Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya Pemerintah dalam meningkatkan transparansi informasi transaksi obligasi dan sukuk antara lain dengan menerbitkan peraturan nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, dan juga mewujudkan lembaga penilai harga efek yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar untuk instrumen Efek bersifat utang, sukuk dan surat berharga. Namun, upaya tersebut belum optimal membantu investor dalam bertransaksi pada instrumen tersebut. Saat ini tersedia beberapa jenis informasi harga obligasi dan sukuk, namun investor berhak mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara data dari sumber yang satu dengan yang lainnya, sehingga investor memiliki keyakinan dalam investasi di pasar obligasi dan sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perhitungan imbal hasil dan risiko sukuk antara data harga pasar dengan data harga wajar, baik berdasarkan klasifikasi penerbit sukuk, peringkat (rating) sukuk maupun jangka waktu jatuh temponya. Besaran imbal hasil dan risiko sukuk diperoleh dengan melakukan perhitungan pada besaran Holding Period Yield (HPY), Yield to Maturity (YTM), Risk Adjusted Return (RAR) dan standar deviasi HPY. Data yang dipilih merupakan data time series yaitu data sukuk yang dikeluarkan oleh negara maupun korporasi tanpa membedakan industri atau jenis usaha emiten (korporasi) dan sukuk tersebut ditransaksikan di pasar sekunder, serta dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia selaku Penerima Laporan Transaksi Efek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara umum terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dari imbal hasil dan risiko sukuk antara yang menggunakan harga pasar dan harga wajarnya berdasarkan beberapa klasifikasi yang ditentukan.

---

Government's efforts in improving the transparency of information bonds and sukuk transactions, among others, by issuing regulations number XM3 about securities Transaction Reporting, and also establish the effects of price appraisal agencies to assess and determine the fair market price for debt securities instruments, sukuk and securities. Government efforts is not fully help investors to invest in such instrument. Several types pricing information of bonds and sukuk are available, but investors are entitled to know how significant the difference between data from one source to another, so that investors have confidence in investing in bonds and sukuk market.

This study aims to determine differences in the calculation of returns and risks between data sukuk market price and fair price data, both based on the classification of sukuk issuer, the rating and sukuk maturity period. Sukuk Returns and Risk is obtained by calculating Holding Period Yield (HPY), Yield to Maturity (YTM), Risk Adjusted Return (RAR) and the standard deviation of HPY. The selected data is time series data are sukuk issued by a state or corporation without distinction as an industry or type of business issuers (corporations) and sukuk are transacted in the secondary market, and reported to the Indonesian Stock Exchange as Beneficiary of Securities Transaction Report.

The conclusion of this study show that there was a statistically significant difference of returns and risks between the use sukuk market price and fair price based on some classification defined."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengangkat kasus kepailitan antara PT. PJI danPT. Telkomsel. Permasalahan dimulai dari adanya Perjanjian Kerja Sama – PKS antara keduapihak mengenai sebuah produk yang bernama Kartu Prima. PT. PJI menganggap bahwapenolakan atas pengiriman barang oleh PT. Telkomsel atas Purchase Order (PO) yangdiajukan oleh PT. PJI, dapat dikatakan sebagai adanya utang. Adanya utang tersebutdijadikan oleh PT. PJI sebagai dasar mengajukan permohonan kepailitan yangmengakibatkan PT. Telkomsel dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan tingkat pertamayaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan tersebutdibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif dengan mengkaji dokumen, hukum yang berlaku dan kamus. Di sisi lain,tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapatdijadikan sebagai dasar adanya utang yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuanpermohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danbagaimana Hukum Kepailitan mengatur mengenai pemberlakuan imbalan kurator dengandiberlakukannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. 01 tahun 2013.

---

ABSTRACTThis research is conducted by the researcher to raise the bankruptcy case betweenPT. PJI and PT. Telkomsel. The problem starts from the mutual agreementbetween both parties regarding a product namely Kartu Prima. PT. PJI considersthat the refusal of product delivery by PT. Telkomsel over the establishment ofPurchase Order (PO) by PT. PJI, can be considered as the existence of debt. Theexistence of debt is used as the ground of submiting the bankruptcy petition byPT. PJI which cause PT. Telkomsel declared bankrupt by Commercial Court ofCentral Jakarta District Court. However, that decision was withdrawn by SupremeCourt. The method of this research using normative legal research by examiningdocument, laws and dictionary. In the other side, the purpose of this research is todetermine whether a Purchase Order (PO) can be considered as a debt to bebrought as the basis of submiting bankruptcy petition to the Commercial Court ofCentral Jakarta District Court and how Bankruptcy Law governs the applicationof fee of curator to Telkomsel Case, regarding the establishment of Decree byMinister of Law and Human Rights No. 01 of 2013."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kurator dalam hal pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Artika Optima Inti. Setelah putusan diputuskan oleh Pengadilan Niaga maka perusahaan tersebut debitor tidak dapat mengelola harta perusahaannya sendiri yang selanjutnya disebut harta pailit, akan tetapi dilakukan oleh Kurator yang tanggung jawabnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah kurator dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya atas pemberesan harta pailit PT Artika Optima Inti telah sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, dan bagaimana pengaturan mengenai pajak atas imbalan jasa kurator yang diperoleh oleh kurator atas jasa yang diberikan. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kurator bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit yang menimbulkan dampak kerugian terhadap pembagian harta pailit kepada para kreditor. Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Imbalan Jasa Kurator

---

ABSTRACTThis academic thesis is discussed about curator rsquo s management responsibility and settlement of the bankruptcy estate, with a case study of PT Artika Optima Inti. Following the decision of the Commercial Court decided by the company, debtor can rsquo t manage his own company property hereinafter called the bankruptcy estate, but by the Curator who did the management responsibility and settlement of the bankruptcy estate pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt obligations. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the curator in implementing its obligations and responsibilities on settlement of the bankruptcy estate of PT Artika Optima Inti has been in accordance with the Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt Obligations, and how the value added tax of curator rsquo s fee obtained by the curator regulated. Eventually, the researchers came to the conclusion that the curator responsible for his act and has not in accordance with the applicable law that have an impact on creditors of PT Artika Optima Inti rsquo s Bankruptcy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi PSAK No. 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan terbuka periode 31 Desember 2015. Implementasi PSAK baru terhadap perusahaan-perusahaan, terutama yang melantai di bursa, sedikit banyak berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Hal yang ingin diketahui yaitu mulai dari tahapan proses implementasi PSAK terbaru, dampak penyajian dan pengungkapan, dampak secara finansial, dan dampak terhadap perubahan rasio-rasio keuangan.Hasil studi kasus atas implementasi PSAK No.24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja yaitu adanya tahapan proses perhitungan ulang terhadap nilai kewajiban imbalan kerja perusahaan karena perubahan metode yang dipakai dalam PSAK terbaru dan PSAK sebelumnya. Selain itu penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK terbaru menambahkan keterangan tentang risiko-risiko yang ikut dalam pengakuan imbalan kerja, serta analisis sensitivitas perusahaan terhadap perubahan asumsi-asumsi dalam perhitungan kewajiban imbalan pascakerja. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi PSAK baru ini tidak signifikan secara finansial dan dari sisi rasio-rasio keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

---

This study aims to determine the effect of the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits on the consolidated financial statement of public company period ended December 31, 2015. The implementation of the new SFAS for many firms, especially the public company, a bit much impact on the company 39 s financial statements. The result of study is to know the implementation of latest SFAS from the start, impacts for presentation and disclosure, financial impact, and the impact of changing financial ratios.

The results of case studies on the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits, namely the stage process of re calculation of the value of employee benefits obligations of companies due to changes in the methods used in the latest and earliest SFAS. Besides the presentation and disclosure requirements in the latest SFAS add a description of the risks involved in the recognition of employee benefits, as well as the sensitivity analysis of the company to changes in assumptions in the calculation of post employee benefit obligations. The impact of the implementation of the new SFAS financially is not significant and in terms of financial ratios also do not change significantly."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh imbalan baik finansial dan non- finansial terhadap keterikatan pegawai Generasi Millennials dan juga Generasi X. Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan metode survei dan menggunakan metode purposive sampling untuk pegawai tetap yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok Generasi X dan Generasi Millennials. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengukuran imbalan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dari Model Sistem Reward Armstrong dan Murlis, dan kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur keterlibatan karyawan berasal dari dimensi keterlibatan pegawai milik AON Hewitt.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem imbalan di perusahaan akan mempengaruhi keterlibatan pegawai baik dari Generasi X ataupun Generasi Millennials. Kedua jenis imbalan, yakni imbalan finansial dan non-finansial memiliki signifikansi yang positif terhadap keterikatan pegawai, serta keterikatan pegawai Generasi X lebih dipengaruhi oleh imbalan finansial, sedangkan Generasi Millennials adalah sebaliknya. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi mengenai total rewards, beserta dengan tingkat keterikatan pegawai antara Generasi X dan Generasi Millennials.

---

The purpose of this study is to explain the effect of both financial and non financial rewards on millennials rsquo and also Gen X rsquo s employee engagement. The research was conducted in a state owned enterprise, which was PT Asuransi Jiwasraya Persero with survey method using total sampling to employee have been working in the company for more than one year and belonged in the Millennials and Generation X cohort. This study used quantitative approach in collecting data with questionnaire as the research instrument. The measurement of reward that applied in this study was from Armstrong and Murlis Total Reward System Model, and the questionnaire used for measuring the employee engagement was from AON Hewitts dimensions of employee engagement.

The results of this study shown that the reward system applied in the company influenced both of the generations engagement. Both financial and non financial reward gave positive significance towards the employees engagement, but Generation Xs engagement most likely influenced from the financial reward, while Millennials was the opposite. Moreover, the result of this study shown that theres no significant difference in Generation X and Millennials rsquo perception of total rewards, as well as their level of engagement."

"ABSTRAKProgram imbalan pasca kerja merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diberikan perusahaan bagi karyawannya. Menurut Undang ndash; Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayarkan imbalan pasca kerja meliputi Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 revisi 2017 PSAK 24 revisi 2017 mewajibkan perusahaan untuk membukukan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dalam Laporan Keuangan perusahaan. Kewajiban ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan arus kas perusahaan terganggu sebagai akibat dari berlakunya ketentuan UU No 13 Tahun 2003.Perhitungan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dilakukan terhadap seluruh karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca kerja berdasarkan usia dan lama bekerja karyawan menggunakan metode Projected Unit Credit dengan mempertimbangkan seluruh asumsi aktuaria yang ada yaitu asumsi tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat mortalitas, tingkat cacat tetap, tingkat pengunduran diri dan usia pensiun normal.Karya akhir ini akan menghasilkan perhitungan jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja dalam bentuk perhitungan Kewajiban Aktuaria, Biaya Jasa Kini dan Biaya Bunga yang akan diungkapkan pada Laporan Keuangan perusahaan sesuai PSAK 24 revisi 2017 baik sebagai biaya pada Laporan Laba Rugi perusahaan, maupun kewajiban pada Laporan Neraca Keuangan perusahaan.Hasil karya akhir ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisa untuk kebutuhan pencadangan dan memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut perusahaan dapat menyelaraskan kewajiban aktuaria yang harus dipenuhi dengan strategi keuangan perusahaan dan memenuhi visi dan misi perusahaan.

---

ABSTRACTThe post employment benefits program is one of the employee benefits provided by the company. Under Law No. 13 of 2003 on employment, the company is required to pay post employment benefits covering Severance, the Working Period and the Reimbursement of Rights. The Statement of Financial Accounting Standard 24 revision 2017 requires the company to post a post employment benefit provision in the Company 39 s Financial Statement. This obligation is done to anticipate the possibility of the company 39 s cash flow is disrupted as a result of the enactment of the provisions of Law No. 13 of 2003.The calculation of provision for post employment benefits obligation is made against all employees who are entitled to receive post employment benefits based on the age and length of employment of employees using the Projected Unit Credit method taking into account all existing actuarial assumptions, namely discount rate assumption, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and normal retirement age.The final work will result in the calculation of the amount of the Post Employment Benefit Liabilities in the form of the Actuarial Actuarial Liability, Current Service Cost and Interest Expense which will be disclosed in the Company 39 s Financial Statement in accordance with PSAK 24 revision 2017 either as expense in the Company 39 s Profit and Loss Report.This final paper can be used by companies to perform analysis for the needs of reserves and take into account the possibilities that will occur in the future. Based on these calculations, the company can align the actuarial obligations that must be met with the company 39 s financial strategy and fulfill the company 39 s vision and mission."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek Pajak Penghasilan atas imbalan royalti dan jasa teknik pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT GNC (perusahaan periklanan digital di Indonesia) dengan para vendor dan menganalisis dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi PT GNC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan PT GNC dengan Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, dan Oliver Pte Ltd tidak memenuhi kategori royalti, baik ditinjau dari teori maupun regulasi terkait. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penyerahan hak, tidak ada hak untuk mengkomersialisasi atau menduplikasi konten ataupun layanan yang ada di dalam platform, tidak terdapat transfer pengetahuan di dalamnya, vendor terlibat dalam pemberian jasa, dan vendor bertanggung jawab atas output yang dihasilkan.. Transaksi-traksaksi yang dilakukan tersebut lebih dapat dikategorikan sebagai jasa teknik, baik dari segi teori maupun regulasi. Hal tersebut disebabkan pemberi jasa terlibat dalam pemberian jasa, bertanggung jawab atas output yang dihasilkan, pembayaran yang dilakukan oleh PT GNC didasarkan pada banyaknya manfaat jasa dalam platform tersebut. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, PT GNC dapat menyediakan dokumen pendukung berupa kontrak atau terms and condition, invoice, skema transaksi, riwayat transaksi, COD, dan DGT Form. Terbatasnya kapasitan penyimpanan secara online dan kurangnya koordinasi antara divisi operasional dan keuangan menjadi tantangan dalam proses pendokumentasian bukti pendukung. Untuk mengurangi terjadinya perbedaan interpretasi, penulis menyarankan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut pada peraturan domestik dan tax treaty terkait royalti dan imbalan jasa teknik pada transaksi digital. Selain itu, untuk penyimpanan dokumen pendukung, PT GNC dapat menggunakan penyimpanan online yang memiliki kapasitas lebih besar dan berkoordinasi dengan divisi operasional untuk kepentingan administrasi pajak.

---

This thesis aims to analyze the object of income tax on royalties and technical services in transactions that occur at PT GNC (a digital advertising company in Indonesia) with vendors and analyze supporting documents that can be used to strengthen PT GNC's argument. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that the transactions made by PT GNC with Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, and Oliver Pte Ltd do not meet the royalty category, both from theory and related regulations. These because there is no transfer of rights, there are no rights to commercialize or duplicate content or services on the platform, there are no transfer of knowledge, vendors are involved in providing services, and vendors are responsible for the output produced. These services can be categorized as technical services, both in terms of theory and regulation. These because service providers are involved in providing services, responsible for the output, and the payments made by PT GNC are based on the how many services are used in those platforms. To strengthen this argument, PT GNC can provide supporting documents in the form of contracts or terms and conditions, invoices, transaction schemes, transaction history, COD, and DGT Forms. The limited online storage capacity and lack of coordination between the operational and financial divisions are challenges in the process of documenting supporting evidence. For differences in interpretation, the authors suggest for further regulation of domestic regulations and tax treaties related to royalties and technical service fees in digital transactions. In addition, to store supporting documents, PT GNC can use online storage that has a larger capacity and coordinate with operational division for tax administrative obligation."

"Karyawan adalah pihak yang menggerakkan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, organisasi perlu mengelola dan memenuhi kebutuhan karyawannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang dapat meningkatkan kesejahteraan kayawannya, Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan motivasi kerja karyawannya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pemberian imbalan yang diterapkan oleh Nu Gen Daycare serta dampaknya dalam mempertahankan motivasi kerja karyawan. Penelitian skripsi ini dilakukan dari November 2020 hingga Juli 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 5 informan Nu Gen Daycare secara daring. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dimulai dengan studi literatur, dan dilengkapi triangulasi untuk meningkatkan kualitas penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nu Gen Daycare memberikan (1) imbalan finansial dalam bentuk gaji bulanan yang terdiri dari berbagai tunjangan, cuti, fasilitas kesehatan dan konsumsi, dan (2) imbalan non finansial dalam bentuk pekerjaan (adanya feedback, pekerjaan yang menantang, dan rekognisi) dan lingkungan (hubungan yang baik dengan berbagai pihak, adanya pengawasan, adanya kegiatan bersama, kebebasan dalam melakukan pekerjaan, adanya pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imbalan non finansial memiliki dampak yang lebih besar dalam memotivasi karyawan untuk bekerja. Hal tersebut karena Nu Gen Daycare merupakan organisasi pelayanan kemanusiaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi profit, dimana raw material Nu Gen adalah manusia dan kegiatan utama dari lembaga adalah interaksi antara pimpinan, karyawan, anak asuh dan wali murid.

---

Employees are the ones that drive the organization. To achieve organizational goals, organizations need to manage and meet the needs of their employees, both physically and spiritually which can improve the welfare of their employees. One way that can be done is by paying attention to the work motivation of their employees. This study aims to describe the rewards system applied by Nu Gen Daycare and its impact in maintaining employee work motivation. This study was conducted from November 2020 to July 2021. Data was collected by interviewing 5 informants online. This is a qualitative-descriptive research equipped with literature study and triangulation to improve the quality of research. This study revealed that Nu Gen Daycare provides (1) financial rewards in the form of monthly salaries consisting of various allowances, paid leave, health and consumption facilities, and (2) non-financial rewards in the form of work (feedback, challenging work, and recognition) and environment (good relations with various parties, supervision, joint activities, freedom to do work, training and participation in decision making). The results indicate that non-financial rewards have a greater impact on motivating employees to work. This is because Nu Gen Daycare is a human service organization that has different characteristics with any other profit organization where the raw material of Nu Gen are humans and the main activity of the institution is the interaction between leaders, employees, child and their parents."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan pascakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS Penelitian dilakukan dengan studi literatur khususnya PSAK FAS dan ED PSAK Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1 49 persen Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto mengurangi pendapatan komprehensif lain jumlah ekuitas dan beban imbalan pascakerja

---

ABSTRACTThis research of implementation impact analysis to financial statements for post employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS This research was performed thru literature study especially PSAK FAS and ED PSAK Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 Revised 2010 and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset Implementation of PSAK 24 Revised 2010 with corridor approach method provided a lower of post employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1 49 percent Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability decrease other comprehensive income total equity and post employment benefit expenses "

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas pengungkapan akun Imbalan Kerja pada PT Euphoria, PT Dope, dan PT Lost berdasarkan PSAK 24 Imbalan Kerja yang dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan quality assurance di Divisi Quality Assurance di KAP SAN. Ketiga perusahaan tersebut memiliki Program Imbalan Pasti yang menjadi pembahasan utama dalam laporan magang ini. Di dalam laporan keuangan masing-masing, ketiga perusahaan mengungkapkan bahwa mereka menggunakan metode Projected Unit Credit untuk menghitung Program Imbalan Pasti. Diungkapkan juga mengenai risiko aktuaria yang timbul akibat adanya Program Imbalan Pasti, serta asumsi aktuaria yang digunakan dalam menghitung Program Imbalan Pasti. Ketiga perusahaan juga mengungkapkan analisis sensitivitas terkait dengan asumsi aktuarial yang signifikan. Terdapat perbedaan pada penyajian Imbalan Kerja ketiga perusahaan pada laporan keuangan masing-masing. Perbedaan lain terdapat pada asumsi tingkat kematian dan tingkat gaji yang digunakan oleh ketiga perusahaan tersebut. Berdasarkan evaluasi, ketiga perusahaan sudah mengungkapkan informasi mengenai Imbalan Kerja di Laporan Keuangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 24, kecuali PT Euphoria yang belum mengungkapkan informasi mengenai sifat dari imbalan program yang dimilikinya. Selain evaluasi, laporan magang ini juga akan membahas mengenai refleksi diri selama menjalankan magang di KAP SAN. Melalui refleksi diri, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pada diri.

---

The topic of this internship report is about evaluation of disclosure of Employee Benefits at PT Euphoria, PT Dope, and PT Lost based on PSAK 24 Employee Benefits, which is done in the context of doing quality assurance activities in the Quality Assurance Division of KAP SAN. The three companies mentioned all have Defined Benefit Program which will be the main focus of this report. In the financial report, each company discloses that they use the Projected Unit Credit method to calculate the Defined Benefit Program. They also disclose the risks that arise from the existence of the Defined Benefit Program, as well as the actuarial assumptions used to calculate the Defined Benefit Program. The three companies also disclose sensitivity analysis regarding significant actuarial assumption. There is a difference in the presentation of Employee Benefits of the three companies in each of their financial statements. Other differences are in the mortality rates and salary rates used in the three companies. Based on the evaluation, the three companies have disclosed information on Employee Benefits in each of their Financial Statements in accordance with PSAK 24, except for PT Euphoria who has not disclosed the information about the nature of benefits of the program it has. Other than evaluation, this internship report will also discuss about self reflection during doing the internship program at KAP SAN. Through self reflection, strengths and weaknesses of self are able to be known."