Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki potensi biota laut dan wisata bahari yang sangat kaya, maka dari itu dibutuhkan kapal katamaran untuk wisata pancing. Desain kapal katamaran dibuat sesuai dengan kebutuhan kapal pancing dengan standar kenyamanan dan keamanan yang ada. Dalam penelitian ini, kapal katamaran dibuat dari data lambung yang sudah ada (existing hull) dengan ukuran L: 6.1m, B: 0.45m, T: 0.1m, H: 0.4m. Pengolahan data dilakukan dengan cara studi literatur dan didapatkan rancangan kapal katamaran untuk wisata pancing yang baru yaitu L: 6.1m, B (moulded):0.45m, B (katamaran): 3m, T: 0.5m, H: 0.7m. Dengan menggunakan data kapal baru diperoleh perkiraan kecepatan kapal sebesar 6 knot dengan daya mesin yang di butuhkan yaitu 8.92 hp.

---

ABSTRACT

Indonesia has a very rich potential of marine and maritime tourism, therefore catamaran ship is needed for fishing travel. The catamaran ship design is made based on the necessity of fishing boat which satisfy the standard of safety and satisfaction. In this research, the catamaran ship is made from the already existing hull with a dimension of L: 6.1m, B: 0.45m, T: 0.1m, H: 0.4m. Data processing is done by studying the literature. New ship?s data is obtained, which is L: 6.1m, B (moulded):0.45m, B (catamaran): 3m, T: 0.5m, H: 0.7m. Using this new ship data, the speed of the ship is obtained, which is 6 knot and require 8.92 hp engine power."

"Tugas Karya akhir ini membahas mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindakan yang tergolong kepada Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berfokus kepada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas IUU Fishing yang terjadi wilayah laut Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai indikator yang menentukan efektif atau tidaknya suatu penegkan hukum. Adapun ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah unsur struktur hukum yang ditandai dengan adanya institusi yang melaksanakan penegakan hukum terhadap IUU Fishing, kemudian unsur substansi dan kultur hukum yang ditandai dengan terciptanya peraturan-peraturan hukum, yang diiukuti dengan sikap tegas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah laut.

---

This final paper discusses about law enforcement actions conducted by the Government of Indonesia in eradicating the actions that considered Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing in an effort to maintain the Indonesia marine territorial sovereignty. Therefore, this paper focuses on law enforcement measures conducted by the Government of Indonesia in an effort to eradicate IUU fishing that occurs in Indonesia sea territory, which are then analyzed using the legal system theory propounded by Lawrence M. Friedman. The results of this paper show that law enforcement against IUU fishing implemented by the Government of Indonesia has met the three elements of the legal system propunded by Lawrence M. Friedman as an indicator that determines whether the law enforcement is effective or not. The three elements of the legal system is an element of the legal structure that is characterized by the institutions that implemented law enforcement against IUU fishing, then the element of substance and legal culture that is characterized by the creation of legal regulations, which followed with the attitude and commitment of the Government of Indonesia in performing law enforcement in an effort to maintain the marine territorial sovereignty."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas sangat rentan mengalami tindak kejahatan illegal fishing. Badan Keamanan Laut Bakamla dibantu dengan TNI Angkatan Laut dan Polisi Air memiliki tugas yang sangat berat dalam mengamankan wilayah kelautan Republik Indonesia. Dalam usaha pengamanan laut Republik Indonesia lembaga-lembaga tersebut di atas masih memiliki kendala, yaitu mengalami kekurangan fasilitas penunjang dalam proses penegakan hukum wilayah laut. Dengan jumlah armada kapal patroli yang sangat sedikit itu tentu keberadaannya sangat tidak seimbang dengan jumlah wilayah yang harus diamankan. Pada artikel ini penulis berusaha melihat serta memberi pilihan alternatif dalam bidang pengawasan dan pengamanan wilayah kelautan Republik Indonesia berbentuk drone yang dikendalikan tanpa awak. Selain itu penulis juga menggunakan Routine Activity Theory dalam melihat fenomena illegal fishing dan berusaha menemukan kerentanan yang nantinya akan dicoba digantikan oleh drone sebagai guardian.

---

ABSTRACTIndonesia as an archipelagic country with long coastline and wide sea area is very susceptible to illegal fishing. Marine Security Agency Bakamla assisted by the Navy and Water Police has a very heavy duty in securing the maritime territory of the Republic of Indonesia. In the efforts of marine security of the Republic of Indonesia the institutions mentioned above still have constraints, that is experiencing lack of supporting facilities in law enforcement process of sea area. With a very small number of fleets of patrol boats it is certainly very unbalanced with the number of areas to be secured. In this article the author seeks to see and provide alternative options in the field of surveillance and security of the Republic of Indonesia marine region with umanned drone. In addition, the author also uses Routine Activity Theory in looking at the phenomenon of illegal fishing and trying to find a vulnerability that will be attempted replaced by the drone as guardian."

"Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap di Desa Latuhalat merupakan satu langkah baru dalam masyarakat nelayan untuk mengembangkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Sebagian besar masyarakat disitu menggantungkan kelangsungan hidupnya dari penghasilan laut dan dihadapkan pada masalah kemiskinan. Perlu dicari strategi yang mengarah pada peningkatan peranan lembaga masyarakat melalui penguatan KUB. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kapasitas KUB perikanan tangkap dalam meningkatkan usaha anggota; 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat penguatan KUB perikanan tangkap; dan 3) menyusun strategi dan program penguatan KUB perikanan tangkap. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif teknik Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dan kebutuhan KUB dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap. Faktor-faktor yang menghambat penguatan KUB adalah: (1) kondisi komunitas, (2) Belum optimalnya peningkatan usaha anggota; dan (3) Pemerintah dalam pemberian program belum bersifat partisipatif dan KUB belum dimanfaatkan untuk memberdayakan melayan. Faktor-faktor pendukung antara lain: (1) potensi perikanan tangkap cukup besar; (2) terbentuknya kelembagaan KUB Risna dan Sibu-sibu; (4) dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi perikanan. Sedangkan faktor-faktor penghambat anatara lain: (1) produksi hasil tangkapan menurun; (2) nelayan memiliki pola hidup konsumtif; (3) nelayan tidak memiliki ketrampilan dalam mengolah ikan saat ikan melimpah; (4) penerapan manajemen organisasi dan manajemen operasi produksi penangkapan rendah. Strategi yang dapat diusulkan KUB anatara lain: (1) Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus; (2) Pendampingan manajemen kelembagaan; (3) Pengembangan jejaring; (4) Pengadaan pelatihan teknis penangkapan; (5) Pendampingan dan promosi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kearifan lokal dan (6) Pengadaan sarana dan sarana penangkapan."

"Salah satu sumberdaya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 573 Samudera Hindia Selatan Jawa adalah ikan cakalang. Ikan tersebut merupakan ikan pelagis yang termasuk dalam ikan ekonomis penting. Pada tahun 2008 ndash;2016, hasil tangkapan ikan cakalang yang tertangkap di WPP 573 dan didaratkan pada PPN Palabuhanratu menunjukkan telah terjadi penurunan yang diduga mengalami eksploitasi berlebihan sehingga memengaruhi ketersediaan stok sumberdaya ikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek ndash;aspek biologi, ekologi, dan perikanan serta menganalisis selektivitas penggunaan alat penangkap ikan cakalang. Metode yang digunakan yaitu melalui pengambilan sampel secara acak ikan cakalang yang tertangkap dengan pancing tonda dan rawai tuna serta wawancara kepada nelayan. Musim penangkapan ikan cakalang yang paling produktif, yaitu pada musim timur, ketika terjadi upwelling yaitu pada bulan Juni - Oktober di WPP 573. Secara umum ikan cakalang yang tertangkap telah melakukan pemijahan atau reproduksi, yaitu pada TKG III sebesar 44 dengan panjang cagak 41 ndash;45 cm. Nilai potensi lestari maksimum MSY dengan pancing tonda sebesar 230.813,9 kg/tahun dengan upaya penangkapan optimum fopt sebesar 228 trip dan CPUEopt sebesar 1.013,55 kg/trip serta tingkat pemanfaatan sebesar 91,69 . Pancing tonda masih dapat dikategorikan layak ramah lingkungan untuk penangkapan ikan cakalang dengan ukuran mata pancing nomor 6 panjang 5,2 cm dan lebar 2,2 cm .

---

One of fishery resources in Fishery Management Area 573 Indian Ocean, South of Java is skipjack tuna. The fish is a pelagic fish and economically importance. The catches showed decreasing tendency during period 2008 ndash 2016. This implied that there were overexploitation on skipjack tuna fishing, especially the ones that used the troll line fishing, so as affect the availability of fish resources. This study was conducted to know the selectivity fishing gear of skipjack tuna in June ndash August 2016. Some aspects of biology, ecology, fishery of skipjack tuna were analyzed.

The results showed that the fishing season of skipjack tuna occurred in Southeast monsoon, especially during upwelling time in June - October at Indian Ocean, South of Java Island. In general, skipjack tuna were caught in mature condition at 41 ndash 45 cm FL, it means that the fishes were already spawning before caught. The MSY of skipjack tuna found was about 230,813.9 kg year with CPUE optimum 1,013.55 kg trip, effort optimum were 228 trips and the utilization rate was about 91.69. It is suggested that troll line fishery for skipjack tuna still have a good opportunity environmentally friendly to be developed with hook size number 6 length 5,2 cm and width 2,2 cm."

"Ikan tongkol adalah jenis ikan beruaya jauh dan merupakan komoditas penting di Indonesia dan dunia. Berdasarkan data tahun 2007 s/d 2016, produksi ikan tongkol di PPN Pekalongan berfluktuasi dengan tren menurun. Hal ini menunjukkan sumberdaya ikan tongkol di Laut Jawa telah mengalami penangkapan berlebihan secara biologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek biologi dan ekonomi pemanfaatan ikan tongkol di Laut Jawa yang meliputi tangkapan per upaya penangkapan Catch Per Unit Effort/CPUE, produksi maksimum lestari Maximum Sustainable Yield/MSY, produksi maksimum ekonomi Maximum Economic Yield/MEY, dan produksi keseimbangan akses terbuka Open Access Equilibrium/OAE. Berdasarkan pengolahan dan analisis data, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Produksi aktual adalah 2.867.53 ton/tahun dengan upaya 2.072,89 trip/tahun. Produksi optimal secara biologi pada MSY adalah 3.218,44 ton/tahun dengan upaya 2.537,10 trip/tahun. Oleh karena itu usaha penangkapan ikan tongkol di Laut Jawa belum mengalami penangkapan berlebihan secara biologi, 2. Usaha penangkapan ikan tongkol dengan kapal purse seine dan mini purse seine telah mengalami penangkapan ikan berlebihan secara ekonomi. 3. Produksi optimal secara ekonomi pada MEY dengan kapal mini purse seine adalah 1.814,01 ton/tahun pada upaya 861,13 trip/tahun. Produksi optimal secara ekonomi pada MEY dengan kapal gillnet adalah 3.182,34 ton/tahun pada upaya 2.268,39 trip/tahun.4. Produksi optimal pada OAE dengan kapal mini purse seine adalah 2.886,46 ton/tahun pada upaya 1.722,27 trip/tahun. Produksi optimal pada OAE dengan kapal gillnet adalah 1.219,08 ton/tahun pada upaya 4.536,78 trip/tahun. 5. Produksi/upaya aktual kapal purse seine dan mini purse seine tidak dapat ditingkatkan ke MSY, karena akan mengalami total kerugian yang lebih besar. Produksi/upaya aktual kapal mini purse seine harus dikurangi ke MEY agar dapat memperoleh total keuntungan yang optimal. Produksi/upaya penangkapan ikan tongkol dengan kapal gillnet masih dapat ditingkatkan ke MSY untuk meningkatkan keuntungan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan tongkol di Laut Jawa atau ditingkatkan ke MEY untuk memperoleh keuntungan yang optimal.

---

Mackerel tuna is higly migratory species and important comodities in Indonesia and the world. Based on data 2007 to 2016, production of Mackerel tuna were fluctuated with the decreasing trend. It is shown that utilization of Mackerel tuna resources in Java Sea have been overfished biologically and economically.

The objective of this research is to analyze biological and economical aspect of Mackerel tuna utilization in Java Sea that covering catch per unit effort CPUE , Maximum Sustainable Yield MSY, Maximum Economic Yield MEY, and Open Access Equilibrium OAE.

Based on data processing and analyzing, it get some conclusions as follow:

1. Actual production is 2.867.53 ton year with fishing effort 2.072,89 trip year. Optimum production biologically on MSY is 3.218,44 ton year with fishing effort 2.537,10 trip year. Therefore Mackerel tuna fishing business in Java Sea have not been overfished biologically.

2. Mackerel tuna fishing business in Java Sea with purse seine vessel and mini purse seine vessel have been overfished economically.

3. Optimum production economically on MEY with mini purse seine vessel is 1.814,01 ton year with fishing effort 861,13 trip year. Optimum production economically on MEY with gillnet vessel is 3.182,34 ton year with fishing effort 2.268,39 trip year.

4. Optimum production on OAE with mini purse seine vessel is 2.886,46 ton year with fishing effort 1.722,27 trip year. Optimum production on OAE with gillnet vessel is 1.219,08 ton year with fishing effort 4.536,78 trip year.

5. Actual production effort of gillnet vessel and mini purse seine vessel can not be increased to MSY, because should get a bigger total loss.

Production fishing effort of mini purse seine vessel should be decreased to MEY so it get optimum total profit. Production fishing effort of Mackerel tuna fishing in Java Sea with gillnet vessel can be increased to MSY for increasing profit with keeping sustainable of Mackerel tuna resources in Java Sea or to MEY for optimum total profit."

"ABSTRAKIllegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities have been widely known as a threat to marine living resources. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) has adopted its advisory opinion on the responsibility and the possible liability of the flag States who committed IUU fishing activities in an area under the jurisdiction of the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). Other than the Opinion, many international scholars and legal instruments have arisen the same concern, however, the primary source on the Law of the Sea, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is silent in this matter. The issue is very relevant with the current case that encountered by the Indonesian Government with regard to the Chinese-flagged fishing boat, namely Kway Fey 10078, that had been suspected to conduct IUU fishing activities in the Indonesian exclusive economic zone (EEZ). In this particular case, the Chinese coast guard ship assisted the Kway Fey to escape from Indonesian jurisdiction by ramming into Kway Fey 10078. In consequence, the Indonesian Government cannot enforce its jurisdiction upon Kway Fey and the Chinese Government requested Indonesia to release eight Chinese nationals who are detained. This reaction shall question on how international provide legal solutions on how to effectively deal with IUU fishing activities."

"

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, dari bentuk penipuan dokumen hingga perdagangan manusia sehingga dapat disebut sebagai bagian dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas 115 dengan Perpres No. 115/2015 sebagai satuan tugas dengan mandat untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus - kasus IUU Fishing, yang terjadi di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Satgas 115 menjadi “one roof enforcement system” bagi penanganan dan pencegahan IUU Fishing termasuk penegakan hukum di laut di mana di dalamnya terdapat lembaga/instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum dan pengawasan laut berdasarkan peraturan perundang - undangan pembentukannya. Kinerja Satgas 115 menunjukkan hasil signifikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran IUU Fishing di ZEEI dan meningkatnya jumlah tangkapan yang ditunjukkan dengan jumlah kasus yang ditangani dan pendapatan nelayan. Keberhasilan tugas Satgas 115 dapat menjadi pertimbangan untuk meneruskan sistem pengawasan laut, termasuk di dalamnya penanganan dan pencegahan IUU Fishing, dengan penguatan kelembagaan melalui peraturan perundang - undangan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu untuk memperhatikan sifat koordinatif, kewenangan, kedudukan, dan pemanfaatan potensi terintegrasi antarlembaga/instansi terkait sebagai suatu “single agency” yang melanjutkan kinerja Satgas 115.

 

 

---

Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU Fishing) has become a concern for countries worldwide. Indonesia is one of those countries because the number of IUU Fishing cases increases from year to year. The impact caused not only on the availability of fish stock but also affected social and economic problems. Besides, IUU Fishing also threatens the preservation of marine resources, sustainable fisheries, and is indicated as a cross country crime in which other offenses included. Those offenses are from frauds in the form of document to human trafficking so that it can be called a part of transnational organized crime. According to those facts, President Joko Widodo established Task Force 115 with Presidential Decree number 115 the year 2015 (Perpres 115/2015) as a task force with a mandate to enforce the law against IUU Fishing cases, which occurred in waters and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). There are Institutions/agencies authorized to carry out law enforcement and sea surveillance based on the laws and regulations of its formation before the establishment of Task Force 115. Task Force 115 becomes a "one roof enforcement system" for those Institutions/agencies for handling and preventing IUU Fishing, including law enforcement at sea. Task Force Performance 115 showed significant results with a decrease in the number of violations of IUU Fishing in ZEEI and an increase of catches indicated by the number of cases handled and fishermen's income. The success of the Task Force 115 task can be a consideration for continuing the marine surveillance system, including the handling and prevention of IUU Fishing, by strengthening its institutions through legislation. The institutional strengthening needs to pay attention to the coordinative nature, authority, position, and utilization of integrated potential between related institutions/agencies as a "single agency" that continues the performance of Task Force 115.

"

"Para nelayan di Indonesia menghadapi tantangan utama dalam hal keselamatan ketika mereka pergi melaut. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kapal, langkah yang dapat diambil adalah mendesain dan memperhitungkan stabilitas kapal dengan baik. Pada desain kapal ikan semi trimaran 5 GT, diperlukan kajian stabilitas untuk memastikan kestabilannya. Pengujian stabilitas dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas kapal ikan semi trimaran 5 GT. Pada penelitian ini, fokusnya akan pada kajian stabilitas statis dari desain kapal ikan semi trimaran 5 GT. Dengan mengacu standar IMO MSC.267(85) IS Code 2008, semua kondisi pemuatan kapal ikan semi trimaran 5 GT model A telah lolos dan mematuhi semua kriteria IMO untuk stabilitas statis. Hasil uji ini menunjukkan kapal ikan semi trimaran 5 GT memiliki stabilitas yang baik dan dapat dilanjutkan untuk pengujian stabilitas lainnya.

---

Fishermen in Indonesia face significant safety challenges during their fishing expeditions, emphasizing the need to prioritize vessel stability to mitigate the risk of ship accidents. This scientific study focuses on the stability analysis of the semi trimaran 5 GT fishing vessel design. The objective is to assess the vessel's static stability through experimental and simulation methods. By adhering to the standards set by the International Maritime Organization (IMO) MSC.267(85) IS Code 2008, the intact stability criteria were used as a benchmark to evaluate the compliance of the semi trimaran 5 GT fishing vessel model A under various loading conditions. The findings of this study demonstrate that the vessel successfully meets all the IMO stability criteria, indicating its overall good stability. Consequently, the vessel can proceed with further stability testing to ensure safe and reliable operations."

"

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) adalah maraknya kejadian Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing yang terjadi pada perairan Indonesia. Kejadian ini menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia, terutama dalam aspek sosial, ekologi, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, terutama unreported fishing, dirancanglah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memonitor penangkapan ikan, sekaligus melakukan deteksi dan klasifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di atas kapal. Sistem dirancang menggunakan konsep object detection dan instance segmentation, dua bidang dari machine learning, menggunakan model YOLOv5 dan varian-variannya yang merupakan salah satu model dari keluarga YOLO (You Only Look Once) yang paling baik dari segi kecepatan dan akurasi. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan bahwa hasil tangkapan kapal di perairan Indonesia dapat bersifat lebih legal, teratur, dan sesuai dengan yang dilaporkan kepada KKP. Sistem terbaik dari penelitian ini dihasilkan menggunakan model instance segmentation yang mendapatkan nilai mAP50 0,834, mAP50-95 0,544, F1-score 0,848, dan kecepatan inferensi 232,6 fps untuk partisi validation, dan mAP50 0,797, mAP50-95 0,531, F1-score 0,802, dan kecepatan inferensi 250,0 fps untuk partisi testing pada hasil bounding box, serta nilai mAP50 0,739, mAP50-95 0,36, F1-score 0,789, dan kecepatan inferensi 232,6 fps untuk partisi validation, dan mAP50 0,711, mAP50-95 0,335, F1-score 0,746, dan kecepatan inferensi 250,0 fps untuk partisi testing pada hasil segmentation mask. Selain itu, model tersebut juga mendapatkan akurasi 60% pada tahapan perbandingan dengan model object detection.

---

One of the main problems the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) is currently facing is the abundance of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing instances happening in Indonesian waters. This phenomenon creates a lot of problems for Indonesia, mainly in the social, ecological, and economical aspects. To overcome these problems, mainly unreported fishing, a system that can be used to not only monitor the fishing process, but also to detect and classify the types of fish that are caught by that boat was created. This system is based on object detection and instance segmentation, both fields of machine learning, using the YOLOv5 model and its variants, which are some of the fastest and most accurate models from the YOLO (You Only Look Once) family. With this system, it is hoped that fish caught in Indonesian waters can be more legitimate, regulated, and reported correctly to the KKP. The best system from this research is created using an instance segmentation model with mAP50 0.834, mAP50-95 0.544, F1-score 0.848, and inference speed 232.6 fps for validation scores, and mAP50 0.797, mAP50- 95 0.531, F1-score 0.802, and inference speed 250.0 fps for testing scores on the bounding box results, as well as mAP50 0.739, mAP50-95 0.36, F1-score 0.789, and inference speed 232.6 fps for validation scores, and mAP50 0.711, mAP50-95 0.335, F1-score 0.746, and inference speed 250.0 fps on the segmentation mask results. The model also achieved an accuracy of 60% in the comparison phase against the object detection model.

"