Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen Badan Pengelola telah memenuhi unsur unsur untuk dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Namun pada kenyataannya Badan Pengelola seringkali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dengan alasan bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan keputusan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun juga Badan Pengelola dan PPPSRS juga pada prakteknya lebih berpihak pada kepentingan Pengembang Sehingga mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan internal yang terjadi antara Konsumen Badan Pengelola dan PPPSRS tidak dapat melindungi hak konsumen karena adanya benturan kepentingan dan intervensi dari Pengembang

---

Based on the Act of Consumer Protection management board has fulfilled the elements to be considered as business agent In fact management board often could be reached for responsibility of their act because what it did based on the decision of The Assocation of The Owner and The Inhabitant of Condominium Management Board and PPPSRS also in practice more inclined in the interests of the developer So that the mechanism of resolving the internal conflict between the consumer management board and PPPSRS is not able to protect the consumers due to the conflict of interest and intervention of developers "

"Pada prakteknya dalam proses penghunian dan pengelolaan rumah susun kerap terjadi permasalahan antara lain sengketa antara penghuni dan badan pengelola. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan listrik dimana pada rumah susun seringkali terjadi ancaman pemadaman listrik yang menjadi alat atau instrumen pemaksaan kehendak badan pengelola apabila para penghuni tidak bersedia membayar tarif listrik yang ditetapkan secara sepihak oleh badan pengelola. Dengan latar belakang tersebut, perlu diketahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penetapan tarif listrik pada rumah susun di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah antara lain apakah penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun dan ketenagalistrikan sudah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Metode peneltian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif listrik pada Apartemen Kalibata City yang dilakukan oleh badan pengelola merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagalistrikan di Indonesia dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun maupun ketenagalistrikan belum terlaksana dengan baik khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen satuan rumah susun. Disarankan agar pemerintah segera melakukan perancangan peraturan pelaksana dari undang- undang rumah susun dan perubahan pada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan serta membentuk suatu lembaga independen yang melakukan fungsi pengawasan pengelolaan rumah susun.

---

In practice in the process of residential and apartment management often occurs problems such as disputes between occupants and management bodies. One of the most frequent disputes is about the management of electricity where in the apartments often there is a threat of power outages that become the tool or instrument of the coercion of the governing body if the residents are not willing to pay the electricity tariffs set unilaterally by the governing body.

With this background, we need to know the regulations related to the determination of electricity tariffs on apartment in Indonesia. The problem formulation of this research is whether the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment has been in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and whether the implementation of the legislation concerning the housing and electricity has provided legal protection for the consumers of the home unit stacking.

The method of research conducted is analytical descriptive. data collection tool is primary data that is document study and interview. Secondary data were collected through literature study and through normative juridical approach.

The result of the research shows that the determination of electricity tariff on Kalibata City Apartment by the management agency is an action which is not in accordance with the laws and regulations in the electricity sector in Indonesia and the implementation of the regulation concerning the apartment and electricity has not been well implemented, especially in providing legal protection for consumers of apartment units. It is suggested that the government immediately draft the implementing regulations of the apartments legislation and amendment to the regulation of electricity and also establish an independent institution that performs the function of supervising the management of the apartments. "

"Pencantuman klausula baku telah diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku ini bertujuan untuk menyetarakan posisi pelaku usaha dengan konsumen berkaitan dengan perjanjian yang mereka buat. Pada perkembangannya, pencantuman klausula baku memang tidak bisa dihapuskan karena praktis dan efisien. Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan erat dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia karena di dalamnya terdapat larangan pencantuman klausula baku tentang pemberian surat kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini bersinggungan erat dengan ketentuan perjanjian di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 yang berkaitan dengan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melihat kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dengan penelitian ini, penulis mencoba mengupas bagaimana pengaturan Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta penegakan hukum yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut agar pengaturan mengenai persinggungan aturan ini dapat diimplementasi secara selaras pada prakteknya.

---

Inclusion standard clause has been regulated in article 18 of the Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. Those standard clause purposed to equalize position of entrepreneur and consumer in the making of agreement that the two sides involve. Afterwards, standard clause can not to be deleted because of its efficiency and practicable. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection has a big correlation with consumer finance agreement and fiduciary security because there is restriction of inclusion standard clause on letter authority provision from consumer to enterpreneur for the imposition of dependent rights, fiduciary rights or guarantee rights on the goods that consumer buy by deferred payment. Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on

Consumer Protection has related with provision about agreement in Indonesia’s Civil Code and Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Security. The writer analyze Indonesia’s Supreme Court’s Desicion No. 476/K/Pdt.Sus-BPSK/2013 that has related with inclusion Article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection by seeing law facts and another related regulations. By this, the writer is trying to open clearly how harmonization article 18 (1) letter h Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection with Consumer Finance Agreement and how law enforcement in this Indonesia’s Supreme Court desicion. So that, in practice the regulation about this intersection can be implemented harmoniously.;"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang melakukan aktivitas rebranding. OLX.co.id merupakan salah satu merek situs online trading di Indonesia yang baru-baru ini melakukan rebranding revolusioner (perubahan nama/logo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan evaluasi konsumen terkait situs OLX.co.id, serta mencari tau tingkat kepuasan konsumen sebagai hasil dari rebranding pada situs tersebut. Penelitian dilakukan dengan paradigma positivis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memakai metode survey. Ditemukan bahwa evaluasi kepuasan konsumen setelah rebranding dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekuitas merek dan loyalitas merek.

---

The Background of this study was based on the numerous amount of rebranding activities that were done by many companies. OLX.co.id is one of the online-trading sites in Indonesia that recently doing revolutionary rebranding (change of name/logo). This study aims to determine the relevant consumer experience and evaluation towards OLX.co.id sites, as well as finding out the level of customer satisfaction as a result of OLX.co.id rebranding. The study carried out by the positivist paradigm using a quantitative approach with survey method. The result shows that the evaluation of customer satisfaction after the rebranding can be affected by factors such as brand equity and brand loyalty."

"Sebagai generasi yang tumbuh dalam era kemajuan internet dan digital, generasi milenial merupakan generasi yang selalu terhubung satu sama lain (always connected generation). Tingginya tingkat penggunaan media sosial pada generasi tersebut membuat mereka menjadi kelompok yang paling terpapar oleh apa yang dilakukan teman-teman, kerabat dan keluarganya. Hal tersebut memicu mereka untuk terus terhubung dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain melalui dunia maya sehingga menimbulkan kegelisahan pada diri mereka dan berujung pada sebuah ketakutan, yaitu ketakutan untuk tertinggal. Fenomena tersebut disebut dengan FoMO (Fear of Missing Out). Makalah ini meneliti bagaimana fenomena FoMO yang terjadi pada generasi milenial dapat dikaji dengan teori motivasi konsumen dan elemen-elemen yang terdapat dalam teori tersebut. Dengan analisis kualitatif dalam fenomena FoMO, makalah ini berargumen bahwa FoMO merupakan salah satu bentuk motivasi konsumen milenial dan ketakutan yang mereka alami merupakan bentuk kebutuhan psikologis yang mampu memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu agar mereka mampu untuk meredam ketakutan tersebut. Dalam makalah ini, ditemukan bahwa fenomena FoMO memang kerap terjadi pada konsumen milenial. FoMO merupakan jenis motivasi emosional yang didasari oleh adanya kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi yaitu kebutuhan akan pengakuan dan penerimaan dari kelompoknya.

---

As a generation who grows up in digital era, millennial generation becomes the people who are always connected to each other (always connected generation). The high level of their social media usage has made them to be the most exposed group by the activity of their friends in social media. That often builds anxiety and the fear of missing out. This phenomenon is called by FoMO (Fear of Missing Out). By using qualitative analysis on FoMO, this paper argues that FoMO can be categorized as one of Millennial consumer’s motivation. The fear that they have is one of psychological need that motivates them to do something so they can heal the anxiety. This paper found that the FoMO phenomenon often happens in millennial generation. FoMO is a form of emotional motivation that is formed by the unsatisfied psychological need, which is the need of acceptance by their social group."

"Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Indonesia melahirkan segmen baru yaitu kelas menengah. Kelas menengah memiliki karakteristik konsumtif dan mengikuti gaya hidup kelas atas yang terinspirasi dari fashion barat. Besarnya terpaan media dan gaya hidup kelas atas membuat kelas menengah mengikuti gaya hidup seperti mengonsumsi produk fashion bermerek. Berkat strategi pemasaran dan citra yang dibangun, produk fashion bermerek berhasil mengukuhkan mereknya sebagai lambang kemakmuran seseorang. Citra tersebut dianggap dapat mengaktualisasikan kemampuan dan status sosial. Oleh karena itu, banyak kelas atas yang menggunakan merek fashion tertentu untuk mengomunikasikan kemampuan dan status sosial. Seakan tidak mau kalah, kelas menengah juga ingin mengonsumsi produk fashion bermerek tersebut dengan motivasi mendapatkan citra, pengakuan sosial, serta rasa bangga. Namun seperti terbentur oleh kemampuan secara finansial, kelas menengah belum seutuhnya mampu membeli produk fashion bermerek yang asli sehingga memilih untuk mengonsumsi barang imitasi. Fenomena ini menggambarkan adanya Trickle Down Theory of Fashion yang menjelaskan jika kelompok subordinat memiliki kecenderungan untuk melakukan imitasi atau meniru segala simbol kemewahan kelompok superordinat. Sementara itu, kelompok superordinat sendiri memiliki kecenderungan untuk tampil beda dengan selalu melakukan diferensiasi dengan kelompok subordinat.

---

The rising per capita income of Indonesian, gave birth to the new segment called middle class. The middle class has some unique characteristics such as consumptive and follow upscale lifestyle that is inspired by western culture. The amount of media exposure and upscale lifestyle made the middle class pursue the branded fashion products. Due to the marketing strategy and image built, branded fashion products successfully establish it brand as a symbol of prosperity. This image is considered to actualize financial ability and social status. Therefore, many upscale people use branded fashion product to communicate their financial ability and social status. As if not to be outdone, the middle class also wants to consume the branded fashion products with motivation to get the higher image, social recognition, and a sense of pride in society. But their financial capability does not provide their desire. The middle class who has not been fully able to buy original branded fashion, choose to consume imitation products. This phenomenon illustrates the Trickle Down Theory of Fashion which explains if subordinate groups have a tendency to imitates or copies any symbol of luxury of superordinate. Meanwhile, the superordinate group itself has a tendency to be different by always doing differentiation with subordinate groups."

"Dikarenakan adanya perkembangan teknologi, angka dari pengguna internet di Indonesia telah meningkat secara dramatis. Saat ini jumlah pengguna belanja online di Indonesia mengalami peningkatan beserta peningkatan perilaku konsumen digital yang menikmati kegiatan belanja online ini bersamaan dengan pertumbuhan yang cepat dari perangkat yang tersambung dengan Internet membuat belanja online sebagai salah satu cara yang nyaman untuk melakukan sebuah transaksi. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya focus kepada apa yang konsumen lakukan ketika menggunakan internet akan tetapi penelitian ini juga bertujuan untuk memahami alasan mengapa konsumen melakukan belanja online dan bagaimana cara mereka melakukannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan studi literature dan menggambungkannya dengan data dari survey yang dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kebiasaan belanja online. Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kebiasaan belanja online di Jakarta terhadap belanja online sebagai sebuah alat transaksi yang baru.

---

Due to the development of technology the number of internet users has increasing dramatically. Nowadays the numbers of online shopping in Indonesia is increasing as well as the behavior of digital consumers who enjoy online shopping along with the rapid growth of connected device that make online shopping as a convenient way of transaction. The objective of this research is not only focusing on what consumers do on the internet but also understanding the reason why they do online shopping and how they do the online shopping by using study literature and combine it with survey data in order to get a better understanding about the Jakarta online consumer behavior. Through this research we can gain a better understanding about the behavior of Jakarta online consumer towards online shopping as the new way of transaction."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection. In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."