Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang sedang berkembang dalam era otonomi di Indonesia saat ini berdampak pada ketahanan perekonomian nasional yang sekaligus berdampak juga pada kokoh tidaknya ketahanan perekonomian daerah. Sehingga upaya-upaya untuk memperkokoh ketahanan perekonomian daerah sangat diperlukan. Ketahanan perekonomian daerah tergantung dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Sedangkan keberhasilan dari perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kebijakan perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dampak otonomi daerah sangat mempengaruhi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang dialami oleh Kota Batam, dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang perubahan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagal pengejawantahan Undang-Undang Nomo.r22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintahan daerah harus dapat mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tetapi sampai saat ini kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang diambil masih dilakukan secara sentralistis oleh pemerintah pusat dimana daerah-daerah diperlakukan secara seragam. Sehingga menimbulkan banyak program dan proyek pembangunan yang kurang sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah atau dengan skala prioritas daerah. Akhirnya kebijakan perencanaan pembangunan yang diambil tidak efektif dan tidak mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya untuk menjamin kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahului oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kota Batam yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, transformasi struktur ekonomi, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kota Batam terhadap perekonomian Propinsi Riau, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 7 sektor basis dalam perekonomian Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor yang paling potensial untuk dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Selanjutnya, setelah mengetahui sektor-sektor basis ekonomi di Kota Batam, perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sektor-sektor basis ekonomi seperti sektor basis industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk sektor basis industri pengolahan ternyata variabel yang mempengaruhi adalah variabel jumlah tenaga kerja karena secara konsisten untuk ketiga model persamaan variable ini terus mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sedangkan variabel investasi pemerintah mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 2 dan model persamaan 3. Untuk variabel jumlah perusahaan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sektor listrik, gas dan air bersih ternyata faktor-faktor yang mempengaruhinya secara konsisten untuk ketiga model persamaan adalah variabel kredit yang disalurkan oleh perbankan. Sedangkan variabel investasi swasta mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih. Terakhir untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, faktor-faktor yang mempengaruhi secara konsisten pada ketiga model persamaan adalah jumlah perusahaan. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis perdagangan, hotel dan restoran."

"Penelitian ini berjudul: "Analisis Sektor Unggulan Kota Bima dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya". Tulisan ini dilatar belakangi oleh pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang akurat, berdasarkan kondisi dan potensi aktual yang dimiliki oleh daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang diperlukan untuk menyusun rencana pernbangunan yang sejalan dengan kondisi dan potensi Kota Bima. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai Sektor-sektor ekonomi manakah yang menjadi keunggulan Kota Bima dan Faktor-faktor apa yang menjadi perdukung utama keunggulan tersebut dan faktor-faktor apa pula yang menjadi penghambatnya.Untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kota Bima digunakan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Input Output. Penerapan analisis Input Output dengan menghitung indeks keterkaitan kebelakang dan indeks keterkaitan kedepan. Mengingat Kota Bima saat ini belum memiliki Tabel Input Output, maka tabel ini akan disusun oleh peneliti dengan menderivasi dari tabel Input Output Propinsi Nusa tenggara Barat melalui aplikasi perhitungan Location Quotien (LQ) Kota Bima tahun 2003. Sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat keunggulan sektor ekonomi di Kota Bima tahun 2003, digunakan analisis Multi Sectoral Qualitative Analysis (MSQA).Hasil perhitungan LQ Kota Bima tahun 2003 menunjukkan bahwa, terdapat delapan (8) sektor Unggulan Kota Bima yaitu sektor: Listrik dan gas (19); Air bersih (20); Restoran (23); Angkutan clarat (25); Angkutan laut dan penyebrangan (26); Jasa penunjang angkutan (28); Usaha bangunan dan jasa perusahaan (31) dan Pemerintahan dan pertahanan (32). Sedangkan berdasarkan perhitungan Indeks daya penyebaran, terdapat sepuluh (10) sektor utama Kota Bima yaitu sektor: Industri penggilingan beras (8); Industri tembakau dan rokok (10); Industri makanan lain dan minuman (9); Industri pengolahan dan pengawetan makanan (7); Restoran (23); Listrik dan gas (19); Industri alat angkutan dan perbaikannya (17); Bangunan (21); Industri kayu, bambu dan rotan (12); serta Perhotelan (24). Selanjutnva jika dilihat dari Indeks daya kepekaan, ada tujuh (7) sektor utama Kota Bima yaitu sektor: Tanaman bahan makanan dan perkebunan (1); Perdagangan (22); Listrik dan gas (19); Peternakan (2); Komunikasi (29); serta Usaha bangunan dan jasa perusahaan (31).Berdasarkan hasil survey terhadap 154 responden pada 11 sektor ekonomi yang teridentifikasi sebagai sektor unggulan Kota Bima, diperoleh informasi bahwa ada 11 faktor yang mendorong keunggulan sektor ekonomi Kota Bima, yaitu: Adanya aktivitas ekonomi yang cukup dinamis; Adanya nilai tambah; Performance perdagangan dan investasi yang baik; Adanya penerapan analisis strategi bisnis; Jasa pelayanan dan kualitas produksi yang baik; Tingginya tingkat efisiensi usaha; Terbukanya kapasitas pasar; Tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi; Tersedianya sumber daya; serta Biaya listrik dan transportasi yang terjangkau. Sebaliknya diperoleh pula informasi bahwa ada 12 faktor yang menghambat keunggulan sektor ekonomi Kota Bima, yaitu: Rendahnya performance sektor ekonmi lokal dalam skala ekonomi domestik; Rendahnya partisipasi ekonomi luar; Kurangnya keterbukaan usaha; belum secara optimal memanfaatkan peluang pasar; Terbatasnya kegiatan riset dan pengembangan; Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan; Rendahnya minat tenaga kerja untuk bekerja di sektor ekonomi tertentu; Rendahnya tingkat upah; Masih terbatasnya jaringan kerja antar sektor dan antara daerah; Terbatasnya capital base; dan Kurangnya dukungan kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam mendorong berkembangnya sektor ekonomi.Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja sektor unggulan yang sudah ada, maka diharapkan kepada pelaku ekonomi di Kota Bima, agar senantiasa menjaga faktor-faktor yang mendorong keunggulan tersebut, serta sedapat mungkin mengurangi dan mengatasi faktor-faktor yang menghambat keunggulan tersebut, dengan meningkatkan kinerja dan prospek sektor ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; inovasi dan kreativitas serta meningkatkan kemampuan modal usaha sendiri (skill base). Khususnya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bima, agar dapat memainkan peran utama dalam rangka memberikan kebijakan yang mendukung berkembangnya sektor ekonomi unggulan, melalui kegiatan riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, bantuan modal, serta dukungan dana APBD yang lebih besar bagi sektor ekonomi unggulan tersebut."

"Penelitian dan penulisan tesis ini bertujuan untuk melihat perkembangan kesenjangan/ disparitas pendapatan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kesenjangan yang terjadi di Kabupaten Klaten. Untuk mengkaji hal tersebut di atas, penelitian ini menggunakan metode anaiisis deskriptif berdasarkan data ekonomi dl Kabupaten Klaten dan analisis dengan indeks Williamson dan indeks Theils. Berdasarkan hasil perhitungan dengan indeks Williamson, selama kurun waktu tahun 1993-2002 terjadi disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten. Kondisi ini diperkirakan karena adanya pemusatan kegiatan ekonomi khususnya industri dan perdagangan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, terutama yang berada di wilayah Tengah yang dilalui oleh jalur transportasi dan perdagangan Yogya-Solo. Sektor industri dan perdagangan di wilayah tersebut lebih berkembang apabila dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang lain, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin ramainya lalu lintas perdagangan di jalur tersebut. Di samping itu faktor investasi juga mempengaruhi kesenjangan. Alokasi investasi yang berbedu-beda antar wilayah di Kabupaten Klaten semakin memperbesar kesenjangan pendapatan.Sementara itu hasil perhitungan disparitas pendapatan menurut wilayah menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di wilayah Utara setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 1993-2002 selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah Tengah dan Selatan. Dengan kata lain tingkat pendapatan/kesejahteraan di wilayah Utara lebih merata. Kondisi ini diperkirakan karena hampir semua kecamatan di wilayah Utara bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan hasil-hasil pertanian. Sehingga PDRB yang diperoleh kecamatan-kecamatan di wilayah Utara dari dua sektor tersebut relatif sama/merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. Sedang di wilayah Tengah disparitas pendapatan terjadi sepanjang tahun dan cenderung semakin besar. Kondisi ini diperkirakan akibat tumbuhnya sektor industri, perdagangan dan jasa di sebagian kecamatan di wilayah Tengah. Pendapatan cenderung lebih tinggi pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi industri, perdagangan dan jasa. Sementara iW di wilayah Selatan kesenjangan pendapatan juga terjadi sepanjang tahun 1993-2002, namun trennya cenderung fluktuatif.Hasil perhitungan disparitas pendapatan menurut sektor menunjukkan bahwa terjadi disparitas pendapatan di semua sektor di Kabupaten Klaten. Disparitas pendapatan paling besar terjadi tahun 1993 pada sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu dengan nilai CVw sebesar 1,9634. Kondisi ini diperkirakan karena pada tahun tersebut sektor listrik, gas dan air bersih belum berkembang merata di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten. Bahkan hingga saat ini instalasi gas dan air bersih belum dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Sebaliknya disparitas pendapatan paling kecil terjadi tahun 1997 pada sektor penggalian dan sektor konstruksi. Kondisi ini diperkirakan karena pada saat krisis ekonomi, sektor konstruksi mengalami stegnasi akibat mahalnya harga bahan-bahan bangunan. Sehingga terhentinya pertumbuhan sektor konstruksi berimbas pada sektor penggalian. Kesenjangan rata-rata dari masing-masing sektor adalah sektor pertanian dengan nilai CVw sebesar 0,3469; sektor penggalian (CVw = 1,2561), sektor industri (CVw = 0,3975), sektor listrik, gas dan air bersih (CVw = 0,9896), sektor konstruksi (CVw = 0,6216), sektor perdagangan (CVw = 0,4011), sektor komunikasi (CVw = 0,9899), sektor keuangan (CVw = 1,4318) dan sektor jasa (CVw = 1,1203).Hasil perhitungan disparitas dengan indeks Theils (Tw dan Tb) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1993-2002 terjadi disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten. Disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten mempunyai tren yang semakin besar dari tahun ke tahun. Selama tahun 1993-2001 faktor antar wilayah (inter region/ Tb)Iebih dominant sebagai penyebab terjadinya disparitas dibandingkan faktor di dalam wilayah(intra region/ Tw). Sedang pada tahun 2002 pengaruh faktor di dalam wilayah (infra region/ Tw) dan antar wilayah (inter region/ Tb) hampir sama besar sebagai penyebab terjadinya kesenjangan/disparitas pendapatan di Kabupaten Klaten."

"Penelitian ini dilatarbelakangi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah, yaitu bahan bakar minyak. Tingginya tingkat konsumsi bahan bakar minyak namun produksi bahan bakar minyak mengalami penurunan. Pemberian subsidi bahan bakar minyak juga tidak dapat menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak mengakibatkan anggaran pendapatan belanja negara mengalami defisit. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak. Di samping memberikan dampak pada perekonomian nasional juga berdampak pada perekonomian wilayah di Indonesia yang salah satunya adalah DKI Jakarta.Tujuan studi ini adalah menganalisa subsidi bahan bakar minyak terhadap perekonomian DKI Jakarta dengan menggunakan sistem neraca sosial ekonomi. Studi ini membahas pengaruh bahan bakar minyak terhadap sektor-sektor ekonomi di DKI Jakarta, serta dampak kebijakan pemerintah tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak pada perekonomian serta distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Dengan pembahasan tersebut akan memberikan gambaran sektor-sektor ekonomi yang mana terkena dampak paling kuat dari kebijakan penurunan subsidi bahan bakar minyak.Berdasarkan basil analisa, dapat dikemukan bahwa bahan bakar minyak mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap sektor-sektor ekonomi terutama sektor jasa dan perdagangan. Alur pengaruh rumah tangga golongan VII sampai X yang telah diketahui digunakan sebagai dasar penentuan dampak kebijakan pemerintah tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak terhadap perekonomian. Kebijakan pemerintah tentang penurunan subsidi bahan bakar minyak secara bertahap disertai dengan pemberian dana kompensasi sangat balk untuk perekonomian DKI Jakarta. Kebijakan pemerintah tersebut berdampak pada kemerataan distribusi pendapatan tenaga kerja serta kemerataan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.Kelemahan dan catatan tentang studi ini dapat dijadikan bahan pemikiran studi sejenis di masa depan, yaitu: (1) model ini berasumsi bahwa harga tetap, sedangkan subsidi bahan bakar minyak yang diterapkan di Indonesia dikenakan pada harga. (2) model ini memiliki jumlah sektor yang sedikit sehingga belum dapat mengetahui secara lebih terperinci sektor mana mempunyai dampak paling kuat terhadap kebijakan pemerintah. (3) model ini berasumsi bahwa tidak ada pengaruh perekonomian lain terhadap perekonomian DKI Jakarta, yang selayaknya analisa terhadap suatu wilayah juga memperhatikan aspek keterkaitan antar daerah. (4) model ini dapat memberikan pemahaman tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian serta distribusi pendapatan pada satu wilayah.

---

Background of this thesis on the main point of development region is petroleum. The level of consume petroleum is the highest on contrary the produce is become more lowly. The giving of subsidy petroleum never stop to consume petroleum, contrary government budget become deficit. The government takes out policy of subsidy petroleum. That policy makes a changing in economic of nation or region especially DKl Jakarta.

The objective of this study is examining petroleum subsidy against economic of DKI Jakarta with social accounting matrix. This study also examine the effect of petroleum on economic sector on DKI Jakarta, and the effect regulation of government about lowering petroleum subsidy in economic and income distribution in DKI Jakarta. It will give the descriptive the strongest economic sectors that affect that regulation.

The resulting of this study, it can see that petroleum has strong impact with economic sector especially service and trade sector. Structural path analysis of household in types VII until X that use for basic of the impact government regulation in economical. Government regulation that lowering subsidy petroleum with gradually and giving fund compensation. It should good impact of economic in DKI Jakarta. It affects even income distribution of labor and evenness of growth distribution on economic sector.

The weakness and note of this study are (1) the assume of this model is fixed price, the contrary subsidy of petroleum give on price in Indonesia; (2) The model have little sector, it never knew which sector have strong impact of government regulation; (3) the assume of this model is no effect on the other region in economic DKI Jakarta; (4) the model can give understanding of the impact government regulation in economic sector and income distribution."

"ABSTRAKKondisi krisis moneter saat ini sangat dirasakan oleh bank-bank di Indonesia sebagai pukulan yang berat bagi kelangsungan usahanya. Beberapa bank yang dilikuidasi oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terpaksa dilakukan karena berdasarkan tingkat kesehatan bank terutama daii sisi permodalannya, bank yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi untuk meneruskan usahanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia sangat terpuruk seperti sekarang mi, antara lain yaitu tingkat suku bunga Sertilikat Bank Indonesia (SBI) yang tinggi, fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar, meningkatnya non perfonning loans, serta kondisi perekonomian nasional yang mengalami depresi yang sangat dalam.Bagi bank, daii beberapa faktor penyebab tersebut daat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan (controllable) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (uncontrollable). Kredit bermasalah (non performing loans) merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan perusahaan (bank), sedangkan faktor-faktor lainnya berupa tingkat suku bunga pasar (SBI), nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing dan kondisi perekonomian nasional adalah merupakan faktor-faktor ekstemal di luar kendali perusahaan (out of control).Besamya kredit bermasalah sangat ditentukan oleh kebijakan perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank. Semakin efektif dan aplicable kebijakan perkreditan yang diterapkan disertai dengan supervisilmomtoring yang ketat maka akan semakin besar kemungkinan untuk dapat menghasilkan kualitas aktiva produklif (kredit) yang baik (performing loans), begitu juga sebaliknya. Kebijakan perkreditan yang akan diambil oleh bank sangat dipengaruhi oleh keadaan (environment) yang melingkupinya, terutama dalam Iingkungan ekonomi nasional maupun intemasional, kondisi sosial dan politik, serta perubahan budaya dan telmologi yang terjadi serta kondisi persaingan diantara bank-bank itu sendiri.Beberapa hal yang hams diperhatikan dalam menyusun kebijakan perkreditan bank antara lain meiputi posisi modal, tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dari berbagai jenis kredit, stabilitas dana masyarakat yang disimpan, kondisi ekonomi, pengaruh kebijakan moneter dan pajak, kemampuan dan pengalaman kaiyawanlmanajemen, serta posisi portofolio kredit yang telah dimiliki. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan perkreditan yang disusun bank secara umwn akan memuat; wilayah kredit (loan territory), jenis-jenis kredit yang dapat diberikan, jaminan (collateral) yang dapat diterima, jangka waktu kredit, pelampauan plafon kredit, likuidasi kredit, penanganan kredit bermasalah, rekening/saldo kompensasi, komitmen kredit serta besarnya portofolio kredit.Sebagaimana bank lainnya, Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan yang tertulis dan diterapkan sejak tahun 1996. Namun demikian, dalam menetapkan kebijakan perkreditannya masih berdasarkan metode top-down approach. Oleh karenanya, belum mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing cabang yang ada. Selain itu, kebijakan perkreditan yang ditetapkan belum bersifat menyeluruh yakni belum memuat hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat atau petugas pelaksana di cabang, sehingga kemungkinan terjadi missintepretation atau menjadi tidak workable dalam pelaksanaannya sangat tinggi.Agar Iebih efektif, kebijakan perkreditan yang selama mi dijalankan oleh Bank X perlu dilakukan penyempurnaan antara lain dalam hal; penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat mi, peran serta cabang dalam penyusunan kebijakan perkreditan, pembentukan unit kerja baru yang bertugas mengelola portofolio (portfolio management) dan pengawasan intern dalam umsan perkreditan, pembuatan pedoman yang dapat digunakan sebagai early warning signal, peningRatan (up grading) kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas potongan pokok kredit (hair cut facility) terhadap kredit yang macet, pemberian kredit hanya kepada calon debitur yang sudah running well serta penetapan tingkat suku bunga kredit berdasarkan sumber dana yang digunakan dengan lebih mengaktifkan peranan Asset & Liability Committee (ALCO) untuk melakukan review terhadap kemungkinan perubahan suku bunga."