Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."

"Article 157 section 4 of the limited corporation act stated that company which does not reform its statuta within a periode of time RRnged by article 157 section3, the company can be dissolved by Court's decision based upon attorney's petition or authorized party...."

"ABSTRAKDalam penyelenggaraan perseroan terbatas, diperlukan akta notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat mewakilkan dirinya dengan menggunakan surat kuasa. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan secara tepat kewenangan bertindak penghadap karena akibat dari rumusan komparisi yang keliru maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan atas akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan kuasa, notaris harus memastikan kewenangan penghadap serta memahami kedudukan pemberi kuasa dan isi dari surat kuasa yang digunakan sebagai dasar penghadap untuk melakukan tindakan hukum dalam akta sehingga akta yang dibuat tidak cacat secara hukum. Bagi pihak yang merasa dirugikan atas suatu akta autentik dapat menuntut pembatalan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat.

---

ABSTRACT

In implementing a limited liability company, a notary deed is required to make amendments to the articles of association. Shareholders who cannot attend the General Meeting of Shareholders can represent themselves by using a letter of authorization. The notary has an important role in ensuring that the authority acts as an antidote because due to the incorrect formulation of the comparison, the parties concerned may request the cancellation of the deed. This study uses a normative juridical legal research method through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types. The conclusion of this study is that in making the deed of amendment to the articles of association of a limited liability company based on the letter of authorization, the notary must ensure the authority of the viewer and understand the position of authorizer and contents of the letter of authorization used as the basis for legal actions so that the deed is not legally flawed. Parties who feel disadvantaged over an authentic deed may demand cancellation by filing a lawsuit with the local district court. "

"ABSTRAKMasalah pokok yang diteliti dalam penulisan tesis iniadalah bilamana tindakan pengurus yayasan yang menyuruhmemasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentikmerupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal266 KUHP dan bagaimana tanggung jawab Notaris selakupejabat umum dalam pembuatan akta yang berdasarkanketerangan palsu serta hubungannya dengan etika profesiNotaris. Metode penelitian yang digunakan adalahdeskriptif dan hukum normatif, yang bermaksudmenggambarkan perkembangan peraturan tentang pendiriandan perubahan anggaran dasar yayasan di Indonesia sertaasas-asas hukum pidana, perbandingan hukum dan sejarahhukum. Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan bahwabarangsiapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsumengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut denganmaksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh oranglain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapatmenimbulkan suatu kerugian. Pasal 266 ayat (1) KUHPtersebut mengandung unsur subyektif yaitu dengan maksuduntuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannyaseolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.Dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang menunjukkanorang, dan menyuruh melakukan seperti yang dimaksud dalamPasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu orang yang disuruhmelakukan itu haruslah orang yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dalam kasusyayasan "X" kata "menyuruh mencantumkan" sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, Notaris yangdisuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu aktaotentik, tidak perlu merupakan orang yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana,sehingga dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris, makaNotaris yang dituntut menjalankan tugas jabatannya gunamelayani masyarakat luas harus diproses sesuai hukum yangberlaku dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut Notaris harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Namun, tidak jarang Notaris melakukan pelanggaran. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana sesuai dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tanggal 23 Februari 2018 Nomor: 02/Pts/Mj. Pwn Prov Banten/II/2018, Notaris R membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu dengan menuliskan identitas salah satu pemegang saham perseroan seolah-olah ia menghadap Notaris. Namun kenyataanya pemegang saham tersebut tidak pernah dipanggil dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Notaris R terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu telah bertindak tidak jujur dan tidak teliti dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selembaran Jatimulia. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya Notaris R diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris berupa teguran tertulis. Adapun terhadap akta tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja, untuk membatalkan maka harus diadakan RUPS kembali atau dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Selain itu Notaris R terhadap akta yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan kode etik Notaris. Dalam membuat akta, Notaris seharusnya menulis sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and in carrying out his duties a notary must comply with existing regulations. However, sometimes Notary makes violation. This writing discusses violation carried out by a Notary in making the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is in accordance to the decision of the Notary Regional Supervisory Board dated February 23, 2018 Number: 02/Pt/Mj. PWN Prov Banten/II/2018, in which a Notary writes the identity of one of the company's shareholders as if he was attending the meeting, but in fact the shareholders were never called and attended the General Meeting of Shareholders held. This thesis uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Meanwhile, the method of analyzing data uses deductive reasoning with qualitative method as a method of data analysis. From the results of the research conducted, it was concluded that Notary R had violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a Notary Position Act, specifically having acted dishonestly and carelessly in making the Deeds of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Selembaran Jatimulia. Based on the violations in making the deed, Notary R was given administrative sanctions by the Notary Area Supervisory Board in the form of a written warning. As for the deed, it cannot be canceled. To cancel it, a General Meeting of Shareholders must be held again or canceled through a Court decision. In addition, Notary R could take criminal, civil, and notary code of ethics responsibility for the deed she made. In making a Notary deed, it should write in accordance with the actual facts."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan tetap melakukan kegiatan tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasar agar dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum bagi Yayasan BBS yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, keabsahan akta sewa menyewa yang dilakukan Yayasan BBS tersebut, serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta sewa menyewa bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar bedasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan BBS yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan belum mengajukan pemohonan status sebagai badan hukum bukanlah subjek hukum, sewa menyewa yang dibuat oleh Nyonya DA sebagai subjek hukum dan BBS tetap sah namun perjanjian hanya mengikat Nyonya DA dengan pribadi seluruh anggota organ BBS, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, administratif, juga kode etik notaris atas kelalaiannya dalam penerapan prinsip kecermatan juga kewajiban dalam pemberian penyuluhan hukum. Sebaiknya yayasan yang telah kehilangan bentuk sebagai subjek hukum melakukan permohonan kembali sebagai subjek hukum, kemudian meratifikasi perjanjian sewa menyewa tersebut untuk mengalihkan kembali tanggung jawab kepada yayasan. Notaris sebagai pejabat umum baiknya tetap memperkaya pemahaman hukum dan menerapkan asas-asas Notaris yang baik dalam menjalankan jabatannya, termasuk penerapan asas kecermatan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the existence of foundations that existed before the entry into force of the Foundation Law. Today there are still many foundations that have existed before the enactment of the Law. The Foundation conducts its business activities without making adjustments to the articles of association with the Foundation Law, while Article 71 of the Foundation Law mandates that these foundations make adjustments to the articles of association in order to use the word "Foundation" in front of its name with a predetermined deadline. Issues that will be discussed are the legal consequences for the BBS Foundation that have not made adjustments to the Articles of Association, the validity of the lease deed undertaken by the BBS Foundation, as well as the responsibilities of the Notary who makes the lease deed for foundations that have not made adjustments to the Articles of Association based on the Laws of the Foundation . This study uses a normative juridical method, with a descriptive analytical research typology. The results of this study indicate that the BBS Foundation that does not make amendments to the Articles of Association in accordance with the provisions of the Foundation Law and has not submitted an application for status as a legal entity is not a legal subject, the lease made by Mrs. DA as a legal subject and BBS remains valid but the agreement is only bind Mrs. DA with all members of the BBS organ personally, notary public can be held accountable in civil, administrative, and notary's code of ethics for negligence in applying the principle of accuracy as well as the obligation in providing legal counseling. It is recommended that foundations that have lost their legal status reapply as legal subjects, then ratify the lease agreement to transfer responsibility back to the foundation. Notaries as general officials should continue to enrich the understanding of the law and apply good notary principles in carrying out their positions, including the application of the principle of accuracy."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dari kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan Pembatalan Akta oleh Pengadilan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam Akta. Diperlukan suatu kajian yang mempelajari tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan akibat hukum adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kesalahan notaris dalam hal pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakcermatan dan penyimpangan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan ketidakcematan notaris dalam membuat akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

A notary as a public official is authorized to make an authentic deed, one of which is a deed of association in accordance with the procedures contained in the statutory regulations and the Notary Code of Ethics. The association as one type of legal entity, requires the services of a notary in making the deed of establishment or the deed of amendment to its articles of association including changes to the association's organs, where changes to the association's articles of association are the result of the Association's Member Meeting which must be stated in the notary deed. In practice, there are still deviations from the making of the Deed of Amendment to the Articles of Association by a Notary from the rules contained in the Act which resulted in the cancellation of the Deed by the Court which caused losses to the parties involved in the Deed. A study is needed that studies the procedures for making a deed of amendment to the association's articles of association and the legal consequences of a violation or error in making the deed so as to minimize notary errors in terms of making the deed. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are inaccuracies and deviations in the procedures for making changes to the association's articles of association and the notary's incompetence in making the deed so that it causes harm to the parties concerned can result in the deed being null and void and has no binding legal force."

"Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan, dan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan dimulai dari membuatkan akta perubahan, hingga mencetak surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kemudian, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah menjalankan jabatan secara jujur, amanah, saksama, memberikan penyuluhan hukum ketika terdapat ketentuan yang tidak jelas, dan notaris dapat menolak apabila pelayanan yang diberikan berpotensi melanggar ketentuan hukum.

---

A notary is a party in which authorized by the parties to submit amendment to the articles of association in the administrative system of legal entities. One of the main requirements for submitting amendments to the articles of association of a legal entitiy is a statement that the entity is not in a management dispute or court dispute. However, in the case of Jakarta State Administrative Court Decision Number 216/G/2020/PTUN-JKT, the notary submitted an amendment to the entity of AMPHURI ‘s articles of association in which the association was in a management dispute. Such issues arise since there are no regulations regarding the parties in which are obligated, and acted in verifying the truth of the data in the process of amending the entity’s articles of association. The issues that are analyzed in this study are regarding the role of the notary in the process of amending the entity’s articles of association, and the form of applying the notary’s precautionary principle whereby there is a management dispute in the process of amending the entity’s articles of association which resulted to the cancellation of such amendments. The method used is this research are normative juridical, with a typological form in the form of explanatory, and applying a statutory approach, as well as cases. The results of this study indicate that the notary holds an important role in the process of amending the entity’s articles of association in which begin from drafting the deed of amendment, until printing the Minister of Law and Human Rights Decree, in accordance with the applicable provisions. Further, the application of a precautionary principle form that can be carried out by a notary is to carry out such occupation with honesty, trustworthiness, thorough, provide legal advisory in the event that there are unclear provisions, and a notary have the rights to reject in any event the services provided have the potential to violate a legal provisions."

"Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Angaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptifevaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris.

---

Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party`s Deed of Establishment which contains their Article of Association.

Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party`s congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court.

The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary`s responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptiveevaluative-prescriptive data.

The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary`s responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary`s responsibility."