Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TH. RETNO DEWI W, 0586007415, Tinjauan Terhadap pasal 1131 Dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Pemberian Kredit Di Bank, Skripsi, April 1991.Perkembangan dunia usaha di Indonesia menjadi semakin pesat dengan adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan demi ian, para pengusa ha memerlukan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Modal itu sering kali tidak dapat dipenuhi send i ri oleh pengusaha sehingga mereka memerl ukan pinjaman atau kredit dari pihak lain, misal nya dari bank. Terhadap setiap kredit yang di berikan oleh bank harus ada pengama nannya, yaitu harus ada jaminannya.Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan melalui pasal 1131 bahwa setiap kebendaan yang dimiliki seseorang, baik bergerak maupun tidak bergerak, ba ik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas terikatannya. Pasal ini mengatur jaminan kredit secara umum. Bank dalam memberikan kredit tidak mungkin menggunakan jaminan kredit ini secara tersendiri, sebab pasal ini kurang menjamin pengembalian kredit bank. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan pasal tersebut. Dalam pemberian kredit, bank lebih suka menggunakan jaminan kredit yang khusus, yaitu Hipotik dan Gadai, sebagai jaminan kredit ini lebih menjamin pengembalian kredit kepada bank. Dalam praktek, bank masih menggunakan jaminan kredit yang umum bersama-sama dengan jaminan kredit yang khusus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengamanan kredit yang Sebesar-besarnya dan kedudukan sebagai kreditur yang sekuat-kuatnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilita kelayakan kredit. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Menurut Hermawan (2009), efektivitas dewan komisaris diukur melalui independensi, aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Sementara itu efektivitas komite audit diukur melalui aktivitas, jumlah anggota dan kompetensi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik dengan sampel 215 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Penetapan kelayakan kredit menggunakan penilaian yang dilakukan oleh Majalah Infobank edisi April 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signfikan dari efektivitas dewan komisaris dan komite audit, arus kas dari aktivitas operasional, dan peluang pertumbuhan terhadap probabilita kelayakan kredit bank.

---

This research aims to know the effect of board of commissioners and audit committee effectiveness, cash flow from operating activities and growth opportunities on the probability of creditworthiness. Board of commissioners and audit committee effectiveness are assessed by using a score that is developed by Hermawan (2009). According to Hermawan (2009), the effectiveness of board of commissioners is assessed based on independency, activity, size, and competence. Meanwhile, the effectiveness of audit committee is assessed based on activity, size, and competence.

Hypothesis testing used logistic regression with sampel of 215 companies that are listed at Indonesia Stock Exchange in 2010. The company's creditworthiness is based on the assessment by Infobank Magazine. The results of this study shows that there are positive and significant effect of board of commissioners and audit committee effectiveness, cash flow from operating activity, and growth opportunities on the probability of credit worthiness."

"Fenomena kecilnya gaji pokok yang diterima oleh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan disinsentif. Mengakibatkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi para nasabah guru PNS dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dengan memanfaatkan fasilitas dari kredit multiguna Bank DKI, maka para guru PNS lebih bisa mengatur penghasilan atau gaji yang mereka terima. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat? terkait implementasi kebijakan multiguna pada Bank DKI cabang pintu besar selatan antara lain Sumber Daya Manusia, kebijakan dan aturan serta sosialisasi dan pemasaran.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat dan mendeskripsikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pencairan kredit multiguna, dan tanggapan dari para guru PNS mengenai kebijakan kredit yang diberikan oleh Bank DKI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif.Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah implementasi kebijakan pemberian kredit multiguna Bank DKI Cabang Pintu Besar Selatan bagi debitur guru-guru PNS di wilayah Jakarta Barat memberikan manfaat yang sangat berimbang. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam praktek implementasi kebijakan administrasi sistem tata kelola kredit, dan informasi pelayanan yang tidak maksimal.

---

The phenomenon of smallness a salary a staple received by the teacher civil servants ( ill founded ) inflict a disincentive. Resulting in a teacher civil servants (ill founded ) looking at other alternatives to meet the needs of his life, for the customers of teacher ill founded in realizing a better life, to the harness of a facility of multi purpose loan dki bank, hence the teachers ill founded more can set income or a salary that they had received. Recipe trouble in this research is how the implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for debitor teachers ill founded in jakarta region west - related to the bank policy implementation versatile dki the branch of the large southern among other human resources, policy and rules and socialization and marketing.

The purpose of this research is analyzing implementation of the policy of granting multi purpose loan dki bank the branch of the door of large southern for a debtor teachers ill founded in jakarta region of western and describe constraints arising in the process of melting multi purpose loan, and responses from teachers ill founded concerning the policy of credit granted by a bank dki. The approach of that is used in research, a theory that used in this research is the theory of public policy. The approach of used is the approach a qualitative. This research can be classified into research descriptive.

Research result conducted writer is the implementation of the policy of granting multi purpose loan bank dki the branch of the large southern for debtor teachers ill founded in jakarta region of western confers a benefit really balanced, but there some barriers in practice implementation policy governance credit administration system, and information service which are not maximum."