Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mendokumentasikan faktor penentu kebertahanan dan pertumbuhan perusahaan di industri pembekuan perikanan Indonesia. Analisis menggunakan data perusahaan besar dan sedang periode 2006 ? 2011 yang diperoleh dari BPS. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan ukuran lebih besar, produktivitas lebih tinggi, intensitas kapital lebih tinggi, rasio ekspor lebih tinggi, dan tidak terjadi krisis cenderung untuk bertahan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan ukuran lebih kecil, produktivitas lebih tinggi, rasio ekspor lebih tinggi cenderung untuk tumbuh lebih cepat. Intensitas kapital memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui karakteristik industri yang bersifat padat karya.

---

This research documents the determinant factors of firm survival and growth in Indonesian fishery freezing industry. The analysis uses data of LMEs (large and medium enterprises) for period 2006 - 2011 taken from BPS. The results indicate that firms with larger size, higher productivity, higher capital intensity, higher export ratio, and no crisis occurs are likely to survive. The other results indicate that firms with smaller size, higher productivity, higher export ratio are likely to grow faster. The capital intensity has insignificant impact on firm growth. It is related to industrial characteristic that labor intensive."

"There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies? concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.

---

Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost."

"ABSTRAKPenangkapan ikan berlebih merupakan salah satu permasalahan utama di sektor kelautan dan perikanan yang tidak kunjung selesai. Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena overfishing masih menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian penuh, hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh kondisi tangkap lebih tersebut. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 ke dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola sektor perikanannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan. Skripsi ini membahas mengenai dampak penangkapan ikan berlebih terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kondisi tangkap lebih di wilayah perikanan Indonesia guna mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

---

ABSTRACTOverfishing is one of the endless issues in the marine and fisheries sector that is never resolved. The utilization of unlimited fishery resources has caused damage to the marine ecosystem and threatens the sustainability of fishery resources in Indonesia and the world. In Indonesia itself, the phenomenon of overfishing is still a major problem and needs to get full attention, this occurs due to most of Indonesia rsquo s fishery areas have been dominated by these overfishing conditions. As one of the countries that have ratified and adopted UNCLOS 1982 and Code of Conduct for Responsible Fisheries CCRF 1995 into Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, The Government of Indonesia has an obligation to manage its fishery sector responsibly and in accordance with the principles of sustainable fisheries development. This thesis discusses about the impact of overfishing on sustainable fisheries development in Indonesia and what efforts can be made by the Government of Indonesia to prevent and cope with overfishing in Indonesian fishery areas to support sustainable fisheries development in Indonesia."

"Salah satu sumberdaya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 573 Samudera Hindia Selatan Jawa adalah ikan cakalang. Ikan tersebut merupakan ikan pelagis yang termasuk dalam ikan ekonomis penting. Pada tahun 2008 ndash;2016, hasil tangkapan ikan cakalang yang tertangkap di WPP 573 dan didaratkan pada PPN Palabuhanratu menunjukkan telah terjadi penurunan yang diduga mengalami eksploitasi berlebihan sehingga memengaruhi ketersediaan stok sumberdaya ikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek ndash;aspek biologi, ekologi, dan perikanan serta menganalisis selektivitas penggunaan alat penangkap ikan cakalang. Metode yang digunakan yaitu melalui pengambilan sampel secara acak ikan cakalang yang tertangkap dengan pancing tonda dan rawai tuna serta wawancara kepada nelayan. Musim penangkapan ikan cakalang yang paling produktif, yaitu pada musim timur, ketika terjadi upwelling yaitu pada bulan Juni - Oktober di WPP 573. Secara umum ikan cakalang yang tertangkap telah melakukan pemijahan atau reproduksi, yaitu pada TKG III sebesar 44 dengan panjang cagak 41 ndash;45 cm. Nilai potensi lestari maksimum MSY dengan pancing tonda sebesar 230.813,9 kg/tahun dengan upaya penangkapan optimum fopt sebesar 228 trip dan CPUEopt sebesar 1.013,55 kg/trip serta tingkat pemanfaatan sebesar 91,69 . Pancing tonda masih dapat dikategorikan layak ramah lingkungan untuk penangkapan ikan cakalang dengan ukuran mata pancing nomor 6 panjang 5,2 cm dan lebar 2,2 cm .

---

One of fishery resources in Fishery Management Area 573 Indian Ocean, South of Java is skipjack tuna. The fish is a pelagic fish and economically importance. The catches showed decreasing tendency during period 2008 ndash 2016. This implied that there were overexploitation on skipjack tuna fishing, especially the ones that used the troll line fishing, so as affect the availability of fish resources. This study was conducted to know the selectivity fishing gear of skipjack tuna in June ndash August 2016. Some aspects of biology, ecology, fishery of skipjack tuna were analyzed.

The results showed that the fishing season of skipjack tuna occurred in Southeast monsoon, especially during upwelling time in June - October at Indian Ocean, South of Java Island. In general, skipjack tuna were caught in mature condition at 41 ndash 45 cm FL, it means that the fishes were already spawning before caught. The MSY of skipjack tuna found was about 230,813.9 kg year with CPUE optimum 1,013.55 kg trip, effort optimum were 228 trips and the utilization rate was about 91.69. It is suggested that troll line fishery for skipjack tuna still have a good opportunity environmentally friendly to be developed with hook size number 6 length 5,2 cm and width 2,2 cm."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"ABSTRAKThis study aimed to analyze the competitiveness of Indonesian fishery products in the ASEAN and Canada markets. The method used was Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD), and X-Model product export potential. The research showed that Vietnam and Canada had a similar level of export structure to Indonesia in the ASEAN market so that Indonesia would have a high competition with both countries. Indonesian fishery products showed a high competitiveness in the export destination markets, except Philippines and Canada. The market position of Indonesian fishery products in Philippines, Thailand and Canadian markets was in the rising star and lost opportunity. These countries also showed as an optimist and potential market for Indonesian fishery products. The policy implication is that government and private sector need to prioritize the export of fishery products to Thailand, Philippines and Canada by improving the product competitiveness through quality improvement and production cost efficiency."

"Disertasi ini membahas mengenai Kewenangan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Di Indonesia. Permasalahan mengenai kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan ini muncul dengan adanya perubahan kewenangan yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan kewenangan tersebut berimplikasi terhadap  kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi untuk dikelola. Sehingga pemerintah kabupaten/kota hanya memilki sebagian kecil kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 18 UUD Negara RI 1945 terkait otonomi daerah. Dampak ini terlihat pada kewenangan dan kelembagaan pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan provinsi di wilayah laut dan provinsi berciri Kepulauan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan data sekunder yang dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1) bagaimanakah kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan di indonesia? 2) bagaimanakah pembagian kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang pengelolaan sumber daya perikanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada era reformasi di indonesia? 3) bagaimanakah konsep kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang pengelolaan sumber daya perikanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan peran kembali dari pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pemberian tugas pembantuan untuk melaksanakan tugas yang bersifat operasional dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyakat yang berada di daerahnya (bringing the state closer to the people). Hal ini dapat diatur dalam peraturan pelaksana yang mengatur mengenai kewenangan provinsi di wilayah laut dan provinsi berciri kepulauan. Selanjutnya,diperlukan penguatan fungsi kelembagaan cabang dinas untuk melakukan tugas administrasi dan koordinasi dalam menjaga harmonisasi hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam optimalisasi peran masyarakat diperlukan adanya koperasi perikanan dan Program Community Based Coastal Resource Management (CB-CRM) khusus di bidang perikanan yang melibatkan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, akademisi dan lembaga-lembaga penelitianThis dissertation discusses the regional government authority on fishery resource management in the implementation of regional autonomy during the reform era in Indonesia. The issue of authority on fishery resource management has arisen from the change of authority stated in Articles 27 and 28 of Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government. The authority change has implications on the fishery resource management authority, which is handed over or delegated to the Regional (Provincial) Governments. As a result, the lower governments, city/regency governments, possess only a little portion of the fishery resource management authority. This contradicts the mandate contained in Chapter 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding Regional Autonomy. The impacts of the change are shown in the fishery resource management authorities and institutions between the City/Regency Governments and the Regional Governments in marine areas and provinces characterized by islands. This study is normative legal research with primary and secondary data. It used a descriptive qualitative research method to answer the following questions: (1) how is the fishery resource management authority in Indonesia?; (2) how was the division of fishery resource management authority between the City/Regency Governments and the Regional Governments in the regional autonomy implementation during the reform era in Indonesia?; and 3) how is the concept of fishery resource management authority between the City/Regency Governments and the Regional Governments in the regional autonomy implementation during the reform era in Indonesia? The results of the research show that the role of the City/Regency Governments is essentially required through providing assistance tasks to execute operational tasks in an attempt to bring the state/the government (s) closer to the people. This can be included in the implementing regulations, which regulate the authority of the Regional Governments in marine areas and provinces characterized by islands. Furthermore, the institutional functions of regional branch offices to conduct administrative tasks and inter-coordination shall be strengthened to maintain the harmony of relations between the Regional Governments and the City/Regency Governments. In the community role optimization, fishery cooperatives and Community Based Coastal Resource Management (CB-CRM) programs, especially in the fishery sector that involves the coastal community, particularly fishermen, and cooperation with city/regency governments, non-governmental organizations, academicians, and research institutions are required."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ACFTA terhadap industri perikanan di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima negara di ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam sebelum dan sesudah ACFTA dalam kurun waktu 5 tahun sebelum dan 10 tahun sesudah ACFTA yaitu, tahun 2004 – 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda dengan uji Mann Whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekspor Perikanan Indonesia mengalami kemajuan setelah penerapan ACFTA dan Berdasarkan hasil analisis uji beda diketahui bahwa ekspor sektor perikanan Indonesia lebih baik dari Thailand. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata peringkat Indonesia sebesar 17,94, lebih tinggi dari Thailand yang sebesar 15,06. Disarankan agar industri perikanan Indonesia mengembangkan teknologi perikanan untuk mempromosikan ekspor dengan menggunakan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pemasaran produk baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

---

This study aims to analyze the impact of ACFTA on the fishing industry in Indonesia. The samples used in this study were five countries in ASEAN, namely Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and Vietnam before and after ACFTA in 2004 – 2019. The analysis technique used was a different test with the Mann Whitney test. The results of this study indicate that Indonesian Fishery Exports have progressed after the implementation of the ACFTA and Based on the results of different test analyses, it is known that Indonesia's fisheries sector exports are better than Thailand's. This can be seen from the mean value of Indonesia's rank of 17.94, which is higher than Thailand's 15.06. It is recommended that the Indonesian fishery industry develop fishery technology to promote exports using information technology to expand the product marketing network both domestically and overseas."

"Danau Tondano yang terletak di Kabupaten Minahasa merupakan salah satu sumber daya alam perairan yang sangat strategis dan penting bagi perkembangan perekonomian di Propinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai sumber bahan pangan (ikan), sumber air minum (PDAM Manado), pengairan sawah, kebun, keperluan rumah tangga penduduk sekitar danau, sumber air untuk industri, sumber energi PLTA, media transportasi dan pariwisata. Saat ini salah satu kegiatan masyarakat yang menonjol di sekitar Danau Tondano adalah memelihara ikan dalam budidaya jaring apung (BJA). Kegiatan tersebut berdampak positif karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha budidaya dan juga meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Minahasa. Selain berdampak positif, jika berkembang tanpa kendali kegiatan BJA yang kelewat intensif ini bisa menimbulkan dampak negatif karena kegiatan tersebut menghasilkan limbah organik (terutama pencemaran unsur nitrogen dan fosfor) yang besar akibat pemberian pakan yang tidak efisien sehingga sisa pakan dan kotoran ikan akan menumpuk di dasar perairan. Penumpukan limbah organik ini akan mencemari danau, mulai dari eutrofikasi yang menyebabkan ledakan (blooming) fitoplankton dan gulma air seperti eceng gondok (Eiclzhornia crasssipes (Mart.) Solms), Hydrilla verticillata ((L.F.) Royle), Ceratophyllum demersum (L.) , dan lain-lain diikuti dengan terbentuknya gas-gas yang dapat menyebabkan kematian organisme perairan (terutama ikan-ikan budidaya) serta diakhiri dengan makin menebalnya lapisan anaerobik di badan air danau. Penelitian ini bertujuan: (a) membandingkan kualitas perairan pada wilayah yang ada kegiatan BJA dan yang tidak ada kegiatan BJA, (b) mengetahui kualitas dan tingkat kesuburan perairan Danau Tondano, (c) mengetahui jumlah limbah organik dan kegiatan budidaya ikan jaring apung dan. daya dukung serta daya tampung perairan Danau Tondano terhadap kegiatan tersebut, (d) mengetahui dampak pencemaran air terhadap ekosistem danau yang meliputi keberadaan dan fungsi Danau Tondano serta terhadap lingkungan dan kehidupan manusia yang memanfaatkannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (a) kegiatan budidaya ikan jaring apung paling mempengaruhi kualitas dan tingkat kesuburan perairan Danau Tondano, (b) Apabila kegiatan BJA berlangsung terus tanpa terkendali maka akan berdampak terhadap keberadaan dan fungsi Danau Tondano serta bagi kehidupan manusia yang memanfaatkannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei dan ekspos fakto selama 1 bulan dari tanggal 11 Juni sampai 16 Juli 2001. Pengambilan sampel air dilakukan di empat stasiun pengamatan. Tiga stasiun di mana terdapat aktivitas BJA dan satu stasiun tidak terdapat kegiatan BJA. Stasiun-stasiun yang dimaksud adalah: Stasiun I di Desa Eris (2078 unit jaring apung), Stasiun II di Desa Kakas (350 unit jaring apung) , Stasiun III di Desa Remboken (40 unit jaring apung) dan Stasiun IV di Desa Tolour (tidak BJA). Pengambilan data kualitas air dilakukan sebanyak tiga kali meliputi: suhu, kecerahan, pH, DO, BOD, nitrat, nitrit, amoniak dan fosfat. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan membandingkannya dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air untuk kelas III (pembudidayaan ikan air tawar) dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk parameter kualitas air tertentu yaitu: BOD, NH3, NO3, dan P04 di stasiun I, II, dan III telah melewati ambang batas (daya tampung) yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 82 tahun 2001 untuk kelas III dan menurut pendapat para ahli. Hal ini diduga disebabkan oleh limbah organik dari aktivitas BJA yang telah berlangsung dari tahun ke tahun. Stasiun IV (tidak ada kegiatan BJA) masih menunjukkan kualitas air yang lebih baik dibandingkan stasiun I, II, dan III. Selama tahun 1994-2000, jumlah rata-rata beban pencemar yang dihasilkan dari aktivitas BJA di Danau Tondano adalah sebanyak 2.951,5 ton limbah organik yang mengandung 138,8 ton nitrogen dan 29,004 ton fosfor. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan: (a) Perlu adanya peraturan daerah (PERDA) yang mengatur tentang zonasi (pewilayahan) perairan Danau Tondano untuk usaha budidaya ikan, penangkapan, reservat/perlindungan, dan zona penyangga berdasarkan pada fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kesesuaian ruang dengan mengacu pada UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan , UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memperbaiki cara pemberian pakan dan jumlah pakan yakni 3% dari bobot ikan peliharaan per hari dan diberikan tiga kali sehari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sisa pakan yang masuk ke perairan, sehingga dapat mencegah pencemaran perairan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian pakan yang tepat untuk satu unit jaring apung dengan padat penebaran 1750 ekor ikan, berat awal total biomassa ikan 50 kg, dan masa pemeliharaan tiga bulan adalah 337,5 kg pakan, tidak seperti yang terjadi sekarang di mana selama masa pemeliharaan tersebut jumlah pakan yang dihabiskan rata-rata sebanyak 450 kg pakan/unit. Metode budidaya ini akan dapat terlaksana dengan baik jika disosialisasikan kepada para petani ikan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan, memperbaiki konstruksi BJA dan jarak antarunit jaring apung sebaiknya 10-30 m agar supaya reaerasi dapat berlangsung dengan baik di samping perlu dilakukan pengaturan musim tanam dan panen serta diversifikasi jenis ikan yang dipelihara (ikan gurami, ikan nila dan ikan patin), (d) Perlunya pengembangan teknologi BJA yang ramah iingkungan sebagai suatu teknologi yang efektif, efisien dengan produktivitas tinggi serta dampak negatifnya terhadap lingkungan perairan diupayakan seminimal mungkin. Teknologi yang dimaksud contohnya adalah satu petak keramba dengan 2 tingkat jaring (ganda), jaring pertama (lapisan atas) berukuran 5 x 5 x 3 m dengan ukuran mata jaring 1 atau 1,5 inci dipelihara ikan mas (Cyprinus carpio) dengan padat penebaran 50-105 kg/unit dan jaring kedua (di lapisan bawah) berukuran 7 x 7 x 4 m dengan ukuran mata jaring 0,5 atau 0,75 inci dipelihara ikan nila (Tylapia niloiica) dengan padat penebaran 18-50 kg/unit. Dengan rasio konversi pakan untuk ikan mas 1,3-1,68 dan ikan nila 0,5-0,9 dan masa pemeliharaan 2,5-3,5 bulan, diperoleh produksi ikan mas antara 944-1276 kg dan ikan nila 143-263 kg. Selanjutnya disarankan perlunya penelitian lanjutan tentang penggunaan jaring apung rangkap tiga yang mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik di mana bisa meningkatkan efisiensi pemberian pakan dan produksi ikan, (e) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi populasi eceng gondok di Danau Tondano maka disarankan untuk melakukan studi tentang pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan makanan ternak, pemupukan, penghasil gas bio, penyerap limbah, dan bahan baku untuk pembuatan kertas, (f) perlu penelitian lanjutan tentang jumlah limbah organik dari aktivitas permukiman, pertanian, pariwisata dan lain-lain sehingga dapat diketahui kegiatan apa yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pencemaran di Danau Tondano. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan penanggulangan menurut skala prioritas, dan (g) untuk pengelolaan Danau Tondano ke depan maka peneliti menyarankan agar dibentuknya semacam badan kaordinasi (pengelola) yang bertugas untuk mengintegrasikan semua kepentingan para stakeholder dengan konsep one lake, one plan, one management.

---

Tondano Lake located in Minahasa Regency is one of the strategic and important natural resource for the economic development in North Sulawesi Province. This is due to its multifunction such as sources of food stuff (fish), drinking water, water for industries, water for PLTA, transportation media and tourism object. One of the prominent community activities at Tondano lakeside is floating net fish culture (BJA). This activity provides positive impact on the increase of fishery production and increasing the fish farmer income in Minahasa. On the other side, this activity also creates negative impact on water quality since by the inefficiency of feed consumption by fish population, a lot of organic waste will pollute the water quality and as the results of fish metabolism which will accumulate on the lake's bed. This accumulation will deteriorate water quality of the lake from eutrophication that stimulates blooming of phytoplankton and water hyacinth such as Eichhornia crassipes ((Mart.) Solms), Hydrilla verticilata ((L.F.) Royle), Ceratophylum demersum (L.) followed by the emergency of poisonous gases that may kill aquatic organisms (especially cultured fishes) and finally ended by thickness of anaerobic layer in the water body.

The objectives of this research are: (a) to compare water quality in the area which has BJA activity and in the area which has no BJA activity, (b) to find out the water quality and the eutrophication level of Tondano Lake, (c) to find out the amount of organic waste produced by floating net fish culture and the carrying and absorbing capacity of Tondano Lake on this activity, (d) to find out the impact of deteriorated water on the lake ecosystem which include the existence and function of Tondano Lake for human life.

The hypotheses of this research were: (a) fish floating net culture most influence the quality and fertilization level of Tondano Lake, (b) the quality and fertilization level of water will influence the existence and function of Tondano Lake and for the human life.

Survey was conducted for one month from 11 June - 16 July 2001. Water samples were taken at four stations. Three of them were used for BJA activity and one station has no BJA activity. The stations were in Eris Village (2078 units of floating net), Kakas Village (350 units of floating net), Remboken Village (40 units of floating net) and Tolour Village. Sampling of water quality was conducted three times a day including: temperature, pH, dissolved oxygen, biological oxygen demand, carbon dioxide nitrate, nitrite, ammonia and phosphate then the obtained data were analyzed descriptively and compared with Government Regulation No. 82 of 2001 about Water Quality Management and Water Pollution Control for class III (freshwater fish culture).

It was concluded that water quality parameters such as BOD, NH3, NO3, and PO4 in station I, station II and station III have exceeded the threshold level as required by Government Regulation No. 82 of 2001 (class III) and according to the experts opinion. Station IV showed better water quality than station I, station II and station III. Since 1994-2000, the average amount of organic waste produced by B.IA in each year was of 2.951,5 tons that content 138, 8 tons of nitrogen and 29,004 tons of phosphor.

Based on these results, it was suggested that: (a) Regional regulation (PERDA) is needed to regulate the zoning of fish culture activity, fish catching, reservation and buffer zone based on the function, carrying capacity, absorbing capacity of living environment and space conformity according to Act No. 9 of 1985 about Fishery, Act No. 24 of 1992 about Spatial Management, Act No. 23 of 1997 about Management of Living Environment, and Government Regulation No. 82 of 2001 about Water Quality Management and Water Pollution Control, (b) improving of fish feeding accordance efficiently up to 3% of fish weight and feeding is done three times in a day. According to the method, the requirement of fish food (pellet) to culture 1.750 of fish seeds which have initial weight 50 kg and culture time 3 months was 337,5 kg of pellet, (c) improving of KJA construction and the distance between each unit must be 10-30 m so that aeration take place continuously, arrange the harvest time and diversification of fish culture (i.e. gurami, nila and Patin fishes), (d) it is needed to develop BJA with an environmental friendly attitude namely by double floating net technique to minimize food waste into water. This technique has been tested to gold fish (Cyprinus carpio) and nila fish (lyalapia nilotica) and showed satisfied result. Furthermore it is suggested that three layers of nets may provide and increase efficiency in this net fish culture, balancing fish production and fish feeding pellets, (e) as an effort to minimize the water hyacinth population in Tondano Lake, it is suggested to make research the utilization of eceng gondok as livestock food, fertilizer, biogases producer and waste absorbing, (f) further study is needed the extend of organic waste produced by agriculture, settlement, tourism and other activities at Tondano Lake so that water pollution control can be carried out according to its priority scale, and (g) it is suggested to form a management coordination board of Tondano Lake that function to integrate all the interests of the stakeholder based on the concept of one lake, one plan, and one management."