Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper uses a gender conceptual framework of the determinants of food security. Using three indicators, the paper tries to demonstrate the considerable influence of the status of woman relative to men to households food security in two different economic base groups of households. This research was conducted in the District of Mukomuko in Bengkulu Province. As many as 219 respondents were divided into two groups of households, namely 110 fishery and 109 paddy farmers, and were selected using simple random sampling. Multiple regression model was used to determine significant factors of households food security. Among the two different household groups and using a diet diversity as the household food security indicator, the fishery households group exposed relatively better food security status than that of paddy farmer households. The econometric analysis also showed that status of women relative to men was not significant to food security.Meanwhile, household economic base are important factors in determining households food security."

"ABSTRAKIndonesia has a potential fishery resources around 6.4 million tons per year. Nonetheless, fishery resources that can be caught are limited in the amount of 5.2 million tons per year, because the rest of it still have to be maintained at the sea for continuous proliferation and scarcity prevention. In fact, fishery production is only collecting 4.7 million tons per year. Consequently, it remains 0.5 million tons per year, which is a good potential. This condition indicates that fishery resources have not been used optimally. Facing this challenges, government try to create regulations and policies. One of those things is blue revolution which is implemented by running Minapolitan policy, that is based on blue economy principle. The thing that has to be emphasized about this policy iscentral and local government are suggested to build synergy between each other to make the realization of this policy is successful. Actually, there is a region that has applied the Minapolitan policy, namely Cilacap Regency (Kabupaten Cilacap). Unfortunately, the fishery resources have not been used maximally as if it has become an old problem waiting for being solved. Based on the problem, this writing attempt to explain the implementation of Minapolitan policy and obstacles that may be faced during theprocess, in particular at Cilacap Regency, as a result of comprehensive research and study. The research method used is Sosio-Legal with qualitative approach and presented descriptively."

"There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies? concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.

---

Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost."

"ABSTRAKThis study aimed to analyze the competitiveness of Indonesian fishery products in the ASEAN and Canada markets. The method used was Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD), and X-Model product export potential. The research showed that Vietnam and Canada had a similar level of export structure to Indonesia in the ASEAN market so that Indonesia would have a high competition with both countries. Indonesian fishery products showed a high competitiveness in the export destination markets, except Philippines and Canada. The market position of Indonesian fishery products in Philippines, Thailand and Canadian markets was in the rising star and lost opportunity. These countries also showed as an optimist and potential market for Indonesian fishery products. The policy implication is that government and private sector need to prioritize the export of fishery products to Thailand, Philippines and Canada by improving the product competitiveness through quality improvement and production cost efficiency."

"Danau Tondano yang terletak di Kabupaten Minahasa merupakan salah satu sumber daya alam perairan yang sangat strategis dan penting bagi perkembangan perekonomian di Propinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai sumber bahan pangan (ikan), sumber air minum (PDAM Manado), pengairan sawah, kebun, keperluan rumah tangga penduduk sekitar danau, sumber air untuk industri, sumber energi PLTA, media transportasi dan pariwisata. Saat ini salah satu kegiatan masyarakat yang menonjol di sekitar Danau Tondano adalah memelihara ikan dalam budidaya jaring apung (BJA). Kegiatan tersebut berdampak positif karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha budidaya dan juga meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Minahasa. Selain berdampak positif, jika berkembang tanpa kendali kegiatan BJA yang kelewat intensif ini bisa menimbulkan dampak negatif karena kegiatan tersebut menghasilkan limbah organik (terutama pencemaran unsur nitrogen dan fosfor) yang besar akibat pemberian pakan yang tidak efisien sehingga sisa pakan dan kotoran ikan akan menumpuk di dasar perairan. Penumpukan limbah organik ini akan mencemari danau, mulai dari eutrofikasi yang menyebabkan ledakan (blooming) fitoplankton dan gulma air seperti eceng gondok (Eiclzhornia crasssipes (Mart.) Solms), Hydrilla verticillata ((L.F.) Royle), Ceratophyllum demersum (L.) , dan lain-lain diikuti dengan terbentuknya gas-gas yang dapat menyebabkan kematian organisme perairan (terutama ikan-ikan budidaya) serta diakhiri dengan makin menebalnya lapisan anaerobik di badan air danau. Penelitian ini bertujuan: (a) membandingkan kualitas perairan pada wilayah yang ada kegiatan BJA dan yang tidak ada kegiatan BJA, (b) mengetahui kualitas dan tingkat kesuburan perairan Danau Tondano, (c) mengetahui jumlah limbah organik dan kegiatan budidaya ikan jaring apung dan. daya dukung serta daya tampung perairan Danau Tondano terhadap kegiatan tersebut, (d) mengetahui dampak pencemaran air terhadap ekosistem danau yang meliputi keberadaan dan fungsi Danau Tondano serta terhadap lingkungan dan kehidupan manusia yang memanfaatkannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (a) kegiatan budidaya ikan jaring apung paling mempengaruhi kualitas dan tingkat kesuburan perairan Danau Tondano, (b) Apabila kegiatan BJA berlangsung terus tanpa terkendali maka akan berdampak terhadap keberadaan dan fungsi Danau Tondano serta bagi kehidupan manusia yang memanfaatkannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei dan ekspos fakto selama 1 bulan dari tanggal 11 Juni sampai 16 Juli 2001. Pengambilan sampel air dilakukan di empat stasiun pengamatan. Tiga stasiun di mana terdapat aktivitas BJA dan satu stasiun tidak terdapat kegiatan BJA. Stasiun-stasiun yang dimaksud adalah: Stasiun I di Desa Eris (2078 unit jaring apung), Stasiun II di Desa Kakas (350 unit jaring apung) , Stasiun III di Desa Remboken (40 unit jaring apung) dan Stasiun IV di Desa Tolour (tidak BJA). Pengambilan data kualitas air dilakukan sebanyak tiga kali meliputi: suhu, kecerahan, pH, DO, BOD, nitrat, nitrit, amoniak dan fosfat. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan membandingkannya dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kelas III (pembudidayaan ikan air tawar) dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk parameter kualitas air tertentu yaitu: BOD, NH3, NO3, dan P04 di stasiun I, II, dan III telah melewati ambang batas (daya tampung) yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 tahun 2001 untuk kelas III dan menurut pendapat para ahli. Hal ini diduga disebabkan oleh limbah organik dari aktivitas BJA yang telah berlangsung dari tahun ke tahun. Stasiun IV (tidak ada kegiatan BJA) masih menunjukkan kualitas air yang lebih baik dibandingkan stasiun I, II, dan III. Selama tahun 1994-2000, jumlah rata-rata beban pencemar yang dihasilkan dari aktivitas BJA di Danau Tondano adalah sebanyak 2.951,5 ton limbah organik yang mengandung 138,8 ton nitrogen dan 29,004 ton fosfor. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan: (a) Perlu adanya peraturan daerah (PERDA) yang mengatur tentang zonasi (pewilayahan) perairan Danau Tondano untuk usaha budidaya ikan, penangkapan, reservat/perlindungan, dan zona penyangga berdasarkan pada fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kesesuaian ruang dengan mengacu pada UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan , UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memperbaiki cara pemberian pakan dan jumlah pakan yakni 3% dari bobot ikan peliharaan per hari dan diberikan tiga kali sehari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sisa pakan yang masuk ke perairan, sehingga dapat mencegah pencemaran perairan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian pakan yang tepat untuk satu unit jaring apung dengan padat penebaran 1750 ekor ikan, berat awal total biomassa ikan 50 kg, dan masa pemeliharaan tiga bulan adalah 337,5 kg pakan, tidak seperti yang terjadi sekarang di mana selama masa pemeliharaan tersebut jumlah pakan yang dihabiskan rata-rata sebanyak 450 kg pakan/unit. Metode budidaya ini akan dapat terlaksana dengan baik jika disosialisasikan kepada para petani ikan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, memperbaiki konstruksi BJA dan jarak antarunit jaring apung sebaiknya 10-30 m agar supaya reaerasi dapat berlangsung dengan baik di samping perlu dilakukan pengaturan musim tanam dan panen serta diversifikasi jenis ikan yang dipelihara (ikan gurami, ikan nila dan ikan patin), (d) Perlunya pengembangan teknologi BJA yang ramah iingkungan sebagai suatu teknologi yang efektif, efisien dengan produktivitas tinggi serta dampak negatifnya terhadap lingkungan perairan diupayakan seminimal mungkin. Teknologi yang dimaksud contohnya adalah satu petak keramba dengan 2 tingkat jaring (ganda), jaring pertama (lapisan atas) berukuran 5 x 5 x 3 m dengan ukuran mata jaring 1 atau 1,5 inci dipelihara ikan mas (Cyprinus carpio) dengan padat penebaran 50-105 kg/unit dan jaring kedua (di lapisan bawah) berukuran 7 x 7 x 4 m dengan ukuran mata jaring 0,5 atau 0,75 inci dipelihara ikan nila (Tylapia niloiica) dengan padat penebaran 18-50 kg/unit. Dengan rasio konversi pakan untuk ikan mas 1,3-1,68 dan ikan nila 0,5-0,9 dan masa pemeliharaan 2,5-3,5 bulan, diperoleh produksi ikan mas antara 944-1276 kg dan ikan nila 143-263 kg. Selanjutnya disarankan perlunya penelitian lanjutan tentang penggunaan jaring apung rangkap tiga yang mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik di mana bisa meningkatkan efisiensi pemberian pakan dan produksi ikan, (e) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi populasi eceng gondok di Danau Tondano maka disarankan untuk melakukan studi tentang pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan makanan ternak, pemupukan, penghasil gas bio, penyerap limbah, dan bahan baku untuk pembuatan kertas, (f) perlu penelitian lanjutan tentang jumlah limbah organik dari aktivitas permukiman, pertanian, pariwisata dan lain-lain sehingga dapat diketahui kegiatan apa yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pencemaran di Danau Tondano. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan penanggulangan menurut skala prioritas, dan (g) untuk pengelolaan Danau Tondano ke depan maka peneliti menyarankan agar dibentuknya semacam badan kaordinasi (pengelola) yang bertugas untuk mengintegrasikan semua kepentingan para stakeholder dengan konsep one lake, one plan, one management.

---

Tondano Lake located in Minahasa Regency is one of the strategic and important natural resource for the economic development in North Sulawesi Province. This is due to its multifunction such as sources of food stuff (fish), drinking water, water for industries, water for PLTA, transportation media and tourism object. One of the prominent community activities at Tondano lakeside is floating net fish culture (BJA). This activity provides positive impact on the increase of fishery production and increasing the fish farmer income in Minahasa. On the other side, this activity also creates negative impact on water quality since by the inefficiency of feed consumption by fish population, a lot of organic waste will pollute the water quality and as the results of fish metabolism which will accumulate on the lake's bed. This accumulation will deteriorate water quality of the lake from eutrophication that stimulates blooming of phytoplankton and water hyacinth such as Eichhornia crassipes ((Mart.) Solms), Hydrilla verticilata ((L.F.) Royle), Ceratophylum demersum (L.) followed by the emergency of poisonous gases that may kill aquatic organisms (especially cultured fishes) and finally ended by thickness of anaerobic layer in the water body.

The objectives of this research are: (a) to compare water quality in the area which has BJA activity and in the area which has no BJA activity, (b) to find out the water quality and the eutrophication level of Tondano Lake, (c) to find out the amount of organic waste produced by floating net fish culture and the carrying and absorbing capacity of Tondano Lake on this activity, (d) to find out the impact of deteriorated water on the lake ecosystem which include the existence and function of Tondano Lake for human life.

The hypotheses of this research were: (a) fish floating net culture most influence the quality and fertilization level of Tondano Lake, (b) the quality and fertilization level of water will influence the existence and function of Tondano Lake and for the human life.

Survey was conducted for one month from 11 June - 16 July 2001. Water samples were taken at four stations. Three of them were used for BJA activity and one station has no BJA activity. The stations were in Eris Village (2078 units of floating net), Kakas Village (350 units of floating net), Remboken Village (40 units of floating net) and Tolour Village. Sampling of water quality was conducted three times a day including: temperature, pH, dissolved oxygen, biological oxygen demand, carbon dioxide nitrate, nitrite, ammonia and phosphate then the obtained data were analyzed descriptively and compared with Government Regulation No. 82 of 2001 about Water Quality Management and Water Pollution Control for class III (freshwater fish culture).

It was concluded that water quality parameters such as BOD, NH3, NO3, and PO4 in station I, station II and station III have exceeded the threshold level as required by Government Regulation No. 82 of 2001 (class III) and according to the experts opinion. Station IV showed better water quality than station I, station II and station III. Since 1994-2000, the average amount of organic waste produced by B.IA in each year was of 2.951,5 tons that content 138, 8 tons of nitrogen and 29,004 tons of phosphor.

Based on these results, it was suggested that: (a) Regional regulation (PERDA) is needed to regulate the zoning of fish culture activity, fish catching, reservation and buffer zone based on the function, carrying capacity, absorbing capacity of living environment and space conformity according to Act No. 9 of 1985 about Fishery, Act No. 24 of 1992 about Spatial Management, Act No. 23 of 1997 about Management of Living Environment, and Government Regulation No. 82 of 2001 about Water Quality Management and Water Pollution Control, (b) improving of fish feeding accordance efficiently up to 3% of fish weight and feeding is done three times in a day. According to the method, the requirement of fish food (pellet) to culture 1.750 of fish seeds which have initial weight 50 kg and culture time 3 months was 337,5 kg of pellet, (c) improving of KJA construction and the distance between each unit must be 10-30 m so that aeration take place continuously, arrange the harvest time and diversification of fish culture (i.e. gurami, nila and Patin fishes), (d) it is needed to develop BJA with an environmental friendly attitude namely by double floating net technique to minimize food waste into water. This technique has been tested to gold fish (Cyprinus carpio) and nila fish (lyalapia nilotica) and showed satisfied result. Furthermore it is suggested that three layers of nets may provide and increase efficiency in this net fish culture, balancing fish production and fish feeding pellets, (e) as an effort to minimize the water hyacinth population in Tondano Lake, it is suggested to make research the utilization of eceng gondok as livestock food, fertilizer, biogases producer and waste absorbing, (f) further study is needed the extend of organic waste produced by agriculture, settlement, tourism and other activities at Tondano Lake so that water pollution control can be carried out according to its priority scale, and (g) it is suggested to form a management coordination board of Tondano Lake that function to integrate all the interests of the stakeholder based on the concept of one lake, one plan, and one management."

"Dalam menghadapi era pembangunan global, Indonesia harus mampu melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam penggunaan sumberdaya alamnya, termasuk sumberdaya pesisir. Walaupun sumberdaya pesisir dan laut tergolong dalam sifat yang terus menerus ada dan dapat diperbaharui oleh alam sendiri maupun dengan bantuan manusia, namun penggunaan sumberdaya alam ini haruslah seefektif mungkin untuk menjamin manfaatnya secara jangka panjang.Sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan, namun pemanfaatan secara besar-besaran dan kurang bertanggungjawab dapat mengurangi pertumbuhannya sehingga dikhawatirkan dapat menjadi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Kenyataannya, pembangunan sumberdaya pesisir selama ini banyak berdampak negatif, seperti degradasi fisik, kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan habitat pesisir lainnya, serta gejala over fishing yang dapat mengancam kapasitas lestari ekosistem laut dan pesisir.Perlindungan ekosistem hutan mangrove perlu dilakukan untuk mencegah tingkat kerusakan yang lebih parah, terutama dari konversi hutan mangrove untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan strategi terpadu dengan mempertimbangkan faktor ekonomi lingkungan, dengan cara menghitung nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove, termasuk hutan mangrove yang telah dimanfaatkan sebagai usaha tambak perikanan. Pola tumpangsari yang telah berkembang di daerah Jawa Barat dapat menjadi alternatif untuk dikembangkan di daerah Jawa Timur guna menyeimbangkan ketiga faktor utama dalam menopang pembangunan berkelanjutan, yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan.Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemanfaatan daerah pesisir khususnya ekosistem hutan mangrove. Selain itu, diharapkan juga dapat menjawab rumusan permasalahan yang ada, yaitu sejauh mana manfaat ekologi dan ekonomi dari ekosistem hutan mangrove yang diupayakan untuk usaha tambak dengan pola tumpangsari dibandingkan dengan tanpa pola tumpangsari dan bagaimana pendapat dan peranan masyarakat terhadap pola usaha tumpangsari tersebut.Tujuan pelaksanaan penelitian ini, antara lain adalah untuk mempelajari manfaat ekologi dan manfaat ekonomi ekosistem hutan mangrove untuk usaha tambak dengan pola tumpangsari dibandingkan dengan tanpa pola tumpangsari dan mempelajari serta mengkaji pendapat dan peranan masyarakat mengenai pola tumpangsari dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Hipotesis yang diajukan pada dasarnya adalah ingin membuktikan bahwa pemanfaatan ekosistem hutan mangrove sebagai usaha tambak dengan pola tumpangsari lebih layak dan menguntungkan karena ada keseimbangan dari segi ekologi, ekonomi maupun sosial dibandingkan dengan usaha tambak tanpa pola tumpangsari guna mendukung pembangunan berkelanjutan.Nilai ekonomi sumberdaya hutan mangrove dapat dilihat dari Nilai Ekonomi Total yang dapat dihitung berdasarkan akumulasi seluruh manfaat yang diperoleh dikurangi dari seluruh biaya yang timbul. Pendekatan untuk penilaian dengan melakukan analisis kelayakan ekonomi dan lingkungan secara terpadu (extended benefit costs analysis). Tekniknya dengan menggunakan penilaian harga pasar dari segala manfaat dan biaya yang secara langsung dirasakan berkaitan dengan usaha tambak perikanan dan dengan adanya keberadaan hutan mangrove. Variabel yang diamati adalah: ekosistem hutan mangrove (dinyatakan dalam biaya mangrove dan manfaat mangrove), serta usaha tambak perikanan (dinyatakan dalam biaya investasi, biaya tetap, biaya pembelian benih, biaya pembelian pupuk / pakan / obat, biaya pembelian alat / bahan bakar, biaya pemeliharaan, tenaga kerja, produktivitas dan harga produksi). Sedangkan nilai manfaat yang secara tidak langsung dirasakan sebagai manfaat eksternal, antara lain seperti : hutan mangrove sebagai penahan gelombang pasang untuk mencegah banjir dari laut, penghemat biaya pembuatan tanggul, pencegah intrusi air laut dan penghemat biaya pembelian pakan dikaji dari masyarakat petani dan penjaga tambak.Obyek / populasi penelitian sebanyak 60 orang yaitu para petani tambak yang memanfaatkan hutan mangrove untuk usaha tambak perikanan, terdiri atas: 30 orang responden di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan 30 orang responden di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan responden dilakukan dengan metode 2 (two) stage sampling. Pertama, purposive sampling pada anggota Kelompok Tani Tambak dengan jenis pola usaha yang sama, yaitu: tambak polikultur udang-bandeng. Kedua, anggota Kelompok Tani Tambak dipilih secara random sampling sebagai obyek penelitian.Data yang diperoleh berupa data primer dari responden secara langsung dan data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan hutan mangrove di daerah penelitian serta berbagai literatur yang mendukung secara teoritis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, antara lain: studi observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif dimaksudkan sebagai pelengkap dan penajaman dalam analisis data. Untuk analisis kuantitatif dilakukan beberapa uji dengan melakukan teknik perhitungan, antara lain yaitu : 1. Net Present Value (NPV), 2. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) dan 3. Uji Statistik menggunakan uji beda Independent Sample T-Test dengan bantuan perangkat lunak pada komputer (SPSS-Statistical Package for Social Sciences). Analisis deskriptif dilakukan terhadap data-data yang telah disusun dalam tabel prosentase.Hutan mangrove pada prinsipnya dapat dimanfaatkan secara terpadu dengan usaha tambak perikanan. Upaya ini untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan hutan mangrove akibat pesatnya kegiatan manusia yang hanya berorientasi pada faktor ekonomi semata. Hasil uji statistik utamanya menunjukkan bahwa : a) nilai ekonomi tambak pada pola tumpangsari lebih tinggi dibandingkan tanpa pola tumpangsari, b) nilai ekonomi total, yaitu nilai ekonomi yang sudah mempertimbangkan nilai ekologi (hutan mangrove), pada pola tumpangsari lebih tinggi dibandingkan tanpa pola tumpangsari, c) nilai ekonomi total untuk kebijakan pengelolaan jangka waktu 20 tahun yang dihitung dengan nilai sekarang (Present Value) dengan tingkat suku bunga 16% pada pola tumpangsari lebih besar daripada tanpa pola tumpangsari.Kesimpulan penelitian yaitu : bahwa usaha perikanan tambak dengan pola tumpangsari merupakan usaha yang lebih layak dan menguntungkan secara ekonomi maupun finansial dibandingkan dengan usaha perikanan tambak tanpa pola tumpangsari. Manfaat yang diperoleh dari usaha perikanan dengan pola tumpangsari menjadi berlipat ganda, disamping memperoleh manfaat secara ekonomi dari usaha tambak perikanan, juga memperoleh manfaat ekologi karena keberadaan hutan mangrove yang dapat dinilai secara ekonomi. Pandangan masyarakat mempunyai peranan penting terhadap kondisi lingkungan hutan mangrove. Pola tumpangsari banyak diterapkan pada lokasi yang penduduknya lebih mempunyai pemahaman yang cukup pada upaya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. Hal ini juga didukung dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif untuk meningkatkan peran serta dan interaksi masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove. Sedangkan lokasi yang penduduknya kurang berinteraksi dengan hutan mangrove ternyata kurang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan mengenai ekosistem hutan mangrove sebagai penyangga kehidupan.Saran yang diusulkan antara lain: pemerintah, khususnya Propinsi Jawa Timur perlu menetapkan aturan tegas untuk melindungi ekosistem hutan mangrove dengan suatu program alternatif terpadu yang dapat menyelaraskan segi sosial, ekonomi dan lingkungan, antara lain dengan program usaha tambak dengan pola tumpangsari yang dapat memberikan manfaat ganda, baik dari segi ekonomi, segi lingkungan maupun sosial. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komposisi yang optimum dari perbandingan areal hutan dan caren untuk mendapatkan hasil seimbang agar upaya penyelamatan ekosistem pesisir hutan mangrove berjalan secara berkelanjutan.

---

Economics Valuation of Mangrove Forest for Fishery (Study on the Implementation of Silvofishery for Mangrove Forest Ecosystem)To face the globalization era, it is important for us in Indonesia to have a proper concept of sustainable development for managing natural resources including in the coastal area. Since, even though the natural resources in the coastal area can be categorized as renewable resources, however it should be used as effective as possible to ensure the long term benefit for the community.

In the coastal ecosystem, mangrove forest plays a very important rule. This thesis is based on the research which have been conducted for Mangrove forest in two coastal area in East Java, ie : Kelurahan Keputih (Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya) and Desa Curah Sawo (Kecamatan Gentling, Kabupaten Probolinggo). The thesis is aimed to provide a comprehensive exercise of how important the conservation for mangrove forest. It is approached from Economics, Social and Environment point of views and it is expected, it can contributes as one of the feed back for the government in developing their coastal's comprehensive strategy.

In general, the objective of the research is to gain the information regarding the economics and environmental benefit of mangrove forest for fishery land (tambak) which using versus not using a silvofishery system (tumpang sari). As well as to examine how the farmer (petani tambak) gain the benefit of mangrove forest to support their business.

The hypothesis is that fishery land using mangrove forest with a silvofishery system will deliver a better benefit because there is a better balance of environment, economy and social, especially for long term oriented.

Economics value of mangrove forest can be determined from the accumulation of all economics benefits including the environment benefits and deducted by all costs which occurred for a certain period of time (extended benefits cost analysis).

The benefit and costs are calculated based on the actual market price (use value). Variable which have been observed are : ecosystem of mangrove forest (cost and benefits), fishery land business (the cost of investment, fixed cost, fish seed cost, fertilizer, feed, fuel, maintenance cost, labor cost, productivity and other production cost). Where the indirect benefits (non use value) can be described as the following: protection from sea flood, break the sea wave, coastal erosion protection, etc.

The research have been performed to 60 respondents who are farmers who use mangrove forest for their fishery land (tambak), where 30 respondents are coming from Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya and another 30 respondents from Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. The sampling is based on purposive and random sampling from the farmers who only run their ponds for shrimp and bandeng fish. The data have been collected by several methods such as field observation, direct interview, literature study and documentation.

The data is analyzed by using quantitative, and sharpen by descriptive qualitative analytic. The quantitative results have also been evaluated by: 1. Net Present Value (NPV), 2. Benefit Cost Ratio (B/C) and statistical test using Independent sample T-Test on Computer SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

The result shows that the fishery land which runs with a silvofishery will give a higher benefit than without silvofishery systems in term of: a) the economics values, b) the total economic values which has been considered the environmental aspect, and c) total economics value based on 20 year operation and calculated as present value with 16% interest.

In overall, the fishery land system with silvofishery is the more feasible and profitable system to be applied both economics/environmentally and financially, it gives a higher B/C Ratio value and NPV value than without silvofishery. In the other hand, silvofishery system is also an indication of a social attention and responsibility from the farmers to manage and conserve the mangrove forest to sustain the ecosystem."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumberdaya alam maupun jumlah penduduk yang tersebar di 27 propinsi. Daerah khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu propinsi yang sekaligus menjadi ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi menarik karena merupakan pusat Pemerintahan, perdagangan, industri dan jasa serta pendidikan. Kondisi ini menjadikan kehidupan Jakarta sangat dinamis dengan peredaran uang yang cukup tinggi. Sebagai akibat Jakarta menjadi sasaran urbanisasi dari berbagai wilayah, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Pertumbuhan penduduk Jakarta menjadi sangat tinggi mencapai 1,99% per tahun sedangkan luas wilayah sekitar 590 km persegi (BPS, 1996). Tahun 1995 penduduk Jakarta telah mencapai jumlah 9.112.000 jiwa dengan kepadatan 15.455 jiwa per kilometer persegi (BPS, 1996 : 34-36). Suatu angka yang cukup tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebaran. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan, pertanian maupun lainnya. Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat tani ikan, nelayan pada khususnya Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan satu dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan konsumsi air tawar dan ikan hias. Secara teknis hal yang mendukung adalah ditetapkannya Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air (RUTRK DKI Jakarta Tahun 1995-2005), kuantitas air larian 239.780 m3 per hari (Beni Benyamin Suharto, 1992: 20) yang memungkinkan digunakan 20%nya untuk kegiatan budidaya ikan serta kualitas air yang ada rata-rata di atas kondisi minimal toleransi kehidupan ikan yaitu Oksigen (02) 2,2 mgr/liter, Karbon Dioksida (CO2) 1,8 ppm?"

"Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan.Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan."