di sisi lain,tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapatdijadikan sebagai dasar adanya utang yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuanpermohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danbagaimana Hukum Kepailitan mengatur mengenai pemberlakuan imbalan kurator dengandiberlakukannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. 01 tahun 2013.

---

ABSTRACTThis research is conducted by the researcher to raise the bankruptcy case betweenPT. PJI and PT. Telkomsel. The problem starts from the mutual agreementbetween both parties regarding a product namely Kartu Prima. PT. PJI considersthat the refusal of product delivery by PT. Telkomsel over the establishment ofPurchase Order (PO) by PT. PJI, can be considered as the existence of debt. Theexistence of debt is used as the ground of submiting the bankruptcy petition byPT. PJI which cause PT. Telkomsel declared bankrupt by Commercial Court ofCentral Jakarta District Court. However, that decision was withdrawn by SupremeCourt. The method of this research using normative legal research by examiningdocument, laws and dictionary. In the other side, the purpose of this research is todetermine whether a Purchase Order (PO) can be considered as a debt to bebrought as the basis of submiting bankruptcy petition to the Commercial Court ofCentral Jakarta District Court and how Bankruptcy Law governs the applicationof fee of curator to Telkomsel Case, regarding the establishment of Decree byMinister of Law and Human Rights No. 01 of 2013."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kurator dalam hal pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Artika Optima Inti. Setelah putusan diputuskan oleh Pengadilan Niaga maka perusahaan tersebut debitor tidak dapat mengelola harta perusahaannya sendiri yang selanjutnya disebut harta pailit, akan tetapi dilakukan oleh Kurator yang tanggung jawabnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah kurator dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atas pemberesan harta pailit PT Artika Optima Inti telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, dan bagaimana pengaturan mengenai pajak atas imbalan jasa kurator yang diperoleh oleh kurator atas jasa yang diberikan. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kurator bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit yang menimbulkan dampak kerugian terhadap pembagian harta pailit kepada para kreditor. Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Imbalan Jasa Kurator

---

ABSTRACTThis academic thesis is discussed about curator rsquo s management responsibility and settlement of the bankruptcy estate, with a case study of PT Artika Optima Inti. Following the decision of the Commercial Court decided by the company, debtor can rsquo t manage his own company property hereinafter called the bankruptcy estate, but by the Curator who did the management responsibility and settlement of the bankruptcy estate pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt obligations. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the curator in implementing its obligations and responsibilities on settlement of the bankruptcy estate of PT Artika Optima Inti has been in accordance with the Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt Obligations, and how the value added tax of curator rsquo s fee obtained by the curator regulated. Eventually, the researchers came to the conclusion that the curator responsible for his act and has not in accordance with the applicable law that have an impact on creditors of PT Artika Optima Inti rsquo s Bankruptcy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi PSAK No. 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan terbuka periode 31 Desember 2015. Implementasi PSAK baru terhadap perusahaan-perusahaan, terutama yang melantai di bursa, sedikit banyak berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Hal yang ingin diketahui yaitu mulai dari tahapan proses implementasi PSAK terbaru, dampak penyajian dan pengungkapan, dampak secara finansial, dan dampak terhadap perubahan rasio-rasio keuangan.Hasil studi kasus atas implementasi PSAK No.24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja yaitu adanya tahapan proses perhitungan ulang terhadap nilai kewajiban imbalan kerja perusahaan karena perubahan metode yang dipakai dalam PSAK terbaru dan PSAK sebelumnya. Selain itu penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK terbaru menambahkan keterangan tentang risiko-risiko yang ikut dalam pengakuan imbalan kerja, serta analisis sensitivitas perusahaan terhadap perubahan asumsi-asumsi dalam perhitungan kewajiban imbalan pascakerja. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi PSAK baru ini tidak signifikan secara finansial dan dari sisi rasio-rasio keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

---

This study aims to determine the effect of the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits on the consolidated financial statement of public company period ended December 31, 2015. The implementation of the new SFAS for many firms, especially the public company, a bit much impact on the company 39 s financial statements. The result of study is to know the implementation of latest SFAS from the start, impacts for presentation and disclosure, financial impact, and the impact of changing financial ratios.

The results of case studies on the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits, namely the stage process of re calculation of the value of employee benefits obligations of companies due to changes in the methods used in the latest and earliest SFAS. Besides the presentation and disclosure requirements in the latest SFAS add a description of the risks involved in the recognition of employee benefits, as well as the sensitivity analysis of the company to changes in assumptions in the calculation of post employee benefit obligations. The impact of the implementation of the new SFAS financially is not significant and in terms of financial ratios also do not change significantly."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh imbalan baik finansial dan non- finansial terhadap keterikatan pegawai Generasi Millennials dan juga Generasi X. Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan metode survei dan menggunakan metode purposive sampling untuk pegawai tetap yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok Generasi X dan Generasi Millennials. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengukuran imbalan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dari Model Sistem Reward Armstrong dan Murlis, dan kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur keterlibatan karyawan berasal dari dimensi keterlibatan pegawai milik AON Hewitt.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem imbalan di perusahaan akan mempengaruhi keterlibatan pegawai baik dari Generasi X ataupun Generasi Millennials. Kedua jenis imbalan, yakni imbalan finansial dan non-finansial memiliki signifikansi yang positif terhadap keterikatan pegawai, serta keterikatan pegawai Generasi X lebih dipengaruhi oleh imbalan finansial, sedangkan Generasi Millennials adalah sebaliknya. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi mengenai total rewards, beserta dengan tingkat keterikatan pegawai antara Generasi X dan Generasi Millennials.

---

The purpose of this study is to explain the effect of both financial and non financial rewards on millennials rsquo and also Gen X rsquo s employee engagement. The research was conducted in a state owned enterprise, which was PT Asuransi Jiwasraya Persero with survey method using total sampling to employee have been working in the company for more than one year and belonged in the Millennials and Generation X cohort. This study used quantitative approach in collecting data with questionnaire as the research instrument. The measurement of reward that applied in this study was from Armstrong and Murlis Total Reward System Model, and the questionnaire used for measuring the employee engagement was from AON Hewitts dimensions of employee engagement.

The results of this study shown that the reward system applied in the company influenced both of the generations engagement. Both financial and non financial reward gave positive significance towards the employees engagement, but Generation Xs engagement most likely influenced from the financial reward, while Millennials was the opposite. Moreover, the result of this study shown that theres no significant difference in Generation X and Millennials rsquo perception of total rewards, as well as their level of engagement."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek Pajak Penghasilan atas imbalan royalti dan jasa teknik pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT GNC (perusahaan periklanan digital di Indonesia) dengan para vendor dan menganalisis dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi PT GNC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan PT GNC dengan Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, dan Oliver Pte Ltd tidak memenuhi kategori royalti, baik ditinjau dari teori maupun regulasi terkait. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penyerahan hak, tidak ada hak untuk mengkomersialisasi atau menduplikasi konten ataupun layanan yang ada di dalam platform, tidak terdapat transfer pengetahuan di dalamnya, vendor terlibat dalam pemberian jasa, dan vendor bertanggung jawab atas output yang dihasilkan.. Transaksi-traksaksi yang dilakukan tersebut lebih dapat dikategorikan sebagai jasa teknik, baik dari segi teori maupun regulasi. Hal tersebut disebabkan pemberi jasa terlibat dalam pemberian jasa, bertanggung jawab atas output yang dihasilkan, pembayaran yang dilakukan oleh PT GNC didasarkan pada banyaknya manfaat jasa dalam platform tersebut. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, PT GNC dapat menyediakan dokumen pendukung berupa kontrak atau terms and condition, invoice, skema transaksi, riwayat transaksi, COD, dan DGT Form. Terbatasnya kapasitan penyimpanan secara online dan kurangnya koordinasi antara divisi operasional dan keuangan menjadi tantangan dalam proses pendokumentasian bukti pendukung. Untuk mengurangi terjadinya perbedaan interpretasi, penulis menyarankan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut pada peraturan domestik dan tax treaty terkait royalti dan imbalan jasa teknik pada transaksi digital. Selain itu, untuk penyimpanan dokumen pendukung, PT GNC dapat menggunakan penyimpanan online yang memiliki kapasitas lebih besar dan berkoordinasi dengan divisi operasional untuk kepentingan administrasi pajak.

---

This thesis aims to analyze the object of income tax on royalties and technical services in transactions that occur at PT GNC (a digital advertising company in Indonesia) with vendors and analyze supporting documents that can be used to strengthen PT GNC's argument. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that the transactions made by PT GNC with Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, and Oliver Pte Ltd do not meet the royalty category, both from theory and related regulations. These because there is no transfer of rights, there are no rights to commercialize or duplicate content or services on the platform, there are no transfer of knowledge, vendors are involved in providing services, and vendors are responsible for the output produced. These services can be categorized as technical services, both in terms of theory and regulation. These because service providers are involved in providing services, responsible for the output, and the payments made by PT GNC are based on the how many services are used in those platforms. To strengthen this argument, PT GNC can provide supporting documents in the form of contracts or terms and conditions, invoices, transaction schemes, transaction history, COD, and DGT Forms. The limited online storage capacity and lack of coordination between the operational and financial divisions are challenges in the process of documenting supporting evidence. For differences in interpretation, the authors suggest for further regulation of domestic regulations and tax treaties related to royalties and technical service fees in digital transactions. In addition, to store supporting documents, PT GNC can use online storage that has a larger capacity and coordinate with operational division for tax administrative obligation."

"Karyawan adalah pihak yang menggerakkan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi perlu mengelola dan memenuhi kebutuhan karyawannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang dapat meningkatkan kesejahteraan kayawannya, Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan motivasi kerja karyawannya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemberian imbalan yang diterapkan oleh Nu Gen Daycare serta dampaknya dalam mempertahankan motivasi kerja karyawan. Penelitian skripsi ini dilakukan dari November 2020 hingga Juli 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 5 informan Nu Gen Daycare secara daring. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dimulai dengan studi literatur, dan dilengkapi triangulasi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nu Gen Daycare memberikan (1) imbalan finansial dalam bentuk gaji bulanan yang terdiri dari berbagai tunjangan, cuti, fasilitas kesehatan dan konsumsi, dan (2) imbalan non finansial dalam bentuk pekerjaan (adanya feedback, pekerjaan yang menantang, dan rekognisi) dan lingkungan (hubungan yang baik dengan berbagai pihak, adanya pengawasan, adanya kegiatan bersama, kebebasan dalam melakukan pekerjaan, adanya pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imbalan non finansial memiliki dampak yang lebih besar dalam memotivasi karyawan untuk bekerja. Hal tersebut karena Nu Gen Daycare merupakan organisasi pelayanan kemanusiaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi profit, dimana raw material Nu Gen adalah manusia dan kegiatan utama dari lembaga adalah interaksi antara pimpinan, karyawan, anak asuh dan wali murid.

---

Employees are the ones that drive the organization. To achieve organizational goals, organizations need to manage and meet the needs of their employees, both physically and spiritually which can improve the welfare of their employees. One way that can be done is by paying attention to the work motivation of their employees. This study aims to describe the rewards system applied by Nu Gen Daycare and its impact in maintaining employee work motivation. This study was conducted from November 2020 to July 2021. Data was collected by interviewing 5 informants online. This is a qualitative-descriptive research equipped with literature study and triangulation to improve the quality of research. This study revealed that Nu Gen Daycare provides (1) financial rewards in the form of monthly salaries consisting of various allowances, paid leave, health and consumption facilities, and (2) non-financial rewards in the form of work (feedback, challenging work, and recognition) and environment (good relations with various parties, supervision, joint activities, freedom to do work, training and participation in decision making). The results indicate that non-financial rewards have a greater impact on motivating employees to work. This is because Nu Gen Daycare is a human service organization that has different characteristics with any other profit organization where the raw material of Nu Gen are humans and the main activity of the institution is the interaction between leaders, employees, child and their parents."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan pascakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS Penelitian dilakukan dengan studi literatur khususnya PSAK FAS dan ED PSAK Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1 49 persen Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto mengurangi pendapatan komprehensif lain jumlah ekuitas dan beban imbalan pascakerja

---

ABSTRACTThis research of implementation impact analysis to financial statements for post employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS This research was performed thru literature study especially PSAK FAS and ED PSAK Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 Revised 2010 and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset Implementation of PSAK 24 Revised 2010 with corridor approach method provided a lower of post employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1 49 percent Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability decrease other comprehensive income total equity and post employment benefit expenses "

"Pengelolaan suatu proyek selalu dihadapkan pada suatu harapan keberhasilan, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan baik secara finansial maupun mutu dan waktu. Seringkali kegagalan disebabkan pada pengelolaan Sumber daya Manusia yang kurang mampu dalam menangani proyek tersebut.Oleh karena itu Kinerja Manajer Proyek sangatlah penting artinya dalam pengelolaan suatu proyek, khususnya pada proyek konstruksi, karena keberhasilan Manager Proyek dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.Penelitian ini menggunakan data dari 50 sample untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif & kualitatif melalui analisasi regresi berganda Pengaruh Kualitas Manajer Proyek Tehhadap Tingkat Imbalan Manajer Proyek.Melalui Simulasi Monte Carlo telah memberi peluang untuk mengkaji stabilitas dari model terhadap segala kemungkinan di lapangan. Dari salah satu perusahaan diperoleh sample tambahan yang dijadikan studi kasus untuk mengetahui resiko imbalan terhadap keuntungan perusahaan jangka panjang dengan menggunakan metode Risk Monte Carlo Simulation Optimization Modeling."

"ABSTRAKKesehatan merupakan kebutuhan yang utama bagi setiap manusia dan pembangunan kesehatanpada dasarnya menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dimana tujuanpembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyaagar terwujud manusia Indonesia yang bermutu, sehat dan produktif. Indikator derajat kesehatansuatu negara ditunjukkan dengan adanya penurunan Angka Kematian Ibu AKI dan AngkaKematian Bayi AKB . Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia SDKI pada tahun2010, Angka Kematian Ibu AKI mengalami peningkatan yaitu dari jumlah 263/100.000kelahiran hidup menjadi 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Angka itu masih jauh daritarget MDG rsquo;s pada tahun 2015 yaitu sebesar 102/100.000 Kelahiran hidup. Untukmenurunkannya diperlukan suatu upaya di bidang kesehatan yang bertujuan menjaga kesehatanibu, baik pada masa kehamilan, bersalin dan menyusui. Salah satu upaya yang diterapkan olehpemerintah secara langsung adalah dengan mendekatkan pelayanan kebidanan kepada masyarakatdengan memperluas jangkauan terutama di fasilitas kesehatan dasar untuk meningkatkankesejahteraan ibu dan janin. Namun upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya Sumber DayaManusia yang memiliki kinerja baik dalam hal ini tenaga kesehatan khususnya bidan. Penelitianini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidanpuskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Hasil Penelitian: Bidan yangmemiliki kinerja kurang sebanyak 5368 puskesmas 59,8 sedangkan untuk kinerja baik sebesar40,2 . Penelitian ini menyimpulkan bahwa fakor yang berhubungan terhadap kinerja bidan yangkurang adalah pelatihan, beban kerja tambahan, penghargaan/imbalan, supervisi statusketenagaan serta faktor yang dominan terhadap kinerja yang kurang ialah supervisi. Untuk itupenelitian ini menyarankan agar puskesmas memastikan bidan mendapatkan pelatihan unukmenunjang kinerjanya, bekerja sesuai porsinya agar pelayanan yang diberikan lebih efektif,meningkatkan efektifitas dan intensitas bagi keberhasilan dan keberlangsungan dilakukannyapenilaian kinerja, Memfasilitasi adanya penghargaan/imbalan yang layak serta status ketenagaanyang tetap untuk kedepannya sehingga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan kesehatanibu dengan optimal.

---

ABSTRACTHealth is the main requirement of every human being and health development basically includesthe physical as well as mental healths. The purpose of health development is the achievement ofthe highest public health degree for the realization of qualified, healthy and productive people ofIndonesia. The indicator of health status of a country is the decrease of Maternal Mortality Rate MMR and Infant Mortality Rate IMR . Based on the Indonesia Demographic and Heath Survey IDHS 2010, Maternal Mortality Rate increases from 263 100,000 live births to 359 100,000 livebirths in 2012. The rate is still far from the MDG rsquo s target in 2015, namely 102 100,000 livebirths. To decrease it, an effort in health area aiming at to maintain the health of the mothersduring the pregnancy, maternity and breastfeeding periods is necessary. One of the direct effortsof the government is making the midwifery service closer to the community by extending theservice reach, especially those with respect to the basic health medical facility in the course ofimproving the prosperity of the mothers and fetuses. But it will not succeed without theavailability of human resources having good performance, in this case, the availability ofhealth medical workers, especially midwives. This research aims at indentifying the factorsrelevant to the performance of midwives in the local government clinics in providing maternityservices in Indonesia. Research results Midwives with poor performance are found in 5368 localgovernment clinics 59.8 , while those having good performance are found in 40,2 . Thisresearch concludes that the factors relevant to the poor performance of midwives are additionaltraining, work load, appreciation remuneration, supervision and employment status. Thedominant factor is the lack of supervision. Therefore, this research suggests that the localgoverment relevant to performance assure that the midwives, makes training, carrying out theirduties proportionally, give more effective services and increase the effectiveness and intensity forthe success and persistence of work performance evaluation, to facilitate the granting ofappreciation proper remuneration and employment status so that in the future they get thepermanent status motivating and supporting the desire of providing optimum maternity healthservice."