Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelabuhan Perikanan Muara Angke merupakan salah satu aset vital dalam menunjang usaha industrialisasi perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota DKI Jakarta. Peningkatan aktivitas yang berlangsung pada kawasan PP Muara Angke mengakibatkan kinerja pelabuhan menjadi tidak optimal dan kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang dapat mempengaruhi rencana pengembangan kawasan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja PP Muara Angke saat ini dan keterkaitan pelabuhan terhadap hinterland dan foreland, merumuskan strategi pengembangan, dan pengukuran kinerja bagi masing-masing rumusan strategi tersebut.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode penelitian survei, dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil kuesioner kepada 70 responden, wawancara, dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Analisis situasi lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal, melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yaitu dengan analisis PESTEL (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological, dan Legal), keterkaitan pelabuhan dengan foreland dan hinterland, penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard, dan tingkat pemanfaatan fasilitas. Dari hasil analisis matriks TOWS didapatkan rumusan strategi yang diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset, sinkronisasi antara rencana tata ruang daratan dan tata ruang pesisir, menciptakan pengaturan zonasi yang mendukung tata niaga perikanan, dan pembenahan kawasan kumuh. Rumusan strategi tersebut diterjemahkan ke dalam ukuran kinerja Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengukur pencapaian strategi.

Kesimpulannya adalah dengan mengimplementasikan rumusan strategi dan ukuran kinerjanya diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi dan juga meningkatkan kinerja dan pengelolaan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke demi  mewujudkan pelayanan publik terbaik.

---

The fishing port of Muara Angke is a vital asset in supporting fishery industrialization and economic growth in DKI Jakarta. Increased activity in the Muara Angke fishing port causes its performance being not optimal, and also current conditions that are not in accordance with the spatial plan will affect the port area development plan in the future.

Therefore, this study aims to assess the performance of Muara Angke fishing port and the linkages between the hinterland and foreland, formulates development strategy and determines the performance measures.

This quantitative research uses survey method with descriptive statistical analysis technique with data based on questionnaires to 70 respondents, interviews, and observations. Environmental situation analysis was conducted to identify external and internal factors, through SWOT analysis with PESTEL analysis (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological and Legal), and foreland-hinterland linkages, performance assessment with the Balanced Scorecard, and the rate of utilization of the facilities. By TOWS Matrix, the strategies have been formulated such as cooperating with private sectors, synchronizing between mainland and coastal spatial plan, creating a zone arrangement to support marketing of fishery, and making improvement for slum areas. All of the strategies are translated into Balanced Scorecard performance measures as tools to assess strategy achievement.

In conclusion, the implementation of strategies and performance measures are expected to provide social and economic benefits and also improve the performance and management of Muara Angke fishing port to provide the best public services."

"Industri galangan kapal menghasilkan produk seperti bangunan apung, struktur bangunan lepas pantai, dan kapal, termasuk kapal ikan. Namun pembuatan sebuah kapal memerlukan waktu lama dan cukup mahal dikarenakan bentuk lambung kapal yang streamline sehingga memerlukan proses bending. Maka dibuat sebuah alternatif yaitu berupa kapal pelat datar dengan tujuan untuk memudahkan proses manufaktur sehingga proses produksi kapal dapat dilakukan di galangan kecil dan dapat menekan biaya. Pada penerapannya kapal pelat datar jenis monohull yang berbentuk V memiliki stabilitas yang kurang baik saat berlayar. Maka dibuat sebuah desain kapal pelat datar dengan jenis semi trimaran sebagai solusi dari masalah tersebut. Namun perubahan jenis lambung ini tentunya akan berpengaruh kepada nilai hambatan total kapal. Pada penelitian ini dirancang suatu kapal ikan pelat datar semi trimaran 5 GT dengan variasi sudut semi trimaran 0°, 10°, dan 15° yang akan diuji nilai hambatan totalnya pada kondisi pembebanan saat kapal berangkat (kondisi 1), telah menangkap ikan (kondisi 2), dan saat pulang (kondisi 3). Pengujian ini dilakukan pada kecepatan 6 – 10 knot dengan menggunakan software Maxsurf Resistance dan ANSYS Fluent. Hasil dari simulasi didapatkan bahwa kapal dengan variasi sudut trimaran 0° memiliki nilai hambatan total paling kecil pada kecepatan 10 knot kondisi 2 yaitu 4992.9 N

---

The shipbuilding industry produces products such as floating structures, offshore, and ships, including fishing vessels. However, making a ship takes a long time and is quite expensive due to the streamlined hull shape that requires a bending process. Then an alternative was made in the form of a flat plate vessel with the aim of facilitating the manufacturing process so that the ship production process can be carried out in small shipyards and can reduce costs. In its application, the V-shaped monohull type flat plate vessel has poor stability while sailing. Then made a flat plate vessel design with semi trimaran type as a solution to this problem. However, this change in the type of hull will certainly affect the total resistance value of the ship. In this study, a 5 GT semitrimaran flat plate fishing vessel was designed with a semi trimaran angle variation of 0°, 10°, and 15° which will be tested for the total resistance value under loading conditions when the ship departs (condition 1), has caught fish (condition 2 ), and on return (condition 3). This test was carried out at a speed of 6 – 10 knots using Maxsurf Resistance and ANSYS Fluent software. The results of the simulation show that the ship with a semi trimaran angle variation of 0° has the smallest total resistance value at a speed of 10 knots in condition 2, which is 4992.9 N."

"Maraknya kegiatan destructive fishing yang terjadi pada wilayah perairan laut memberikan dampak kepada ekosistem terumbu karang dan kualitas air. Dalam mengukur kualitas air perairan laut dapat digunakan parameter klorofil-a dan dissolved oxygen. Salah satu wilayah perairan yang menjadi tempat sasaran kegiatan destructive fishing ialah wilayah perairan Pulau Samatellu Pedda, Sulawesi Selatan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen pada tahun 2014 dan 2021, serta menganalis pengaruh kegiatan destructive fishing terhadap persebaran konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen di wilayah perairan Pulau Samatellu Pedda. Dalam mengidentifikasi perubahan konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen secara spasial dan temporal, digunakan pengaplikasian algoritma pada Citra Landsat 8 OLI/TIRS. Dalam menjelaskan variasi akurasi dari konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen, digunakan variabel habitat bentik, kedalaman perairan dan jarak dari garis pantai. Hasil penelitian ini menunjukan dari tahun 2014 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan konsentrasi klorofil-a sebesar 4,14 Ha dan penurunan konsentrasi klorofil-a sebesar 0,18 Ha, serta peningkatan konsentrasi dissolved oxygen pada semua wilayah perairan. Selain itu, kegiatan destructive fishing berpengaruh terhadap penurunan konsentrasi klorofil-a yang ditunjukan dengan penurunan nilai pada rentang 0-0,15 mg/m3 dan 0,15-0,20 mg/m3 menjadi 0-0,15 mg/m3. Sedangkan, kegiatan destructive fishing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi dissolved oxygen dikarenakan data penginderaan jauh dissolved oxygen pada penelitian ini bersifat homogen.

---

The rise of destructive fishing activities that occur in coastal waters give impact on coral reef ecosystems and water quality. In measuring water quality at the coastal waters, the parameters of chlorophyll-a and dissolved oxygen can be used. One of the water areas that the target of destructive fishing activities is the coral reef ecosystem of Samatellu Pedda Island, South Sulawesi. Thus, this study aims to analyze the distribution of concentration chlorophyll-a and dissolved oxygen in 2014 and 2021, as well as analyzing the effect of destructive fishing for water quality in the coral reef ecosystem of the Island Samatellu Pedda. In identifying of the concentration of chlorophyll-a and dissolved oxygen changes, the algorithm is applied to Landsat 8 OLI/TIRS imagery. To explain accuracy variation of chlorophyll-a and dissolved oxygen algorithm, the bentic habitat, water depth and distance from the shoreline variable is used. The results of this study show that from 2014 to 2021 there was an increase in the concentration of chlorophyll-a in the amount of 4.14 Ha and a decrease in the concentration of chlorophyll-a in the amount of 0.18 Ha, as well as an increase in the concentration of dissolved oxygen in whole water areas. In addition, destructive fishing affects the chlorophyll-a concentration decreasing as indicated by a decrease in values in the range of 0-0.15 mg/m3 and 0.15-0.20 mg/m3 to 0-0.15 mg/m3. In contrast, destructive fishing does not have a significant effect on dissolved oxygen concentration because remote sensing data of dissolved oxygen in this study is homogeneous."

"Permasalahan IUU Fishing menimbulkan respon berupa dikonvensikannya PSMA yang mengusung pendekatan port state measures dalam mencegah dan memberantas IUU Fishing. Hal ini kemudian menjadi sangat signifikan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang industri perikanannya mengalami permasalahan IUU Fishing. Penerapan PSMA di kawasan ini kemudian menjadi penting untuk dikaji untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing di kawasan tersebut telah terwujud. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini kemudian akan menganalisis mengenai bagaimana PSMA mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing, bagaimana implementasi PSMA dalam hukum nasional negara Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, serta bagaimana praktik Indonesia dalam melaksanakan ketentuan PSMA terhadap kapal yang terlibat IUU Fishing sejauh ini. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan tipologi deskriptif untuk menjelaskan bagaimana PSMA mencegah dan memberantas IUU Fishing dan mengetahui serta membandingkan penerapannya di negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMA mencegah dan memberantas IUU Fishing dengan menentukan standar-standar minimum ketat yang perlu ditetapkan oleh port state, yang mencakup seluruh runtutan kegiatan kapal asing dalam mendaratkan tangkapannya ke pelabuhan sebelum masuk ke pasar. Kemudian, diketahui juga bahwa hukum nasional Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia sudah mengatur pelaksanaan PSMA yang mencerminkan alur port state measures, namun belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang diatur PSMA. Untuk Indonesia sendiri, pelaksanaan PSMA belum dapat dievaluasi karena belum ada kapal perikanan asing yang melakukan permohonan masuk pelabuhan, serta terkendala tumpang tindih kewenangan antar kementerian, dan kekosongan hukum terkait pelabuhan yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana PSMA.

---

The problem of IUU Fishing triggered the creation of PSMA, which advocates port state measures approach in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing. This becomes a very significant matter for countries in the Southeast Asia region, whose fishing industry is experiencing problems with IUU fishing. The implementation of PSMA in this area then becomes important to analyze in order to find out how far efforts to prevent and eradicate IUU fishing in the area have been realized. This study will analyze how PSMA regulates the prevention and eradication of IUU Fishing, how PSMA is implemented in Thailand, Vietnam, the Philippines, and Indonesia’s legal systems, and how Indonesia has practiced implementing PSMA provisions on vessels involved in IUU Fishing. In analyzing these problems, this study uses a literature method with a descriptive typology to explain how PSMA prevents and eradicates IUU Fishing and to find out and compares its application in Southeast Asian countries. The results show that PSMA prevents and eradicates IUU fishing by determining strict standards which needs to be set by the port state, which encompasses the entire sequence of activities that foreign ships go through in landing their catches to ports before entering the market. Then, it was also known that the national laws of Thailand, Vietnam, the Philippines, and Indonesia had already regulated the implementation of PSMA which reflected the flow of port state measures, but yet to all aspects in PSMA. For Indonesia itself, the implementation of PSMA cannot be evaluated yet because no foreign fishing vessels have applied for port entry, and are constrained by overlapping authorities between ministries, and legal vacuum related to ports that are not appointed as PSMA implementers."

"Menurut data dari United Nations Development Program (UNDP), perairan Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Menurut data Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, jumlah potensi ikan di lautan Indonesia adalah sebesar 12,54 juta ton pertahun. Namun, Indonesia masih belum bisa memanfaatkan potensi tersebut karena jumlah produksi perikanan tangkap di Indonesia masih sebesar 6,83 ton per tahun. Salah satu alat tangkap perikanan di Indonesia adalah bagan apung yangmemiliki produktivitas yang baik untuk menangkap ikan. Selain itu, SDA nonhayati Indonesia pun melimpah,seperti minyak bumi misalnya. Namun, Ilmuwan memprediksi bahwa energi minyak bumi Indonesia tersebut akan habis pada 2030. Jika Indonesia masih bergantung kepada energi fossil tersebut dan tidak mencari energi alternatif, maka dikhawatirkan Indonesia tidak siap menghadapi kehidupan yang akan mendatang. Selain ketersediannya mulai menipis, energi fossil pun memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Menurut Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), 1 liter BBM jenis premium dapat menghasilkan 2,35 Kg gas CO2. Jika satu bagan Apung berukuran 10 meter x 9 meter membutuhkan 1.907 Liter selama setahu, maka gas CO2 yang dihasilkan sebesar 4.481 Kg. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi tersebut adalah dengan cara mengganti BBM menjadi tenaga surya yang ramah terhadap lingkungan. Selain itu, penggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pun lebih menguntungkan daripada pembangkit listrik generator set dalam jangka waktu minimal 4 tahun.

---

According to data from the United Nations Development Program (UNDP), Indonesian waters are a habitat for 76% of the world's coral reefs and 37% of reef fish. According to data from the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the potential number of fish in Indonesia's oceans is 12.54 million tons per year. However, Indonesia is still unable to exploit this potential because the amount of capture fisheries production in Indonesia is still 6.83 tons per year. One of the fishing gear in Indonesia is a floating fishing platform that has good productivity for fishing. In addition, Indonesia's non-biological natural resources are abundant, such as petroleum for example. However, scientists predict that Indonesia's petroleum energy will run out by 2030. If Indonesia still relies on fossil energy and does not look for alternative energy, then it is feared that Indonesia is not ready to face life to come. In addition to its diminishing availability, fossil energy also has a bad impact on the environment. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1 liter of premium fuel can produce 2.35 kg of CO2 gas. If a floating meter measuring 10 meters x 9 meters requires 1,907 liters for one year, the CO2 gas produced is 4,481 kg. One effort that can be done to reduce these emissions is by replacing fuel into solar power that is friendly to the environment. In addition, the use of solar power plants is more profitable than generating sets for a minimum of 4 years."

"Pelabuhan perikanan harus menyediakan infrastruktur berkelanjutan karena aktivitasnya menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas perairan. Indonesia telah menerapkan konsep eco fishing port pada beberapa pelabuhan perikanan tipe samudera. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah pelabuhan potensial namun belum menerapkan konsep ini. Masalah utama adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kualitas lingkungan perairan dan daratan, pengelolaan lingkungan, karakteristik sosial ekonomi, serta merumuskan strategi pengembangan eco fishing port di PPS Cilacap. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan memenuhi standar baku mutu dan lingkungan daratan sudah cukup bersih. Ketersediaan ruang terbuka hijau sudah memenuhi syarat eco fishing port. Pengelolaan lingkungan sudah cukup baik, didukung oleh kesadaran nelayan dalam praktik penanganan ikan berkelanjutan dan kebersihan lingkungan. Terdapat 10 strategi untuk pengembangan pelabuhan berkelanjutan dengan konsep eco fishing port. Kesimpulannya, PPS Cilacap memenuhi standar pelabuhan berwawasan lingkungan eco fishing port.

---

Fishing ports must provide sustainable infrastructure because their activities are one of the causes of declining water quality. Indonesia has implemented the eco-fishing port concept at several ocean-type fishing ports. The Cilacap Ocean Fishing Port has potential but has yet to implement this concept. The main problem is the decline in environmental quality due to pollution. The research aims to analyze the water and land environment quality, environmental management, and socio-economic characteristics and formulate a strategy for developing an eco-fishing port at PPS Cilacap. The method used is a qualitative, quantitative approach and SWOT analysis. The research results show that the quality of the aquatic environment meets quality standards, and the land environment is relatively clean. The availability of green open space meets the eco-fishing port requirements. Environmental management is quite good, supported by fishermen's awareness of sustainable fish handling practices and environmental cleanliness. There are ten strategies for sustainable port development with the eco-fishing port concept. In conclusion, PPS Cilacap meets the standards for an environmentally friendly port and an eco-fishing port."

"Indonesia, sebagai salah satu negara pengekspor ikan terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam sektor perikanan akibat illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing. Meskipun telah ada pengawas yang ditugaskan, namun praktik ini masih ditemukan, sehingga perlu teknologi pengawasan di atas kapal. Telah dikembangkan model yang dapat mengklasifikasikan jenis ikan di kapal melalui video CCTV namun masih perlu dilengkapi dengan kemampuan memprediksi berat ikan. Dengan metode ensemble learning yang dipilih karena memiliki kinerja yang lebih baik dibanding model individual, penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi berat melalui citra dari sistem CCTV. Kemampuan untuk memprediksi berat ikan akan memberikan metode bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan apakah hasil tangkapan yang dilaporkan sesuai dengan tangkapan yang terjadi di lapangan. Dari pengujian yang dilakukan, algoritma Catboost Regression menunjukkan kinerja terbaik di antara semua model yang diuji. Pada dataset gabungan, dengan rasio data split 90:10, CatBoost mencapai  score 0.986, MAE 9.794, MSE 293.493, dan RMSE 17.132. Untuk dataset cumi dengan rasio 90:10, nilai metrik yang diperoleh adalah  0.025, MAE 18.451, MSE 660.629, dan RMSE 25.702. Sementara pada dataset ikan dengan rasio 90:10, CatBoost menunjukkan kinerja sangat baik dengan  0.980, MAE 5.825, MSE 146.713, dan RMSE 10.129. Model yang dipilih dengan kinerja yang paling baik adalah model dengan dataset ikan dengan MAE 5.825, yang berarti nilai error dari rata-rata berat ikan yang ditimbang adalah 1.29%. Hasil ini menunjukkan bahwa Catboost Regression mampu memprediksi berat ikan dengan akurasi yang tinggi dibandingkan model regresi lainnya pada dataset yang digunakan, dengan pemilihan rasio data split yang optimal.

---

Indonesia, as one of the largest fish-exporting countries in the world, faces serious challenges in its fisheries sector due to illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Despite having monitoring officers assigned, these practices are still found, necessitating the use of surveillance technology on vessels. A model has been developed that can classify fish species on ships using CCTV footage, but it still needs to be enhanced with the ability to predict the weight of the fish. Ensemble learning methods, chosen for their superior performance compared to individual models, are being used in this research to build a weight prediction model using images from the CCTV system. The ability to predict fish weight will provide the government with a method to verify whether the reported catches match what is caught at sea. From the tests conducted, the Catboost Regression algorithm demonstrated the best performance among all tested models. On the combined dataset with a 90:10 train-test split ratio, CatBoost achieved an  score of 0.986, MAE of 9.794, MSE of 293.493, and RMSE of 17.132. For the squid dataset with a 90:10 ratio, the metrics obtained were an  of 0.025, MAE of 18.451, MSE of 660.629, and RMSE of 25.702. Meanwhile, for the fish dataset with the same ratio, CatBoost showed excellent performance with an  of 0.980, MAE of 5.825, MSE of 146.713, and RMSE of 10.129. The best-performing model is the one with the fish dataset, achieving an MAE of 5.825, which translates to an error rate of 1.29% in the average weight of the fish weighed. These results indicate that Catboost Regression can predict fish weight with high accuracy compared to other regression models used on the dataset, with optimal data split ratio."

"ABSTRAKAdanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 dan 57 tahun 2014 yang bertujuan untuk meminimalisir kegiatan illegal fishing berdampak pada banyaknya kapal perikanan yang berhenti beroperasi. Salah satunya adalah KM. Mitramas 6 yang merupakan jenis kapal angkut ikan. Agar KM. Mitramas 6 dapat dioperasikan kembali, maka perlu adanya suatu terobosan yang dilakukan. Untuk itu pada Tugas Akhir ini, penulis hendak melakukan modifikasi pada KM. Mitramas 6 dengan tujuannya agar kapal dapat dioperasikan kembali sebagai kapal jenis lain.Modifikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan utilisasi fungsi dari kapal angkut ikan menjadi kapal angkut barang dan penumpang. Modifikasi yang dilakukan mecakup modifikasi tata ruang, modifikasi sitem sanitari dan sewage, serta serta analisis konstruksi dari salah satu bagian pada kapal. Dari hasil yang didapat diketahui bahwa kapal hasil modifikasi layak untuk dioperasikan menjadi jenis kapal angkut barang dan penumpang.

---

ABSTRACTRegulation of the Minister Maritime Affairs and Fisheries number 56 and 57 in 2014 which aims to minimize illegal fishing activities have an impact on the number of fishing vessel that stop operating. One of them is KM. Mitramas 6 which is fish carrier vessel type. So that KM. Mitramas 6 can operated again, there should be an inovation. For this reason, in this final task, the writer want to make modification to the KM. Mitramas 6 in order to operate again as another another type of fishing vessel.Modifiacation done through utilization function of fish carrier vessel into cargo passenger vessel. Modification made include layout modification, sanitary and sewage piping system, and anlysis strength construction of one part of ship. The result are used to ensure that vessel can be modified into another vessel type as cargo passenger vessel."

"Metode House of Risk (HOR) adalah integrasi antara dua metode yaitu metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan House of Quality (HOQ) yang berfokus pada penentuan sumber risiko serta strategi aksi mitigasi terhadap sumber risiko yang telah ditetapkan melalui proses eliminasi. Metode House of Risk (HOR) banyak digunakan untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di berbagai industri tak terkecuali industri sektor perikanan. Berbeda dengan industri manufaktur, Hasil dari industri perikanan memiliki sifat-sifat mutu yang heterogen, mudah rusak, jumlah dan volume yang tidak dapat dipastikan hasilnya. Udang merupakan komoditas hewan ternak penghasil sumber protein yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat indonesia. Pemerintah terus mendukung pengembangan ternak udang karena siklus udang yang lebih cepat, sehingga dapat memutar perekonomian rakyat lebih cepat. Pertumbuhan industri budidaya perikanan udang tentunya berbanding lurus dengan munculnya risiko pada proses rantai pasoknya. Setelah melakukan pengolahan data dengan House of Risk (HOR) fase 1 maka diperoleh 13 kejadian risiko dan 13 penyebab risiko. Berdasarkan perhitungan Pareto, terdapat 7 agen risiko yang mencakup 80% dari total Aggregate Risk Potential (ARP) dan dipilih sebagai prioritas mitigasi. Pada pengolahan data House of Risk fase 2 didapatkan 6 strategi aksi mitigasi risiko yang diperingkatkan berdasarkan nilai Effectiveness to Difficulty Ratio of Action (ETDk).

---

The House of Risk (HOR) method is an integration between two methods, namely the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) and House of Quality (HOQ) methods which focus on determining risk sources and mitigation action strategies for risk sources that have been determined through an elimination process. The House of Risk (HOR) method is widely used to handle problems that occur in various industries, including the fisheries sector. Unlike the manufacturing industry, the results of the fisheries industry have heterogeneous quality characteristics, are easily damaged, the number and volume of which cannot be ascertained. Shrimp is a livestock commodity that produces a source of protein that is beneficial for all Indonesian people. The government continues to support the development of shrimp livestock because the shrimp cycle is faster, so it can turn the people's economy faster. The growth of the shrimp aquaculture industry is of course directly proportional to the emergence of risks in the supply chain process. After processing the data with the House of Risk (HOR) phase 1, 13 risk events and 13 risk causes were obtained. Based on Pareto calculations, there are 7 risk agents that cover 80% of the total Aggregate Risk Potential (ARP) and are selected as mitigation priorities. In the House of Risk phase 2 data processing, 6 risk mitigation action strategies were obtained and ranked based on the Effectiveness to Difficulty Ratio of Action (ETDk) value."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."