Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempelajari sistem integrasi teknologi industri perikanan dengan teknologi solar PV, supaya potensi perikanan lebih dekat dengan potensi sumber energi. Tujuan penelitian ini yaitu menghitung rata-rata biaya energi (LCoE) floating solar PV untuk mendukung industri perikanan, kemudian menghitung rata-rata biaya energi pada baterai sebagai pengganti generator kapal dibandingkan dengan menggunakan generator dan yang terakhir membuat studi kelayakan penggantin generator kapal terhadap nelayan. Metode yang digunakan untuk menganalisis biaya energi dan mengoptimalkan energi yang dibutuhkan untuk mendukung industri perikanan menggunakan perangkat lunak HOMER Pro. Sedangkan untuk menganalisis peningkatan pendapatan nelayan ditinjau dari segi sisi penggunaan bahan bakar generator. Hasil penelitian mengenai sistem integrasi ini, rata-rata biaya energi yang paling rendah mengunakan sistem hibrid floating solar PV, baterai dan generator dengan LCOE Rp 2,181/kWh yang dibangun di pantai. Rata-rata biaya energi (LCoE) pada sistem penggantin generator kapal dengan kebutuhan energi 51 kWh/hari sebesar Rp. 1,353/kWh, dengan baterai dicharging menggunakan lebihan listrik dari industri perikanan, sedangkan untuk penggantian generator kapal menggunakan batarai layak digunakan, apabila media penerangan menggunakan lampu LED jenis highbay. Jadi, pengembangan konsep sistem integrasi ini lebih baik dibangun di laut dan nelayan menggunakan baterai sebagai pengganti generator kapal dengan menggantikan lampu mercury menjadi LED sebagai penerangan ketika menangkap ikan dimalam hari.

---

This research studies the integration system of the fishing industry technology with solar PV technology, so that the potential of fisheries is closer to the potential of energy sources. The purpose of this study is to calculate the levelized cost of energy (LCoE) on floating solar PV to support the fishing industry, then calculate the levelized cost of energy on batteries as a substitute for ship generators compared to using generators and finally making a feasibility study of replacing ship generators with fishermen. The method used to analyze energy costs and optimize energy needed for the fishing industry uses HOMER Pro software. Meanwhile, to analyze the increase in fishermen's income in terms of the use of generator fuel. The results of research on this integration system, the lowest average energy cost is using a hybrid floating solar PV system, batteries and generators with a LCOE of $ 0.155/kWh built on the beach. The levelized cost of energy (LCoE) on the ship generator replacement system with 51 kWh/day energy requirements is $ 0.096/kWh, with a charging battery using excess electricity from the fishing industry, while for the replacement of ship generators using batteries is feasible to use, if the lighting media uses highbay LED type lamps. So, the development of the concept of this integrated system is better built at sea and fishermen use batteries instead of ship generators by replacing mercury lamps into LEDs as lighting when catching fish at night."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memberantas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yaitu penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini akan menguraikan ketentuanketentuan yang terkait penenggelaman kapal penangkap ikan berbendera asing pelaku IUU Fishing baik berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut 1982. Salah satu tujuan dilaksanakannya tindakan penenggelaman kapal adalah untuk memberikan efek jera, namun demikian tindakan ini perlu memperhatikan aspek hukum, politis, dan lingkungan. Disarankan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Aspek penting yang perlu diperkuat adalah dari segi pengawasan.

---

ABSTRACT

This thesis reviews the law enforcement undertaken by the Government of the Republic of Indonesia to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing, namely the sinking of the foreign fishing vessels the actors of IUU Fishing in regional fisheries management of the Republic of Indonesia. Therefore, this research will outline the relevant provisions of the sinking of foreign fishing vessels both under the provisions of the international law as well as the national law.

The outcome of this research shows that Indonesia has legislation that refers to the Convention on the Law of the Sea 1982.One of the purposes of implementing the sinking action is to provide a deterrent effect, however, these measures need to pay careful attention to legal, political, and environmental aspects. The sinking of the fishing vessel is suggested to be the last option to prevent and overcome IUU Fishing. The important aspect that need to be strengthened is surveillance."

"Pengelolaan perikanan tangkap rajungan seharusnya mempertimbangkan kondisi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun tren hasil tangkapan per satuan upaya di Teluk Banten mengalami penurunan pada tahun 2007-2012. Tujuan riset ini adalah 1 menganalisis kondisi pengelolaan perikanan tangkap rajungan pada aspek lingkungan domain sumber daya dan domain habitat dan ekosistem , aspek sosial domain sosial dan domain kelembagaan, aspek ekonomi domain ekonomi dan domain teknik penangkapan 2 menyusun strategi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem EAFM di Teluk Banten. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, kuesioner. Kondisi pengelolaan dengan status buruk ada pada domain ekonomi 6,81 , domain sosial 15,14 , domain sumber daya rajungan 16,23 , serta domain habitat dan ekosistem 17,10 . Status pengelolaan dengan status kurang pengelolaan ada pada domain teknik penangkapan 36,96 dan status pengelolaan dengan status sedang ada pada domain kelembagaan 43,26 . Nilai agregat seluruh domain adalah 22,58 yang berarti kondisi pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten kurang pengelolaan. Prioritas langkah perbaikan dilakukan pada domain ekonomi dengan nilai indeks komposit ekonomi terendah dalam jangka waktu 5 tahun pertama sebagai strategi langkah perbaikan.

---

Fishery Management of Blue Swimming Crab BSC has to include environment, social and economy aspect into consideration. However, tren CPUE of BSC in Banten Bay are tending to decline year 2007 2012. The objectives of this research are 1 analysis the status of BSC fishery management with environment aspect BSC resources domain and habitat and ecosystem domain , social aspect social domain and institution domain , economic aspect economy domain and fishing technology domain 2 develop improvement strategy of fishery management in Banten Bay. This research employed quantitative approach with quantitative and qualitative methods, through observation, interviews, and questionnaires. Poor management conditions exist in economic domains 6.81 , social domains 15.14 , domain crab resources 16.23 , as well as habitat and ecosystem domains 17.10 . Management status with less management status exists in the capture technique domain 36.96 and management status with moderate management status exist in the institutional domain 43,26 . The aggregate value of the entire domain is 22.58, which means that the condition of capture fishery for BSC in Banten Bay is poor of management. Priority improvement steps is recommended to be performed on the economic domain with the lowest composite index value within the first 5 years as a corrective action strategy."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana implementasi Sertifikasi HAM Perikanan guna melindungi hak-hak pekerja pada usaha perikanan di Indonesia. Adapun beberapa lokasi penelitian yang dipilih untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana Sertifikasi HAM Perikanan telah diimplementasikan yakni di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Medan, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tegal, dan Pelabuhan Benoa Bali. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum tesis ini adalah normatif-empiris/normatif terapan (applied law research), yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan belum diimplementasikan. Banyak hak-hak dasar pekerja/buruh maupun awak kapal perikanan/nelayan pada usaha perikanan yang belum dipenuhi. Berdasarkan kesimpulan, penulisan hukum tesis ini merekomendasikan beberapa hal terhadap para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak terkait yakni segera dibentuknya tata kerja dari Tim HAM Perikanan, pemerintah perlu meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk mengimplementasikan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan, serta perlu adanya kerja sama baik secara bilateral maupun regional antara Pemerintah RI dengan negara bersahabat lainnya guna memberantas isu slavery at sea mengingat isu ini merupakan isu lintas batas negara.

---

This thesis focuses on how to implement Fisheries Human Rights Certification to protect workers’ rights in fisheries industries in Indonesia. The research locations selected to study and analyze the extent to which the Fisheries Human Rights Certification has been implemented are, among others, Belawan Oceanic Fishing Port (Medan), Nizam Zachman Fishing Port (Jakarta), Tegalsari Coastal Fishing Port (Tegal), and Benoa Port (Bali). Therefore, the research method used in thesis is normative-empirical/applied law research, which is to review the application or implementation of factually positive legal provisions on certain legal events occurring in the community in order to achieve predetermined goals. Based on the results of the study, it is concluded that the Fisheries Human Rights System and Certification have not been implemented. There are many basic rights of workers/laborers and crews of fishing boats/fishermen in fisheries sector which have not been fulfilled. Based on the conclusions, the thesis recommends a number of things to stakeholders and related parties such as immediate establishment of the Fisheries Human Rights Team’s work procedures, government’s ratification of ILO Convention 188 on Work in Fishing, the need for inter-ministerial coordination to implement the Fisheries Human Rights System and Certification and the need for bilateral and regional cooperation between Indonesian Government and other friendly States to eradicate the issue of slavery at sea considering that this is a cross-border issue."

"ABSTRAKTeluk Palabuhanratu merupakan salah satu lokasi di Indonesia dengansumber daya lobster yang tinggi. Namun, sampai sekarang studi spasial tentang identifikasi wilayah potensi penangkapan lobster belum pernah dilakukan. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model spasial untuk melihat hubungan kondisi oseanografi dengan hasil tangkapan lobster, memprediksi hasil tangkapan lobster, serta memprediksi wilayah potensi penangkapan lobster di Teluk Palabuhanratu. Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah informasi oseanografi yang dapat diekstrak dari data penginderaan jauh dengan teknik penggabungan data penginderaan jauh dan survei lapangan maka nilai klorofil-a, salinitas, total suspended solid, dan suhu permukaan laut diketahui. Data penginderaan jauh yang digunakan adalah citra multispektral Landsat 8 yang diakses dan diolah menggunakan aplikasi online berbasis cloud computing yaitu Google Earth Engine. Regresi linear berganda antara variabel klorofil-a, salinitas, TSS dan SPL denganhasil tangkapan lobster digunakan untuk membangun model prediksi hasil tangkapan lobster serta melihat hubungan antar variabel. Selanjutnya, analisis ekstraksi informasi citra digunakan untuk melihat wilayah potensi penangkapan lobster. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi hubungan simultan yang signifikan antara semua variabel terhadap hasil tangkapan lobster. Model prediksi hasil tangkapan lobster yang dihasilkan adalah Y= -56,155- (0,298*Chl)+(0,569*Salinitas)+(0,046*TSS)+(1,443*SPL) dengan nilai R2 sebesar 0,764. Dari penelitian ini diketahui wilayah potensi penangkapan lobster pada musim basah menyebar dengan cukup merata pada pesisir Teluk Palabuhanratu dengan luas wilayah sebesar 57,645 km2 dan wilayah potensi penangkapan lobster pada musim kering berada pada daerah perairan Kecamatan Cisolok dan Simpenan dengan luas wilayah sebesar 23,447 km2. Secara keseluruhan, wilayah potensi penangkapan lobster yang memiliki potensi tinggi dikedua musim terdapat padaperairan Kecamatan Cisolok dan Simpenan.

---

ABSTRACTPalabuhanratu Bay is one of the locations in Indonesia with high lobsterresources. However, until now spatial studies on identifying lobster fishing potential areas have never been done. This study aims to develop a spatial model to evaluate the relationship between oceanographic conditions with lobster catches, predict lobster catches, as well as predict lobster fishing potential areas in Palabuhanratu Bay. The variables used in this study are oceanography information extracted from remote sensing data and field survey which is chlorophyll-a, salinity, total suspended solid, and sea surface temperature. The remote sensing data used is multispectral imagery from Landsat 8 that is accessed and processed using a cloud computing-based online application, Google Earth Engine. To build the prediction model, multiple linear regression algorithm is tested between the lobster catches and the chlorophyll-a, salinity, TSS and SPL variables. Next, information extraction of images analysis is used to see the lobster fishing potential areas. The results of this study are a significant simultaneous relationship between all variables on lobster catches. The prediction model of the resulting lobster catches is Y= -56,155- (0,298*Chl)+(0,569*SSS)+(0,046*TSS)+(1,443*SST) with an R2 value of 0.764. From this study it is known that the lobster fishing potential area in the wet season is spread evenly on the entire coast of Palabuhanratu Bay with an area of 57,645 km2 and the lobster fishing potential area in the dry season is in the Cisolok and Simpenan waters with an area of 23,447 km2. Overall, the lobster fishing potential area that have high potential in both seasons are in Cisolok and Simpenan waters."

"Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

---

The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan aktifitas operasional, ekonomi dan sosial masyarakat dalam menggunakan jasa pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berpotensi menurunkan kualitas lingkungan di pelabuhan akibat adanya timbulan sampah. Tujuan utama penelitian ini membangun kerangka quasi strategi pengembangan pelabuhan perikanan ramah lingkungan untuk memberikan konsep, saran dan pemikiran terkait pengembangan pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) kualitatif didukung kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah dengan konsep berbasis kemitraan untuk saling memberikan keuntungan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa regulasi dan kemitraan pengelolaan sampah merupakan quasi strategi pengembangan pelabuhan perikanan ramah lingkungan.

---

This research is motivated by the increasing operational, economic, and social activities of the community in using port services to meet economic needs, which has the potential to degrade the environmental quality at the port due to waste generation. The main objective of this research is to construct a quasi-strategic framework for the development of an environmentally friendly fisheries port to provide concepts, recommendations, and thoughts related to the development of an environmentally friendly fisheries port through waste management at the Karangantu National Fishing Port. The method used is a mixed-method, with qualitative supported by quantitative approaches. The results of this research emphasize waste management with a partnership-based concept to mutually benefit each party. The conclusion drawn from this research is that waste management regulations and partnerships constitute quasi-strategic development for an environmentally friendly fisheries port."

"Tesis ini membahas Karakteristik Oseanografi Perairan Indonesia dalam Upaya Mendukung Optimalisasi Perikanan Tangkap Ikan Pelagis. Parameter yang diamati terdiri dari parameter fisika laut, intensitas klorofil-a serta daerah potensial penangkapan ikan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa puncak musim penangkapan ikan di perairan Indonesia fase pertama berlangsung dari bulan April sampai bulan Mei. Fase kedua berlangsung dari November sampai bulan Januari. Pengaruh utamanya adalah akibat produktifitas klorofil-a pada bulan-bulan tersebut yang cukup tinggi akibat dipengaruhi oleh dinamika parameter fisik sepanjang tahun. Sementara masa paceklik terjadi dari bulan Juli sampai bulan September.

---

This thesis discusses Oceanographic Characteristics of Indonesian Waters in Efforts to Support the Optimization of Pelagic Fish Fishing. The parameters observed consisted of physical parameters of the ocean, the intensity of chlorophyll-a and potential fishing areas. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study found that the peak fishing season in Indonesian waters in the first phase lasted from April to May. The second phase runs from November to January. The main effect is that the productivity of chlorophyll-a in these months is also quite high which is influenced by the dynamics of physical parameters throughout the year. While famine occurs from July to September."

"Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang bermukim di pesisir pantai. Di negara dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia ini, nelayan seharusnya memiliki kesejahteraan yang baik dan gaya hidup yang sehat. Namun kenyataanya sebagian besar nelayan tradisional di Indonesia belum merasakannya. Mereka masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang kurang efisien, karena mereka hanya mengikuti pola kerja yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Jauh dari sentuhan kemajuan teknologi yang berdampak pada tingginya biaya operasional dan pemeliharaan saat mencari ikan. Batasan dari penelitian ini adalah menghitung rata-rata biaya energi dari penerangan kapal, hingga penggunaan sumber energi dengan menggunakan metode simulasi software HOMER Pro. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan konsumsi energi yang dihasilkan oleh kapal listrik (e-Boat) 12 GT dan kapal nelayan konvensional 12 GT. Teknologi penerangan merkuri pada perahu nelayan konvensional dibandingkan dengan lampu perahu listrik LED dengan tingkat pencahayaan yang sama, konsumsi energi 75% lebih rendah, dan perbedaan Levelized Cost of Energy (LCoE) hanya 2% lebih tinggi. Namun, energi yang diperoleh lebih hemat, bersih, dan ada pola baru yang lebih efektif.

---

Fishermen are one of the livelihoods that many Indonesians who live on the coast. In a country with one of the longest coastlines in the world, fishermen are should have good welfare and a healthy lifestyle. However, in fact, most of the traditional fishermen in Indonesia have not felt it. They still carry out fishing activities in a less efficient manner, because they only follow the work patterns that have been done by their predecessors. Far from being touched by technological advances that have an impact on high operational and maintenance costs when fishing. The limitation of this research is to calculate the average cost of energy from ship lighting to the use of energy sources using the HOMER Pro software simulation method. The purpose of this study is to compare the energy consumption produced by electric boat (e-Boat) 12 GT and conventional fishing boat 12 GT. The mercury lighting technology in conventional fishing boat is compared to LED electric boat lights with the same lighting level, 75% lower energy consumption, and only 2% higher Levelized Cost of Energy (LCoE) difference. However, the energy obtained is more efficient, cleaner, and there are new patterns that are more effective."