Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelabuhan Perikanan Muara Angke merupakan salah satu aset vital dalam menunjang usaha industrialisasi perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota DKI Jakarta. Peningkatan aktivitas yang berlangsung pada kawasan PP Muara Angke mengakibatkan kinerja pelabuhan menjadi tidak optimal dan kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang dapat mempengaruhi rencana pengembangan kawasan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja PP Muara Angke saat ini dan keterkaitan pelabuhan terhadap hinterland dan foreland, merumuskan strategi pengembangan, dan pengukuran kinerja bagi masing-masing rumusan strategi tersebut.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode penelitian survei, dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil kuesioner kepada 70 responden, wawancara, dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Analisis situasi lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal, melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yaitu dengan analisis PESTEL (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological, dan Legal), keterkaitan pelabuhan dengan foreland dan hinterland, penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard, dan tingkat pemanfaatan fasilitas. Dari hasil analisis matriks TOWS didapatkan rumusan strategi yang diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset, sinkronisasi antara rencana tata ruang daratan dan tata ruang pesisir, menciptakan pengaturan zonasi yang mendukung tata niaga perikanan, dan pembenahan kawasan kumuh. Rumusan strategi tersebut diterjemahkan ke dalam ukuran kinerja Balanced Scorecard sebagai alat untuk mengukur pencapaian strategi.

Kesimpulannya adalah dengan mengimplementasikan rumusan strategi dan ukuran kinerjanya diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi dan juga meningkatkan kinerja dan pengelolaan kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke demi  mewujudkan pelayanan publik terbaik.

---

The fishing port of Muara Angke is a vital asset in supporting fishery industrialization and economic growth in DKI Jakarta. Increased activity in the Muara Angke fishing port causes its performance being not optimal, and also current conditions that are not in accordance with the spatial plan will affect the port area development plan in the future.

Therefore, this study aims to assess the performance of Muara Angke fishing port and the linkages between the hinterland and foreland, formulates development strategy and determines the performance measures.

This quantitative research uses survey method with descriptive statistical analysis technique with data based on questionnaires to 70 respondents, interviews, and observations. Environmental situation analysis was conducted to identify external and internal factors, through SWOT analysis with PESTEL analysis (Political, Economic, Sociocultural, Technological, Ecological and Legal), and foreland-hinterland linkages, performance assessment with the Balanced Scorecard, and the rate of utilization of the facilities. By TOWS Matrix, the strategies have been formulated such as cooperating with private sectors, synchronizing between mainland and coastal spatial plan, creating a zone arrangement to support marketing of fishery, and making improvement for slum areas. All of the strategies are translated into Balanced Scorecard performance measures as tools to assess strategy achievement.

In conclusion, the implementation of strategies and performance measures are expected to provide social and economic benefits and also improve the performance and management of Muara Angke fishing port to provide the best public services."

"Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang 81.000 km². Dengan adanya keistimewaan posisi dan letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan isu Non-Traditional Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security, dikarenakan law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam kelembagaan nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan. Dengan demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat dan normatif.

---

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3 of the land area about 5.8 million km², with a coastline 81,000 km². With the features and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean policy that will bring changes in the economic development and defense and security at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and normative."

"Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada implementasi kemitraan dalam pemolisian komunitas yang dilaksanakan Ditpolairda Maluku Utara bersama masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing. Pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial dan pencegahan kejahatan terpadu. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan menghadapi masalah berupa kapabilitas personel, sarana, dan prasarana polisi air yang belum memadai, serta perihal ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah agen pelaksana. Oleh karena itu, integrasi antar pihak dibutuhkan untuk menciptakan pelaksanaan kemitraan antar instansi pemerintah terkait yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing.

---

ABSTRACTThis study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with ego sectoral issue and the lack of personels, facilities, and infrastructure. Therefore, every agents possessed in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention."

"ABSTRAKIndonesia memiliki potensi biota laut dan wisata bahari yang sangat kaya, maka dari itu dibutuhkan kapal katamaran untuk wisata pancing. Desain kapal katamaran dibuat sesuai dengan kebutuhan kapal pancing dengan standar kenyamanan dan keamanan yang ada. Dalam penelitian ini, kapal katamaran dibuat dari data lambung yang sudah ada (existing hull) dengan ukuran L: 6.1m, B: 0.45m, T: 0.1m, H: 0.4m. Pengolahan data dilakukan dengan cara studi literatur dan didapatkan rancangan kapal katamaran untuk wisata pancing yang baru yaitu L: 6.1m, B (moulded):0.45m, B (katamaran): 3m, T: 0.5m, H: 0.7m. Dengan menggunakan data kapal baru diperoleh perkiraan kecepatan kapal sebesar 6 knot dengan daya mesin yang di butuhkan yaitu 8.92 hp.

---

ABSTRACT

Indonesia has a very rich potential of marine and maritime tourism, therefore catamaran ship is needed for fishing travel. The catamaran ship design is made based on the necessity of fishing boat which satisfy the standard of safety and satisfaction. In this research, the catamaran ship is made from the already existing hull with a dimension of L: 6.1m, B: 0.45m, T: 0.1m, H: 0.4m. Data processing is done by studying the literature. New ship?s data is obtained, which is L: 6.1m, B (moulded):0.45m, B (catamaran): 3m, T: 0.5m, H: 0.7m. Using this new ship data, the speed of the ship is obtained, which is 6 knot and require 8.92 hp engine power."

"Para nelayan di Indonesia menghadapi tantangan utama dalam hal keselamatan ketika mereka pergi melaut. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kapal, langkah yang dapat diambil adalah mendesain dan memperhitungkan stabilitas kapal dengan baik. Pada desain kapal ikan semi trimaran 5 GT, diperlukan kajian stabilitas untuk memastikan kestabilannya. Pengujian stabilitas dilakukan untuk mengevaluasi stabilitas kapal ikan semi trimaran 5 GT. Pada penelitian ini, fokusnya akan pada kajian stabilitas statis dari desain kapal ikan semi trimaran 5 GT. Dengan mengacu standar IMO MSC.267(85) IS Code 2008, semua kondisi pemuatan kapal ikan semi trimaran 5 GT model A telah lolos dan mematuhi semua kriteria IMO untuk stabilitas statis. Hasil uji ini menunjukkan kapal ikan semi trimaran 5 GT memiliki stabilitas yang baik dan dapat dilanjutkan untuk pengujian stabilitas lainnya.

---

Fishermen in Indonesia face significant safety challenges during their fishing expeditions, emphasizing the need to prioritize vessel stability to mitigate the risk of ship accidents. This scientific study focuses on the stability analysis of the semi trimaran 5 GT fishing vessel design. The objective is to assess the vessel's static stability through experimental and simulation methods. By adhering to the standards set by the International Maritime Organization (IMO) MSC.267(85) IS Code 2008, the intact stability criteria were used as a benchmark to evaluate the compliance of the semi trimaran 5 GT fishing vessel model A under various loading conditions. The findings of this study demonstrate that the vessel successfully meets all the IMO stability criteria, indicating its overall good stability. Consequently, the vessel can proceed with further stability testing to ensure safe and reliable operations."

"

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) adalah maraknya kejadian Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing yang terjadi pada perairan Indonesia. Kejadian ini menimbulkan banyak kerugian bagi Indonesia, terutama dalam aspek sosial, ekologi, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, terutama unreported fishing, dirancanglah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memonitor penangkapan ikan, sekaligus melakukan deteksi dan klasifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di atas kapal. Sistem dirancang menggunakan konsep object detection dan instance segmentation, dua bidang dari machine learning, menggunakan model YOLOv5 dan varian-variannya yang merupakan salah satu model dari keluarga YOLO (You Only Look Once) yang paling baik dari segi kecepatan dan akurasi. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan bahwa hasil tangkapan kapal di perairan Indonesia dapat bersifat lebih legal, teratur, dan sesuai dengan yang dilaporkan kepada KKP. Sistem terbaik dari penelitian ini dihasilkan menggunakan model instance segmentation yang mendapatkan nilai mAP50 0,834, mAP50-95 0,544, F1-score 0,848, dan kecepatan inferensi 232,6 fps untuk partisi validation, dan mAP50 0,797, mAP50-95 0,531, F1-score 0,802, dan kecepatan inferensi 250,0 fps untuk partisi testing pada hasil bounding box, serta nilai mAP50 0,739, mAP50-95 0,36, F1-score 0,789, dan kecepatan inferensi 232,6 fps untuk partisi validation, dan mAP50 0,711, mAP50-95 0,335, F1-score 0,746, dan kecepatan inferensi 250,0 fps untuk partisi testing pada hasil segmentation mask. Selain itu, model tersebut juga mendapatkan akurasi 60% pada tahapan perbandingan dengan model object detection.

---

One of the main problems the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) is currently facing is the abundance of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing instances happening in Indonesian waters. This phenomenon creates a lot of problems for Indonesia, mainly in the social, ecological, and economical aspects. To overcome these problems, mainly unreported fishing, a system that can be used to not only monitor the fishing process, but also to detect and classify the types of fish that are caught by that boat was created. This system is based on object detection and instance segmentation, both fields of machine learning, using the YOLOv5 model and its variants, which are some of the fastest and most accurate models from the YOLO (You Only Look Once) family. With this system, it is hoped that fish caught in Indonesian waters can be more legitimate, regulated, and reported correctly to the KKP. The best system from this research is created using an instance segmentation model with mAP50 0.834, mAP50-95 0.544, F1-score 0.848, and inference speed 232.6 fps for validation scores, and mAP50 0.797, mAP50- 95 0.531, F1-score 0.802, and inference speed 250.0 fps for testing scores on the bounding box results, as well as mAP50 0.739, mAP50-95 0.36, F1-score 0.789, and inference speed 232.6 fps for validation scores, and mAP50 0.711, mAP50-95 0.335, F1-score 0.746, and inference speed 250.0 fps on the segmentation mask results. The model also achieved an accuracy of 60% in the comparison phase against the object detection model.

"

"Industri galangan kapal menghasilkan produk seperti bangunan apung, struktur bangunan lepas pantai, dan kapal, termasuk kapal ikan. Namun pembuatan sebuah kapal memerlukan waktu lama dan cukup mahal dikarenakan bentuk lambung kapal yang streamline sehingga memerlukan proses bending. Maka dibuat sebuah alternatif yaitu berupa kapal pelat datar dengan tujuan untuk memudahkan proses manufaktur sehingga proses produksi kapal dapat dilakukan di galangan kecil dan dapat menekan biaya. Pada penerapannya kapal pelat datar jenis monohull yang berbentuk V memiliki stabilitas yang kurang baik saat berlayar. Maka dibuat sebuah desain kapal pelat datar dengan jenis semi trimaran sebagai solusi dari masalah tersebut. Namun perubahan jenis lambung ini tentunya akan berpengaruh kepada nilai hambatan total kapal. Pada penelitian ini dirancang suatu kapal ikan pelat datar semi trimaran 5 GT dengan variasi sudut semi trimaran 0°, 10°, dan 15° yang akan diuji nilai hambatan totalnya pada kondisi pembebanan saat kapal berangkat (kondisi 1), telah menangkap ikan (kondisi 2), dan saat pulang (kondisi 3). Pengujian ini dilakukan pada kecepatan 6 – 10 knot dengan menggunakan software Maxsurf Resistance dan ANSYS Fluent. Hasil dari simulasi didapatkan bahwa kapal dengan variasi sudut trimaran 0° memiliki nilai hambatan total paling kecil pada kecepatan 10 knot kondisi 2 yaitu 4992.9 N

---

The shipbuilding industry produces products such as floating structures, offshore, and ships, including fishing vessels. However, making a ship takes a long time and is quite expensive due to the streamlined hull shape that requires a bending process. Then an alternative was made in the form of a flat plate vessel with the aim of facilitating the manufacturing process so that the ship production process can be carried out in small shipyards and can reduce costs. In its application, the V-shaped monohull type flat plate vessel has poor stability while sailing. Then made a flat plate vessel design with semi trimaran type as a solution to this problem. However, this change in the type of hull will certainly affect the total resistance value of the ship. In this study, a 5 GT semitrimaran flat plate fishing vessel was designed with a semi trimaran angle variation of 0°, 10°, and 15° which will be tested for the total resistance value under loading conditions when the ship departs (condition 1), has caught fish (condition 2 ), and on return (condition 3). This test was carried out at a speed of 6 – 10 knots using Maxsurf Resistance and ANSYS Fluent software. The results of the simulation show that the ship with a semi trimaran angle variation of 0° has the smallest total resistance value at a speed of 10 knots in condition 2, which is 4992.9 N."

"Maraknya kegiatan destructive fishing yang terjadi pada wilayah perairan laut memberikan dampak kepada ekosistem terumbu karang dan kualitas air. Dalam mengukur kualitas air perairan laut dapat digunakan parameter klorofil-a dan dissolved oxygen. Salah satu wilayah perairan yang menjadi tempat sasaran kegiatan destructive fishing ialah wilayah perairan Pulau Samatellu Pedda, Sulawesi Selatan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen pada tahun 2014 dan 2021, serta menganalis pengaruh kegiatan destructive fishing terhadap persebaran konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen di wilayah perairan Pulau Samatellu Pedda. Dalam mengidentifikasi perubahan konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen secara spasial dan temporal, digunakan pengaplikasian algoritma pada Citra Landsat 8 OLI/TIRS. Dalam menjelaskan variasi akurasi dari konsentrasi klorofil-a dan dissolved oxygen, digunakan variabel habitat bentik, kedalaman perairan dan jarak dari garis pantai. Hasil penelitian ini menunjukan dari tahun 2014 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan konsentrasi klorofil-a sebesar 4,14 Ha dan penurunan konsentrasi klorofil-a sebesar 0,18 Ha, serta peningkatan konsentrasi dissolved oxygen pada semua wilayah perairan. Selain itu, kegiatan destructive fishing berpengaruh terhadap penurunan konsentrasi klorofil-a yang ditunjukan dengan penurunan nilai pada rentang 0-0,15 mg/m3 dan 0,15-0,20 mg/m3 menjadi 0-0,15 mg/m3. Sedangkan, kegiatan destructive fishing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi dissolved oxygen dikarenakan data penginderaan jauh dissolved oxygen pada penelitian ini bersifat homogen.

---

The rise of destructive fishing activities that occur in coastal waters give impact on coral reef ecosystems and water quality. In measuring water quality at the coastal waters, the parameters of chlorophyll-a and dissolved oxygen can be used. One of the water areas that the target of destructive fishing activities is the coral reef ecosystem of Samatellu Pedda Island, South Sulawesi. Thus, this study aims to analyze the distribution of concentration chlorophyll-a and dissolved oxygen in 2014 and 2021, as well as analyzing the effect of destructive fishing for water quality in the coral reef ecosystem of the Island Samatellu Pedda. In identifying of the concentration of chlorophyll-a and dissolved oxygen changes, the algorithm is applied to Landsat 8 OLI/TIRS imagery. To explain accuracy variation of chlorophyll-a and dissolved oxygen algorithm, the bentic habitat, water depth and distance from the shoreline variable is used. The results of this study show that from 2014 to 2021 there was an increase in the concentration of chlorophyll-a in the amount of 4.14 Ha and a decrease in the concentration of chlorophyll-a in the amount of 0.18 Ha, as well as an increase in the concentration of dissolved oxygen in whole water areas. In addition, destructive fishing affects the chlorophyll-a concentration decreasing as indicated by a decrease in values in the range of 0-0.15 mg/m3 and 0.15-0.20 mg/m3 to 0-0.15 mg/m3. In contrast, destructive fishing does not have a significant effect on dissolved oxygen concentration because remote sensing data of dissolved oxygen in this study is homogeneous."

"Permasalahan IUU Fishing menimbulkan respon berupa dikonvensikannya PSMA yang mengusung pendekatan port state measures dalam mencegah dan memberantas IUU Fishing. Hal ini kemudian menjadi sangat signifikan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang industri perikanannya mengalami permasalahan IUU Fishing. Penerapan PSMA di kawasan ini kemudian menjadi penting untuk dikaji untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing di kawasan tersebut telah terwujud. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini kemudian akan menganalisis mengenai bagaimana PSMA mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing, bagaimana implementasi PSMA dalam hukum nasional negara Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, serta bagaimana praktik Indonesia dalam melaksanakan ketentuan PSMA terhadap kapal yang terlibat IUU Fishing sejauh ini. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan tipologi deskriptif untuk menjelaskan bagaimana PSMA mencegah dan memberantas IUU Fishing dan mengetahui serta membandingkan penerapannya di negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMA mencegah dan memberantas IUU Fishing dengan menentukan standar-standar minimum ketat yang perlu ditetapkan oleh port state, yang mencakup seluruh runtutan kegiatan kapal asing dalam mendaratkan tangkapannya ke pelabuhan sebelum masuk ke pasar. Kemudian, diketahui juga bahwa hukum nasional Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia sudah mengatur pelaksanaan PSMA yang mencerminkan alur port state measures, namun belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek yang diatur PSMA. Untuk Indonesia sendiri, pelaksanaan PSMA belum dapat dievaluasi karena belum ada kapal perikanan asing yang melakukan permohonan masuk pelabuhan, serta terkendala tumpang tindih kewenangan antar kementerian, dan kekosongan hukum terkait pelabuhan yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana PSMA.

---

The problem of IUU Fishing triggered the creation of PSMA, which advocates port state measures approach in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing. This becomes a very significant matter for countries in the Southeast Asia region, whose fishing industry is experiencing problems with IUU fishing. The implementation of PSMA in this area then becomes important to analyze in order to find out how far efforts to prevent and eradicate IUU fishing in the area have been realized. This study will analyze how PSMA regulates the prevention and eradication of IUU Fishing, how PSMA is implemented in Thailand, Vietnam, the Philippines, and Indonesia’s legal systems, and how Indonesia has practiced implementing PSMA provisions on vessels involved in IUU Fishing. In analyzing these problems, this study uses a literature method with a descriptive typology to explain how PSMA prevents and eradicates IUU Fishing and to find out and compares its application in Southeast Asian countries. The results show that PSMA prevents and eradicates IUU fishing by determining strict standards which needs to be set by the port state, which encompasses the entire sequence of activities that foreign ships go through in landing their catches to ports before entering the market. Then, it was also known that the national laws of Thailand, Vietnam, the Philippines, and Indonesia had already regulated the implementation of PSMA which reflected the flow of port state measures, but yet to all aspects in PSMA. For Indonesia itself, the implementation of PSMA cannot be evaluated yet because no foreign fishing vessels have applied for port entry, and are constrained by overlapping authorities between ministries, and legal vacuum related to ports that are not appointed as PSMA implementers."