Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan jabatannya notaris berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Akan tetapi, dalam praktek, terdapat notaris yang meminta honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Dari kasus tersebut timbul suatu permasalahan terkait penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis. Metode kualitatif dipakai sebagai metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan datanya. Dalam hasil penelitian dirumuskan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris sebaiknya dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga adanya penetapan dalam bentuk kesepakatan antar notaris terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan agar dapat menciptakan suatu keseragaman.

---

In carrying out his/her position, a notary has the right to receive an honorarium as an appreciation which can be obtained from the people who use his/her services. However, in practice, there are notaries requesting higher amounts of honorariums which does not fit with the type of service offered as happened in the case of MPPN decision number 04/B/MPPN/XI/2018 where the protocol holder requests compensation for the services of issuing a copy of the deed at a price that is deemed unnatural. Therefore, there are problems about determining the notaries honorarium and the responsibility of the protocol holder to the protocols in their storage. This study uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Qualitative method used as a method of data analysis by deductive reasoning also using document studies supported by interview results as a data collection tool. In the results, the basics of consideration are used as references in determining notary honorariums as well as the importance of determining the honorarium as a form of legal certainty, also the responsibility of protocol holders on the notary protocol in their storage. Notaries should be able to underlie each of their considerations based on professional ethics and the stipulation in the form of an agreement between the notaries in determining the honorarium for the copy of the additional deed in order to create uniformity."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh prinsipal dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding PT AG. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Substansi penghasilan yang diterima prinsipal adalah royalti dan imbalan jasa teknik dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai dengan maksud dari P3B serta konsep passive dan active income. Sehingga diperlukan penegasan definisi royalti dan kriteria agen tidak bebas dalam UU PPh dan pembenahan internal Pengadilan Pajak dalam menentukan Majelis Hakim yang memutus suatu sengketa.

---

This thesis aims to analyze substance of income received by principal and suitability of judges? basic considerations in deciding PT AG?s appeal dispute. This research was using qualitative approach with literature review and in-depth interview as data-collection technique. Income received by principal are royalties and fees for technical services and basic consideration of judges in deciding appeals does not appropriate with intent of tax treaty also passive and active income concepts. There should be clear definition about royalties and criteria of dependent agent in Income Tax Law and internal improvements by Tax Court in determining judges who decided disputes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sosial dan faktor imbalan terhadap kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding di pasar negara berkembang selama periode Januari 2017 hingga Februari 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs Kickstarter.com yang merupakan proyek-proyek yang berasal dari negara Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Penelitian ini menggunakan regresi ordinary least square sebagai metode analisis untuk pengujian hipotesis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah modal sosial yang dijelaskan oleh jumlah komentar yang ditulis oleh backers dan crowdfunders dan faktor imbalan yang dijelaskan oleh customized reward secara positif dan signifikan memengaruhi kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding di pasar negara berkembang. Sedangkan, kepemilikan akun facebook sebagai salah satu faktor modal sosial dan ego reward dan community reward sebagai faktor imbalan tidak berpengaruh terhadap kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding di pasar negara berkembang. Dari segi fitur proyek, jumlah target pendanaan proyek memengaruhi kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding, sementara durasi proyek tidak memengaruhi kesuksesan pengumpulan dana proyek crowdfunding.

---

This study aims to determine the role of social capital and reward factor in the success of crowdfunding project fundraising in emerging market during the period of January 2017 until February 2019. Using secondary and cross-section data from Kickstarter.com, representing projects from Brazil, Russia, India, China, and South Africa, this research uses Ordinary Least Square as the method of data analysis for the hypothesis testing. Firstly, the results obtained from this study are internal social capital that is described by the numbers of comment posted by backers and crowdfunders and reward factor that is described by the customized reward have positive effect and significant role in the success of crowdfunding project fundraising in emerging market. Secondly, the ownership of facebook account as external social capital factor and ego and community reward as reward factor has no influence. Lastly, in terms of project features, it is evident that the goal amount of crowdfunding project influences the success of crowdfunding project fundraising, whilst project duration has no influence on the success of crowdfunding project fundraising. Therefore, the result of this research will bring important influence to the contribution of crowdfunding literatures in emerging market countries. "

"Asas equality before the law merupakan asas yang penting dalam perpajakan untuk menjaga posisi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam posisi yang setara baik dalam proses self assessment. UU Nomor 28 tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 mengatur penetapan imbalan dan sanksi atas putusan pengadilan pajak dengan cara yang berbeda. Skripsi ini membahas mengenai analisis apakah perhitungan imbalan dan sanksi tersebut telah sesuai dengan asas equality before the law. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan jumlah imbalan dan sanksi tersebut sangat signifikan dan telah menempatkan posisi para pihak yang bersengketa yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam posisi yang tidak setara dalam menerima konsekuensi atas putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menyarankan untuk mengubah skema perhitungan imbalan dan sanksi sehingga tetap memperhatikan asas equality before the law."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP ABC terhadap kewajiban imbalan kerja jangka panjang PT CJM. Analisis dilakukan dengan membandingkan prosedur audit yang dilaksanakan KAP ABC dengan teori audit menurut Hayes et al. 2015 serta International Standard on Auditing ISA yang relevan yaitu ISA 320 tentang materialitas, ISA 500 tentang bukti audit khususnya pengujian atas pekerjaan pakar manajemen, dan ISA 530 tentang penggunaan sampel audit. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilaksanakan KAP ABC telah sesuai dengan teori audit dan ISA yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThis internship report examine audit procedures held by KAP ABC regarding long term employee benefits obligation account of PT CJM. The analysis of audit procedures is conducted by comparing audit procedures held by KAP ABC with theory of audit based on Hayes et al. 2015 and relevant International Standard on Auditing ISA which are ISA 320 about materiality, ISA 500 about audit evidence especially for management rsquo s expert work as audit evidence, and ISA 530 about audit sampling. The analysis of audit procedures conclude that audit procedures held by KAP ABC have been in accordance with theory of audit and have complied with relevant ISA."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi prosedur audit substantif oleh KAP QRS atas akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang PT TPA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. PT TPA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi. Prosedur audit yang dievaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit KAP QRS dengan teori dan standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP QRS telah sesuai dengan teori audit dan SA 315, SA 500, dan SA 540. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman selama mengikuti kegiatan magang di KAP QRS.

---

This internship report aims to evaluate substantive audit procedures by KAP QRS on PT TPA's long-term employee benefits liability account for the year ending December 31, 2022. PT TPA is a company engaged in the insurance business. The audit procedures evaluated were carried out by comparing the KAP QRS audit procedures with the

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi prosedur audit substantif oleh KAP QRS atas akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang PT TPA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. PT TPA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi. Prosedur audit yang dievaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit KAP QRS dengan teori dan standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP QRS telah sesuai dengan teori audit dan SA 315, SA 500, dan SA 540. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman selama mengikuti kegiatan magang di KAP QRS.

---

This internship report aims to evaluate substantive audit procedures by KAP QRS on PT TPA's long-term employee benefits liability account for the year ending December 31, 2022. PT TPA is a company engaged in the insurance business. The audit procedures evaluated were carried out by comparing the KAP QRS audit procedures with the

"Kepuasan kerja merupakan variabel perilaku organisasi yang penting. Imbalan yang didapat dari pekerjaan, dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga merupakan hal yang logis untuk memperkirakan bahwa imbalan merupakan hal yang dihargai dalam kehidupan kerja dan kehidupan secara keseluruhan pada karyawan. Keadaan ekonomi Indonesia yang masih belum benar-benar pulih dari knsis ekonomi tahun 1997, meningkatnya kemiskinan, banyaknya demonstrasi menuntut kenaikan gaji, hal-hal ini mendukung posisi imbalan sebagai sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam keija dan hidup karyawan. Teori value yang diungkapkan oleh Locke mengatakan bahwa semakin seseorang menerima hasil yang mereka pentingkan atau hargai (value), semakin puas dirinya. Dunia kerja yang menyita hampir separuh dari kehidupan seorang karyawan mengindikasikan pentingnya kepuasan keija dalam hubungannya dengan kepuasan hidup. Selain itu didapati pula bahwa kepuasan imbalan berhubungan dengan kepuasan keadilan imbalan. Hal ini sesuai dengan teori equity yang dibuat oleh Adams, yang mengatakan bahwa individu membandingkan apa yang diterima dari organisasi (output) dengan apa yang dikontribusikan ke organisasi (input), lalu perbandingan atau rasio ini dibandingkan dengan rasio orang lain. Dalam penelitian ini, kepuasan keadilan imbalan juga dihubungkan dengan kepuasan keija dan kepuasan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan melihat seberapa kuat hubungan di antara kepuasan keija, kepuasan imbalan, kepuasan keadilan imbalan, dan kepuasan hidup pada karyawan. Subyek penelitian adalah 100 karyawan yang bekeija di perusahaan swasta pada tingkat pelaksana di Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Desain penelitian yang dipilih adalah desain noneksperimental/survei dengan memakai skala (skala life satisfaction, MSQ, PSQ, dan pay equity comparisori) sebagai alat ukurnya. Pengolahan data dilakukan dengan korelasi, regresi, uji beda (t-test), dan crosstabs. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kepuasan keija dengan kepuasan imbalan (r = 0,624), kepuasan keija dengan kepuasan hidup (r = 0,452), kepuasan imbalan dengan kepuasan hidup (r = 0,258), kepuasan keadilan imbalan dengan kepuasan imbalan (r = 0,747), dan kepuasan keadilan imbalan dengan kepuasan keija (r = 0,373), tapi hubungan signifikan antara kepuasan keadilan imbalan dengan kepuasan hidup gagal ditemukan."

"ABSTRAKProgram imbalan pasca kerja merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diberikan perusahaan bagi karyawannya. Menurut Undang ndash; Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayarkan imbalan pasca kerja meliputi Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 revisi 2017 PSAK 24 revisi 2017 mewajibkan perusahaan untuk membukukan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dalam Laporan Keuangan perusahaan. Kewajiban ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan arus kas perusahaan terganggu sebagai akibat dari berlakunya ketentuan UU No 13 Tahun 2003.Perhitungan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dilakukan terhadap seluruh karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca kerja berdasarkan usia dan lama bekerja karyawan menggunakan metode Projected Unit Credit dengan mempertimbangkan seluruh asumsi aktuaria yang ada yaitu asumsi tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat mortalitas, tingkat cacat tetap, tingkat pengunduran diri dan usia pensiun normal.Karya akhir ini akan menghasilkan perhitungan jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja dalam bentuk perhitungan Kewajiban Aktuaria, Biaya Jasa Kini dan Biaya Bunga yang akan diungkapkan pada Laporan Keuangan perusahaan sesuai PSAK 24 revisi 2017 baik sebagai biaya pada Laporan Laba Rugi perusahaan, maupun kewajiban pada Laporan Neraca Keuangan perusahaan.Hasil karya akhir ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisa untuk kebutuhan pencadangan dan memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut perusahaan dapat menyelaraskan kewajiban aktuaria yang harus dipenuhi dengan strategi keuangan perusahaan dan memenuhi visi dan misi perusahaan.

---

ABSTRACTThe post employment benefits program is one of the employee benefits provided by the company. Under Law No. 13 of 2003 on employment, the company is required to pay post employment benefits covering Severance, the Working Period and the Reimbursement of Rights. The Statement of Financial Accounting Standard 24 revision 2017 requires the company to post a post employment benefit provision in the Company 39 s Financial Statement. This obligation is done to anticipate the possibility of the company 39 s cash flow is disrupted as a result of the enactment of the provisions of Law No. 13 of 2003.The calculation of provision for post employment benefits obligation is made against all employees who are entitled to receive post employment benefits based on the age and length of employment of employees using the Projected Unit Credit method taking into account all existing actuarial assumptions, namely discount rate assumption, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and normal retirement age.The final work will result in the calculation of the amount of the Post Employment Benefit Liabilities in the form of the Actuarial Actuarial Liability, Current Service Cost and Interest Expense which will be disclosed in the Company 39 s Financial Statement in accordance with PSAK 24 revision 2017 either as expense in the Company 39 s Profit and Loss Report.This final paper can be used by companies to perform analysis for the needs of reserves and take into account the possibilities that will occur in the future. Based on these calculations, the company can align the actuarial obligations that must be met with the company 39 s financial strategy and fulfill the company 39 s vision and mission."

"Sebelum tahun 2008, PT. XYZ tidak memiliki suatu sistem penilaian kinerja untuk menilai kinerja para karyawannya. Khususnya di Departemen Penjualan dan Pemasaran, kinerja hanya diukur berdasarkan pada prestasi pegawai dalam mencapai target penjualan yang telah ditetapkan setiap tahun. Sebagai penghargaan terhadap prestasi tersebut, diberlakukan sistem pemberian imbalan berupa bonus atas target penjualan tertentu. Namun, sistem ini dirasakan tidak selalu menjamin karyawan untuk termotivasi mencapai target penjualan yang lebih tinggi atau memperbaiki kinerja yang kurang. Oleh karena itu, pada tahun 2008, disusun dan diterapkanlah suatu sistem penilaian kinerja oleh manajer lini di Departemen Penjualan dan Pemasaran tersebut. Namun, penerapan sistem baru ini juga masih dirasakan belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Maka, dari kasus tersebut, dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan terhadap sistem penilaian kinerja yang diterapkan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap penentuan kompensasi, sehingga dapat diketahui juga apakah ada permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat analisa eksploratif, dimana data kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner akan diterjemahkan ke dalam angka yang dianalisa secara statistik, dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa kualitatif untuk hasil laporan. Pada akhir penelitian, hasil laporan juga akan merekomendasikan prinsip-prinsip sistem penilaian kinerja dan kompensasi/rewarding yang baik bagi karyawan di bagian penjualan dan pemasaran untuk pertimbangan perusahaan.

---

Prior to 2008, a performance appraisal system had not been applied at PT. XYZ in order to evaluate the performance of its employees. The performance of sales and marketing forces was only assessed based on their achievement of certain levels of sales targets, which had been set up every year. In order to reward such achievement, the employees were given a certain amount of bonuses of each target levels. However, this kind of system was not good enough to motivate their employees in order to achieve a higher sales target level or at least to improve their performance.

Furthermore, in 2008, the new manager of sales and marketing department had decided to develop a performance appraisal system for the sales forces. Unfortunately, the system has not showed a significant result in improving the employees? performance or motivating the forces.

Therefore, based on the case, this research is conducted to seek employee?s perception on the current performance appraisal system and how it influences the ompensation system in order to find out if there is a problem in the system to be solved or the needs of revision.

This research uses a quantitative method with an explorative analytical design. The data obtained from the questionnaires would be interpreted in numbers for statistic analysis purpose, and later they would be converted again into the qualitative form to describe the overall results.

At the end of the research, a recommendation containing some principals of the performance appraisal system and compensation/rewarding for the sales and marketing forces would be proposed to the company for their consideration."