Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iuran Pemeliharaan Lingkungan merupakan suatu kewajiban penghuni apartemen terhadap fasilitas umum yang disediakan pengelola apartemen. Namun, pemahaman penghuni akan Iuran Pemeliharan Lingkungan tidak cukup baik sehingga kerap menimbulkan permasalahan diantara penghuni dengan pengelola apartemen. Penghuni yang tidak memahami faktor-faktor pembentuk IPL merasa dirugikan akibat besarnya tarif IPL.Dan pengembang yang nakal dapat dengan semena-mena menaikkan tarif karena tidak adanya pemantauan kritis dari penghuni apartemen.IPL terbentuk atas dua faktor besar yaitu, luas bangunan untuk fasilitas umum pada apartemen dan juga pemeliharaan fasilitas umum apartemen. Luas bangunan fasilitas umum apartemen terdiri atas persentase luas sirkulasi apartemen dan fasilitas penunjang. Sehingga diperlukan pengaturan persentase luas bangunan yang proporsional agar fasilitas umum efektif untuk juga jumlah unit yang ada. Pemeliharaan fasilitas umum berkaitan erat dengan pengelolaan gedung terdiri atas tahap development dan oprational. Diperlukan tahapan development yang matang agar tahapan oprational menjadi lebih mudah. Tahapan development ini dititik beratkan pada komponen arsitektural dan utilitas pada sebuah bangunan.

---

Apartment Service Charge is one of the residents responsibility for public facilities provided by the apartment management. However, the residents understanding about Apartment Service Charge is not good enough, so it often causing problems between residents and apartment management. The residents who do not understand the service charge factor, feel disadvantaged due to the large service charge rate. And the cheating developers can arbitrarily raise the rates because there is no critical monitoring of apartment residents.Apartment Service Charge is formed by two major factors. The first is building area for public facilities in apartments and also the maintenance of public facilities for apartments. The building area of public apartment facilities consists of a percentage of the circulation area of the apartment and supporting facilities. Therefore, a proportional proportion of building area is needed so that public facilities are effective for the number of units available. Maintenance of public facilities related to the building management consists of development and operational stages. Development stages are needed in order to make the operational stages easier. This stage of development focuses on architectural and utility components in a building"

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen apartemen pada saat tahap pratransaksi, transaksi, dam purnatransaksi; kedudukan brosur dan site plan sebuah apartemen sebagai salah satu hak informasi konsumen apartemen, dimana hingga saat ini masih terjadi pengaduan yang dilakukan oleh konsumen apartemen kepada YLKI berkaitan dengan hal tersebut dan timbul pertanyaan apakah brosur dan site plan tersebut mengikat sebagai sebuah hak informasi konsumen apartemen; serta membahas aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus gugatan Linawaty Tjhang melawan PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction. Aspek perbuatan melawan hukum yang diteliti adalah bagaimana pertanggungjawaban developer terhadap perbuatannya yang telah melakukan hal-hal yang tidak tercantum di dalam brosur dan site plan sebuah apartemen sehingga menyebabkan konsumen apartemen mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) brosur dan site plan adalah mengikat sebagai hak informasi bagi konsumen apartemen karena brosur dan site plan merupakan janjijanji prakontrak sehingga mempunyai akibat hukum apabila hal ini diingkari; (2) perbuatan PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction yang telah mendirikan bangunan mesin diesel di halaman depan RuKan milik Linawaty Tjhang adalah termasuk suatu Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal tersebut tidak tercantum di dalam brosur dan site plan RuKan tersebut dan dilakukan tanpa sepengetahuan Linawaty Tjhang, sehingga hal ini melanggar hak subjektif Linawaty Tjhang sebagai pemilik sah RuKan tersebut.

---

This thesis is mainly focusing on three problems. First, legal protection for consumers of the apartment at the pre transaction, transactions, and posttransaction. Second, legal standing of the brochure and site plan as one of the information rights of a consumer of the apartment, whereby there are many complaints made by consumers of the apartment to YLKI in regards of this aspect and there is a question arises whether the brochure and site plan are binding as an information rights of a consumer of the apartment; and third, explaining the aspect of tort in the case of lawsuit by Linawaty Tjhang to PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction.

The aspect of tort which observed is the responsibility of the developer who has done some things that are not listed in the brochure and site plan of an apartment, in which causing the consumer of the apartment get material and immaterial losses. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research states that (1) brochure and site plan are binding as an information rights of a consumer of the apartment because brochure and site plan are a pre-contract promises so they have legal effect if they are not implemented; (2) the action of PT. Sunter Agung Real Estate Development & Construction which has built diesel engines in the front yard of Linawaty Tjhang's RuKan, involved as tort action, whereby this action is not listed in the brochure and site plan of the RuKan and the diesel engine has been built without Linawaty Tjhang's permission, so this action violates subjective rights of Linawaty Tjhang as a legal owner of the RuKan."

"ABSTRAKSurat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 mewajibkan adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan Pengembang jika properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh, yang memuat kesanggupan Pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Debitur atau nasabah dan adanya jaminan dari Pengembang kepada Bank bahwa Pengembang akan menyelesaikan kewajiban kepada Debitur atau nasabah penerima fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserah-terimakan sesuai perjanjian.Tesis ini mengkaji masalah perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan antara Bank dengan Pengembang dalam rangka pembiayaan pemilikan Rumah Susun tersebut. Tesis ini juga mengkaji bagaimana tindak lanjut setelah pembuatan Perjanjian Pemberian Jaminan oleh Bank terhadap kelalaian Pengembang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau terhadap kelalaian Debitur dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas KPA. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder.Hasil penelitian adalah akta Perjanjian Pemberian Jaminan dalam praktek perbankan telah dapat diterima sebagai pengganti jaminan hak atas tanah selama belum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh instansi yang berwenang dan Hak Tanggungan belum dipegang oleh Bank sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Kesimpulan yang diambil adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan telah diaplikasikan dalam perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan. Dalam hal terjadi kelalaian Debitur dan/atau Pengembang, tindakan yang dapat diambil oleh Bank dengan adanya akta Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut adalah menandatangani Akta Subrogasi dengan Pengembang, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

---

ABSTRACT

Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/40/DKMP dated 24 September 2013 requires the existence of a corporation agreement between Bank and Developer if a property which shall be used as collateral is not available, in which contains the ability of the Developer to complete the development of the property in accordance with the agreement between the Developer and the customer, and a corporate guarantee from the Developer to the Bank that the Developer shall fulfill his liability to the customer who received the apartment credit facility (KPA) should the property cannot be developed and/or handed over in accordance with the relevant agreement.

This thesis examines the issue on cooperation agreement between the Bank and the Developer of Apartment Project and buy back guarantee agreement (as one form of corporate guarantee agreement). This thesis also examines how the execution of the Corporate Guarantee Agreement over Developer negligence in Cooperation Agreement and the Apartment Credit Facility Agreement. This study is a normative legal research, using the data in the form of secondary data sources (literature).

The results showed that the deed of buy back guarantee agreement in banking practices have already been accepted as a substitute for security as long as the strata title certificates have not been issued by the competent authority and the mortgage over the apartment unit is not held by the Bank as collateral for the relevant apartment credit facility agreement. The conclusion drawn is the implementation of the prudent principles in banking practices is applied in the cooperation agreement and the buy back guarantee agreement. In the event of Debtor and/or Developer negligence, upon the presence of the deed of buy back guarantee agreement, the Bank can sign a subrogation deed with the Developer as one of alternative dispute resolutions."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait bisnis properti 4 (empat) unit Apartemen Bassura City dan bagaimana konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City terkait putusan nomor 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat preskriptif menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pasangan suami dan istri karena dalam persidangan, Tergugat tidak menyertakan bukti bahwa antara dirinya dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam. Tergugat tidak memiliki hak atas 4 (empat) unit Apartemen Bassura City apabila perkawinan antara dirinya dengan Penggugat tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan mengacu pada Pasal 5 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI bahwa perkawinan secara agama Islam tidak diakui secara hukum apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai rekan bisnis mengacu pada pernyataan saksi EH dan bukti P-6. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian maka konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City untuk diperjualbelikan mengacu pada Bukti P-6 yang dibuat oleh Tergugat, pernyataan saksi EH dan itikad baik Tergugat untuk mendokumentasikan penerimaan uang (bukti P-5) dari Penggugat kepada Tergugat. Penulis mengkaji bahwa posisi Tergugat sebagai perantara Penggugat untuk mengelola bisnis properti jual-beli 4 (empat) unit Apartemen Bassura City sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHD dimana Tergugat bertindak sebagai Komisioner. Penulis memberikan saran bahwa utamakan Perjanjian secara tertulis dalam kesepakatan bisnis apapun sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa bisnis maka sudah ada bukti yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian konstruksi hukum.

---

XThis thesis discusses how the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant relates to The Business Property of 4 units Bassura City Apartments and how the legal construction of 4 apartment unit puchase related to civil case decision number 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. This research is a prescriptive normative juridical law research using secondary data which is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that legal relationship between the Plaintiff and the Defendant could not be categorized as a husband and wife because in the trial, the Defendant did not include evidence that between himself and the Plaintiff had carried out an Islamic marriage. The Defendant does not have rights to 4 units Bassura City Apartments if the marriage between her and the Plaintiff is not registered at KUA Kecamatan referring to Article 5 jo. Article 7 paragraph (1) Kompilasi Hukum Islam that Islamic marriage is not legally recognized if the marriage is not registered at KUA Kecamatan. The legal relationship between the Plaintiff and the Defendant is as a business partner referring to the statement of witness EH and evidence P-6. Furthermore, based on the results of the study, the legal construction of the purchase of 4 units Bassura City Apartments for sale refers to evidence P-6 made by the Defendant, witness EH’s statement and the Defendant’s good faith in documenting the receipt of money (evidence P-5) from the Plaintiff to the Defendant. The author examines that the Defendant’s position is as an intermediary for the Plaintiff to manage the business property of buying and selling 4 units Apartments Bassura City as regulated in Article 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) where the Defendant acts as a Commissioner. The author advises that prioritizing a written agreement in any business agreement so that if in the future ther is a business dispute, then there is clear evidence and does not create uncertainty in legal construction."