Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan satuan rumah susun tersebut berasal dari kredit bank dan pihak pengembang menggunakan agunan berupa tanah yang diatasnya didirikan satuan rumah susun. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pembeli jika pembeli melakukan pembayaran secara tunai (lunas) ataupun angsuran bertahap (tanpa kredit dan bank). Seharusnya pengembang segera menyelenggarakan akta jualbeli di hadapan PPAT dan menyerahkan sertipikat yang telah dipecahkan dari sertipikat induk kepada pembeli, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sertipikat masih menjadi agunan di bank. Karena itu timbul permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun yang telah memenuhi persyaratan pembelian sedangkan peralihan hak belum terlaksana? Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh pembeli satuan rumah susun apabila pengembang menunda atau membatalkan peralihan hak atas satuan rumah susun yang dibelinya?.Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun dalam proses peralihan hak atas satuan rumah susun dengan pengembang adalah dengan mencermati klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang akan ditandatanganinya. Jadi konsumen mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas termasuk status unit satuan rumah susun yang akan dibelinya. Pembeli atau konsumen juga dapat melakukan tuntutan ke pengadilan atas tindakan pengembang yang melakukan wan prestasi karena terlantarnya proses peralihan hak atas satuan rumah susun padahal konsumen sudah beritikad baik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan jual beli dengan pengembang. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun tidak hanya pada proses peralihan hak atas satuan rumah susun dalam akta jual beli dengan pengembang, tetapi harus memberikan perlindungan secara keseluruhan baik dari segi fisik maupun yuridisnya (aspek hukum) termasuk peralihan hak atas satuan rumah susun yang dibelinya. Oleh karena itu Pemerintah harus bersikap tegas untuk melindungi kepentingan konsumen satuan rumah susun dalam peralihan hak atas satuan rumah susun."

"Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa ini dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beli yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadi pertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian perkara yang terjadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait dengan persoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unit-unit rumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Apakah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah terjadi peralihan hak antara Developer dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenangan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumah susun?

---

Development of housing flats is one of the alternative problem-solving of the housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continues to increase because the construction of housing flats could reduce the use of land. Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16 year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Government regulations are governed that the residents of Housing Flat must establish an Association of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in the housing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regarding the Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the development management to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of the Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketing activities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flat that has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale and Purchase Binding Agreement which is not continued until the making level of the Sale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the author in this writing is how the settlement of cases occurred between Association of Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing flat when it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale and Purchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Sale and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties? What's duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Flat Resident in managing life at housing flat?"

"Indonesia dikenal sebagai negara yang terletak di dalam Cincin Api Pasifik yang menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam. Salah satunya adalah letusan gunung Rokatenda yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan puluhan rumah rusak. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dan merekomendasikan pembangunan rumah pascabencana. Permasalahannya adalah rumah yang dibangun seringkali lebih mengedepankan aspek kemudahan, kecepatan produksi secara massal dan aspek kekuatan struktur bangunannya namun melupakan perubahan kebutuhan penghuninya. Oleh karena itu, konsep flexible housing ini hadir dan ditengarai mampu menanggapi perubahan kebutuhan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi flexible housing pada rumah pascabencana. Salah satu rumah pascabencana yang ada di Indonesia adalah Rumah di Pulau Flores. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan berusaha memahami fenomena penggunaan rumah bantuan pascabencana dilihat dari kacamata penghuni rumah untuk memastikan bagaimana rumah dapat beradaptasi seiring berubahnya kebutuhan pengguna. Hasilnya, rumah ini tergolong flexibel meski terdapat beberapa aplikasi yang tidak dipenuhinya.

---

Indonesia is known as a country located in the Ring of Fire which causes Indonesia to be frequently hit by natural disasters. One of them is the eruption of the Rokatenda volcano which occurred in East Nusa Tenggara which resulted in dozens of houses damaged. This prompted the government to provide assistance and recommend the construction of post-disaster housing. The problem is that houses often prioritize aspects of ease, mass-production speed, and strength aspects of building structures, but forget the changing needs of its inhabitants. Therefore, the concept of flexible housing is suspected to be able to respond to changing needs. The purpose of this thesis is to find out how the application of flexible housing in post-disaster home. One of the post-disaster houses in Indonesia is the House on Flores Island. This thesis writing method is done by trying to understand the phenomenon of the use of a post-disaster house from the residents of the house to ensure how the house can adapt as the needs of users change. The result, this house is quite flexible although some applications are not fulfilled."

"Skripsi ini membahas mengenai tentang pola viktimisasi konsumen korban penipuan terhadap pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X Studi Kasus mengenai Konsumen Perumahan X di Kota Depok. Trend perumahan murah yang terjadi saat ini, dimanfaatkan oleh banyak pengembang perumahan untuk menciptakan perumahan yang murah bagi masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataan, trend rumah justru di jadikan kedok untuk berbuat tindakan kriminal. Sebagai contoh pengembang perumahan X di kota depok memberikan keterangan yang salah bagi konsumen perumahan X agar para konsumen tertarik membeli rumah mereka. Iklan sebagai media promosi perumahan X, benar- benar dimanfaatkan oleh pengembang perumahan X didalam mencari konsumen. Setelah konsumen tertarik membeli umah, didapati banyak hal- hal yang tidak sesuai dengan apa yang diiklan kan oleh pengembang perumahan X. Warga yang sudah membeli rumah di perumahan X pun menuntut pengembang perumahan X agar memenuhi segala kewajiban mereka seperti apa yang mereka katakan dalam iklan promosi perumahan X.Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk dapat mencari data- data yang sesuai. Data Kuantitatif diigunakan untuk mengacu pada keseluruhan warga perumahan X yang merasa telah tertipu. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk mencari data tambahan terkait kasus ini. Data yang terkumpul diolah secara sistematis kuantitatif kualitatif. Selanjutnya permasalahan yang didalam skripsi ini melihat reaksi konsumen korban penipuan di Indonesia khususnya melihat reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah oleh pengembang perumahan X . Reaksi konsumen warga perumahan X yang menjadi korban penipuan pemberian keterangan yang salah mempunyai kelemahan dan kelebihan dalam memperjuangkan keadilan.

---

This thesis discusses about the consumer of victim of fraud against giving wrong explanation by housing developer X Case Study of Consumer Housing X in Depok City . The current low cost housing trends are being used by many housing developers to create cheap housing for Indonesians. But in fact, the trend of the house precisely in making a cover for criminal acts. For example X housing developers in ota depok give wrong information for housing consumer X so that consumers are interested in buying their home. Advertising as a promotional media housing X, really used by housing developer X in the search for consumers. After consumers are interested in buying a house, it is found that many things are not in accordance with what is advertised by housing developer X. Residents who have bought a house in housing X also demanded X housing developers to fulfill all their obligations as what they say in promotional advertising Housing X.

This thesis uses quantitative research to be able to find the appropriate data. Quantitative data is used to refer to the entire residential housing X who feel they have been deceived. While the qualitative data used to find additional data related to this case. The collected data is processed in a qualitative quantitative systematic way. Further problems in this thesis see the reaction of consumers of fraud victims in Indonesia in particular to see the reaction of consumers of housing X residents who become victims of false misinformation by housing developers X. The consumer reaction of housing X residents who are victims of false misinformation have weakness and strength in fighting for justice."

"This book provides a comprehensive overview of the field of housing for people with serious mental illness, with a special focus on citizenship and community life as key outcomes for people living with serious mental illness in community housing. It examines the history of this field while also pointing to the future to strengthen our theories, research, practice, and policy. The field of housing and mental health has been rapidly evolving over the past decade. This is the first comprehensive overview of this field. Despite impressive progress, the field is somewhat fractured and suffers from conceptual and definitional confusion. This book draws not only on the work of the editors, but also on the perspectives, experience, and expertise of a diverse set of international authors who are researchers, providers, and advocates of this housing. Thus, the book provides a summary of these critical developments, serves as a resource for researchers, practitioners, and policy makers looking for up-to-date reviews and perspectives on this field, as well as a sourcebook for current and future research and practice trends."

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"ABSTRAKPada proses pemilihan rumah pertama keluarga Batak, orang tua memiliki dua peran penting, yaitu sebagai pembentuk pola pikir dan pemberi dukungan, baik secara finansial maupun saran. Dukungan-dukungan yang diberikan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kompromi, baik atas lokasi, ukuran ruang, maupun harga. Kompromi tersebut kemudian menyebabkan terjadinya housing adjustment sebagai solusi atas permasalahan tidak tercapainya preferensi pada rumah terpilih. Skripsi ini membahas bagaimana keluarga Batak memilih rumah pertama mereka dan housing adjustmentseperti apa saja yang dilakukan setelahnya sebagai bentuk kompromi akibat intervensi orang tua di dalam prosesnya. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peran orang tua pada proses pemilihan rumah lebih besar porsinya dibandingkan pada proses housing adjustment. Hal tersebut terjadi karena orang tua memberikan wewenang penuh kepada anak mereka untuk mengurus keluarganya dan tempat tinggal mereka dengan mandiri. Temuan lainnya adalah kemampuan finansial merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah housing adjustmentdapat dilakukan untuk mencapai preferensi atau keluarga harus menurunkan standar preferensi dan berkompromi dengan keadaan.

---

ABSTRACTIn the process of selecting the first house of Bataknese families, parents have two important roles, both as a mindset former and support giver, both financial and advice. The support given can potentially cause compromises, both on location, size of room, and price. The compromises will then cause housing adjustment as a solution to the problem of not having housing preferences in the chosen house. This thesis explains how Bataknese families choose their first houses and housing adjustment done afterwards as a form of compromise due to parental interventions throughout the process. This thesis uses qualitative methods with in-depth interviews. Based on observations done, results show that the role of parents in the process of selecting a house is greater than the process of housing adjustment. That happens as the effect of parents giving full authority to their children to take care of their families and their homes independently. Another finding is that financial capability is one of some important factors that determine whether families can do housing adjustments to achieve preferences or they must reduce their standards and compromise with their situations.

"

"Kelas menengah adalah kelompok mayoritas dari masyarakat di dunia yang banyak berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di dunia. Meskipun mayoritas penduduk di dunia maupun di Indonesia adalah kalangan menengah, namun kebijakan yang berlaku masih banyak yang belum mewadahi kalangan menengah ini, termasuk dalam aspek perumahan. Hunian adalah suatu kebutuhan primer, namun nyatanya meskipun begitu masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah pribadi. Dalam mendefinisikan kelas menengah dengan konteks Jakarta perlu dilihat dari beberapa perspektif salah satunya adalah dari pendapatan dan juga pengeluaran seseorang serta aset yang dimiliki. Tentunya hal-hal tersebut tidak dapat mendefinisikan secara jelas posisi seseorang dalam sebuah spektrum kelas menengah, namun dapat menjadi acuan dalam menentukan housing attributes yang tepat baginya. Housing attributes adalah aspek-aspek yang melekat dengan suatu hunian dan dapat berupa atribut internal dan eksternal, dan hal-hal inilah yang akan memengaruhi preferensi seseorang ketika ingin memilih suatu hunian, selain menjadi preferensi juga bisa menjadi restriksi. Sehingga dengan konteks yang ada dan restriksi yang berlaku, muncul pertanyaan apakah ada hunian yang layak bagi kalangan menengah di Jakarta? Untuk kalangan bawah sudah ada rumah subsidi dari pemerintah, kalangan atas tentu tidak memiliki permasalahan dalam membeli hunian. Dari analasis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kalangan menengah paling menengah di Jakarta belum bisa memiliki hunian dengan status kepemilikan pribadi karena adanya ketimpangan yang terlalu jauh antara pendapatan bulanan dengan harga hunian di Jakarta.

---

Middle class is a group of people that contributes the most to the world’s economy. Despite that, they’re often overlooked and the policy rarely accomodate them, including in the context of housing. Housing is a primary need, but in reality there’s a lot of people that struggle to have their own private residence. In defining the middle class with the context of Jakarta, it needs to be seen from multiple perspectives such as income, outcome, and also assets. Those things wouldn’t be able to define a person’s position in a spectrum of middle class, but can be a reference in determining the right housing attributes for them. Housing attributes are aspects that stick close to a housing and be in an internal or external form, these kinds of things that’ll affect someone's preference when they’re looking for a new house, other than preference it also can be a restriction. With the existing context and restrictions, it generates a question of is there any proper housing that fits the middle class in Jakarta? For the lower class there’s already subsidized housing from the government, the upper class surely doesn’t have the same struggle. From the theoretical and contextual analysis, it’s been found that the ultimate middle class in Jakarta won’t be able to have a private owned housing because of the imbalance of the monthly income compared to the housing prices in Jakarta."