Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. PT PPA (Persero) dan PT WK (Persero) menandatangani perjanjian terkait realisasi penyertaan modal PT PPA (Persero) di PT WK (Persero) agar struktur permodalan dan keuangan PT WK (Persero) menjadi sehat. Adanya penyertaan modal PT PPA (Persero) pada PT WK (Persero) sebesar 475 milyar rupiah mengakibatkan anggaran dasar PT WK (Persero) dirubah karena adanya perubahan susunan pemegang saham. Setelah perubahan anggaran dasar PT WK (Persero) saham yang dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia menjadi hanya 1% saja sementara 99% sisanya dimiliki Negara Republik Indonesia secara tidak langsung melalui PT PPA. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai status Persero pada PT WK karena Undang-Undang mnsyaratkan suati PT Persero paling sedikit 51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA seharusnya memuat ketentuan mengenai status badan hukum BUMN (baik itu Persero maupun Perum) ketika berada dalam masa restrukturisasi dan/atau revitalisasi di bawah PT PPA untuk menghindari terjadinya keraguan mengenai status badan hukum BUMN yang dimaksud. Tesis ini juga memuat prosedur dan peran notaris dalam perubahan anggaran dasar pada PT Persero.

---

Perusahaan Perseroan, hereinafter reffered to as PT Persero is a State Owned Enterprise (BUMN) in a form Limited Liability Company in which its capital is divided into shares with the main purpose to gain profits. Its shares should either be entirely or at least 51% owned diretly by the State. In Indonesia, PT PPA (Persero) operates in Asset Management and PT WK (Persero) operates in Business Construction. The shares of both companies are owned directly and entirely by the State Republic of Indonesia qq State MInister of State Enterprises. PT PPA (Persero) and PT WK (Persero) had signed an agreement related to realization of capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) in order to restructure the shares and capital structure in PT WK into a healthier form.

The capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) with the amount of 475 billion rupiahs caused the amendment of articles of association of PT WK (Persero) in context of changers in the structure of shareholders. After the amendment of the articles of association of PT WK (Persero), shares that are owned directly by the State Republic of Indonesia lessened to just 1% while the remaining 99% is owned by the State Republic of Indonesia indirectly through PT PPA. This issue raises doubts concerning the Persero status of PT WK, considering the applicable laws and regulations requires PT Persero to have at least 51% of its shares owned directly by the State Republic of Indonesia.

The outcome of this research advises that State Minister of State Enterprises Regulations No PER-01/MBU/2009 Regarding Guidelines of State Owned Enterprise Restructuring and Revitalization by PT PPA should include a stipulation concerning the legal entity status of a BUMN during restructuring and/or revitalization period under PT PPA to avoid doubts about the legal entity status of BUMN. This thesis also includes the procedure and the role of Notary in amendment of articles of association of PT Persero"

"Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut.

---

As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amandment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amandment in a form of an authentic deed. The AOA amandment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH.

In practice, it could occured that the submission of the AOA's amandment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amandment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant.

Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amandment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to retstate the amandment of the AOA."

"Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehatihatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

---

A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4 concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in the framework of foreign investment must have the two articles described precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis uses explanatory analysis method with normative judicial approach contained in the legal norms and laws related to the problems being observed. As a professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics because of conducting the profesion can create losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her knolewdge; and if required, seek advice from a professional expert for technical matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential, diligence, critical, and dedication in conducting his/her profesion; and always comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pro dan kontra Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk perjanjian. Anggaran Dasar dari Perseroan sendiri sering dipertanyakan bentuknya apakah berbentuk sebagai perjanjian ataupun peraturan untuk Perseroan yang bersangkutan. Perjanjian sendiri adalah aspek penting dalam kehidupan yang tidak lepas dari keseharian kita. Apabila Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai bentuk perjanjian maka tentu akan berefek pada siapa saja yang terikat dengan kekuatan kontraktual dari Anggaran Dasar itu sendiri serta perubahan dari Anggaran Dasar yang cukup memenuhi konsensual antar anggotanya ataupun pemenuhan syarat formil yang salah satunya dengan akta notaris. Skripsi ini akan membahas kedudukan dari Anggaran Dasar yang berbentuk dari perjanjian hingga menjadi peraturan Perseroan dengan disahkannya bentuk dari Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Pada analisa skripsi ini dapat dilihat bahwa kedudukan Anggaran Dasar pada Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah berbentuk perjanjian, sedangkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan adalah sebagai peraturan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about for and against Articles of Association of Limited Liability Company LLC as agreement and company rsquo s regulation. It is often questioned that Articles of Association stands as agreement or as the regulations from the related Limited Liability Company. Agreement is a very important aspect in our life. If Articles of Association is considered as agreement as a form of agreement then it will certainly have an effect on anyone who is bound by the contractual strength of the Articles of Association itself as well as the amendment of Articles of Association are sufficient to meet consensual among its members or the fulfillment of the formal requirements, one of which with a notary deed. This thesis will discuss the position of the Articles of Association in the form of agreement until to be the rule of the Limited Liability Company by the time the company has been incorporated. It can be seen that if the Articles of Association has not been approved by the Ministry of Justice and Human Rights is as the form of agreement, while after the incorporation, the Articles of Association of Limited Liability Company acts as a rule to its company."

"Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Apakah produk hukum yang dihasilkan oleh sisminbakum dapat dinyatakan sah? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (normative research) yang menghasikan data sekunder dari berbagai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan uang berkaitan dengan materi penulisan tesis maupun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah hukum, serta melakukan pengamatan dalam praktek. Dapat disimpulkan bahwa produk hukum sisminbakum masih rawan terhadap gugatan pembatalan yang disebabkan oleh prosedur yang dipakai ternyata bertentangan dengan undang-undang. Namun demikian masih terbuka peluang untuk memperbaiki prosedur dan kinerja sisminbakum sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkanperseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untukmenyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuanUndang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis initerdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata UsahaNegara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan adapihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT.Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajamsebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai perananNotaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam prosespenyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindunganhukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitianyang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridisnormatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian,dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasarharus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi BadanHukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasarsebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimilikiNotaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasarke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasibadan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai denganpersyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, danapabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yangditandatangani secara elektronis oleh Menteri.

---

ABSTRACTLaw No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the companywhich established before the provision of the law to adjust their company'sarticles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesisthere is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the StateAdministrative Court because it cannot amend its Articles of Association becausethere was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware ofsuch amendment. The main problems of this thesis are about Notary's andMinistry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to thearticles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT.Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Courtnumber 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is anormative legal research with the data used are primary data, secondary, andtertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, itcould be concluded that before the amendment of the articles of the association,Notary, firstly has to check about the company's data on the AdministrativeSystem for Legal Entities, whether those datas are match with the datas thatNotary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to theMinistry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case,the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application isalready correspond to the requirements and the procedure of the amendment to thearticles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rightswill issue the consent decree of the amendment to the articles of the associationwhich electronically signed by the Minister."

"Tesis ini membahas mengenai Konversi Utang menjadi Setoran Saham Perseroan berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam Konversi Utang yang dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dari proses yang telah dilakukan oleh Perseroan menggugah minat Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar dapat batal demi hukum dikarenakan adanya cacat hukum dalam proses Konversi Utang menjadi Setoran Saham. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah sebatas pada keabsahan syarat formil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai syarat materiil, apabila Notaris telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya. Dengan adanya pelanggaran tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

This thesis discuss on the practice of Loan Conversion into Share Capital of the Company based on District Court of Palangka Raya Decision Number 32/PDT.G/2017/PN Plk. Referring to the court decision, there were non-compliance on the Loan Conversion done by the Company with the applicable laws and regulations. By the fact of the non-compliance process done by the Company, it arouse writer curiosity to conduct a further researched on the validity of the Deed of the Amendment of Article of Association made by the Notary and also the responsibility of the Notary as the Authentic Deed Officer. This research will use a juridical normative study, with the nature of study of analytical descriptive research. Data analysis will be performed using a qualitative approach.As the result of this research, the validity of the notarial deed is null and avoid by law due to legal defect on the Loan Conversion into Shares process. The Notary is only responsible within the formality requirements of its Notarial Deed. The Notary can be held responsible on the material requirement of a Deed, if the Notary has violated the provisions of the legislation in carrying out their duties. As the consequences, the Notary can be subjected to administrative, civil and criminal sanction."

"Notaris sebagai sebuah profesi yang bewenang membuat akta otentik juga berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak atas hal-hal yang akan diatur dalam akta tersebut. Berkembangnya dunia pasar modal saat ini juga memerlukan adanya notaris pasar modal. Notaris di dunia pasar modal merupakan profesi penunjang pasar modal, dimana salah satu tugasnya adalah membuat akta perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Terbuka. Anggaran dasar Perusahaan Terbuka harus mengatur prinsip tata kelola perusahaan yang baik, selain tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat memajukan dunia pasar modal Indonesia. Dalam anggaran dasar PT X, terdapat pengaturan yang menarik mengenai kewenangan organ perseroan, namun tetap dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar PT X, dapat menjadi masukan bagi Perusahaan Terbuka lainnya agar dapat lebih terbuka terhadap penyusunan anggaran dasarnya sehingga mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

---

Notary as a profession whose authorized to make an authentic deed is also authorized in providing legal? guidance to the parties who have interest on such deed. The growth of the capital market is required a notary of capital market. A Notary in the capital market is a supporting profession of the capital market, in which one of her duties is to make an amendment of the articles of association of the Listed Company. The articles of association of the Listed Company should govern the principles of Good Corporate Governance, yet govern to the law and related regulations itself, in order to support the capital market in Indonesia. The articles of association of PT X, has the special regulations relating to the authority of the organs of the company, but still within the limits that prescribed by the laws. The articles of association of PT X, can be set as the foundation or referral for others Listed Company to be more open in forming its articles of association to support the Good Corporate Governance principal."

"ABSTRAKKeputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harusdilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum padaakhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebutdilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelakuusaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPSyang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris denganmenggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesisini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masihditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu danatas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

---

ABSTRACTDecision on changes in the articles of association on the corporation must be donebased on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justiceand Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding tothe third party. All of the process are gone through a system called AdministrationSystem Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services tobusinessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning becausethere are some violations could be found which may in a way be detrimental to theinterest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOSresolutions which exceeds the time period of approval request. The research metodethat was used is normative judicial method with the type of explanatory researchusing secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis,in fact SABH can not work optimally because they found any violations that couldharm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation"