Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempelajari sistem integrasi teknologi industri perikanan dengan teknologi solar PV, supaya potensi perikanan lebih dekat dengan potensi sumber energi. Tujuan penelitian ini yaitu menghitung rata-rata biaya energi (LCoE) floating solar PV untuk mendukung industri perikanan, kemudian menghitung rata-rata biaya energi pada baterai sebagai pengganti generator kapal dibandingkan dengan menggunakan generator dan yang terakhir membuat studi kelayakan penggantin generator kapal terhadap nelayan. Metode yang digunakan untuk menganalisis biaya energi dan mengoptimalkan energi yang dibutuhkan untuk mendukung industri perikanan menggunakan perangkat lunak HOMER Pro. Sedangkan untuk menganalisis peningkatan pendapatan nelayan ditinjau dari segi sisi penggunaan bahan bakar generator. Hasil penelitian mengenai sistem integrasi ini, rata-rata biaya energi yang paling rendah mengunakan sistem hibrid floating solar PV, baterai dan generator dengan LCOE Rp 2,181/kWh yang dibangun di pantai. Rata-rata biaya energi (LCoE) pada sistem penggantin generator kapal dengan kebutuhan energi 51 kWh/hari sebesar Rp. 1,353/kWh, dengan baterai dicharging menggunakan lebihan listrik dari industri perikanan, sedangkan untuk penggantian generator kapal menggunakan batarai layak digunakan, apabila media penerangan menggunakan lampu LED jenis highbay. Jadi, pengembangan konsep sistem integrasi ini lebih baik dibangun di laut dan nelayan menggunakan baterai sebagai pengganti generator kapal dengan menggantikan lampu mercury menjadi LED sebagai penerangan ketika menangkap ikan dimalam hari.

---

This research studies the integration system of the fishing industry technology with solar PV technology, so that the potential of fisheries is closer to the potential of energy sources. The purpose of this study is to calculate the levelized cost of energy (LCoE) on floating solar PV to support the fishing industry, then calculate the levelized cost of energy on batteries as a substitute for ship generators compared to using generators and finally making a feasibility study of replacing ship generators with fishermen. The method used to analyze energy costs and optimize energy needed for the fishing industry uses HOMER Pro software. Meanwhile, to analyze the increase in fishermen's income in terms of the use of generator fuel. The results of research on this integration system, the lowest average energy cost is using a hybrid floating solar PV system, batteries and generators with a LCOE of $ 0.155/kWh built on the beach. The levelized cost of energy (LCoE) on the ship generator replacement system with 51 kWh/day energy requirements is $ 0.096/kWh, with a charging battery using excess electricity from the fishing industry, while for the replacement of ship generators using batteries is feasible to use, if the lighting media uses highbay LED type lamps. So, the development of the concept of this integrated system is better built at sea and fishermen use batteries instead of ship generators by replacing mercury lamps into LEDs as lighting when catching fish at night."

"Setiap nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi memancing. Namun, dokumen keberadaan seharusnya dimiliki oleh nelayan kadang-kadang tidak diperhatikan melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen menjadi salah satu modus operandi dalam kegiatan illegal fishing. Penelitian tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan kejahatan korporasi, teori pilihan rasional dan kejahatan terorganisir. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jaring trawl dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Kegiatan penangkapan ikan ilegal menggunakan jaring trawl menjadi pelanggaran hukum yang terpola oleh perusahaan. Ada juga hubungan antara pemilik perusahaan dengan instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jaring trawl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan ikan.

---

Every fisherman who performs the activity of fishing must have license fishing. However, existence document supposed to be possessed by fisherman sometimes not reck do the activity of fishing without documents accordingly. The activity of fishing without documents being one modus operandi in illegal fishing activity.Research on illegal fishing activities occurring in Bangka Belitung island using qualitative approach and type research descriptive. To analyze, researchers used corporate crime, rational choice theory and organized crime in the theory.

This research result concluded that illegal fishing activity which occurred in the area waters Bangka Belitung island used a trawl gear and not furnished with documents accordingly. Illegal fishing activities uses a trawl gear be a statutory offense has patern by company. There is also the relation between company owner with a government agency which certainly should participate in do theft fish in area waters Bangka Belitung island.In addition, this research also found that the purpose of an offender conducting any activity of fishing with the trawl gear to get the profit from the catch fish."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"Pada saat ini, sering dijumpai bahwa biaya yang dikeluarkan nelayan untuk melaut sangat besar. Jika dirunut, permasalahan ini bermula dari kesalahan dalam memilih propeller. Kebanyakan nelayan memakai propeller dalam bentuk dan dimensi yang belum tentu cocok dengan karakteristik kapal. Berbedanya karakteristik masing-masing kapal mengakibatkan propeller yang digunakan pada masing masing kapal juga harus memiliki karakteristik yang menyesuaikan diri dengan kapal. Skripsi ini membahas perancangan baling-baling untuk kapal ikan 30 GT dengan menggunakan metode BP Delta. Tujuannya adalah agar karakteristik baling-baling dapat sesuai dengan karakteristik kapal. Perancangan baling-baling untuk kapal ikan 30 GT, menghasilkan model baling-baling berdaun 4 dengan diameter 0.73 meter, diameter hub 0.146 meter, blade area ratio 0.78, pitch ratio 0.91, dan efisiensi 47.75%.

---

Today, it is often found that the cost for fishermen to go to the sea is too expensive. If traced, this problem takes root from a mistake in choosing the propeller for the their ship. Most fishermen use same propeller for any ship. Ships have different characteristics, it lead that the propeller used on each vessel must also have characteristics that is suitable to the ship.

This final project discusses about designing propeller for 30 GT fishing vessel by using BP Delta method. The aim is to design a propeller that is compatible with the characteristic of the ship. The process of designing propeller for 30 GT fishing vessel generated a model of propeller with characteristic : 4-leafed blades with 0.73 meters diameter, hubdiameter of 0.146 meter, blade area ratio of 0.78, pitch ratio of 0.91, and efficiency 47.75%."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yaitu penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguraikan ketentuanketentuan yang terkait penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing baik berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu tujuan dilaksanakannya tindakan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan efek jera, namun demikian tindakan ini perlu memperhatikan aspek hukum, politis, dan lingkungan. Disarankan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Aspek penting yang perlu diperkuat adalah dari segi pengawasan.

---

ABSTRACT

This thesis reviews the law enforcement undertaken by the Government of the Republic of Indonesia to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing, namely the sinking of the foreign fishing vessels the actors of IUU Fishing in regional fisheries management of the Republic of Indonesia. Therefore, this research will outline the relevant provisions of the sinking of foreign fishing vessels both under the provisions of the international law as well as the national law.

The outcome of this research shows that Indonesia has legislation that refers to the Convention on the Law of the Sea 1982.One of the purposes of implementing the sinking action is to provide a deterrent effect, however, these measures need to pay careful attention to legal, political, and environmental aspects. The sinking of the fishing vessel is suggested to be the last option to prevent and overcome IUU Fishing. The important aspect that need to be strengthened is surveillance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaturan dan praktik port state measures dalam menanggulangi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan port state measures dan penerapannya terhadap Negera-Negara Pihak dari FAO Port State Measures Agreement 2009 yaitu Australia, Selandia Baru, St. Kitts and Nevis, Uni Eropa, dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan port state measures di negara-negara tersebut berbeda-beda. Namun dapat digarisbawahi bahwa port state measures mempunyai kelebihan tersendiri yang pada akhirnya ketentuan ini akan lebih efektif dalam menanggulangi IUU Fishing. Penelitian menyarankan pentingnya kodifikasi atas peraturan mengenai port state measures yang bertujuan langsung untuk menanggulangi IUU Fishing khususnya di Indonesia.

---

ABSTRAKThis study focuses on international law regime and state practices on port state measures in mitigating illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). This normative juridical and descriptive research is addressed to give an understanding on port state measures and its implementation towards State Parties of FAO Port State Measures Agreement 2009, spesifically Australia, New Zealand, St. Kitts and Nevis, European Union, and Indonesia. This study shows that the implementation on port state measures from those countries are vary. However, port state measures has its own advantages that ultimately this provision will be more effective in mitigating IUU Fishing. The researcher suggests the importance of putting regulations into codification that focusing on port state measures in mitigating IUU Fishing especially in Indonesia."

"Pengelolaan perikanan terbuka open access yang ada di Indonesia, ditengarai menjadi sumber berbagai permaslaahan seperti penangkapan ikan yang merusak destructive fishing hingga penangkapan berlebih over fishing . Penulis akan membandingkan bagaimana pengelolaan perikanan terbuka di Indonesia dengan pengelolaan berbasis hak terutama yang menggunakan batasan terhadap tangkapan output control melalui system kuota. Bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak lain seperti hak pakai wilayah territorial use right fisheries/ TURFs juga akan dijabarkan sekilas. Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan penulis akan menganalisa kemungkinan penerapan sistem kuota pada pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia beserta hambatan apa saja yang mungkin dihadapi.

---

Open access fisheries could be the cause of several problems in Indonesia rsquo s fisheries management such as destructive fishing to oever fishing. this research would comparing fisheries manangement in Indonesia with other practices especially rights based fishing mechanism using output control by setting a quota. Other rights based fishing regime, namely Territorial Use Right Fisheries TURFs would be explained briefly. By using comparative approach method writer would analyze the possibilities of implementing a quota based system in Indonesia, including the aspects that could inhibit the process."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan upaya pencegahan konflik sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu di Indonesia. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, sebagai salah satu bentuk illegal fishing, terjadi karena tingginya permintaan ikan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai akibat keterbatasan sumber daya berbagai instansi negara dan penindakan pelanggaran yang masih terdapat praktik korupsi dan kolusi. Konflik antar nelayan muncul sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Penelitian dalam studi kriminologi di Indonesia sebelumnya sudah ada yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan destructive fishing. Sedangkan tulisan ini membahasnya dalam konteks pelanggaran daerah peangkapan ikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan Indonesia diterapkan melalui pembentukan Sistem Pengawasan Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan instansi resmi dalam melakukan pengawasan di lapangan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan motivasi keterlibatan masyarakat menggunakan teori pertukaran sosial. Pemberian rekomendasi terhadap berjalannya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan juga akan dibahas dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions rsquo to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destrucive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper."

"Karya Akhir ini membahas mengenai pencegahan illegal fishing melalui vessel monitoring system yang di fokuskan di Kepulauan Natuna. Kasus illegal fishing di wilayah Kepulauan Natuna merupakan salah satu yang tertinggi di indonesia dan berdampak pada rusaknya sumber daya perikanan dan kelautan. Studi ini akan menjelaskan illegal fishing sebagai bagian dari kejahatan lingkungan yang dicegah dengan menggunakan vessel monitoring system yang termasuk ke dalam bentuk pendekatan regulasi sosial yang merupakan bagian dari pencegahan kejahatan lingkungan. Pencegahan kejahatan illegal fishing melalui vessel monitoring system akan dianalisis dengan menggunakan konsep situational crime prevention dan teori pilihan rasional.

---

This Thesis is about crime prevention against illegal fishing through Vessel Monitoring System which focused on Natuna Islands. The case of illegal fishing in the Natuna Islands region is one of the highest in Indonesia and has an impact on the destruction of fishery and marine resources. This study will explain illegal fishing as part of environmental crime that is prevented by using vessel monitoring system that is included in the form of social regulation approach is part of a neighborhood crime prevention. Crime prevention against illegal fishing through vessel monitoring system will be analyzed by using concept of the situational of crime prevention and theory of rational choice."

"Pengelolaan perikanan tangkap rajungan seharusnya mempertimbangkan kondisi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun tren hasil tangkapan per satuan upaya di Teluk Banten mengalami penurunan pada tahun 2007-2012. Tujuan riset ini adalah 1 menganalisis kondisi pengelolaan perikanan tangkap rajungan pada aspek lingkungan domain sumber daya dan domain habitat dan ekosistem , aspek sosial domain sosial dan domain kelembagaan, aspek ekonomi domain ekonomi dan domain teknik penangkapan 2 menyusun strategi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem EAFM di Teluk Banten. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, kuesioner. Kondisi pengelolaan dengan status buruk ada pada domain ekonomi 6,81 , domain sosial 15,14 , domain sumber daya rajungan 16,23 , serta domain habitat dan ekosistem 17,10 . Status pengelolaan dengan status kurang pengelolaan ada pada domain teknik penangkapan 36,96 dan status pengelolaan dengan status sedang ada pada domain kelembagaan 43,26 . Nilai agregat seluruh domain adalah 22,58 yang berarti kondisi pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten kurang pengelolaan. Prioritas langkah perbaikan dilakukan pada domain ekonomi dengan nilai indeks komposit ekonomi terendah dalam jangka waktu 5 tahun pertama sebagai strategi langkah perbaikan.

---

Fishery Management of Blue Swimming Crab BSC has to include environment, social and economy aspect into consideration. However, tren CPUE of BSC in Banten Bay are tending to decline year 2007 2012. The objectives of this research are 1 analysis the status of BSC fishery management with environment aspect BSC resources domain and habitat and ecosystem domain , social aspect social domain and institution domain , economic aspect economy domain and fishing technology domain 2 develop improvement strategy of fishery management in Banten Bay. This research employed quantitative approach with quantitative and qualitative methods, through observation, interviews, and questionnaires. Poor management conditions exist in economic domains 6.81 , social domains 15.14 , domain crab resources 16.23 , as well as habitat and ecosystem domains 17.10 . Management status with less management status exists in the capture technique domain 36.96 and management status with moderate management status exist in the institutional domain 43,26 . The aggregate value of the entire domain is 22.58, which means that the condition of capture fishery for BSC in Banten Bay is poor of management. Priority improvement steps is recommended to be performed on the economic domain with the lowest composite index value within the first 5 years as a corrective action strategy."