Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yaitu adanya kebijakan pengendalian tuntutan pidana, materi pasal- pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti,. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta perlunya revisi terhadap beberapa materi pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barnng bukti yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perikanan tersebut.

---

This thesis discuss about some Jaw problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime ot cases. This is a normative research with field interview. The result of this research that there are amount of problems that faced by Prosecutor in handling illegal fishing crime/case, there are prosecution discresion, act number 31 year 2004 about illegal, fishing, storing, handling and execution of the evidence. To solve that problems. prosecutors must have their own discretion about prosecution, so they have independency in working on their duty. The other that the act needed to rearrange some of the articles inside illegal fishing act, and at least there must be a renew about storing. handling and execution of the evidence that used to offense illegal fishing crime.

"

"Extraction of fishery resources has benefited industried and society. However, there is externalities associated with such an extraction,.."

"Usaha budidaya sistem keramba jaring apung (KJA) merupakan salah satu bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan yang berwawasan lingkungan. Salah satu faktor penentu keberhasilan usaha budidaya ikan kerapu system KJA di perairan sekitar pulau kecil adalah pemilihan lokasi budidaya yang tepat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian kondisi oseanografi, kualitas perairan dan morfologi dasar perairan Pulau Pute Angin untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA, menentukan luas serta letak lokasi ideal untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA di perairan Pulau Pute Angin. Penelitian ini menggunakan metode analisis sistem informasi geografi (GIS) untuk mengoverlay data hasil analisa survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perairan pulau Pute Angin memiliki kondisi oseanografi, kualitas perairan dan morfologi dasar yang sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai untuk budidaya ikan kerapu sistem KJA. Lokasi yang sesuai untuk budidaya ikan kerapu berada pada perairan bagian Timur laut dan Tenggara Pulau Pute Angin dengan luas perairan 17,1547 ha, kelas kurang sesuai atau sesuai bersyarat dengan luas perairan 18,7769 ha pada bagian timur pulau dan kelas tidak sesuai dengan luas perairan sebesar 0,3111 ha pada bagian utara pulau Pute Angin.

---

Floating net-cages system is a form of marine and coastal resource management and utilization of environmentally sound. One of the success factors of the grouper mariculture with floating net-cages system surrounding small islands is the selection of proper sites. The purpose of research is to analyze the suitability of oceanographic condition, water quality and the seabed morphology of Pute Angin Island for grouper mariculture in floating net-cages system and to determine the location for the grouper mariculture surrounding of the island. Geographic information system is used to analyze and overlay based on field surveys data.

The research outcome showed that based on oceanographic conditions, water quality and seabed morphology, Pute Angin island has suitable areas for grouper floating net-cages. The location at the east and southeast of the island about 17, 1547 hectares, respectively. Areas with less suitable are located at the east of the island about 18, 7769 hectares. While not suitable areas are located north of the island about 0,3111 hectares, respectively."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically."

"ABSTRAKIntensifnya respon Indonesia terhadap isu IUU fishing pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2016 telah mengidikasikan adanya upaya sekuritisasi isu ini oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan teori konteks dalam sekuritisasi milik Thierry Balzacq, penelitian ini menganalisis konteks apa yang mempengaruhi sekurtisasi isu IUU fishing tersebut. Metodologi yang digunakan adalah analisis konten terhadap lsquo;penyampaian-penyampaian rsquo; tentang IUU fishing oleh Pemerintah, artikel-artikel yang dimuat oleh media massa nasional, serta regulasi-regulasi dalam rezim IUU fishing regional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus tentang IUU fishing di ranah domestik dan rezim internasional maupaun regional tentang IUU fishing merupakan konteks yang mempengaruhi sekuritisasi karena keduanya menjadi sumber makna tekstual dan sumber makna kultural tentang IUU fishing bagi Indonesia.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s intensive response to IUU fishing by the end of 2014 until 2016 has been indicated Joko Widodo administration rsquo s securitization of this issue. In light of Balzacq rsquo s theory of context in securitization, this research analyzes the context which affects the securitization of IUU fishing in Indonesia. The methodology employed in this research is a content analysis of the speeches delivered by government officials, as well as editorials put forward by national media. In addition, it also looks at international IUU fishing regime rsquo s regulation. This research finds that the discourse on IUU fishing in domestic, international and regional IUU fishing regimes are the contexts which shape the frames of securitization by providing the source of textual and cultural meanings of IUU fishing for Indonesia."

"Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang.

---

The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage."