Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

---

This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field."

"ABSTRAKIndonesia saat ini memiliki 17.598 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 kmdan 5,8 juta km2 laut atau sebesar 70 % dan luas total indonesia. Dengan demikianpotensi yang dimiliki dalam bidang kelautan sangat besar, utamanya antara lain perikanan(tangkap) laut dan biota laut, budidaya perikanan pantai dan laut serta pariwisata bahari.Letak geografi Indonesia yang merupakan lintasan kapal laut internasional yang ramai,menyebabkan potensi jasa perhubungan Iaut juga besar. Potensi kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian kecil saja, dimana produksi perikanan (tangkap) laut lestari sekitar 9,258 juta ton pertahun, namunbaru dimanfaatkan sekitar 61 %. Potensi budidaya perikanan pantai (tambak), laut(marineculture), pariwisata baharí dan biota latit untuk pengembangan industri pangan,kosmetika dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan. Pada waktu krisis moneter melanda Indonesia yang hingga saat ¡ni masih belumberakhir, ketika sebagian besar industri di Indonesia mengalami kehancuran, industriperikanan merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan selama knsis ekonomi, salahsam alasannya adalab karena sektor industri ¡ni tidak tergantung pada bahan imporsehingga masih diminati oleb investor termasuk investor asing. Untuk itulah penulis mencoba untuk melihat kemampuan dan suatu perusahaan,yang berada dalarn sektor industi perikanan, yang berdomisili serta beroperasi diIndonesia dalam mensiasati keadaan yang kurang menguntungkan ini. Adapunperusahaan yang penulis pilih adalah PT. Dharma Samudra Fishing Indonesia, Tbk., yangmana perusahaan ini adalah salah satu dan beberapa perusahaan di sektor industriperikanan yang dapat bertahan setama krisis ini berlangsung. Penilalan baik buruknya kinerja suatu perusahaan salah satunya dapat dilihat darikemampuannya dalam melunasi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Investordapat menganalisa dengan menggunakan dua indikator utama yaitu tíngkat resikokeuangan/financial risk dan tingkat resiko bisnis, yang dibandingkan dengan kondisiindustri di mana perusahaan itu berada secara umum dan kinerja perusahaan tersebut dimasa-masa sebelumnya. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja perusahaan sangattergantung dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Apabila nilal tukar rupiah menguat terhadapmata uang asing terutama Dollar Amenika Serikat maka keuntungan yang diperolehperusahaan akan berkurang dan bahkan perusahaan bisa merugi. Demikian jugasebaliknya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar apabila nilaitukar rupiah melemah. Hal ini dikarenakan +1- 70 % penjualan perusahaan untuk pasarekspor."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, terletak pada posisi silang dunia diantara dua benua dan dua samudra sells didukung dengan potensi sumber daya kelautan yang melirnpah. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam mewujudkan . tujuan nasional. Namun, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, kondisi geografi Indonesia tersebut dapat memberiican peluang terjadinya berbagai bentuk dan jenis aneaman, diantaranya isu keamanan taut khususnya illegal fishing, sehingga diperlukan upaya pertabanan regatta. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa TNI AL berperan sebagai alat pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, TNI AL dituntut untuk mampu melaksanakan pecan dan tugasnya dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di taut.Tujuan penelitian ini untuk memberkan gambaran otentik peran TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah perairan Indonesia saat ini serta kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptit data diperoleh melalui kajian kepustakaan dan wavvancara dari beberapa pakar di Mabes TNI AL, Koa.rmabar dan Lantarnal III untuk memperoleh gambaran tentang peran TNI AL dalam melaksanakan penegalcan hukum di laut.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yakni metalcukan analisis yang bersifat deskriptif yang dilandasi oleh teoriteori yang relevan, selanjutnya seluruh infonnasi yang diperoleh dilapangan ditakulcan reduksi data, display data serta pengambilan kesimpulanDari basil penelitian dapat diperoleh masnilaan bahwa seam universal Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil. Bagi TNI AL, peran ini telah diimplementnisaan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tugas TNI AL dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut. Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tabun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan menegakan hUkum menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tugas ini, pelaksanaannya diimplementasikan dalam tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di perairan Indonesia, Dalam praktek pelalcsanaan penegakan kedaulatan dan penegakan hokum di taut di lakukan secara serentak, karena walaupun keduanya dapat dibedakan nmun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, disisi lain merupakan penegakan kedaulatan sedangkan disisi sebaliknya merupakan penegakan bukum. Adanya perbedaan tergantung pads intensitas ancaman yang dihadapi. Sehingga bubungan aotana penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan Pecan TNI AL sebagai penegak hukum di taut khususnya dalam penanganan illegal fishing sampai saat hi ma5lb relevan dan diperlukan, karena kevvenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik terhadap tindak pidana di bidang perikanan mempunyai landa:,an hukum yang kuat dan dic antumkan secara jelas dalarn peratwan perundang-undangan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Dan telah memberiikan kontribusi terhadap katahanan nasional balk di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan.

---

The unitary state of Republic Indonesia as the biggest archipelagic state and has thousands of islands and also wide territorial waters, is located on crosswise position of the earth, between two continents and two oceans and also supported by the abundance of sea resource. This condition can be exploited to guarantee in the interest of the state to bring into reality its national goals. However, a long with the development of the strategic area which dynamically change, this geography condition of Indonesian can give a chance to appear various kind of threat, one of which is the issue of sea safety especially about the illegal fishing, therefore the state defense is needed. According to the commission of law No. 3, 2002 about the state defense, this is said that the Indonesia Navy has a role as a device of the state defense in the sea. Therefore, the Indonesian Navy is demanded to be able to do its role and duties in order to uphold the sovereignty and law in the sea.The aim of this research is to give an authentic view of the Navy role in taking over the enforcement of law against the illegal fishing in the Indonesian territorial waters and also giving its contribution towards the National defense.This kind of research method uses the qualitative approach with the descriptive method. The data is obtained through literature studies and interviewing to some experts at the Indonesian Navy Headquarters, Koarmabar and Lantamal HI in order to get a view about its role in taking over the enforcement of law in the sea.The analysis technique which is used in this research is known as the qualitative analysis technique that is taking over the descriptive analysis which is based on relevant theories and furthermore taking over the data reduction of all field information and giving the data display and making conclusionBased on the result of its research can be obtained an input that is universally the Navy has three roles, those are military role, diplomacy and police action. For the Navy itself, those roles have been implemented in various regulations of legislation that organize the duties of the Navy in taking over the enforcement of sovereignty and law in the sea. According to Law No. 34, 2004 about the Indonesian Army, declares that the Indonesian Navy has the duty to take over the defense duty and to uphold the law/keep the safety of the National Jurisdiction territory. And the realization of this duty is implemented in the duty of upholding the sovereignty and law towards the Indonesian territorial waters. Practically, the realization is done all at. Once, because both of them cannot be separated even though they are differentiable. Both of them are united, they can be as the sovereignty enforcement or law. The distinction appeared depends on the intensity of the threat. Therefore, the relationships between them are united and undetectable in action. The Navy role as the upholder of law in the sea especially in handling the illegal fishing case, up to now is still relevant and needed, because the authority of the Navy officers as the investigators towards criminal act in fishery affairs has a strong law base and is attached clearly in the regulation of legislation, either in the national law or international law. And it has given its contribution towards the national defense either in economy sector or safety defense."

"ABSTRAKFisheries resources management aimed to improve community welfare especially fishermen and to conserve the fisheries resources and its environment, to keep the capture fisheries business system sustainability efficient and profitable. Beside marketing guarantee, optimalization between fisheries resources stock and fishing effort in each of fishing area. The improvement of capture fisheries must be held based on the existing condition, i.e.: marketing in determining the priority commodity, maximum sustainable yield and fisheries resources utilization level to determine limit of fisheries resources utilization chance, fishing technology and socio-economic condition to identify the fishermen's earns and absorption of labors related to capture fisheries sector. Based on the marketing aspect analysis, it is determined that the kinds of priority commodity in Southern of West Java Province are lobster, shrimp, tuna, skip jack tuna, and layar. Hence, the potency (MSY) and fisheries resources utilization level of the priority commodity still has very large chance to improve, except lobster has large enough chance. Based on the scoring approach, combined from many technical aspects, financial aspects and social aspect and linear goal programming analysis can be concluded that the proper fishing technology in southern waters of West Java Province are: (1) Purse seine 80 unit, (2) Denish same 127 unit, (3) Lines 144 unit, (4) Gillnet 80 unit, (5) Trammel net 376 unit."

"Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Permasalahan delimitasi batas maritim Republik Indonesia dengan Malaysia bersumber dari ketidakjelasan batas-batas negara dan status suatu wilayah yang saling bertumpang tindih menurut versi masing-masing. Situasi inilah yang menjadi sumber konflik khususnya dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah Overlapping terutama mengenai klaim yurisdiksi batas-batas maritimnya. Implikasi nyata dari belum selesainya batas maritim ini jelas akan menimbulkan permasalahan penegakan hukum di daerah overlapping claim. Permasalahan yang sering timbul ketika proses negosiasi delimitasi batas maritim sedang berlangsung adalah apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum nasional dari kedua negara, sehingga sering menimbulkan ketidak pastian hukum terkait siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan hukum nasional di perairan perbatasan yang belum ditentukan diantara kedua negara. Ketidakpastian tersebut sering berakibat pada penangkapan nelayan kedua negara. Terkait hal tersebut UNCLOS 1982 hanya memberikan kewajiban kepada kedua negara untuk membentuk pengaturan sementara di perairan perbatasan yang belum ditentukan untuk mencegah terjadinya konflik. Tesis ini lebih lanjut akan menganalisa mengenai bagaimana hukum nasional dan internasional serta praktek negara-negara terkait penegakan hukum di perairan perbatasan yang belum ditentukan.. Berdasarkan praktek negara dan hukum internasional penegakan hukum berdasarkan klaim unilateral di perairan perbatasan yang belum ditentukan (overlapping claim) dapat menimbulkan konflik dan memperlambat penyelesaian delimitasi batas maritim antara kedua negara.. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Tesis ini akan memberi gambaran, menemukan fakta dan data baru serta meneliti tentang wilayah perairan overlapping dan menjelaskan status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan Malaysia dan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing di area itu.

---

In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), Continental Shelf (CS), and high seas. Indonesia as the largest archipelagic country in the world has a very long coastline and is bordered by ten countries. This makes delimitation of the maritime boundary is genuinely important for Indonesia. The process of maritime boundary delimitation Indonesia between Malaysia often source from undefined borders and overlapping claim according to each countries version. The problem that often arises when the maritime boundary delimitation negotiation process is underway is if there is a violation of the provisions of the national law of both countries, which often leads to legal uncertainty over who has the authority to enforce national law provisions in the unresolved maritime boundary between the two countries. Such uncertainty often results in interception of violations occurring in undefined border waters by the two disputing countries. In this regard, UNCLOS only provides obligations to both countries to establish provisional arrangements in undefined border waters to prevent conflicts. This thesis will further analyze the national and international regulations as well as the practice of law enforcement both countries in overlapping claim waters. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will gives overview, to discover new facts and to researches about waters area in overlapping claim and to explain the latest status of Indonesian maritime boundary delimitation with Malaysia and to what extent the implementation of law enforcement in those areas."

"ABSTRAKTindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan permasalahan serius untuk Indonesia. Kerugian yang dialami Indonesia akibat illegal fishing mencapai Rp. 300 triliun pertahun. Pemulihan aset (asset recovery) merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat illegal fishing. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana penegakan hukum perkara illegal fishing dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang ingin mengoptimalkan ganti rugi dari tindak pidana perikanan dan apa upaya-upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam melakukan pemulihan aset akibat illegal fishing bersama dengan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat Preskriptif, peneliti menganalisa penegakan hukum terhadap perkara illegal fishing (dengan studi kasus kapal MV. Hai Fa) dan kemudian memberikan masukan (rekomendasi) cara pemulihan aset (asset recovery) yang dapat dilakukan. Hasil penelitian menyarankan perlunya diambil langkah-langkah upaya pemulihan aset dengan menggunakan pendekatan multi-door, mengajukan tuntutan pidana kepada korporasi dan mengajukan gugatan perdata dalam penanganan dan penyelesaian perkara illegal fishing, serta memanfaatkan Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Repubik Indonesia dengan melakukan penguatan struktur pemulihan aset dan hukum substantif terkait penanganan dan penyelesaian tindak pidana dibidang perikanan.

---

ABSTRACTFisheries crime (illegal fishing) is a serious problem for Indonesia. Indonesia?s losses due to illegal fishing reached IDR 300 trillion per year. Asset recovery is a tool that can be used to recover economical damages caused by illegal fishing. The research problem is: how does the law enforcement of illegal fishing cases link to government policies to optimize the compensation of fisheries crime and what efforts can the government do in conducting asset recovery due to illegal fishing together with law enforcement officers. By using the method of normative and prescriptive legal research, researcher analyzed law enforcement against illegal fishing (with a case study of MV. Hai Fa vessel) and then provides feedback (recommendation) on ways of asset recovery that can be done. The results of the study suggest the need to take necessary steps of asset recovery by using multi-door approach, file criminal charges against the corporation and file a lawsuit in the handling and settlement of illegal fishing cases, as well as utilize Asset Recovery Centre on the Attorney General Office of the Republic Indonesia by strengthening the structure of asset recovery and the substantive law related to the handling and settlement of fisheries crime"

"Salah satu sumberdaya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 573 Samudera Hindia Selatan Jawa adalah ikan cakalang. Ikan tersebut merupakan ikan pelagis yang termasuk dalam ikan ekonomis penting. Pada tahun 2008 ndash;2016, hasil tangkapan ikan cakalang yang tertangkap di WPP 573 dan didaratkan pada PPN Palabuhanratu menunjukkan telah terjadi penurunan yang diduga mengalami eksploitasi berlebihan sehingga memengaruhi ketersediaan stok sumberdaya ikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek ndash;aspek biologi, ekologi, dan perikanan serta menganalisis selektivitas penggunaan alat penangkap ikan cakalang. Metode yang digunakan yaitu melalui pengambilan sampel secara acak ikan cakalang yang tertangkap dengan pancing tonda dan rawai tuna serta wawancara kepada nelayan. Musim penangkapan ikan cakalang yang paling produktif, yaitu pada musim timur, ketika terjadi upwelling yaitu pada bulan Juni - Oktober di WPP 573. Secara umum ikan cakalang yang tertangkap telah melakukan pemijahan atau reproduksi, yaitu pada TKG III sebesar 44 dengan panjang cagak 41 ndash;45 cm. Nilai potensi lestari maksimum MSY dengan pancing tonda sebesar 230.813,9 kg/tahun dengan upaya penangkapan optimum fopt sebesar 228 trip dan CPUEopt sebesar 1.013,55 kg/trip serta tingkat pemanfaatan sebesar 91,69 . Pancing tonda masih dapat dikategorikan layak ramah lingkungan untuk penangkapan ikan cakalang dengan ukuran mata pancing nomor 6 panjang 5,2 cm dan lebar 2,2 cm .

---

One of fishery resources in Fishery Management Area 573 Indian Ocean, South of Java is skipjack tuna. The fish is a pelagic fish and economically importance. The catches showed decreasing tendency during period 2008 ndash 2016. This implied that there were overexploitation on skipjack tuna fishing, especially the ones that used the troll line fishing, so as affect the availability of fish resources. This study was conducted to know the selectivity fishing gear of skipjack tuna in June ndash August 2016. Some aspects of biology, ecology, fishery of skipjack tuna were analyzed.

The results showed that the fishing season of skipjack tuna occurred in Southeast monsoon, especially during upwelling time in June - October at Indian Ocean, South of Java Island. In general, skipjack tuna were caught in mature condition at 41 ndash 45 cm FL, it means that the fishes were already spawning before caught. The MSY of skipjack tuna found was about 230,813.9 kg year with CPUE optimum 1,013.55 kg trip, effort optimum were 228 trips and the utilization rate was about 91.69. It is suggested that troll line fishery for skipjack tuna still have a good opportunity environmentally friendly to be developed with hook size number 6 length 5,2 cm and width 2,2 cm."

"Ikan tongkol adalah jenis ikan beruaya jauh dan merupakan komoditas penting di Indonesia dan dunia. Berdasarkan data tahun 2007 s/d 2016, produksi ikan tongkol di PPN Pekalongan berfluktuasi dengan tren menurun. Hal ini menunjukkan sumberdaya ikan tongkol di Laut Jawa telah mengalami penangkapan berlebihan secara biologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek biologi dan ekonomi pemanfaatan ikan tongkol di Laut Jawa yang meliputi tangkapan per upaya penangkapan Catch Per Unit Effort/CPUE, produksi maksimum lestari Maximum Sustainable Yield/MSY, produksi maksimum ekonomi Maximum Economic Yield/MEY, dan produksi keseimbangan akses terbuka Open Access Equilibrium/OAE. Berdasarkan pengolahan dan analisis data, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Produksi aktual adalah 2.867.53 ton/tahun dengan upaya 2.072,89 trip/tahun. Produksi optimal secara biologi pada MSY adalah 3.218,44 ton/tahun dengan upaya 2.537,10 trip/tahun. Oleh karena itu usaha penangkapan ikan tongkol di Laut Jawa belum mengalami penangkapan berlebihan secara biologi, 2. Usaha penangkapan ikan tongkol dengan kapal purse seine dan mini purse seine telah mengalami penangkapan ikan berlebihan secara ekonomi. 3. Produksi optimal secara ekonomi pada MEY dengan kapal mini purse seine adalah 1.814,01 ton/tahun pada upaya 861,13 trip/tahun. Produksi optimal secara ekonomi pada MEY dengan kapal gillnet adalah 3.182,34 ton/tahun pada upaya 2.268,39 trip/tahun.4. Produksi optimal pada OAE dengan kapal mini purse seine adalah 2.886,46 ton/tahun pada upaya 1.722,27 trip/tahun. Produksi optimal pada OAE dengan kapal gillnet adalah 1.219,08 ton/tahun pada upaya 4.536,78 trip/tahun. 5. Produksi/upaya aktual kapal purse seine dan mini purse seine tidak dapat ditingkatkan ke MSY, karena akan mengalami total kerugian yang lebih besar. Produksi/upaya aktual kapal mini purse seine harus dikurangi ke MEY agar dapat memperoleh total keuntungan yang optimal. Produksi/upaya penangkapan ikan tongkol dengan kapal gillnet masih dapat ditingkatkan ke MSY untuk meningkatkan keuntungan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan tongkol di Laut Jawa atau ditingkatkan ke MEY untuk memperoleh keuntungan yang optimal.

---

Mackerel tuna is higly migratory species and important comodities in Indonesia and the world. Based on data 2007 to 2016, production of Mackerel tuna were fluctuated with the decreasing trend. It is shown that utilization of Mackerel tuna resources in Java Sea have been overfished biologically and economically.

The objective of this research is to analyze biological and economical aspect of Mackerel tuna utilization in Java Sea that covering catch per unit effort CPUE , Maximum Sustainable Yield MSY, Maximum Economic Yield MEY, and Open Access Equilibrium OAE.

Based on data processing and analyzing, it get some conclusions as follow:

1. Actual production is 2.867.53 ton year with fishing effort 2.072,89 trip year. Optimum production biologically on MSY is 3.218,44 ton year with fishing effort 2.537,10 trip year. Therefore Mackerel tuna fishing business in Java Sea have not been overfished biologically.

2. Mackerel tuna fishing business in Java Sea with purse seine vessel and mini purse seine vessel have been overfished economically.

3. Optimum production economically on MEY with mini purse seine vessel is 1.814,01 ton year with fishing effort 861,13 trip year. Optimum production economically on MEY with gillnet vessel is 3.182,34 ton year with fishing effort 2.268,39 trip year.

4. Optimum production on OAE with mini purse seine vessel is 2.886,46 ton year with fishing effort 1.722,27 trip year. Optimum production on OAE with gillnet vessel is 1.219,08 ton year with fishing effort 4.536,78 trip year.

5. Actual production effort of gillnet vessel and mini purse seine vessel can not be increased to MSY, because should get a bigger total loss.

Production fishing effort of mini purse seine vessel should be decreased to MEY so it get optimum total profit. Production fishing effort of Mackerel tuna fishing in Java Sea with gillnet vessel can be increased to MSY for increasing profit with keeping sustainable of Mackerel tuna resources in Java Sea or to MEY for optimum total profit."

"

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, dari bentuk penipuan dokumen hingga perdagangan manusia sehingga dapat disebut sebagai bagian dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas 115 dengan Perpres No. 115/2015 sebagai satuan tugas dengan mandat untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus - kasus IUU Fishing, yang terjadi di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Satgas 115 menjadi “one roof enforcement system” bagi penanganan dan pencegahan IUU Fishing termasuk penegakan hukum di laut di mana di dalamnya terdapat lembaga/instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum dan pengawasan laut berdasarkan peraturan perundang - undangan pembentukannya. Kinerja Satgas 115 menunjukkan hasil signifikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran IUU Fishing di ZEEI dan meningkatnya jumlah tangkapan yang ditunjukkan dengan jumlah kasus yang ditangani dan pendapatan nelayan. Keberhasilan tugas Satgas 115 dapat menjadi pertimbangan untuk meneruskan sistem pengawasan laut, termasuk di dalamnya penanganan dan pencegahan IUU Fishing, dengan penguatan kelembagaan melalui peraturan perundang - undangan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu untuk memperhatikan sifat koordinatif, kewenangan, kedudukan, dan pemanfaatan potensi terintegrasi antarlembaga/instansi terkait sebagai suatu “single agency” yang melanjutkan kinerja Satgas 115.

 

 

---

Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU Fishing) has become a concern for countries worldwide. Indonesia is one of those countries because the number of IUU Fishing cases increases from year to year. The impact caused not only on the availability of fish stock but also affected social and economic problems. Besides, IUU Fishing also threatens the preservation of marine resources, sustainable fisheries, and is indicated as a cross country crime in which other offenses included. Those offenses are from frauds in the form of document to human trafficking so that it can be called a part of transnational organized crime. According to those facts, President Joko Widodo established Task Force 115 with Presidential Decree number 115 the year 2015 (Perpres 115/2015) as a task force with a mandate to enforce the law against IUU Fishing cases, which occurred in waters and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). There are Institutions/agencies authorized to carry out law enforcement and sea surveillance based on the laws and regulations of its formation before the establishment of Task Force 115. Task Force 115 becomes a "one roof enforcement system" for those Institutions/agencies for handling and preventing IUU Fishing, including law enforcement at sea. Task Force Performance 115 showed significant results with a decrease in the number of violations of IUU Fishing in ZEEI and an increase of catches indicated by the number of cases handled and fishermen's income. The success of the Task Force 115 task can be a consideration for continuing the marine surveillance system, including the handling and prevention of IUU Fishing, by strengthening its institutions through legislation. The institutional strengthening needs to pay attention to the coordinative nature, authority, position, and utilization of integrated potential between related institutions/agencies as a "single agency" that continues the performance of Task Force 115.

"