Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Directorate General of Monitoring and Controlling Marine Resources and Fishery, Ministry of Marine and Fishery since 2004 had developed Vessel Monitoring System (VMS) aiming at supporting the monitoring and controlling towards illegal fishing that violated the prevailing rules of laws of sea territorial or Exclusive Economic Zones in a state.

The Policy Implementation of VMS should be done in line with the Law Number 3 year 2004 and the Minister's Decree that had been enforced, i.e., the form of monitoring system in fishing using stipulated VMS.

To view the implementation of successive policies, the Hierarchy of Broomley Policies with their influential factprs based on implementation theory of Edward III policy was used. The policy was observed since at its policy, organizational and operational level: Just it was-at its operational level; the policy was measured.

The development of VMS was done to improve the management of fishery resources through implementing monitoring and controlling towards fishing vessel activities as well as increasing the management of the fishery industry done by fishery companies and particularly to raise the law-abiding fishing vessel that fished and/or transported the fish towards the prevailing rules and regulations of managing the preserved, sustainable and accountable fishery.

The research of the success of the implementation of VMS was conducted to evaluate the policy implementation and to know the extent to its impacts towards the accomplishments of VMS policy implementation using VMS method. It was done by taking the object of the implementation in Fishery Harbour of Samudera Nizam Zachman Jakarta. The method of the research used was survey method to 48 fishing vessel industries as the respondents. As for the data analysis, the regression analysis method was adopted and the adopted application to analyse the data was SPSS (Statistical Package for Social Science). The aspects used to evaluate the policy implementation were policy effectiveness, fairness, responsiveness, and procedure; whereas the policy accomplishments were measured with three aspects, i.e., obedience, goals accomplishments and efficiency.

Based on the findings of the research, the policy implementation of the fishing vessel monitoring system with the VMS method had well been performed, and the aspects that obtained the highest score was the procedure aspects, meaning that procedurally the policy implementation had been well carried out. It went the same for the accomplishment of the policy implementation, i.e., the efficiency aspect which was the most successful aspect. Statistically, the application of the policy of fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method gave significant impacts towards the accomplishments of the policy. The implementation aspect that had the biggest impacts towards the accomplishments of the policy was the effectiveness aspects. It mean that, the policy application of the fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method that could be implemented effectively had great impacts towards the accomplishments of such policy.

The conclusion of the research findings was the fact that the VMS was found effective in surveying the fishing activities in the Exclusive Economic Zone in the sea areas in Indonesia in creating the preservation of the fishery resources.

By the result of the research, it was suggested the procedural implementation of the fishing vessel monitoring system had been properly applied, but this aspect gave no significant implication upon the accomplishment of the policy, the government should make an evaluation toward aspect of implementation that had significant influence toward the implication of the policy."

"LATAR BELAKANGPembangunan Sub-Sektor Perikanan dilaksanakan secara bertahap melalui PELITA yang dimulai sejak tahun 1968. Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (P]PT I) telah berakhir pada tahun 1993 dilanjutkan dengan pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Tahap H (199311994 - 2018/2019) dengan PELITA VI sebagai awalnya. Orientasi pembangunan perikanan dalam REPELITA VI (19911994 - 1998/1999) dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia. Sehubungan dengan itu, sangat diperlukan peningkatan kualitas gizi pangan. masyarakat. Ikan dan udang adalah salah satu bahan makanan yang penting, sebagai salah satu sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah telah dan akan terns memberikan prioritas tinggi pada sub-sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan bare dalam PJPT II berdasar pada melimpahnya sumberdaya perikanan dan beralihnya pola konsumsi menuju protein tinggi dengan kandungan lemak yang relatif rendah (menu makan yang seimbang).Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81000 km, memiliki potensi yang besar untuk budidaya tambak, budidaya laut, dan penangkapan ikan. Tambak, merupakan salah satu usaha budidaya ikan dan udang di Indonesia memiliki areal yang paling luas, dari 172.054 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 332.365 ha di tahun 1995. Sedangkan luas areal kolam air tawar untuk budidaya ikan dan udang hanya meliputi areal 37.425 ha di tahun 1968 meningkat menjadi 65.545 ha tahun 1995. "

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Banyak buku perancangan percobaan yang telah diterbitkan baik didalam maupun diluar negeri, bahkan telah ditejemahkan kedalam bahasa indonesia. walaupun demikian masih banyak para peneliti mendapat kesulitan, keraguan, kebingungan bahkan keputus-asaan dalam memahami dan memutuskan rancangan yang akan dipakai dalam berbagai penelitian.Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembinaan para peneliti pemula, maupun memberikan penyegaran bagi peneliti yang sudah lanjut. Penulisan buku ini ditujukan terutama untuk para peneliti dalam bidang Biologi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kedokteran, Kedokteran hewan dan Farmasi. Dalam buku ini disertakan pula contoh-contoh sederhana yang dapat dianalogikan dengan bidang-bidang yang diminati para peneliti."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan pengembangan perikanan di Situ Pondok Cina (Kolam Rektorat) Kampus Universitas Indonesia Depok, ditinjau dari parameter fisika-kimia air dan biologi air.Hasil pengukuran parameter fisika-kimia air meliputi suhu, transparansi, pH, oksigen terlarut, konduktivitas, N-Total, dan P-Total masing-masing berkisar antara 30 -32 °C; 0,22 - 0,28 m; 7,0 - 8,0; 8,3 - 9,8 mg/liter; 126,5 - 144,5 umhos/cm; 0,52 - 1,20 mg/liter; dan 1,07 - 1,92 mg/liter. Dari hasil identifikasi dan penghitungan fitoplankton ditemukan 22 marga yang termasuk dalam divisi Cyanophyta (7 marga), Chrysophyta (7 marga), Chlorophyta (6 marga), Euglenophyta (1 marga), dan Pyrrophyta (1 marga). Marga yang paling banyak ditemukan adalah dari divisi Cyanophyta, yaitu Microsystis. Diperoleh juga 11 marga zooplankton, yang didominasi oleh Rotifera. Bentos yang ditemukan sebanyak 12 jenis, tutut (Bellamya javanica) mempunyai kepadatan tertinggi. Jenis ikan yang paling banyak tertangkap dengan pancing adalah nila (Oreochromis niloticus).Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Situ Pondok Cina mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sumberdaya perairan, yaitu budidaya ikan."

"The water system of Cilincing Fisheries Port North Jakarta is the Cakung Drain river. Where domestic and industrial wastes from DKI Jakarta are being discharged, which accumulatatively add of population eitheir quantity or quality...."

"The research was aimed to understand the habitat characteristics and fish assemblages at four fishery reserve areas of the Barito river basin Kalimantan in the south of during June-Desember 2004...."