Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Intrauterine growth restriction (IUGR) is one of many fetal abnormalities, which has high contribution on maternal mortality rate and perinatal mortality rate in Indonesia. Apparently, IUGR impact can be reduced if only the symptoms are detected earlier and the correct treatment is applied. However, fetal growth detection and monitoring process in Indonesia is obstructed because the number of physicians is very limited and ultrasonography (USG) devices are expensive. Moreover, both the physicians and USG devices are only available in big cities. To answer those problems, this research proposed an intelligent system that can provide fetal growth telemonitoring in rural areas. This system consists of three components: portable USG device, mobile application which is developed using Android ope-rating system, and server application which is developed using Django. The main feature of this sys-tem is automatic fetal head parameter detection and its ability to operate in the limited internet access environment. In this system, automatic fetal head parameter detection uses RHT method to approxi-mate fetal head?s ellipse shape. Experiment result shows that RHT detection ability with Δellipse ave-rage of 79.564 and running time average of 0.373 second.Intrauterine growth restriction (IUGR) adalah salah satu dari banyak kelainan janin yang memiliki kontribusi tinggi pada angka kematian ibu dan angka kematian perinatal di Indonesia. Ternyata, dampak IUGR dapat dikurangi jika hanya gejala terdeteksi sebelumnya dan pengobatan yang tepat segera diterapkan. Namun, deteksi dan pemantauan proses pertumbuhan janin di Indonesia terhambat karena jumlah dokter sangat terbatas dan perangkat ultrasonografi (USG) yang mahal. Selain itu, dok-ter dan perangkat USG hanya tersedia di kota-kota besar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pe-nelitian ini mengusulkan sebuah sistem cerdas yang dapat memberikan telemonitoring pertumbuhan janin di daerah pedesaan. Sistem ini terdiri dari tiga komponen: perangkat USG portabel, aplikasi mo-bile yang dikembangkan menggunakan sistem operasi Android dan server aplikasi yang dikembang-kan menggunakan Django. Fitur utama dari sistem ini adalah automatic fetal head parameter detection dan hal tersebut dapat beroperasi di lingkungan yang memiliki keterbatasan akses internet. Dalam sistem ini automatic fetal head parameter detection menggunakan metode RHT untuk men-dekati elips bentuk janin kepala tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kemampuan deteksi RHT dengan Δellipse rata-rata 79,564 dan berjalan dalam waktu rata-rata 0.373 detik."

"Abstract. The legal foundation change on the local governance affects the change of status, role, and functionof the sub-district’s head. In the past a sub-district’s head is the person in full charge of an area, however nowhe is only part of local apparatuses who get his authority if there is a delegation from the Regent/Mayor. Toincrease the role of the sub-district head in its area, the local government of Depok did some empowermentefforts. The research aims to analyze the sub-district head empowerment done by the local government ofDepok by doing case study in three sub-districts in Depok, i.e. Beji, Sukmajaya, and Pancoran Mas. Theparadigm of the research is positivistic with qualitative technique of data collecting thorugh in-depth interviewand literature study. The result of the research shows that the empowerment done by the local governmentof Depok is not optimal. The sub-district organization is merely considered complimentary, therefore has lesstrategic authority."

"Latar Belakang: Kanker kepala dan leher terdapat 10 dari keseluruhan kasus kanker di seluruh tubuh. Efek samping akibat terapi kanker berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien. Instrumen yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup pasien kanker kepala dan leher salah satunya adalah University of Washington Quality of Life UW-QOL. Hingga saat ini belum pernah dilakukan adaptasi kuesioner UW-QOL ke bahasa Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mendapatkan instrumen UW-QOL adaptasi bahasa Indonesia yang valid dan reliabel untuk menilai kualitas hidup pasien kanker kepala dan leher. Metodologi: Penelitian ini berdesain potong lintang, dilakukan di poliklinik THT FKUI/RSCM dr. Cipto Mangunkusumo terhadap pasien kanker kepala dan leher usia dewasa. Hasil: Uji validitas menggunakan uji korelasi Spearman dengan korelasi bermakna pada seluruh butir pertanyaan di tingkat signifikansi p

---

Background: Head and neck cancer accounts for 10 of all cancer cases throughout the body.. Side effects due to cancer therapy have a significant impact on patient quality of life. The University of Washington Quality of Life UW QOL is the most frequent intruments used to assess the quality of life of head and neck cancer patients. At present, the Indonesian version of UW QOL questionnaire is not available.

Objective: This study aims to obtain a valid and reliable Indonesian adaptation of UW QOL to assess the quality of life of head and neck cancer patients.

Method: Cross sectional study was conducted in ORL HNS Department outpatient clinic dr. Cipto Mangunkusumo hospital towards 41 adult patients with head and neck cancer.

Result: The validity test using Spearman correlation test with significant correlation in all questions items at the level of significance p"

"ABSTRAKCedera kepala traumatik merupakan penyebab kematian tersering pada kecelakaan. Trauma tumpul pada kepala dapat menimbulkan contusio cerebri berupa lesi coup dan contrecoup. Namun, mekanisme dari terjadinya lesi coup dan contrecoup belum diketahui dengan jelas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara letak trauma tumpul pada kepala dengan terjadinya lesi coup dan contrecoup.Metode: Sampel penelitian diambil dari rekam medis jenazah dengan trauma tumpul pada kepala yang diotopsi di Departemen Forensik dan Medikolegal RSCM pada tahun 2012-2016. Peneliti kemudian mencari tahu mengenai letak trauma tumpul dan temuan contusio cerebri pada rekam medis jenazah.Hasil: Dari 97 sampel dengan trauma tumpul pada kepala, didapatkan proporsi lesi coup sebesar 5,2 , 11,3 , dan 2,1 , dan proporsi lesi contrecoup sebesar 1,0 , 15,5 , dan 2,1 pada trauma tumpul yang terjadi di depan, samping, dan belakang kepala secara berturut-turut. Hasil uji chi square menunjukkan hubungan yang bermakna antara trauma tumpul pada sisi depan p=0,005 dan samping p=0,002 kepala dengan lesi contrecoup.Pembahasan: Terjadinya lesi coup tidak selalu diikuti oleh terjadinya lesi contrecoup, dan berlaku juga sebaliknya. Hubungan bermakna antara trauma tumpul pada sisi samping kepala dengan lesi contrecoup secara teori dapat dikaitkan dengan teori sistem suspensori otak.Kesimpulan: Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara trauma tumpul pada sisi depan dan samping kepala dengan lesi contrecoup.

---

ABSTRACTTraumatic brain injury remains the most common cause of mortality in accidents. Blunt trauma in the head may cause cerebral contusion, which includes coup and contrecoup contusion. However, the mechanism of coup and contrecoup contusion formation remains unknown. This research aims to know the relationship between the position of head blunt trauma with coup and contrecoup contusion.Methods Research samples were taken from corpse medical records with head blunt trauma who had undergone autopsy in Forensics and Medicolegal Department of Cipto Mangunkusumo Hospital from 2012 2016. The position of head blunt trauma and findings of cerebral contusions were recorded.Results Out of 97 samples with head blunt trauma, the proportions for coup contusion were 5,2 , 11,3 , and 2,1 , while the proportions for contrecoup contusion were 1,0 , 15,5 , and 2,1 in blunt trauma happening at the front, side, and back part of the head respectively. Chi square tests showed significant relationships between blunt trauma of front p 0,005 and side p 0,002 part of the head with contrecoup contusion.Discussion Coup contusion is not always followed by contrecoup contusion, and vice versa. The significant relationship between blunt trauma of the side part of the head and contrecoup contusion can be explained by the theory of brain suspensory system.Conclusion This research concludes that blunt trauma of the front and side part of the head is related to contrecoup contusion."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi dari wakil kepala daerah di Indonesia karena tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengisian jabatan dan jumlah wakil kepala daerah yang dapat dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena tidak tegasnya pengaturan tentang wakil kepala daerah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ketidakpastian hukum untuk mengadakan jabatan wakil kepala daerah karena pengaturannya mudah berubah-ubah dan tergantung pada undang-undang lain. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai keberadaan dan jumlah wakil kepala daerah harus diatur secara eksplisit di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

---

ABSTRACTLaw number 23 on 2014 of Regional Governance which has been amended by Law Number 2 of 2015 on Amendment of Law Number 23 on 2014 and Law Number 9 of 2015 on Second Amendment of Law Number 23 on 2014 Law of Regional Governance caused problems about Deputy Head of Regional Government 39 s existence and functions in Indonesia because Law Number 23 on 2014 did not regulate the mechanism to fill the deputy head position and also did not determine the possible number of deputy heads that can be appointed by each regions. This is a prescriptive and juridical normative thesis that used secondary data as it source and intended to give solutions and recommendations. The result is, there are implications that caused by unclear norms in Law of Regional Governance in Indonesia. The implication is, the rule about legal standing of deputy head of regional governance becomes uncertain, because the norm is easy to be changed and depends on another regulation outside the Law of Regional Governance. Therefore, the norms in Law of Regional Governance needs to be revised, especially the norms about number and existence about deputy head of regional governance."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang merangkap sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam tesis ini berkaitan dengan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan pada suatu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Notaris dapat dikategorikan telah melakukan rangkap jabatan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan tersebut tetap merupakan akta autentik selama Notaris tersebut belum diberhentikan oleh Menteri serta tetap memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya apabila Notaris tersebut dibuktikan telah merangkap jabatan sesuai dengan prosedur pembuktian yang berlaku maka Notaris tersebut diberikan sanksi berupa pemberhentian baik pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dan seharusnya terdapat ketentuan bagi siapapun yang akan menjadi Dosen Tetap untuk menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak sedang merangkap jabatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

---

This thesis discussed the violation of notarial role whereas a public notary held another position as the Head of Master of Notarial Study Program at a private university. In order to conduct this research, writer used literature research method which was normative-juridical and with a descriptive-analytic typology. The issue within this thesis was the Head of Notarial Study Program at a private university in East Java who was also a public notary, can be categorized as conducting a double role and the legal consequences of the notarial deeds made before such public notary. The result to this research was the public notary which conducted a double role as the Head of Notarial Study Program at a private university has violated Article 17.1.f and Article 16.1.a Law Number 2 Year 2014 juncto Article 3.4 Public Notary Ethic Code and Article 4.2 Law Number 30 Year 2004. Deeds made before public notary who conducted a double role, to be deemed as authentic deeds as long as said public notary has not yet been dismissed by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and to remain compliant to Article 38 Law Number 2 Year 2014, Article 1320 Civil Code, and other prevailing regulations. This research suggested that said public notary should be dismissed whether if it is temporarily or without honor, should the legal procedure shown that the public notary has indeed conducted a double role. Furthermore, it should be regulated for anyone who would like to proceed as a full-time lecturer to submit a declaration letter which mentioned that they do not conduct a double role as specifically prohibited by the laws and regulations."

"

Studi ini mengevaluasi penggunaan perangkat eksternal tambahan untuk membentuk sudut kemiringan dalam penggunaan laptop untuk memperbaiki postur head-neckdan meminimalisasi aktivitas otot. Di era modern ini, pengguna laptop sering menggunakan laptop di tempat umum dimana tidak terdapat tempat kerja yang dapat disesuaikan dengan pengguna. Selain itu, desain laptop yang memiliki layar menyatu dengan perangkat input menyebabkan postur yang tidak baik karena desain laptop yang portabel, ringan, dan hemat ruang tempat. Electromyography (EMG) digunakan pada penelitian ini untuk menyelidiki aktivitas otot saat menggunakan laptop dengan sudut kemiringan berbeda. Postur head-neckdiukur dengan sudut craniocervical untuk menilai perbaikan yang terjadi pada postur saat menggunakan laptop. Penilaian subjektif responden dalam menggunakan laptop dengan sudut kemiringan berbeda juga di evaluasi, begitu pula dengan efisiensi mengetik pada setiap sudut kemiringan. Berdasarkan hasil EMG, sudut kemiringan 12° menghasilkan aktivitas otot keseluruhan paling kecil. Hasil ini juga didukung oleh penilaian subjektif responden terhadap penggunaan sudut kemiringan. Meskipun sudut kemiringan lebih besar dapat membentuk postur head-neckyang lebih baik, hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil aktivitas otot serta penilaian subyektif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pemanfaatan sudut kemiringan sebesar 12° saat menggunakan laptop untuk meningkatkan postur dan mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. 

---

This study evaluated the use of external peripheral to form inclines to improve posture and minimize muscle activity of using notebook computer. These days users often use notebook computer in public places or external environments where no adjustable workstation is provided. Furthermore, the design of laptop where the display is connected with the input device causes poorer posture to the user because the design of laptop which are portable, lightweight, and space saving. Electromyography (EMG) was used to investigate muscle activities when using notebook with different inclines. Head-neck posture was measured traditionally with craniocervical angle to assess the improved posture formed through applying different inclines in notebook usage. The subjective valuation by the computer users were also evaluated followed by calculating the efficiency of the typing task in each incline. Based on the EMG result, the 12° induced the less overall muscle activity of the muscles examined. This result was also supported by the respondents’ subjective valuation of the inclines. Even though bigger incline offered more improved head-neck posture, it didn’t correspond with the muscle activity result as well as the subjective valuation. Therefore, this study suggested the utilization of 12° when using laptop to improve posture and reduce the risk of any musculoskeletal disorder.

"

"BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming opinion, a BPK auditor uses four criteria, namely the application of Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance of laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the states resources (finance).This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and found that there is a correlation between BPK opinion with corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial report with Government Accounting Standard, compliance with law and regulations and effectiveness of internal control systems."

"This research departs from the victory of President Joko Widodo's son and son-in-law in the 2020 Regional Head Election. Approximately 44% or 55 candidates of the 124 regional head candidates who have a kinship with the authorities are confirmed to win the 2020 simultaneous Regional Head Election and stroll as regional heads. For this reason, this study will explore the phenomenon of winning candidates exposed to kinship politics, especially with the president in the 2020 Regional Head Election. This research also analyzes some of the causes of nepotism in the democratic system that are still visible in the 2020 simultaneous Regional Head Election. To achieve this goal, the research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The method was chosen because the 2020 simultaneous Regional Head Election were multidimensional. The results of the study found several factors that led to kinship politics still coloring the 2020 Regional Head Election, including the advancement of candidates who were exposed to kinship with the president. These factors, such as the popularity of family names, are deliberately carried out by politicians as a way of inheriting power and the weak democratization of political parties, such as recruiting candidates for the regional head. This also led to candidates exposed to kinship with the president in striding to win the Regional Head Election. This research concludes that kinship should be able to lead to moral behavior, not just a pursuit of power. Concerning kinship politics, it can be controlled through internal reforms of political parties as institutions that carry out the role of candidate recruitment."

"Kinship politics has become an old topic of discussion in all countries that adhere to democracy, even for a democratic example country like America. The phenomenon of kinship politics is also inseparable from democracy in Indonesia. The rise of kinship politics is reflected in the implementation of the 2020 Regional Head Elections. This has caused concern from various groups, from the general public to democracy experts. They assume that the practice of kinship politics will harm political developments in Indonesia. Based on this phenomenon, this article aims to review kinship politics in the 2020 Regional Head Elections. The review covers implementing kinship politics, the reasons for the widespread practice of kinship politics in Indonesia, and its implications for governance practices in Indonesia. The methodology used is the method of literature study or literature review. Based on the findings, kinship politics in Indonesia occurs in almost all regions in Indonesia and strengthens in the 2020 Regional Head Elections. This happens because of the pattern of patron-client. Furthermore, negative implications are found in a patronage network that leads to cases of KKN-the Indonesian acronym for corruption, collusion, and nepotism, the destruction of local democracy, and moral hazard problems. The alternative used is political party reform, where the party applies a transparent and merit-based mechanism for regeneration."