Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research is conducted in April 2005 in diatas lake,subdistrict Danau Kembar, regency Solok, Province West Sumatra. Materials used for examination is some zaks of sand range from 100 kg until 1 ton...."

"Corn seed subsidy policy is one of the ministry of agriculture's development programs which was estabilished in 2006 and continued in 2008 . The aim of this policy is to increase area of hybrid corn, increase production and productivity, open job opportunity and improve farmer's income,acclerate the developmentof national corn seed industry, provide feed industry and raw material for food industry and support corn self-sufficiency program...."

"ABSTRACTBPK has a mandate to conduct performance audit for examining whether government agencies have implemented their critical programs in the possible aspects of efficiency, effectiveness or economy. Nevertheless, the current audit methods for those government programs designed at theplanning stages by the audit teams has not been fully emphasized on one or a combination of four main types of evaluation, such as process and/or implementation evaluation; outcome evaluation; impact evaluation; and cost-benefit and cost effectiveness analyses. They can be identified by using measures of program performance, along with other information, to study the benefits of a program or how to improve it. The program chosen is the NHS program, evaluated by using GAOs experience which were empirically implemented and observed by the author during the fellowship program in the Agency. This study discusses the evaluation of FOD evaluation and general guide to address researchable questions derived from NHS program stage evaluation, analysis of researchable question types, and to consider some challenges at designing evaluations. Further, BPK could improve methods and design of its performance audit plan as regards program evaluation by considering such variables that have been applied in their best practices."

"Perencanaan merupakan tahapan yang penting karena faktor perencanaan obat yang baik dapat mencegah terjadinya kekurangan dan kelebihan stok obat, serta pemborosan anggaran. Perencanaan merupakan kegiatan penentuan penyusunan daftar kebutuhan obat (jenis dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, sebelum dilakukannya proses pengadaan. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk perhitungan kebutuhan pada perencanaan, diantaranya Metode Konsumsi, Metode Morbiditas dan Metode Proxy Consumption. Pada tahap perencanaan juga terdapat analisis atau evaluasi rencana kebutuhan sediaan farmasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat dan efesiensi anggaran. Analisis perencanaan pengadaaan obat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu Analisis ABC, Analisis VEN, dan Analisis Kombinasi. Diantara ketiga metode tersebut, metode analisis ABC pareto merupakan metode evaluasi perencanaan perbekalan farmasi di apotek yang sering digunakan. Analisis ABC Pareto digunakan untuk mengetahui prioritas item yang digunakan di apotek dengan melihat persentase kumulatif dari jumlah pemakaian (nilai pakai), persentase kumulatif dari jumlah investasi (nilai investasi), serta nilai indeks kritis (melalui skor total dari nilai pakai dan nilai investasi). Analisis ABC Pareto dapat membantu Apoteker untuk merencanakan obat- obat atau barang dengan nilai ekonomi paling menguntungkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan lebih banyak dan lebih cepat dengan penjualan obat- obat tersebut.

---

Procurement is an important stage because good drug planning can prevent shortages and excesses of drug stock, as well as wasting the budget. Procurement is the activity of determining the preparation of a list of drug requirements (type and quantity) in accordance with needs and budget, before the procurement process is carried out. There are three methods that can be used to calculate needs in procurement, including the Consumption Method, Morbidity Method and Proxy Consumption Method. At the planning stage there is also an analysis or evaluation of the planned need for pharmaceutical supplies which aims to ensure drug availability and budget efficiency. Analysis of drug procurement planning can be carried out using various methods, namely ABC Analysis, VEN Analysis and Combination Analysis. Among these three methods, the ABC Pareto analysis method is a method for evaluating pharmaceutical supply planning in pharmacies that is often used. ABC Pareto analysis is used to determine the priority of items used in pharmacies by looking at the cumulative percentage of the amount of use (use value), the cumulative percentage of the investment amount (investment value), as well as the critical index value (through the total score of use value and investment value). ABC Pareto analysis can help pharmacists to plan medicines or goods with the most profitable economic value, so that they can gain more and faster profits from selling these medicines."

"Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia.

---

This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia."

"Masalah kompensasi merupakan masalah yang sensitif dalam hubungan ketenagakerjaan, sebab is memiliki arti kepentingan yang berbeda bagi karyawan dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keharrnonisan hubungan ketenagakerjaan, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kompensasi yang objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sistem pengelolaan kompensasi yang paling objektif adalah yang menjamin adanya keadilan atau kesetaraan yang terlihat dalam tiga dimensi,yaitu external equity, internal equity, dan individual equity.Mengacu kepada dimensi tersebut penulis menemukan indikasi adanya masalah dalam dalam pengelolaan kompensasi di Divisi Water Treatment PT S. Hal ini terlihat dari adanya pembagian beban kerja yang kurang merata diantara Account Manager yang ada di Divisi Water Treatment PT S, dimana untuk jabatan tertentu yang beban kerjanya dirasa overload diberi imbalan yang sama atau tidak jauh berbeda dengan jabatan lain yang beban kerjanya lebih ringan. Kondisi ini dapat dikoreksi dengan menggunakan sistem kompensasi yang menjamin kesetaraan internal (internal equity), sehingga tuntutan jabatan atau kualifikasi orang yang lebih tinggi dalam organisasi mendapat imbalan lebih.Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi jabatan. Sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin kesetaraan internal, maka metode yang digunakan adalah point factor method dan compensable factor-nya mengacu pada faktor yang dikemukakan oleh Poels (1999). Hasil evaluasi jabatan adalah diperolehnya ranking jabatan yang memperlihatkan kedudukan suatu Account Manager diantara Account Manager lainnya. Ranking ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan sistem penggajian. Namun jika PT S ingin menerapkan kesetaraan internal di dalam organisasinya dan untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka penulis menyarankan agar dilakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh, yaitu bagi semua divisi yang ada."

"Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, Penelitian ini fokus pada sinergitas stakeholders unsur pusat dan daerah metodologis dimaksud dalam kontribusi terhadap proses pengumpulan data di lapangan dan fungsi quality control untuk mengintegrasikan hasil IDI sebagai basis data dan orientasi pembangunan politik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pengumpulan data wawancara mendalam, studi dokumen, dan triangulasi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah mencapai perolehan skor IDI dengan kategori baik, masih ada persoalan terkait dengan pelaksanaan program penguatan kelompok kerja demokrasi dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta.

---

The Indonesian Democracy Index (IDI) is a measure of democracy in Indonesia to read achievements and develop planning programs in political development. As a measurement tool, this research focuses on the synergy of stakeholders in the central and methodological regions in contributing to the process of data collection in the field and the function of quality control to integrate the results of the IDI as a database and political development orientation. By using descriptive research methods through collecting in-depth interviews, document studies, and document triangulation, this study found that despite achieving good IDI scores, there were still problems related to the implementation of the democracy working group strengthening program with case studies in DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Insentif Pajak Peghasilan Impor dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi pada Masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan mix-method, yang meliputi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengadopsi analisis difference-in-differences. Metode tersebut mengukur pengaruh perlakuan rata-rata terhadap produktivitas wajib pajak konstruksi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Untuk memperkuat analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif. Sektor konstruksi dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi sektor yang paling ditargetkan oleh Pemerintah dalam kebijakan insentif. Sementara itu, penelitian ini memilih KPP Madya Kota Bekasi karena mengalami penurunan produktivitas paling rendah selama masa Pandemi. Studi menyimpulkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan Impor tidak efektif dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi. Keefektifan yang tidak signifikan tersebut disebabkan oleh tingkat utilisasi yang rendah, dengan 96% wajib pajak konstruksi tidak memanfaatkan insentif tersebut. Rendahnya utilisasi ini disebabkan kurangnya minat dari wajib pajak konstruksi dan nilai insentif pajak yang relatif kecil. Namun, insentif pajak ini dapat secara efektif mempertahankan Produktivitas Total Factor dan Produktivitas Tenaga Kerja dari wajib pajak konstruksi yang memanfaatkan insentif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memantau tingkat pemanfaatan dan mengukur efektivitas insentif pajak sebelum mempertimbangkan penerapannya kembali apabila terjadi penurunan produktivitas wajib pajak konstruksi.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the Income Tax Incentive on Imports in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office during the Pandemic. It uses a post-positivism approach with a mixed method, which includes quantitative and qualitative methods. The quantitative method adopts the difference-in-differences analysis. Such a method measures the average treatment effect of the construction taxpayers’ productivity before and after the implementation. To strengthen the quantitative analysis, this thesis uses qualitative analysis in the form of in-depth interviews to confirm the quantitative result. The construction sector is selected as the research object since it becomes the Government’s most targeted sector under the incentive policy. Meanwhile, this study selected the Kota Bekasi Medium Tax Office because it faced the lowest decline during the Pandemic. The study concludes that the Income Tax Incentive on Imports is insignificantly effective in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office. This insignificant effectiveness is attributed to the low utilisation rate, with 96% of construction taxpayers not utilising the incentive. The low utilisation is due to a lack of interest from construction taxpayers and the limited value of the tax incentive. However, such an incentive could effectively maintain the Total Factor Productivity and Labour Productivity of the construction taxpayers utilising the incentive. Therefore, this study recommends that the Government monitor utilisation levels and promptly assess the tax incentive's effectiveness before considering its re-implementation during construction taxpayers’ productivity decline."