Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh brandassociations terhadap consumer response produk Apple iPhone. Pendekatan inimenggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakansampel sebanyak 100 pengguna Apple iPhone di wilayah Jakarta dan Yogyakartadengan nonprobability sampling serta teknik convenience sampling. Instrumenpenelitian kuantitatif menggunakan kuesioner yang dianalisis menggunakanStructural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian kuantitatif menunjukkanbahwa brand association atribut guarantee dan personal identification memilikipengaruh yang signifikan dan positif terhadap consumer response atribut brandextension, recommendation, serta price premium. Sedangkan, brand associationsatribut social identification dan status berpengaruh signifikan dan positif terhadapconsumer response, atribut brand extension, serta price premium, namun tidakmemiliki pengaruh signifikan terhadap recommendation.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze how the influence of brandassociations towards consumer response of Apple iPhone. This research appliedquantitativeapproach. Quantitative approach used 100 users of Apple iPhone inJakarta and Yogyakarta, collected using nonprobability sampling and conveniencesampling technique. Quantitative research instrument used questionnaire andanalyzed using Structural Equation Modelling (SEM). The result of quantitaiveresearch shows that guarantee and personal identification from brand associationsattributes has a significant and positive influence towards all consumer responseattributes, which is brand extension, recommendation, and the price premium.Meanwhile, social identification and status from brand associations attributes hassignificant and positive influence on brand extension as well as a premium price,but does not have a significant influence on recommendation."

"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) telah memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi penumpang pesawat terbang. Namun sayangnya, masih ditemukan penumpang pesawat terbang yang tidak mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya. Padahal, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang bilamana terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang, yakni adanya pemberian ganti rugi yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang. Sehingga, ketika terjadi keterlambatan atas jadwal keberangkatan pesawat terbang dikarenakan kesalahan pelaku usaha, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

---

With the issuance of the Minister of Transportation Regulation Number 77 Year 2011 on Air Transport Carrier Liability ("Permenhub 77/2011") has given more legal protection for airline passengers. But unfortunately, there are still some airline passengers who do not know the rights that they have. In fact, both the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and Law No. 1 of 2009 Regarding Aviation has been regulate about the legal protections for airline passengers in case of delay over the scheduled departure time of the aircraft, namely the existence of the redress loss given to passenger aircraft. Thus, when there is delay in the scheduled departure of the aircraft due to the fault of entrepreneurs, then such actions can be declared as an illegal act and the entrepreneurs have an obligation to provide redress to consumers."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena banyaknya situs e-Commerce yang mencantumkan klausula Baku yang dapat merugikan pihak konsumen. Dalam hal ini penulis berniat untuk menganalisis mengenai klausula baku yang terdapat dalam situs groupon.co.id dan livingsocial.co.id. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam situs groupon.co.id dan livingsocial.co.id terdapak klausula baku yang melanggar UUPK. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, di mana penulis mendapatkan bahan penelitian dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang yang melanggar UUPK adalah batal demi hukum perjanjian yang di mana klausula baku tersebut berlaku. Selain itu pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyesuaikan klausula bakunya dengan ketentuan di dalam UUPK.

---

The background of this research is because there are too many e-Commerce website that have standard clauses that can harm consumer right. In this research , writer want to analyze about standard clauses in groupon.co.id and livingsocial.co.id. The goal of this research is to find out whether groupon.co.id and livingsocial.co.id have standard clauses that contrary to consumer protection laws.This research was conducted by using normative juridical method, and the data used in this research are obtained from literature study and interviews. The legal impact that will be arise from the standard clauses that contrary to consumer protection law is null and void of the agreement. Moreover businessman are also required to adjust the standard clauses with provison from the consumer protection law."

"Skripsi ini membahas mengenai Investasi dalam PatunganUsaha.com Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan, yaitu mengenai apakah investor dalam usaha patungan dikategorikan sebagai konsumen dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor apabila terjadi kerugian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa investor bukan dikategorikan sebagai konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor yaitu dengan cara perdata atau pidana.

---

This thesis discusses the investment in PatunganUsaha.com In terms of the Consumer Protection Law. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research methods used to answer the problem, on whether investors in joint ventures are categorized as consumer and how the law attempts to do by investors in the event of a loss. The results of this study stated that investors are not categorized as a consumer and remedies that can be done by investors is by way of civil or criminal."

"Pencantuman klausula baku telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku ini bertujuan untuk menyetarakan posisi pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan perjanjian yang mereka buat. Pada perkembangannya, pencantuman klausula baku memang tidak bisa dihapuskan karena praktis dan efisien. Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan erat dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia karena di dalamnya terdapat larangan pencantuman klausula baku tentang pemberian surat kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bersinggungan erat dengan ketentuan perjanjian di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melihat kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dengan penelitian ini, penulis mencoba mengupas bagaimana pengaturan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta penegakan hukum yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut agar pengaturan mengenai persinggungan aturan ini dapat diimplementasi secara selaras pada prakteknya.

---

Inclusion standard clause has been regulated in article 18 of the Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. Those standard clause purposed to equalize position of entrepreneur and consumer in the making of agreement that the two sides involve. Afterwards, standard clause can not to be deleted because of its efficiency and practicable. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection has a big correlation with consumer finance agreement and fiduciary security because there is restriction of inclusion standard clause on letter authority provision from consumer to enterpreneur for the imposition of dependent rights, fiduciary rights or guarantee rights on the goods that consumer buy by deferred payment. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 onConsumer Protection has related with provision about agreement in Indonesia’s Civil Code and Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security. The writer analyze Indonesia’s Supreme Court’s Desicion No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 that has related with inclusion Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection by seeing law facts and another related regulations. By this, the writer is trying to open clearly how harmonization article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection with Consumer Finance Agreement and how law enforcement in this Indonesia’s Supreme Court desicion. So that, in practice the regulation about this intersection can be implemented harmoniously.;"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal persepsi mobility(Perceived Mobility), Persepsi kemudahan adaptasi (Perceived Adaptivity), persepsi kecepatan akses (Perceived Processing Speed), sistem dan kualitas layanan (System and Service Quality), kepuasan (Satisfaction) terhadap persepsi kegunaan suatu produk (Perceived Usefulness), sikap(Attitude), dan minat untuk menggunakan produk (Intention to Use) pada pengguna BOLT! Mobile WI-fi. Pengolahan digunakan yaitu Structural Equation Modelling (SEM) dengan jumlah data yang berasal dari 78 responden. Hasil yang didapat adalah terdapat pengaruh antara Attitude dengan Intention To Use, Perceived Procesing Speed dengan Attitude, Satisfaction dengan Intention To Use, Perceived Mobility dengan Perceived Usefulness, dan Perceived Mobility dengan System and Service Quality.

---

The purpose of this paper is defining the effect of external factor (perceived mobility, perceived adaptivity, perceived processing speed, system and service quality, satisfaction, and perceived usefulness, attitude, intention to use)of BOLT! Mobile Wi-fi’s users. Questionnaires were sent to 78 respondents who had bought BOLT! Mobile Wi-fi. the data was analized with Structural Equation Modeling (SEM) technique. The result indicated that attitude affected intention to use, perceived procesing speed affected attitude, satisfaction affected intention to use, perceived mobility affected perceived usefulness, and perceived mobility affected system and service quality.;"

"Penelitian ini menganalisis perilaku impulse buying konsumen di Internet dengan menggunakan dua faktor pembanding, yaitu jenis kelamin dan self-construal. Penelitian dilakukan terhadap 387 pengguna internet yang pernah melakukan pembelian barang di internet, berusia 15-24 tahun, serta tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Data dikumpulkan melalui metode survey dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Faktor jenis kelamin digunakan untuk membagi data sampel ke dalam dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Faktor self-construal digunakan untuk membagi data sampel ke dalam dua kelompok, independent dan interdependent. Hasil analisis menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan tipe self-construal yang signifikan pada konsumen online muda di Jakarta yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta tidak terbukti adanya perbedaan perilaku impulse buying di internet pada kelompok self-construal yang berbeda. Namun, didapatkan hasil yang menunjukan bahwa konsumen online muda di Jakarta yang berjenis kelamin perempuan lebih cenderung berperilaku impulse buying di internet daripada konsumen laki-laki.

---

This study analyze the impulse buying behavior of consumers online by using the comparison of two factors, sex and self-construal. Research conducted on 387 internet users who had been make purchases on the internet, 15-24 years old, and live in Jakarta and surrounding areas. Data were collected through survey method with questionnaire research instrument. Sex factor is used to divide the sample data into two groups, male and female. Self-construal is used to divide the sample data into two groups, independent and interdependent. Results of the analysis showed that there were different types of self-construal significant in young online consumers in jakarta sex male and female, and no evidence of differences in the behavior of impulse buying on the internet in groups of different self-construal. However, the data obtained showed that young online consumers in Jakarta who are female is more likely to behave impulse buying on the internet than male consumers."

"[ABSTRAKbrKonsumsi sektor privat di masa modern pada dasarnya dibiayai melalui dua cara: pertama, pendapatan, yang kedua, kredit konsumsi. Pertumbuhan kredit konsumsi yang positif tidak semata-mata menandai bahwa konsumen sudah bijak dalam menentukan keputusan kreditnya dan memiliki literasi keuangan memadai dalam mengambil keputusan. Riset ini berfokus meneliti probabilitas pilihan kredit konsumsi konsumen dalam membiaya konsumsinya, berdasarkan tingkat literasi keuangan dengan mengontrol karakteristik sosio-demografis responden menggunakan Survei Literasi Keuangan Bank Indonesia 2012. Studi ini membuktikan bahwa literasi keuangan berkontribusi positif terhadap kepemilikan dan pilihan kredit konsumsi, khususnya untuk kredit beragunan. Kovariat yang terbukti signifikan mempengaruhi probabilitas pilihan kredit konsumsi yakni umur, kepemilikan mobil, pendapatan, dan pendidikan tinggi.;Modern day private consumption is basically financed through two options first is disposable income and second consumer credit While the growth of consumer credit and investment is positive these same consumers may not yet possess adequate financial literacy to be able to make a wise credit decision for their consumption This paper focuses to examine the likelihood of consumption borrowing choices rsquo based on consumers rsquo financial literacy by controlling the socio demographic characteristic using Bank Indonesia Financial Literacy Survey 2012 I find that financial literacy contributes positively to consumer credit ownership and choice particularly for the case of secured debt Significant covariates contributing to the choice of consumer credit include age car ownership income and high education ;Modern day private consumption is basically financed through two options first is disposable income and second consumer credit While the growth of consumer credit and investment is positive these same consumers may not yet possess adequate financial literacy to be able to make a wise credit decision for their consumption This paper focuses to examine the likelihood of consumption borrowing choices rsquo based on consumers rsquo financial literacy by controlling the socio demographic characteristic using Bank Indonesia Financial Literacy Survey 2012 I find that financial literacy contributes positively to consumer credit ownership and choice particularly for the case of secured debt Significant covariates contributing to the choice of consumer credit include age car ownership income and high education ;Modern day private consumption is basically financed through two options first is disposable income and second consumer credit While the growth of consumer credit and investment is positive these same consumers may not yet possess adequate financial literacy to be able to make a wise credit decision for their consumption This paper focuses to examine the likelihood of consumption borrowing choices rsquo based on consumers rsquo financial literacy by controlling the socio demographic characteristic using Bank Indonesia Financial Literacy Survey 2012 I find that financial literacy contributes positively to consumer credit ownership and choice particularly for the case of secured debt Significant covariates contributing to the choice of consumer credit include age car ownership income and high education , Modern day private consumption is basically financed through two options first is disposable income and second consumer credit While the growth of consumer credit and investment is positive these same consumers may not yet possess adequate financial literacy to be able to make a wise credit decision for their consumption This paper focuses to examine the likelihood of consumption borrowing choices rsquo based on consumers rsquo financial literacy by controlling the socio demographic characteristic using Bank Indonesia Financial Literacy Survey 2012 I find that financial literacy contributes positively to consumer credit ownership and choice particularly for the case of secured debt Significant covariates contributing to the choice of consumer credit include age car ownership income and high education ]"

"Telekomunikasi merupakan salah satu industri yang keberadaannya akibat kemajuan teknologi informasi. Kebutuhan untuk mengakses informasi yang semakin meningkat menjadikan perusahaan telekomunikasi menyediakan beragam layanan. Bentuk kemajuan dari perkembangan layanan yang disediakan salah satunya teknologi layanan internet. Penggunaan internet saat ini menjadi kebutuhan primer bagi beberapa masyarakat tidak hanya penggunaannya namun juga kestabilan internet menjadi permasalahan utama untuk kelancaran proses komunikasi jarak jauh bagi pelanggan layanan internet. Salah satu Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet adalah PT Telkom Indonesia, Tbk. Terdapat beberapa pelanggan layanan Indihome yang mengalami gangguan layanan internet dengan mengkaji melalui PutusanNomor 149/PDT/2021/PT DKI. Pada penelitian ini penulis menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis mengkaji terkait bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi melihat dari asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta wawancara untuk menunjang skripsi penulis. Penulis menelaah dan menganalisis terkait bentuk pertanggungjawaban hukumPT Telkom Indonesia, Tbk selaku Penyelenggara Akses Internet, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian dari penggunaan jasa layanan internet hingga upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian pelanggan layanan internet dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika serta peraturan perundang-undangan terkaitlainnya.Terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen mereka dapat melakukan langkah hukum melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik untuk penggantian ganti rugi.

---

Telecommunications is one of the industries whose existence is due to advances in

information technology. The need to access information is increasing, making

telecommunications companies provide a variety of services. Forms of progress from the

development of services provided, one of which is internet service technology. The use

of the internet is currently a primary need for some people, not only its use but also the

stability of the internet is the main problem for the smooth process of long-distance

communication for internet service customers. One of the Telecommunications Providers

providing internet services is PT Telkom Indonesia, Tbk. There are several Indihome

service customers who experience internet service disruptions by reviewing through

Verdict Number 149/PDT/2021/PT DKI. In this study, the authors found several

problems and violations of consumer rights committed by PT Telkom Indonesia, Tbk. By

using the juridical-normative research method, the authors examine how the legal aspects

of consumer protection in the telecommunications sector are viewed from legal principles

and written legal sources as well as interviews to support the author's thesis. The author

wants to examine and analyze the form of legal liability of PT Telkom Indonesia, Tbk as

an Internet Access Provider, legal steps that can be taken by consumers if they experience

losses from using internet services to the government's efforts to overcome losses to

internet service customers by referring to laws and regulations that relating to Law No.

36 of 1999 concerning Telecommunications, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer

Protection, Decree of the Minister of Industry and Trade, Regulation of the Minister of

Communication and Informatics and other related laws and regulations. Against losses

suffered by consumers, they can take legal steps through litigation and non-litigation. The

liability carried out by PT Telkom Indonesia, Tbk is a liability based on fault with the

reverse burden of proof for compensation."