Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIllegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities have been widely known as a threat to marine living resources. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) has adopted its advisory opinion on the responsibility and the possible liability of the flag States who committed IUU fishing activities in an area under the jurisdiction of the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). Other than the Opinion, many international scholars and legal instruments have arisen the same concern, however, the primary source on the Law of the Sea, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is silent in this matter. The issue is very relevant with the current case that encountered by the Indonesian Government with regard to the Chinese-flagged fishing boat, namely Kway Fey 10078, that had been suspected to conduct IUU fishing activities in the Indonesian exclusive economic zone (EEZ). In this particular case, the Chinese coast guard ship assisted the Kway Fey to escape from Indonesian jurisdiction by ramming into Kway Fey 10078. In consequence, the Indonesian Government cannot enforce its jurisdiction upon Kway Fey and the Chinese Government requested Indonesia to release eight Chinese nationals who are detained. This reaction shall question on how international provide legal solutions on how to effectively deal with IUU fishing activities."

"Penelitian ini berfokus pada analisis stabilitas Kapal Ikan 5 GT, sebuah kapal berkapasitas 5 GT dengan penggerak motor listrik dan dilengkapi dengan panel surya untuk pengisian daya baterainya. Untuk menjamin keselamatan operasional, analisis stabilitas kapal dilakukan menggunakan parameter dari International Maritime Organization (IMO) sebagai standar keselamatan. Metode yang digunakan meliputi uji eksperimental inclining test dan simulasi menggunakan perangkat lunak Maxsurf Stability. Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur jarak pemindahan beban uji dan kemiringan kapal yang diakibatkan oleh pemindahan posisi beban. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai GMt dari uji eksperimen adalah 0,385 m, sementara hasil simulasi menunjukkan nilai 0,395 m pada kondisi inclining test. Uji stabilitas berdasarkan kriteria IMO menunjukkan bahwa Kapal Ikan 5 GT belum memenuhi kriteria stabilitas untuk parameter luas area pada sudut kemiringan 30°, 40°, 30° - 40°, dan nilai GZ pada sudut 30°, dalam kondisi kapal kosong. Oleh karena itu, diperlukan penambahan beban pemberat pada kapal agar memenuhi kriteria stabilitas yang ditetapkan.

---

This research focuses on the stability analysis of a 5 GT fishing vessel, a boat with a 5 GT capacity powered by an electric motor and equipped with solar panels for battery charging. To ensure operational safety, the vessel's stability analysis was conducted using parameters from the International Maritime Organization (IMO) as safety standards. The methods employed include an experimental inclining test and simulations using Maxsurf Stability software. Data collection was carried out by measuring the displacement distance of the test weight and the tilt of the vessel caused by the repositioning of the weight. The calculation results indicate that the GMt value from the experimental test is 0.385 m, while the simulation results show a value of 0.395 m under the inclining test conditions. Stability tests based on IMO criteria reveal that the 5 GT fishing vessel does not meet stability criteria for the area under the curve at heel angles of 30°, 40°, 30° - 40°, and the GZ value at a 30° angle, in an empty vessel condition. Therefore, additional ballast weight is required for the vessel to meet the specified stability criteria."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."

"Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan empat fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan, keindahan dengan keramahan, sumber bahan baku, dan sebagai penampungan limbah. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara aktif muliak diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk mengurangi tekanan-tekanan dari kegiatan yang mempunyai potensi merusak lingkungan baik tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar.Kawasan Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan konservasi laut khususnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, banyak sekali menerima tekanan dari luar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, antara lain dari sektor industri pariwisata, overlshing, penggunaan bahan peledak dan racun ikan, limbah industri dan domestik, pertambangan, perusakan hutan mangrove dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Penelitian telah dilaksanakan di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS). Penelitian dilapangan di mulai bulan April 2002 sampai dengan September 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah metode partisipatif dengan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan metode survei dengan bantuan kuesioner atau wawancara. Teknis pengambilan sampel untuk pengumpulan data dan informasi dilakukan secara purposive random sampling yang digabungkan dengan metode PRA, terutama untuk data-data kondisi ekologi/lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah studi. Jumlah responden yang diambil sekitar 10 % dari jumlah populasi atau tergantung kondisi yang ada dilapangan yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan PRA.Berdasarkan hasil studi telah teridentifikasi beberapa kegiatan atau tekanan yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan ekosistemnya di wilayah studi antara lain yang disebabkan oleh penambangan karang, kegiatan penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan, akibat pencemaran dan abrasi pantai, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak atau tidak selektifnya penggunaan alat tangkap ikan. Hasil PRA menunjukan bahwa pada tahun 1970 an (80 %) kondisi mangrove di wilayah studi masih baik, kemudian menurun dan hingga tahun 1995.Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi.Namun demikian masyarakat pesisir kepuluan seribu sudah mempunyai persepsi dan ikut partisipasi dalam usaha menekan kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain status pendidikan dan status di masyarakat sehingga berani melakukan teguran secara langsung apabila melihat nelayan dari luar atau dari dalam yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Sekitar 17,7% yang berani menegur langsung, kemudian ada pula yang melapor ke RT atau pamong adalah 15,5% tetapi yang kebanyakan mereka diam saja atau masa bodoh sekitar 67%. Kebanyakan penduduk yang berani menegur dan mengingatkan secara langsung kepada yang yang melakukan kegiatan yang merusak, bila dilihat statusnya adalah sebagai tokoh masyarakat (11,1 %) dan berpendidikan SLA (8,8%).Berdasarkan hasil studi PRA ternyata lembaga lokal yang memiliki hubungan dekat dan diterima masyarakat baik fungsi dan manfaatnya adalah lembaga RT/RW dan Kelurahan sedangkan lembaga LPM, LSM, Koperasi sudah cukup jauh dari masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif pertama yang harus dilibatkan apabita ada program pembangunan di wilayah studi.Kesadaran masyarakat pesisir wilayah studi dalam pengelolaan sampah masih belum baik, hal ini ditunjukan masih banyak penduduk yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke pantai sekitar (93%), dikumpul di lubang dan dibakar (9%) dan dikumpul dan dibakar (9%). Sedangkan penggunaan air bersih untuk minum masih banyak yang menggunakan air hujan (97%) kemudian air sumur (95%), dan ada di beberapa tempat yang menggunakan air dan hasil penyulingan dengan membelinya. Pembuangan limbah rumah tangga masih banyak yang di pantai, walau pun sudah ada WC umum dan punya sendiri di rumah, karena merubah kebiasaan yang sudah turun temurun itu perlu proses dan waktu.Dalam rangka mengurangi tekanan-tekanan yang berpotensi merusak lingkungan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistim usaha alternatif selain penangkapan ikan dan sifat kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menurunkan tekanan yang khususnya datang dari irang dalam. Berdasarkan hasil studi, masyarakat Kepulauan Seribu lebih tertarik dengan usaha budi daya Rumput Laut dan budi daya ikan dengan keramba. adapun sistim pengelolaannya lebih tertarik dengan sistim bapak angkat atau dibentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). Hal ini disebabkan kekurangan modal dan kemampuan teknologi pengelolaannya.Berdasarkan hasil diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:Teridentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat merusak lingkungan pesisir di wilayah studi yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan lokal dan masyarakat pendatang/luar terutama kegiatan penambangan batukarang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, penggunaan bahan peledak dan Potasium Sianida (KCN) dalam penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pencemaran pesisir dan laut. Sebenarnya apabila dibandingkan tekanan yang datang dari dalam dengan dari Iuar, lebih besar dari Iuar. Seperti yang menggunakan bahan peledak sekitar 95% dilakukan oleh orang Iuar, dan hanya 8% oleh orang dalam. Kemudian yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan adalah nelayan dari luar sekitar 95% dan nelayan lokal 11%.Berdasarkan hasil PRA, masyarakat Kepulauan Seribu masih mempunyai kearifan sosial dengan persepsi yang lama tentang pentingnya kelestarian lingkungan di daerah, hal tersebut berdasarkan dari jawaban beberapa peserta PRA bahwa mereka tidak - setuju dan mengecam perbuatan penggunaan bahan peledak/racun ikan dalam penangkapan ikan dan penggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan serta paham bulan dan kapan boleh melaut serta daerah mana yang dilarang.Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan di wilayah studi dari tahun ke tahunnya, sejalan dengan terus menurunnya atau rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang, mangrove dan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat yang bersifat merusak lingkungan.Persepasi dan partisipasi masyarakat Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir sudah teriihat, hal ini dapat ditunjukan sudah adanya keberanian dari sebagian masyarakat yang berani menegur langsung atau melapor ke pamong desa apabila melihat ada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di daerahnya.Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan sebagai berikut:Setiap program atau proyek pembangunan di Kawasan Kepulauan Seribu disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan mempunyai manfaat secara signifikan untuk peningkapan pendapatan atau ekonominya.Adanya seleksi dalam pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan adanya pembagian wilayah penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan modern, dan disarankan adanya pengembangan usaha ekonomi altematif bagi masyarakat pesisirApabila akan memberikan bantuan atau program pembangunan sebaiknya melalui atau melibatkan lembaga yang paling dekat dan diterima oleh masyarakat yaltu altematif pertama melalui RT/RW dan Kelurahan, altematif kedua melalui LSM, LPM, Dewan Kelurahan dan Serikat Nelayan.Daftar kepustakaan: 50 (Tahun 1967 - Tahun 2002).

---

Coastal area as a natural ecosystem has four functions for human basic needs and economic development, such as, to support activity of living resources, as natural view and amenities, as raw material resources and as waste location. In order to support those functions, it is needed an integrated and sustainable coastal area management plan, which development is based on the same interest and implemented together with the community. Therefore active coastal community participation is absolutely needed to take part in arranging environment plan and management for its area. By the participation and empowerment of the community it is expected to be able to create a relation which is harmonious, synergy and mutual dependency in order to decrease that activity, which has a potency to damage the environment even from in side or out side of area. Seribu Islands are one of marine conservation area, especially in sub-district of North Seribu Islands, which has number of interference from outside, amongst offers from tourism sector, over-fishing, explosive usage and fish poisoning, domestic and industrial waste, mining, mangrove damage and fishing tools which are able to damage the environment. Based on those problems and the condition, perception and participation of the community in Seribu Islands in determining their environment management, this research proposed to identify coastal community participation and the activities which have potency to damage coastal area and its ecosystem as well as to analyze community participation and perception to give input and support for implementing environment management program in the study area.

This study was carried out in Kelurahan of Panggang island, Kelapa Island, and Harapan Island, which were located in Sub-District of North Seribu Islands, Administrative District of Seribu Islands (KAKS = Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Study started from April 2002 up to September 2002. The study used participation method with Participatory Rural Appraisal (PRA) is a technical approach, and survey activity using questioners or interview method. Sampling collection for data and information collection are conducted by using purposive random sampling that combined with PRA method, especially for ecological/environmental condition, social economy, and culture of study area. Number of respondent was 10 % of the total population or depending on the condition in the field, which was based on the PRA implementation need.

Based on the study result, number of activities or interferences have been identified which has a potency for damaging coastal ecosystems in the study area. Amongst others are coral reefs mining, the use of explosive material and cyanide poison for fishing, pollution, and coastal abrasion, fishing tools that able are destroy environment or non selective use of fishing tools. Based on PRA result showed that in 1970 (80%) mangrove condition in the study area was still good, then it keep going to decrease until 1995 by more than (10-20%) In fact, based on the answer of respondent showed that mangrove damage caused by cutting them for firewood and building material around 80°Io, pollution and abrasion around 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

In fact, the number of coral reefs damage are caused by using explosive material and fish a poison (rCN), pollution, and fishing tool usage. Based on PRA, before 1975, the condition of coral reefs was still good. It was characterized with number of Stone fish and the fishermen were easy to find fishes around their living area. In 1975, fishermen from out side of Thousands Islands came and caught fish by using explosive material and other damaging fishing equipment.

Thus, in 1980, most of the coral reef condition was bad, only 40% coral reefs were in good condition. It was getting worse in 1985, when government projects used coral reefs as its building materials. In 1995 to present days, probably, there are only 15-20% coral reefs in good condition in the study area.

Fishing capture using catching equipment that could damage environment are Trawl net, Gardan net, "Hanyur net and other fishing gear used by outside fishermen. Most fishermen who used that equipment used to come from outside of study area (95%), which has enough capital, while local fishermen were only (11%). Most of local fishermen did not have enough capital and still used traditional equipment in catching fish, such as Mayang net, Bubu (trap net) and Tonda fishing in study area.

Nevertheless, coastal community in Seribu Islands has a perception and participation in order to decrease environmental damage. There were number of factors, which influence them such as education and status level in society, so they could give warning whenever they saw fishermen from in or out side of Seribu Islands conducted the activities, which caused environmental damage. It was around (17,7°!o) people, who were brave to give warning directly, (15,5%) report to RTor Pamong, but most of all did 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer.

Based on the result of research, it concludes as follows: It had been identified communities activities, which were able to destroy coastal environment in study location conducted by local society/fishermen and outsider especially Coral Reefs and sand mining, mangrove felling, explosive and Potassium cyanide (KCN) usage in catching fishes, damageable fishing tools usage, and marine and coastal pollution. In fact, interference from outside were bigger than from inside of the study area. Such as explosive usage, (95%) were conducted by outsider, (8%) by local communities, then the use of fishing equipment that were able to damage environment, (95%) conducted by outside fishermen and (11°k) by local fishermen.

Based on PRA result, 5eribu Islands society still had social wisdom with the same perception of the importance of environment preservation for their area. It is based on the answer of some PRA participants that they did not agree and criticize the activities, which used explosive/chemical in catching fishes and using fishing gears, which were able to destroy environment.

Based on the study result showed that fishing in study area is decreasing from time to time, in line with the damage of coral reefs ecosystem condition, mangrove, and higher intensity in using fishing tools, which were able to destroy environment.

Perception and participation of Seribu Islands community in coastal management implementation has been recognized. It could be known by seeing their bravery to warn directly or report to the village chief whenever they saw the activity, which could destroy their environment.

Based on the conclusion, it was suggested that; each program for developing project in Seribu Islands should involve local community actively for significant benefit to improve community income or economy.

There is a selection in implementing fishing tools, which was save for the environment, fishing region allocation between traditional and modern fishermen, and alternative economy business development for coastal community.

If some are want to provide aid or development program, it would be better. to use or to involve the closest institution and acceptable by local community such as RT/RW and Kelurahan as first alternative, and LSM, LPM, Kelur4aahan Board, and Fishermen association as second alternative.

Bibliography: 50 (year 1967 - 2002)"

"Penerapan teknologi modern dalam sistem produksi nelayan seiring pembangunan ekonomi mengimbaskan perubahan struktural. Ketidak sesuaian bentuk teknologi tangkap ikan (fishing gear technology) yang diaplikasikan nelayan ternyata merupakan sebab utama tidak optimalnya tingkat produksi ikan yang dieksplorasi. Selain itu, penempatan nelayan tradisional semata-mata sebagai obyek bantuan dan sasaran pembangunan karena tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses perencanaan pembangunan ditengah lingkup persaingan perebutan sumber daya perikanan yang semakin terbatas potensinya, turut pula sebagai penyumbang dilema terikatnya komunitas nelayan dalam lingkaran kemiskinan dan statusquo. Pilihan teknologi "bagan boat" yang diterapkan dalam moda penangkapan ikan nelayan Kecamatan Sibolga merupakan suatu bentuk keberdayaan komunitas sosial, dimana sinergi ke-magnitude-an teknologi memiliki efek terhadap dinamika ekonomi dan tingkat kesejahteraan nelayan, dan melahirkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pantai. Pengkajian kerangka pemikiran penelitian didasarkan atas teori moderninasi dan perubahan sosial dari aliran struktural fungsional sebagai kerangka untuk menjelaskan hubungan pilihan teknologi nelayan dengan perubahan struklur sosial ekonomi masyarakat pantai. Metode pengumpulan data utama ditempuh dengan teknik survey dan wawancara semi terbuka. Sedangkan data sekunder ditelaah dari naskah dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil analisis data penelitian menawarkan kesimpulan sebagai berikut: pertama pilihan teknologi `bagan boat" oleh nelayan ternyata mampu meningkatkan pengetahuan nelayan tentang prasyarat teknologi yang diaplikasikan, serta merasionalkan nilai dan prilaku kerja nelayan dengan penerapan prinsip manajemen dalam proses produksi, kedua perubahan teknologi memiliki dampak sosial ekonomi diantaranya: (a) melebarnya rentang kesenjangan ekonomi karena distribusi penghasilan yang timpang antara nelayan pemilik alat produksi dan nelayan non-pemilik, (b) dominasi kelompok nelayan pemilik dalam relasi kega melemahkan daya tawar (bargaining position) nelayan non-pemilik, karena tidak berfungsinya mekanisme pasar dan aturan bagi basil, serta belum eksisnya peran lembaga sosial ekonomi dalam jaringan pemasaran perikanan laut, (c) meningkatnya intensitas materialisme budaya dalam hubungan antar lapisan sosial masyarakat pantai, (d) bertambahnya kausal potensi konflik pada masyarakat pantai karena peningkatan kuantitas pengeksplorasi perairan tradisional berpotensi sebagai penyulut disintegrasi sosial akibat perebutan pangsa (domain) yang terbatas oleh sifat pertumbuhan sumber daya perikanan (aquatic resources) yang bersifat alamiah dan tak terekayasa (unrenewable), dan ketiga implikasi modernisasi alat produksi memperjelas fungsi-fungsi jaringan kelembagaan sosial ekonomi dalam memaksimalkan produktivitas pengadopsi teknologi. "

"UPT BTPI merupakan salah satu UPT di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta yang salah satu fungsinya melakukan pelayanan jasa sarana perbaikan kapal dan sarana penangkapan ikan, yang meliputi pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan. Pelanggan pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan berdomisili di Jakarta maupun Luar Jakarta. Kapal ikan yang dilayani beragam ukuran mulai dari ukuran terkecil di bawah 5 GT sampai yang terbesar berukuran 200 GT.Permasalahan yang ada dapat disederhanakan dengan perumusan : 'Bagaimana kualitas pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan di UPT BTPI Muara Angke dan bagaimana cara meningkatkan kualitas pe/ayanannya dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan?' Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis : a) tingkat kepuasan pelanggan, b) kualitas pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan di UPT BTPI, dan c) faktor apa yang diduga mempengaruhi serta upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan di DKI Jakarta. Model yang digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan menggunakan teori 5ervqual yang terdiri dari lima dimensi yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Analisis data meliputi uji reliabilitas, uji validitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisis faktor. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada pelanggan pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan di UPT B"IPI sehingga didapatkan 150 responder sebagai sampel data penelitian.Hasil analisis data penelitian menunjukkan 55,78% pelanggan mempunyai persepsi agak puas atas pelayanan docking, 70,53% pelanggan mengharapkan puas atas pelayanan docking yang diterima, dan 64,25% pelanggan mengatakan penting atas pelayanan yang diberikan. Dimensi responsiveness memiliki kesenjangan kualitas pelayanan terendah (-0,4400) sedangkan dimensi langrblesmemiliki kesenjangan kualitas pelayanan tertinggi (-1,1084). Bila dilihat dari persentase tingkat kepuasan pelanggan maka dimensi responsiveness memiliki persentase tingkat kepuasan tertinggi (90,71%) dan dimensi tangibles memiliki persentase tingkat kepuasan terendah (76,11%).Berdasarkan analisis faktor terbentuk 4 faktor baru yang diduga mempengaruhi kualitas pelayanan perawatan dan perbaikan (docking) kapal ikan di UPT BTPI, yaitu : (1) Faktor fisik, yang berkaitan dengan peralatan dan sarana yang mendukung pelayanan; (2) Faktor kehandalan pegawai, yang dipengaruhi oleh dimensi reliability, (3) Faktor perhatian pegawai, yang dipengaruhi oleh dimensi empathy, dan (4) Faktor jaminan dan daya tanggap pegawai, yang dipengaruhi oleh dimensi assurance dan responsiveness Dari hasil peneiitian ini diharapkan UPT BTPI dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keempat faktor tersebut dalam merencanakan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

---

Analysis Of Service Quality With Docking Fishing Boats. Case Study in Technical Operation Unit of Fish Catching Technology Office (UPT BTPI) Department for Livestock, Fisheries and Marine Affairs on the Jakarta Provincial GovernmentUPT BTPI is a Technical Operation Unit under Department for Livestock, Fisheries and Marine Affairs on the Jakarta Provincial Government. One of its jobs is to provide services for docking fishing boats from Jakarta and elsewhere, available for small boats with 5 GT in weight to the biggest boats which weigh in at 200 GT.Problems occurs in UPT BTPI can be summarized into questions : `How is quality of service provided by UPT SiPT Muara Angke in docking and ho w to improve service quality to meet customer satisfaction?. The study, then, attempts to identify and analysis : a) level of customer satisfaction, b) service quality provided by UPT BTPI in docking fishing boats, and c) factor influenced in service quality and suggestions applied to improve service in docking of fishing boats in Jakarta. Models used to analysis service quality based on the SERVQUAL theory with its five dimensions Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Data obtained through questionnaires from 150 respondents of docking service customers, were developed into reliability and validity test, measurement of satisfaction level.Results indicates that 55,78% of customers perception are rather satisfied with docking service, 70,53% customers expectation are satisfaction in docking they obtained, and 64,25% customers consider service provided is important. The dimension responsiveness have lowest service quality gap (-0,4400) while the dimension tangibles have highest service quality gap (-1,1084). When seen from percentage of satisfaction, dimension of responsiveness have highest percentage satisfaction (90,71%) and dimension of tangibles have lowest percentage satisfaction (76,11%).Factors analysis generates 4 new factor influenced in service quality with docking fishing boats in UPT BTPI, the labeled as : (1) Physical factor, influenced by tangibles dimension and related to infrastructure and facilities of services; (2) Personnel reliability factor, influenced by reliability dimension; (3) Personnel empathy factor, generated from dimension of empathy, and (4) Personnel assurance and responsiveness factor, extracted from assurance and responsiveness dimensions. In this regard, the study contends that UPT BTPI will pay more attention to these four factors as a strategy to improve service quality to customers."

"ABSTRAkPembangunan masyarakat desa sudah lama menjadi bahan perbincangan para perencana pembangunan dan obyek penelitian para ilmuan, terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Obyek pembahasannya biasa difokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti: masalah kependudukan dan lingkungan hidup, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pertanian, masalah perikanan dan lain-lain yang pada dasarnya mencari jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masalah perikanan yang tersebut terakhir termasuk salah satu diantaranya yang mendapat prioritas dan telah digalakkan pembangunannya oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini sesuai dengan arah pembangunan melalui Pelita demi Pelita. Pada Pelita kelima (GBHN 1988: 67-68) antara lain disebutkan : ?? Perhatian khusus perlu diberikan kepada usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai. Dalam usaha pengembangan tersebut perlu ditingkatkan peranan koperasi serta keikutsertaan usaha swasta". Berdasarkan arah dan tujuan pembangunan perikanan rakyat dan desa-desa pantai tersebut, maka pemerintah melalui para ilmuan dan perencana pembangunan telah menggalakkan aktivitas pembangunan perikanan dengan cara mengintroduksi teknologi perikanan berupa perahu motor tempel beserta alat penangkap ikan yang canggih. Menurut hasil survey sosial ekonomi perikanan laut (Dirjen Perikanan, 1978: 10), pembangunan perikanan laut melalui introduksi perahu motor tempel telah dilakukan sejak tahun 1955 sampai tahun 1980-an. Akan tetapi hasilnya belum banyak memperlihatkan peningkatan pendapatan dan taraf hidup para nelayan didesa-desa pantai Indonesia. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai faktor penyebabnya, antara lain: 1. Masalah kemiskinan yang sampai kini masih mendominasi sebagian besar rumah tangga nelayan. Pada tahun 1982/1983 tercatat sekitar 60% rumah tangga nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan (lihat Buletin Nelayan, 1982: 1). Karena para nelayan tergolong miskin, maka mereka tidak memiliki modal, kurang memiliki skill dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka memiliki serta mengoperasikan peralatan modern. Dengan demikian, para nelayan tetap mempergunakan peralatan dan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan. Menurut Soegiarto (dalam Pieris, 1998: 47), sampai sekarang ini 95% produksi ikan di Indonesia berasal dari rakyat dengan cara penangkapan tradisional. 2. Masalah mekanisasi yang bukan sekedar memperkenalkan teknologi, tetapi membawa dampak sosial budaya dan lingkungan yang tidak kecil. Misalnya terjadi ketegangan dan kerawanan sosial dikalangan para nelayan, menurunnya jumlah rumah tangga nelayan, dan terjadinya pengurusan sumber hayati ikan pada wilayah-wilayah perairan terentu (Lubin dalam Buletin Nelayan, 1982: 4), yang tidak diikuti dengan meningkatkannya kesejateraan mereka. Akibatnya dapat diperkirakan semakin meningkatnya kesenjangan antara pemilik modal dan nelayan kecil. Hal itu tercermin dalam kasus-kasus ketegangan yang teriadi dikalangan para nelayan. Ketegangan dan kerawanan sosial yang telah terjadi sebagai konsenkuensi penerapan teknologi yang tidak dimaksudkan (Unitended concenquences) antara lain seperti kerusuhan dan pembakaran rumah serta perahu motor di Muncar Bayuwangi (lihat Emerson, 1977), Kasus kemacetan kredit perahu motor dan dikenakannya PHK buruh nelayan di Jawa Tengah (Buletin Nelayan, 1983: 9), Kasus bentrokan antara nelayan tradisonal dan nelayan pukat teri di Sumatra Utara (Wudianto dalam Buletin Nelayan, 1983: 21), dan masih banyak kasus lain yang tidak sempat dikemukan dalam bagian ini. Sementara itu, menurunnya sumberdaya ikan di wilayah perairan tertentu terutama disebabkan oleh adanya pemusatan pengoperasian alat penangkap ikan yang canggih yang dilakukan oleh dilakukan oleh investor asing. Misalnya, di perairan Selat Malaka, selat Sulawesi, pantai utara Jawa, perairan Riau dan lain telah terjadi overfishing (Lubis dalam Buletin Nelayan, 1984, Mubyarto, 1988). Bahkan di perairan Jepara pada tahun 1973 sampai dengan 1977, setiap, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sebesar 58% (Plubyarto, 1984: 1B). Peta tingkat pemanfaatan ikan di?. "

"ABSTRAKPendanaan dengan sekuritisasi aset future flow bagi pelaku bisnis. secara agregatmengalami perkembangan yang cukup pesat sejak terjadinya krisis yang melanda negaranegara berkembang di Amerika Latin, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara hingga saatsekarang. Keuntungan paling optimal bagi pelaku future flow securitization memang palingdirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat hutang (rating) yang tingginamun berada pada batasan sovereign rating yang buruk, yang biasa dialami oleh negarayang sedang mengalami krisis. Dengan sekuritisasi future flow, Perusahaan yang memiliki peringkat investasi (diatas BBB) akan mendapatkan keuntungan dalam hal perolehan immediate cash dengan caramenjaminkan aset yang dimilikinya. Immediate cash tersebut tentu saja sangat bergunauntuk dikelola sedemikian rupa dan dimanfaatkan sebagai revenue generator di masa yangakan datang. Tingginya aspek keamanan dan struktur Asset-Backed Securities.menguntungkan penerbit efek hutang tersebut dalam hal rendahnya beban hutang yangakan ditanggung relatif jika dibandingkan terhadap tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan alasan potensi keuntungan tersebut, maka perusahaan-perusahaan denganperingkat hutang yang baik yang berada di negara berkembang yang memiliki sovereignrating kurang baik termasuk Indonesia, selayaknya mempertimbangkan alternatifpendanaan dengan masuk ke dalam struktur ABS sebagai originator yang menjaminkanasetnya. Di Indonesia sendiri, sub-sektor industri perikanan termasuk salah satu industriyang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi penjaring devisa baginegara. Sebagian besar pelaku bisnis tidak dilengkapi dengan fasilitas processor yang dapatmemproduksi produk-produk bernilai jual tinggi. Kinerja ekspor hanya didominasi olehsebagian kecil pelaku dalam industri ini, termasuk PT DSFI, Tbk yang bergerak di bidangpengolahan. Laut Indonesia yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang bahkanmenyimpan hingga 10% persediaan ikan dunia, belum dapat dimanfaatkan secara optimal.Utilisasi terhadap sumber daya laut kita masìh sekitar 50% saja. Untuk meningkatkankinerja industri perikanan dibutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mensimulasikan strategipendanaan Asset-backed Securities kepada salah satu pemain pada industri perikanannasional, yaitu PT DSFI, Tbk. DSFI disimulasikan sebagai originator yang menjaminkanasetnya dengan cara menjual future receivables kepada entitas khusus yang akanmenerbitkan ABS kepada investor. Future receivables yang dimaksud adalah piutangdagang ekspor yang akan dihasilkan akibat adanya penjualan kepada pelanggan di masayang akan datang. Faktor penting yang menjadi ukuran kemampuan struktur ABS dalam melunasikewajiban sehubungan dengan efek hutang yang dikeluarkannya adalah kualitas kredit(credit quality) dari ABS itu sendiri. Peniiaian tentang kualitas kredit dan ABS tidak hanyadilakukan dengan cara menguji kinerja aset jaminan selama beberapa tahun terakhir. Sebab,khusus untuk kelompok aset berupa future flow, dimana aset yang dijaminkan belum adasaat ABS diterbitkan, maka penilaian kualitas kredit ABS tidak dapat dipisahkan daripenilaian terhadap kinerja originator yang menjaminkan aset tadi. Perlu diuji terlebihdahulu apakah ada kemampuan yang cukup baik dari originator tadi untuk menghasilkanaset tersebut di masa yang akan datang. Kemudian harus dilihat juga apakah perusahaantersebut memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi seluruh kewajibannyasehubungan dengan hutang yang dimilikinya. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh dalamhal probabilitas default stare dan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Posisi bersaing originator dalain industri baik pada skala lokal maupun global,kemudian tíngkat permintaan dan penawaran pada pasar internasional yang berpengaruhterhadap commodity pricing akan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan dalammembuat proyeksi keuangan, sebab sangat erat berhubungan dengan ketahanan bersaingdan daya serap pasar intemasional terhadap produk yang dihasilkan oleh originator. Faktorpenting lain adalah strategi ekspansi berupa investasi fisik yang berpengaruh terhadapkapasitas produksí perusahaan. Hal ini akan menjadi pegangan yang mendasari asumsiuntuk membuat proyeksi di masa mendatang. Pembahasan mengenai faktor-faktor pentingtersebut dirangkum dalam dua kelompok besar analisa, yakni corporate finance analysisdan structured finance analysis. Dari hasil penilitian yang dilakukan, originator memiliki kemampuan yang cukupbaik untuk menghasilkan aset jaminan dalam jumlah yang cukup signifikan di masa depan.Kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutangnya juga cukup baik, seperti yangtercermin dalam rating jd BBB+ yang diterbitkan oleh Petindo. Dapat disimpulkan bahwaada potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja ekspor perikanan baik oleh parapelaku industri maupun bagi industri perikanan nasional secara keseluruhan mengingatpotensi sumber daya perikanan laut yang belum termanfaatkan masih sangat besar."

"Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan dunia, oleh karena itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional maupun nasional.Sebagai pelaksanaan dari CCRF, FAO mengeluarkan panduan yang dinamakan International Plan of Action (IPOA). Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan FAO tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki pengelolaan perikanan nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum yang selama ini dirasa lemah. Salah satu usaha peningkatan penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting untuk menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi penyidik (penyidik tunggal) yaitu PPNS Perikanan, namun ide tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL dan penyidik POLRI.Pada akhir pembahasan, disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan dan penyidik POLRI, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 31Tahun 2004. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing - masing penyidik sehingga tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk menimalisir tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai."

"

Penelitian ini mengkaji motivasi Indonesia dalam melakukan lokalisasi norma anti illegal unreported unregulated fishing (IUUF). Indonesia telah menghadapi ancaman kedaulatan dan eksploitasi sumber daya perikanan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia selalu patuh terhadap kebijakan internasional PBB. Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah menjadi dasar kebijakan perikanan Indonesia selama lebih dari lima dekade. Kebijakan internasional yang ada ternyata tidak cukup untuk mengamankan cadangan ikan dan biota laut dunia. FAO menyadari menurunnya produksi pangan dari ikan yang terancam punah. Setelah melakukan penelitian dan menerapkan kebijakan International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing yang sukarela diterapkan oleh negara-negara anggota FAO, kebijakan ternyata secara global efektif mengurangi kerugian akibat IUUF. Norma Anti IUUF relevan untuk diadopsi Indonesia namun Indonesia melakukan perubahan yang tadinya sekedar manajemen perikanan menjadi masalah keamanan dan pidananya bertingkat karena maraknya kejahatan yang menyertai IUUF. Norma Anti IUUF telah memberi kekuatan bagi legitimasi kebijakan Indonesia yang telah ada dengan menerapkan kebijakan yang multidoor bagi pelaku IUUF. Norma Anti IUUF memberi diskursif tindakan bagi aktor domestik transnasional Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti IUUF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma anti IUUF yang kritis dan konstruktivis sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pembuatan kebijakan anti IUUF dan lembaga khusus yang menangani IUUF, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan Indonesia dan melestarikan keberlanjutan sumber daya maritim dan perikanan Indonesia.

---

This study examines Indonesia’s motivation in localizing anti-illegal unreported unregulated fishing (IUUF) norms. Indonesia has faced the threat of sovereignty and exploitation of fisheries resources since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia. Indonesia always adheres to the UN's international policies. The Djuanda and UNCLOS Declarations have been the basis of Indonesia's fisheries policy for more than five decades. The existing international policy is apparently not enough to secure the world's fish and marine biota reserves. FAO realizes the decline in food production from endangered fish stock. After conducting research and applying the International Plan of Action (IPOA) policy on Illegal Unreported Unregulated Fishing which is voluntarily implemented by FAO member countries, the policy turned out to be globally effective in reducing losses due to IUUF. Anti-IUUF norms are relevant to adopted into Indonesia situation, but instead of merely fisheries managementt, Indonesia make its regulations into a multi-level security because of the widespread crime that accompanies IUUF. The anti-IUUF norm has strengthened the legitimacy of existing Indonesian fisheries policies by implementing multidoor policies for IUUF actors. The Anti-IUUF norm gives discursive actions for Indonesian domestic transnational actors to enforce anti-IUUF policies. This research concludes that the critical and constructivist anti-IUUF norms are very relevant to be applied in Indonesia. Making anti-IUUF policies and special institutions that handle the IUUF expected to be able to uphold Indonesia's sovereignty and preserve the sustainability of Indonesia's maritime and fishery resources.

"