Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" adalah salah satu penyebab penurunan performa fisik pada seseorang yang melakukan program latihan fisik jangka panjang. Kondisi overtraining dihubungkan dengan gangguan dalam regenerasi sel tubuh. Insulin-like growth factor-I (IGF-I) adalah protein yang menstimulasi pertumbuhan dan proliferasi sel. IGF-I bekerja dalam regulasi aksis GH/IGF, dimana kerja IGF dipengaruhi oleh growth hormone (GH) dan insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons tubuh terhadap latihan fisik aerobik overtraining dengan menganalisa kadar GH, IGF-I, dan IGFBP-3, mengingat hormon dan protein ini berperan dalam regenerasi sel tubuh, khususnya otot rangka. Subjek penelitian adalah 19 ekor tikus putih jantan galur Wistar (berusia 8-10 minggu, berat 150-250 gr) yang dibagi menjadi 3 kelompok (satu kelompok kontrol dan dua kelompok yaitu kelompok aerobik dan kelompok aerobik overtraining yang diberikan perlakuan masing-masing selama 11 minggu). Perlakuan latihan fisik aerobik dan aerobik overtraining dilakukan dengan Animal treadmill L-6000 sebanyak lima hari dalam seminggu. Setelah hari terakhir perlakuan, seluruh hewan coba dikorbankan. Serum darah diambil dengan cara pungsi jantung. Kadar GH, IGF-I, dan IGFBP-3 dalam serum diukur dengan metode ELISA dan data hasil penelitian dianalisis dengan one way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Post Hoc. Hasil pemeriksaan ELISA menunjukkan kadar IGFBP-3 yang lebih rendah secara signifikan pada kelompok aerobik overtraining dibandingkan dengan kelompok aerobik, sementara tidak ada perbedaan kadar GH dan IGF-I pada ketiga kelompok. Kadar IGFBP-3 dalam serum dapat dipertimbangkan sebagai penanda biologis kondisi overtraining.

---

Overtraining is one of the causes of decline in physical performance in long-term physical exercise program. Overtraining is associated with impaired regeneration of body cells. Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is a stimulator of cell growth and proliferation. IGF act based on the GH/IGF axis, which mean IGF-I act is regulated by growth hormone (GH) and insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3). This study purpose is to determine the body's response to aerobic overtraining exercise by analyzing the levels of growth hormone (GH), insulin-like growth factor-I (IGF-I), and insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3) as those hormone and proteins play a role in the regeneration of body cells, especially skeletal muscle cells. Subjects were 19 white male rats of the Wistar strain (8-10 weeks old, weight: 150-250 g) were divided into 3 groups (one control group and two groups of aerobic and aerobic overtraining group both were given treatment for 11 weeks). Aerobic exercise and aerobic overtraining exercise treatment were conducted five days a week using Animal treadmill L-6000. After the last day of treatment, all experimental animals were sacrificed. Blood serum collected by cardiac puncture. Levels of GH, IGF-I and IGFBP-3 in serum were measured by ELISA. The data were analyzed by one-way ANOVA followed by post hoc test. ELISA results showed significant lower levels of IGFBP-3 in aerobic overtraining group compared to the aerobic group, while there was no difference in the levels of GH and IGF-I in all groups. IGFBP-3 levels in the serum may be a suitable as biological markers for overtraining condition."

"Recent research on the role of institutions in economic development and poverty reduction indicates the importance of institutions, including local institutions. This study examines the importance of institutions as a means to support poverty alleviation policy in Indonesia. Specifically, it addresses two simple but very important policy-questions. First, how important is economic growth for poverty reduction in Indonesia? Second, how important are institutions in determining the poverty performance of economic growth? Though data, especially time series data, are limited, and some estimated regression coefficients are found to be not significant, overall, the findings suggest that improved institutions reflected by higher education enrolment; good health facilities, especially clinics, women empowerment; credit facilities, government development expenditures and cooperatives at the local/village level are all important for poverty reduction."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Prior research on the relationship between output volatility and growth has produced mixed results. This paper investigates the volatility-growth relationship from a different empirical angle, focusing on the signs of the volatility-growth relation across business cycle phases."

"Tesis ini berusaha untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menentukan beberapa daerah sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan observasinya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penetapan sebuah Kapet pada dasarnya sudah ditentukan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 150 Tahun 2000, seperti (1) memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan atau (2) mempunyal sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan atau (3) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.Dengan menggunakan Binary Logistic Regression dan Location Quotient, ditunjukkan bahwa pertimbangan penetapan Kapet di KTI hanya mengacu pada laju pertumbuhan dan subsektor unggulan. Pendapatan per kapita dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Kapet di KTI.Analisis Tipologi Klassen menunjukkan, dari dua belas propinsi yang memiliki kapet di KTI, sebagian besar menunjukkan ketidaktepatan penetapan daerah tersebut sebagai Kapet dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu persyaratan penetapannya. Hanya Kapet Batulicin di Kalimantan Selatan dan Kapet Manado-Bitung di Sulawesi Utara sudah menunjukkan tepatnya penetapan Kapet.Hasil analisis spesialisasi regional menunjukkan bahwa kemampuan sebagian besar Kapet di KTI sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian (sektoral) dengan daerah di dalam propinsinya masing-masing masih lemah. Hal ini menunjukkan kurang tepatnya penetapan Kapet di KTI berdasarkan kaitannya dengan daerah sekitar. Hanya Kapet Sasamba di Propinsi Kalimantan Timur dan Kapet Biak di Propinsi Papua yang memiliki keterkaitan perekonomian yang kuat dengan daerah di dalam propinsinya."

"Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan.

---

Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles.

This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord.

Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued."

"Research on the oil contents of microalgae i.e. Botryococcus braunii, Nannochloropsisand Spirulina platensisof different cultivation time have been done at Research Center for Marine and Fishery Product Processing and Biotechnology(RCMFPPB) Laboratory, Slipi, Jakarta. The three species of microalgae were cultivated outdoor in 100 L of seawater medium of 20 ppt salinity using sun light intensity and continuous aerations. Experiments were conducted in three replicates.Observations on the cell growth were carried out every 2 days and the biomass were harvested on day 5, 9 and 15 and sun-dried. Oil were extracted from the dry biomass using hexane. The highestcell density was reached by S. platensiswith 8.46 log cell/mL on day 13, while the highest growth rate was shown by S. platensiswith growth rate (k) = 9.40 on day 3. The highest yield of oil was obtained from B. brauniion day 9 which was 14.90%."