Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Staf Analis Laboratorium di Departemen Diklat Hermina Hospital Group, tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan belum adanya evaluasi sistem secara menyeluruh mulai dari unsur input, proses, sampai dengan output, belum adanya umpan balik dari rumah sakit mengenai evaluasi paska Diklat, dan keterbatasan perlengkapan atau alat peraga pada Diklat Laboratorium, maka disarankan agar dilakukan evaluasi sistem secara menyeluruh dari unsur input (pengajar, perlengkapan, fasilitas, dan silabus), proses (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dan output (reaksi, pembelajaran, dan perilaku) dengan kriteria kesesuaian, keefektifitasan dan keefisiensian.

---

This paper about discusses evaluation of training and education program analyst laboratories staff in Training and Education Department at Hermina Hospital Group, 2015. This research used qualitative methode. Result for this research not found about evaluation system is through from element input, process until output, there is has been no feedback from the hospital on evaluation after training, and than limited equipment or props on training and education program for analyst laboratories staff, so it's suggested that it would be evaluated all system from the input (teachers, equipment, facilities, and syllabus), process (planning, organizing, actuating, and controlling), and output (reaction, learning, and behavior) with the criteria of relevancy, efectifity and eficiency."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACTThis research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development."