Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena komersialisasi medium beauty vlog di situs Youtube. Beauty vlog semula merupakan medium konsumen untuk saling berbagi informasi tentang dunia kecantikan, namun pada prakteknya saat ini mulai bergeser menjadi alat pemasaran industri kosmetik. Sebagaimana media yang memiliki tujuan pemasaran pada umumnya, beauty vlog komersial dibuat untuk menciptakan imaji kebutuhan konsumsi melalui sistem tanda. Penelitian ini menggunakan paradigma kritikal konstruktivis dengan teori utamanya adalah Masyarakat Konsumsi dari Jean Baudrillard. Pisau analisis yang digunakan adalah Sosial Semiotic Multimodal SSM . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa vlogger memanfaatkan tanda-tanda yang membangun makna objektif, amatir, dan personal dan intim . Hal tersebut dilakukan untuk menutupi sifat komersial medium tersebut.

---

ABSTRACTThis research was based on the phenomenon of beauty vlog commercialization on YouTube site. Beauty vlog was initially used as a medium for consumers to share information about beauty, but is now shifting to a marketing tool for the cosmetics industry. Just like all other marketing oriented media, commercial beauty vlogs are created to generate consumption needs through the use of signal system. According to Cosnumer Society Theory by Jean Baudrilard, this study used critical constructivist paradigm. Using the Sosial Semiotic Multimodal SSM method, this research shows that vloggers are making use of the commercial logics of lsquo objective rsquo , lsquo amateur rsquo and lsquo personal and intimate rsquo . Vloggers create those image to hide the commercial aspect of their content. "

"Telekomunikasi merupakan salah satu industri yang keberadaannya akibat kemajuan teknologi informasi. Kebutuhan untuk mengakses informasi yang semakin meningkat menjadikan perusahaan telekomunikasi menyediakan beragam layanan. Bentuk kemajuan dari perkembangan layanan yang disediakan salah satunya teknologi layanan internet. Penggunaan internet saat ini menjadi kebutuhan primer bagi beberapa masyarakat tidak hanya penggunaannya namun juga kestabilan internet menjadi permasalahan utama untuk kelancaran proses komunikasi jarak jauh bagi pelanggan layanan internet. Salah satu Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet adalah PT Telkom Indonesia, Tbk. Terdapat beberapa pelanggan layanan Indihome yang mengalami gangguan layanan internet dengan mengkaji melalui PutusanNomor 149/PDT/2021/PT DKI. Pada penelitian ini penulis menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis mengkaji terkait bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi melihat dari asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta wawancara untuk menunjang skripsi penulis. Penulis menelaah dan menganalisis terkait bentuk pertanggungjawaban hukumPT Telkom Indonesia, Tbk selaku Penyelenggara Akses Internet, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian dari penggunaan jasa layanan internet hingga upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian pelanggan layanan internet dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika serta peraturan perundang-undangan terkaitlainnya.Terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen mereka dapat melakukan langkah hukum melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik untuk penggantian ganti rugi.

---

Telecommunications is one of the industries whose existence is due to advances in

information technology. The need to access information is increasing, making

telecommunications companies provide a variety of services. Forms of progress from the

development of services provided, one of which is internet service technology. The use

of the internet is currently a primary need for some people, not only its use but also the

stability of the internet is the main problem for the smooth process of long-distance

communication for internet service customers. One of the Telecommunications Providers

providing internet services is PT Telkom Indonesia, Tbk. There are several Indihome

service customers who experience internet service disruptions by reviewing through

Verdict Number 149/PDT/2021/PT DKI. In this study, the authors found several

problems and violations of consumer rights committed by PT Telkom Indonesia, Tbk. By

using the juridical-normative research method, the authors examine how the legal aspects

of consumer protection in the telecommunications sector are viewed from legal principles

and written legal sources as well as interviews to support the author's thesis. The author

wants to examine and analyze the form of legal liability of PT Telkom Indonesia, Tbk as

an Internet Access Provider, legal steps that can be taken by consumers if they experience

losses from using internet services to the government's efforts to overcome losses to

internet service customers by referring to laws and regulations that relating to Law No.

36 of 1999 concerning Telecommunications, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer

Protection, Decree of the Minister of Industry and Trade, Regulation of the Minister of

Communication and Informatics and other related laws and regulations. Against losses

suffered by consumers, they can take legal steps through litigation and non-litigation. The

liability carried out by PT Telkom Indonesia, Tbk is a liability based on fault with the

reverse burden of proof for compensation."

"Direktur Utama (Dirut) PT. Garam dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu rendah, sehingga JPU melakukan Banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan pertimbangan Dirut PT Garam terbukti melakukan Tindakan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf h UUPK, akan tetapi Tindakan tersebut adalah bukan tindak pidana. Atas Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Garam dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pelanggaran atas penjualan garam impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan impor garam. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PT Garam dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata dan Pidana. Perlindungan Hukum bagi Konsumen telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti Pasal 19 UUPK tentang Tuntutan Ganti Kerugian, 61-63 UUPK Tentang Sanksi Pidana, Pasal 86 dan 91 UU PANGAN tentang Standar Mutu Pangan dan Izin Edar. Kesimpulan Penelitian ini, Konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. Garam dapat menuntut ganti kerugian ke BPSK ataupun ke Pengadilan Negeri, Selain itu, menurut penulis pemakaian Pasal 9 Huruf (h) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/PID.SUS/2019 kurang tepat dikarenakan pertimbangan hakim kasasi menitikberatkan bahwa Garam PT Garam tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan.

---

President Director (CEO) of PT. Garam has been officially and convincingly found guilty, resulting in a 2-year prison sentence by the Judge of Gresik District Court for violating Article 9 Paragraph (1) Letter h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The Public Prosecutor deemed the prison sentence imposed by the Gresik District Court Judge to be too lenient, so the Public Prosecutor filed an Appeal. However, the Surabaya High Court overturned the Gresik District Court's verdict, considering that the CEO of PT Garam was proven to have taken actions under Article 9 Paragraph (1) Letter h of the Consumer Protection Law, but those actions were not criminal offenses. In response to the Court of Appeal's decision, the Public Prosecutor filed a Cassation Legal Effort, requesting the cancellation of the Surabaya High Court's verdict and the affirmation of the Gresik District Court's verdict. The purpose of this study is to determine the responsibility of PT. Garam and the Legal Protection for Consumers regarding the violation of selling imported salt that does not comply with the specified import salt provisions. This study uses a normative legal research method with a descriptive research approach. The results of this study indicate that PT. Garam can be held liable both in Civil Law and Criminal Law. Legal protection for consumers is regulated in several laws, such as Article 19 of the Consumer Protection Law concerning Claims for Damages, Articles 61-63 of the Consumer Protection Law regarding Criminal Sanctions, Article 86 and 91 of the Food Law concerning Food Quality Standards and Distribution Permits. In conclusion, consumers who feel aggrieved by PT. Garam can seek compensation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) or the District Court. Additionally, according to the author, the use of Article 9 Letter (h) in Supreme Court Decision No. 36 K/PID.SUS/2019 is not appropriate because the cassation judge emphasized that the salt produced by PT Garam did not meet the specified specifications."

"Penelitian ini adalah berdasarkan laporan magang yang dilakukan di PT Bank X. Aktivitas Magang dilakukan pada Bank X dengan tujuan meneliti hubungan pemasaran antara Bank X sebagai instansi perbankan dengan PT ABC sebagai klien dari Bank X. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam hubungan pemasaran yang diterapkan oleh Bank X, kompetensi,serta komitmen dan kepercayaan, berperan penting dalam kelangsungan hubungan bisnis antara Bank X dan PT ABC. Selain itu status kedua perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berperan penting dalam kelangsungan kerja sama antara Bank X dan PT ABC. 

---

This research is based on internship report which is done in PT Bank X. The internship is conducted with the purpose of doing research regarding the application of relationship marketing in Bank X as a banking institution and PT ABC as a client of Bank X. This research founds that in relationship marketing implemented by Bank X, competency, as well as commitment and trust, has a crucial role sustaining business relationship between Bank X and PT ABC. Besides, the status of both companies as a State Owned Enterprises also have significant role in sustaining business relationship between the two companies."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan CSR konsumen terhadap perilaku pembelian produk hijau. Penelitian ini menggunakan sampel konsumen muda berusia 16-30 tahun yang berdomisili di Indonesia ketika pengambilan data survey dilakukan. Terdapat 233 respon yang valid yang dikumpulkan dengan menggunakan metode convenience sampling. Data dalam penelitian ini diproses dan dianalisa dengan menggunakan Partial Least Square - Structural Equation Model (PLS-SEM). Penelitian ini menemukan bahwa perilaku pembelian produk hijau dipengaruhi secara langsung oleh pengetahuan CSR konsumen dan sikap konsumen terhadap lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa anggapan efektifitas konsumen memoderasi hubungan antara pengetahuan CSR konsumen dan perilaku pembelian produk hijau, namun tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan CSR konsumen dan sikap konsumen terhadap lingkungan. Meski begitu, sikap konsumen terhadap lingkungan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan CSR konsumen, serta tidak terdapat hubungan moderasi yang disebabkan sikap konsumen terhadap lingkungan, antara pengetahuan CSR konsumen dan perilaku pembelian produk hijau. Studi ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh konsumen muda di Indonesia telah memprioritaskan membeli produk ramah lingkungan. Serta untuk perusahaan, untuk mengetahui pentingnya melakukan kegiatan CSR dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada konsumen.

---

The purpose of this study is to understand whether consumer CSR knowledge influences green purchase behavior. The sample used in this study is young Indonesians aged 16-30 at the time the survey was taken. There were 233 valid responses collected using the method of convenience sampling. The data is processed and analyzed using the Partial Least Square—Structural Equation Model (PLS-SEM). This study finds that consumer CSR knowledge and environmental attitude directly influence green purchase behavior. Moreover, perceived consumer effectiveness moderates the relationship between consumer CSR knowledge and green purchase behavior but not in the relationship between consumer CSR knowledge and consumer environmental attitude. Meanwhile, consumer environmental attitude is not influenced by consumer CSR knowledge. Also, consumer environmental attitude does not mediate the relationship between consumer CSR knowledge and green purchase behavior. This study is expected to assist the government in measuring how far young Indonesian consumers have shifted to preferring a more environmentally-friendly product and for the company to assess the importance of exercising CSR activities and communicating effectively with the consumer."

"Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Badan Pengelola telah memenuhi unsur unsur untuk dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Namun pada kenyataannya Badan Pengelola seringkali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun juga Badan Pengelola dan PPPSRS juga pada prakteknya lebih berpihak pada kepentingan Pengembang Sehingga mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan internal yang terjadi antara Konsumen Badan Pengelola dan PPPSRS tidak dapat melindungi hak konsumen karena adanya benturan kepentingan dan intervensi dari Pengembang

---

Based on the Act of Consumer Protection management board has fulfilled the elements to be considered as business agent In fact management board often could be reached for responsibility of their act because what it did based on the decision of The Assocation of The Owner and The Inhabitant of Condominium Management Board and PPPSRS also in practice more inclined in the interests of the developer So that the mechanism of resolving the internal conflict between the consumer management board and PPPSRS is not able to protect the consumers due to the conflict of interest and intervention of developers "

"Pada prakteknya dalam proses penghunian dan pengelolaan rumah susun kerap terjadi permasalahan antara lain sengketa antara penghuni dan badan pengelola. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan listrik dimana pada rumah susun seringkali terjadi ancaman pemadaman listrik yang menjadi alat atau instrumen pemaksaan kehendak badan pengelola apabila para penghuni tidak bersedia membayar tarif listrik yang ditetapkan secara sepihak oleh badan pengelola. Dengan latar belakang tersebut, perlu diketahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penetapan tarif listrik pada rumah susun di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah antara lain apakah penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun dan ketenagalistrikan sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Metode peneltian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City yang dilakukan oleh badan pengelola merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun maupun ketenagalistrikan belum terlaksana dengan baik khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Disarankan agar pemerintah segera melakukan perancangan peraturan pelaksana dari undang- undang rumah susun dan perubahan pada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan serta membentuk suatu lembaga independen yang melakukan fungsi pengawasan pengelolaan rumah susun.

---

In practice in the process of residential and apartment management often occurs problems such as disputes between occupants and management bodies. One of the most frequent disputes is about the management of electricity where in the apartments often there is a threat of power outages that become the tool or instrument of the coercion of the governing body if the residents are not willing to pay the electricity tariffs set unilaterally by the governing body.

With this background, we need to know the regulations related to the determination of electricity tariffs on apartment in Indonesia. The problem formulation of this research is whether the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment has been in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and whether the implementation of the legislation concerning the housing and electricity has provided legal protection for the consumers of the home unit stacking.

The method of research conducted is analytical descriptive. data collection tool is primary data that is document study and interview. Secondary data were collected through literature study and through normative juridical approach.

The result of the research shows that the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment by the management agency is an action which is not in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and the implementation of the regulation concerning the apartment and electricity has not been well implemented, especially in providing legal protection for consumers of apartment units. It is suggested that the government immediately draft the implementing regulations of the apartments legislation and amendment to the regulation of electricity and also establish an independent institution that performs the function of supervising the management of the apartments. "