Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yaitu adanya kebijakan pengendalian tuntutan pidana, materi pasal- pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti,. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta perlunya revisi terhadap beberapa materi pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barnng bukti yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perikanan tersebut.

---

This thesis discuss about some Jaw problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime ot cases. This is a normative research with field interview. The result of this research that there are amount of problems that faced by Prosecutor in handling illegal fishing crime/case, there are prosecution discresion, act number 31 year 2004 about illegal, fishing, storing, handling and execution of the evidence. To solve that problems. prosecutors must have their own discretion about prosecution, so they have independency in working on their duty. The other that the act needed to rearrange some of the articles inside illegal fishing act, and at least there must be a renew about storing. handling and execution of the evidence that used to offense illegal fishing crime.

"

"ABSTRAKIntensifnya respon Indonesia terhadap isu IUU fishing pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2016 telah mengidikasikan adanya upaya sekuritisasi isu ini oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan teori konteks dalam sekuritisasi milik Thierry Balzacq, penelitian ini menganalisis konteks apa yang mempengaruhi sekurtisasi isu IUU fishing tersebut. Metodologi yang digunakan adalah analisis konten terhadap lsquo;penyampaian-penyampaian rsquo; tentang IUU fishing oleh Pemerintah, artikel-artikel yang dimuat oleh media massa nasional, serta regulasi-regulasi dalam rezim IUU fishing regional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus tentang IUU fishing di ranah domestik dan rezim internasional maupaun regional tentang IUU fishing merupakan konteks yang mempengaruhi sekuritisasi karena keduanya menjadi sumber makna tekstual dan sumber makna kultural tentang IUU fishing bagi Indonesia.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s intensive response to IUU fishing by the end of 2014 until 2016 has been indicated Joko Widodo administration rsquo s securitization of this issue. In light of Balzacq rsquo s theory of context in securitization, this research analyzes the context which affects the securitization of IUU fishing in Indonesia. The methodology employed in this research is a content analysis of the speeches delivered by government officials, as well as editorials put forward by national media. In addition, it also looks at international IUU fishing regime rsquo s regulation. This research finds that the discourse on IUU fishing in domestic, international and regional IUU fishing regimes are the contexts which shape the frames of securitization by providing the source of textual and cultural meanings of IUU fishing for Indonesia."

"Extraction of fishery resources has benefited industried and society. However, there is externalities associated with such an extraction,.."

"Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang.

---

The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"

Perairan Yogyakarta merupakan salah satu perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dengan aktivitas penangkapan ikan. Nelayan sebagai aktor utama aktivitas tersebut akan terus memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kebutuhan hidupnya. Padahal perairan merupakan common-pool resources yang dapat menimbulkan sebuah masalah akibat adanya kegiatan penangkapan ikan. Masalah tersebut dapat berujung pada eksploitasi dan degradasi lingkungan perairan. Perairan Yogyakarta umumnya dimanfaatkan oleh komunitas nelayan di Provinsi Yogyakarta dengan pemanfaatan terbesar pada komunitas nelayan di Kabupaten Bantul. Salah satu komunitas nelayan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang paling besar dan maju adalah nelayan di Pantai Depok, Desa Parangtritis. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan fishing grounds dan aktivitas penangkapan ikan berdasarkan jarak dari garis pantai untuk mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang tepat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis keruangan dan keterkaitan hubungan yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan masih sangat bergantung kepada kondisi cuaca dan perairan. Pemilihan fishing grounds hanya mencapai 10 mil dari garis pantai ketika musim berlimpah. Fishing grounds tersebut akan berubah dan cenderung mendekat ke arah garis pantai ketika memasuki musim paceklik. Pemilihan fishing grounds memiliki hubungan yang cukup erat dengan asal daerah nelayan. Nelayan pendatang dari Cilacap yang sudah terbiasa dengan aktivitas penangkapan ikan dapat memilih fishing grounds yang lebih jauh dibandingkan nelayan lokal. Untuk pola spasial penangkapan ikan, jarak fishing grounds akan mempengaruhi ukuran mesin armada. Sementara faktor penangkapan lain seperti armada (kepemilikan dan ukuran), alat tangkap, dan hasil tangkapan cenderung sama baik pada fishing grounds dekat dan jauh di Perairan Yogyakarta. Komoditas tangkapan ikan yang sama serta kondisi cuaca dan perairan diperkirakan membuat aktivitas penangkapan kurang bervariasi oleh nelayan di Pantai Depok.

---

Yogyakarta waters are one of the waters in Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 with capture fisheries activity. Fisher is the main actor in fisheries activity who always uses the resources to their life necessities. Waters is a common-pool resource that can cause problems with capture fisheries activity. These problems could lead to exploitation and environmental degradation of waters. Generally, the fisher community who lived in the coastal area in Yogyakarta fishing in Yogyakarta waters. Bantul Regency becomes the biggest fishery production in 2018 than the other regency in Yogyakarta Province. One of the fishing communities in Bantul Regency, Yogyakarta that continues to grow and the most advanced in capture fisheries is the fisher at Depok Beach, Parangtritis Village. Therefore, the research conduct to analyze the fisher spatial behavior of fishing activities based on distance from the coastline to do proper fisheries management. The analytical method used was spatial analysis and quantitative descriptive. The results showed that fisher at Depok Beach still depends on the weather and water condition. Fishing grounds can reach 10 miles from the coastline on west monsoon (good season). Those fishing grounds will change and got shorter to the coastline on east monsoon (bad season). Fishing grounds choice has a relationship with the origin of the fisher. Migrant fishers from Cilacap who familiar with fishing activities choose fishing grounds more distant than a local fisher. For the spatial pattern of fishing, the fishing grounds distance will affect the size of the boat engine. While other fishing activities like a boat (ownership and size), gears, and the amount of catch fish tend to be the same both near and far fishing grounds at Yogyakarta waters. The same commodities and weather and water conditions are thought to make fishing activities less varied by fisher on Depok Beach.

"