Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"n the tradition of The Girl on the Train, The Silent Wife, and Gone Girl comes an enthralling psychological thriller that spins one woman's seemingly good fortune, and another woman's mysterious fate, through a kaleidoscope of duplicity, death, and deception. Please make a list of every possession you consider essential to your life. The request seems odd, even intrusive--and for the two women who answer, the consequences are devastating. EMMA Reeling from a traumatic break-in, Emma wants a new place to live. But none of the apartments she sees are affordable or feel safe. Until One Folgate Street. The house is an architectural masterpiece: a minimalist design of pale stone, plate glass, and soaring ceilings. But there are rules. The enigmatic architect who designed the house retains full control: no books, no throw pillows, no photos or clutter or personal effects of any kind. The space is intended to transform its occupant--and it does. JANE After a personal tragedy, Jane needs a fresh start. When she finds One Folgate Street she is instantly drawn to the space--and to its aloof but seductive creator. Moving in, Jane soon learns about the untimely death of the home's previous tenant, a woman similar to Jane in age and appearance. As Jane tries to untangle truth from lies, she unwittingly follows the same patterns, makes the same choices, crosses paths with the same people, and experiences the same terror, as the girl before."

"The housing landscape of Tokyo has shifted dramatically from a housing shortage immediately after World War II, to an urban sprawl driven by the ‘salaried men's dream’ of a single-family home, to the more recent popularity of high-rise living. Tokyo as a global megacity provides a distinctive picture given its density, culture and changing economic fortunes in the postwar period. This article draws on qualitative research conducted in Tokyo among home-owning families over three generations, exploring the links between housing and family relations in the context of changing housing and labour markets. The article provides two housing ‘narratives’ highlighting different experiences and strategies of families over generations. These narratives not only capture key elements of socio-economic change in Japan since the end of the War, but also illustrate the contrasting experiences of different families, particularly in relation to the interaction between housing and employment."

"An innovative and timely guide to housing law that integrates the disciplines of law and public policy so that readers see how the subject fits together - both the letter of the law and the way it is practised. The innovative three-part structure covers all the topics of a typical Housing Law module and it is written in a clear and conversational style, with a wide range of source material to show how the law is created, interpreted and used in real life. Students are expertly guided through the complexities of housing law by a leading academic who has taught the subject for more than 20 years. Where relevant, chapters end with a section on ?the future? that discusses proposed changes to the law and the impact of those changes. It also discusses the conceptual issues raised by the Human Rights Act"."

"Tingginya kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau serta masih rendahnya permukiman, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini merupakan tantangan utama sektor perumahan dan permukiman. Untuk mengatasi tantangan utama ini, lembaga pendidikan tinggi (Universitas), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (Puskim) Bandung, asosiasi-asosiasi dan lembaga-lembaga yang terlibat melakukan penelitian dalam bidang perumahan dan permukiman.Agar penelitian-penelitian ini tepat guna, maka perlu dibuat pemetaan penelitian perumahan sederhana. Dari pemetaan ini dapat diketahui penelitian yang belum dilakukan dan sudah dilakukan, sudah diterapkan dan keberhasilannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan penelitian perumahan sederhana di DKI Jakarta dan Bandung, lalu dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada di pengembangan perumahan sederhana. Data diperoleh dengan metode survey, yaitu menyebarkan kuisioner kepada stakeholders yaitu Puskim (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman) Bandung, Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional) Jakarta, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta, Apersi (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia), REI (Real Estate Indonesia), PSPP (Pusat Studi Penelitian Properti), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bank Tabungan Negara (BTN), dan developer. Kemudian data dianalisa dengan Descriptive Analysis.Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan, bahwa penelitian mengenai kebijakan/peraturan, pembiayaan/pendanaan, kelembagaan, tanah/lokasi, desain dan teknologi/material masih perlu dilakukan, terutama penelitian mengenai pembiayaan/pendanaan dan tanah/lokasi karena penerapannya kurang berhasil."

"Pembangunan satuan rumah susun tersebut berasal dari kredit bank dan pihak pengembang menggunakan agunan berupa tanah yang diatasnya didirikan satuan rumah susun. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pembeli jika pembeli melakukan pembayaran secara tunai (lunas) ataupun angsuran bertahap (tanpa kredit dan bank). Seharusnya pengembang segera menyelenggarakan akta jualbeli di hadapan PPAT dan menyerahkan sertipikat yang telah dipecahkan dari sertipikat induk kepada pembeli, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sertipikat masih menjadi agunan di bank. Karena itu timbul permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun yang telah memenuhi persyaratan pembelian sedangkan peralihan hak belum terlaksana? Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh pembeli satuan rumah susun apabila pengembang menunda atau membatalkan peralihan hak atas satuan rumah susun yang dibelinya?.Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut pertama, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun dalam proses peralihan hak atas satuan rumah susun dengan pengembang adalah dengan mencermati klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang akan ditandatanganinya. Jadi konsumen mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas termasuk status unit satuan rumah susun yang akan dibelinya. Pembeli atau konsumen juga dapat melakukan tuntutan ke pengadilan atas tindakan pengembang yang melakukan wan prestasi karena terlantarnya proses peralihan hak atas satuan rumah susun padahal konsumen sudah beritikad baik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan jual beli dengan pengembang. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun tidak hanya pada proses peralihan hak atas satuan rumah susun dalam akta jual beli dengan pengembang, tetapi harus memberikan perlindungan secara keseluruhan baik dari segi fisik maupun yuridisnya (aspek hukum) termasuk peralihan hak atas satuan rumah susun yang dibelinya. Oleh karena itu Pemerintah harus bersikap tegas untuk melindungi kepentingan konsumen satuan rumah susun dalam peralihan hak atas satuan rumah susun."

"Peraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesama penghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun dari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa ini dalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesia seringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beli yang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadi pertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian perkara yang terjadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait dengan persoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unit-unit rumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Apakah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli telah terjadi peralihan hak antara Developer dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenangan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumah susun?

---

Development of housing flats is one of the alternative problem-solving of the housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continues to increase because the construction of housing flats could reduce the use of land. Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16 year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Government regulations are governed that the residents of Housing Flat must establish an Association of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in the housing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regarding the Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the development management to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed of the Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketing activities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flat that has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale and Purchase Binding Agreement which is not continued until the making level of the Sale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the author in this writing is how the settlement of cases occurred between Association of Housing Flat Resident related to problem of living together in the housing flat when it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale and Purchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Sale and Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties? What's duties, responsibilities and authority of the Association of Housing Flat Resident in managing life at housing flat?"

"Indonesia dikenal sebagai negara yang terletak di dalam Cincin Api Pasifik yang menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam. Salah satunya adalah letusan gunung Rokatenda yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan puluhan rumah rusak. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan dan merekomendasikan pembangunan rumah pascabencana. Permasalahannya adalah rumah yang dibangun seringkali lebih mengedepankan aspek kemudahan, kecepatan produksi secara massal dan aspek kekuatan struktur bangunannya namun melupakan perubahan kebutuhan penghuninya. Oleh karena itu, konsep flexible housing ini hadir dan ditengarai mampu menanggapi perubahan kebutuhan tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi flexible housing pada rumah pascabencana. Salah satu rumah pascabencana yang ada di Indonesia adalah Rumah di Pulau Flores. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan berusaha memahami fenomena penggunaan rumah bantuan pascabencana dilihat dari kacamata penghuni rumah untuk memastikan bagaimana rumah dapat beradaptasi seiring berubahnya kebutuhan pengguna. Hasilnya, rumah ini tergolong flexibel meski terdapat beberapa aplikasi yang tidak dipenuhinya.

---

Indonesia is known as a country located in the Ring of Fire which causes Indonesia to be frequently hit by natural disasters. One of them is the eruption of the Rokatenda volcano which occurred in East Nusa Tenggara which resulted in dozens of houses damaged. This prompted the government to provide assistance and recommend the construction of post-disaster housing. The problem is that houses often prioritize aspects of ease, mass-production speed, and strength aspects of building structures, but forget the changing needs of its inhabitants. Therefore, the concept of flexible housing is suspected to be able to respond to changing needs. The purpose of this thesis is to find out how the application of flexible housing in post-disaster home. One of the post-disaster houses in Indonesia is the House on Flores Island. This thesis writing method is done by trying to understand the phenomenon of the use of a post-disaster house from the residents of the house to ensure how the house can adapt as the needs of users change. The result, this house is quite flexible although some applications are not fulfilled."