Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemindahan hak atas saham akibat kewarisan harus memerhatikan ketentuan Pasal 52, Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas. SM sebagai salah satu ahli waris pewaris tidak mengikuti prosedur pemindahan hak atas saham akibat kewarisan. SM tidak memberitahukan bahwa pewaris telah meninggal kepada Notaris saat menghadap untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta pernyataan keputusan rapat mengenai pemindahan hak atas saham akibat kewarisan yang merugikan ahli waris serta tanggung jawab Notaris terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, bersifat ekplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Simpulan dari penelitian ini adalah akta pernyataan keputusan rapat menjadi akta yang tidak sah karena adanya pemegang saham yang telah meninggal hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggung jawab Notaris terkait pembuatan akta pernyataan keputusan rapat adalah tanggung jawab secara administratif karena Notaris kurang teliti dalam memeriksa dokumen terkait. Notaris harus teliti dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat.

---

Transfer of shares due inheritance have to pay attention to the provision of article 52, article 56 and article 57 of limited liability company law. SM as one of the heirs of the inheritor not following the procedure of transfer of shares due inheritance. SM not notify that the inheritor has died to the Notary when SM come to be made a deed of statement of shareholders resolution by Notary. The problem is about the validity of deed of statement of shareholders resolution about transfer of shares due inheritance and the liability of notary related of making the deed of of statement of shareholders resolution. This research is a juridical-normative and explanatory. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study and interview. The conclusion of this research is that the validity of deed of statement of shareholders resolution is not valid because there are shareholders who have died present at exraordinary general meeting. The liability of the notary for making deed of statement of shareholders resolution is adminitrative resposibility because Notary is not careful in checking related documents. Notary must be careful in ensuring the completeness and conformity of the required documents for making a deed of statement of shareholders resolution."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan AM yang dibuat dibawah tangan kemudian dituangkan dalam akta Notaris. Dalam pembuatan PKR tersebut Notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuatnya. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum, seperti kasus yang menimpa Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pdt.P/2019/PN.Dps. Karena kelalaiannya mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum dari PKRyang melanggar ketentuan dalam anggaran dasar; dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan PKR pada rapat pembina yayasan yang dikategorikan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian berupa bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris dalam membuat PKR tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum sehingga timbul kerugian terhadap pada para pihak. Oleh karena itu, Notaris dapat bertanggung jawab secara perdata dan administrasi atas perbuatannya tersebut. Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh MPW berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 ataupun berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris.

---

Statement of meeting Decision (also known as SMD) which is the result of the minutes of AM Foundation Advisory Meeting which was made underhand and then outlined in the Notary deed. Because in making SMD the Notary does not attend the meeting and only makes the deed based on the minutes of the meeting under hand, therefore the Notary is only responsible for the formality of the form of the deed she made. Notaries must carry out their positions in accordance with applicable regulations. However, in practice there are still Notaries who violate this, causing the deed to be made legal defect, such as the case with the Notary in the Denpasar District Court Decision Number 643/ Pdt.P/2019/PN.Dps, due to negligence that resulting in one party feeling aggrieved. The problems of this research, first is regarding the legal consequences of the deed of the decision of the supervisor's meeting that violates the provisions in the articles of association; and then the second is regarding the responsibility of the Notary in making SMD at the foundation advisory meeting which is categorized as legal defect. This research is an analytical explanatory. The results of this research indicate that the Notary Public in making SMD does not comply with the stipulated provisions and not applying the principle of Notary care, thus causing the deed to become legal defect and cause losses to the parties. Notaries have violated their obligations in carrying out their positions. Because a Notary can be held civilly and administratively responsible for his actions, a Notary may be subject to sanctions in the form of a written warning by MPW based on the provisions in Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 61 of 2016 or based on Article 6 of the Notary Code of Ethics. "

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"

"Dalam praktik di kantor Notaris, kadang dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Persiapan pembuatan akta dilakukan oleh pegawai Notaris, Penghadap tidak bertemu langsung dengan Notaris, atau tidak menunjukkan berkas yang diperlukan untuk pembuatan akta. Hal ini yang kemudian dapat menjadi permasalahan sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai terjadinya perbedaan isi Akta PKR dengan Notula Rapat dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam bentuk problem identification sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris I membuat Akta PKR hanya sebatas apa yang diterangkan Tuan N, dengan begitu tidak ada bukti dokumen yang bisa dilekatkan pada minuta Akta PKR, disisi lain saat penandatanganan Akta tidak dibacakan, sehingga para pemegang saham yang hadir menganggap isi Akta sesuai dengan Notula Rapat. Notaris I bertanggung jawab atas adanya perbedaan antara Akta PKR dengan Notula Rapat, namun dalam kasus perkara pidana yang bersangkutan Notaris tidak diikutsertakan sebagai tersangka. Oleh karena Notaris tidak melaksanakan jabatannya sesuai Pasal 16 UUJN, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris untuk diperiksa dan dijatuhi sanksi.

---

In practice at the Notary’s Office, sometimes things are not in accordance with the provisions. Preparation for making deeds is carried oout by staff of the Notary, the applicant does not meet directly with the Notary, or does not show the files required for making the deed. This can become a problem as in the case of the Decision of the North Jakarta District Court Number 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. The problems examined in this research are the differences between the contents of the PKR Deed and the Minutes of Meeting and the responbility of the Notary to the Deed who he makes. The form of research in this writing is normative juridical research using document study as data collection tools. The research typology used is research in a problem identification form, while the data analysis method used is a qualitative approach. The results showed that the Notary I made the PKR Deed only to the extent that Mr. N explained, so there was no documentary evidence that could be attached to the Minuta PKR Deed, on the other hand when the Deed was signed it was not read out, so that shareholders present considered the contents of the Deed in accordance with Meeting Minutes. Notary I is responsible for any differences between the PKR Deed and the Minutes of the Meeting, however in the criminal case concerned the Notary is not included as a suspect. Because Notary does not carry out his position in accordance with Article 16 of the UUJN, the injured party can report the Notary to the Notary Supervisory Board (MPN) for examination and be subject to sanctions."

"Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG mengenai batal demi hukumnya Akta PKR disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dengan RUPS yang mendasarinya, serta tanggung jawab notaris atas batalnya Akta PKR tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum semakin dikenal di masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang, Notaris banyak memberikan jasanya kepada Perseroan Terbatas dengan pembuatan akta autentik. Salah satu akta autentik dibuat Notaris untuk PT adalah akta PKR. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP dan melibatkan Akta PKR yang dibuat oleh Notaris BR berkenaan RUPS PT. PTP tersebut. Dalam kasus ini, Saudara HS menggugat Saudara JP dan Saudara DKM karena meyakini bahwa telah dilakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. PTP, dan meminta hakim memutus batal demi hukum Akta PKR yang terkait dengan RUPS tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembuatan Putusan, serta pustaka berkaitan keseksamaan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta PKR. Hasil dari penelitian adalah bahwa perbuatan melawan hukum memang telah dilakukan dalam RUPS PT. PTP tersebut, dan dapat menjadi dasar batal demi hukum Akta PKR bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat diminta pihak yang merasa dirugikan melalui pelaporan kepada MPN dan DKN sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada para pihak yang seharusnya menghadirkan ahli dalam bidang kenotariatan dalam persidangan, serta untuk melaporkan Notaris yang terkait dalam kasus kepada MPN atau DKN.

---

This research studies the judges’ considerations in Bandung High Court Ruling Number 426/PDT/2019/PT BDG regarding the PKR Deed that has been void by law due to unlawful acts in the General Meeting of Shareholders (RUPS) the PKR Deed is based on, as well as the responsibility of the notary over the PKR Deed. Limited Liability Companies (PT) as a legal entity is increasingly recognized along with the development of the economy. As the General Officer with the authority, Notaries provide services for PT by making authenticated deeds, one of which is PKR Deed. The ruling in this research adjudicates the possibility of committing unlawful acts in executing the RUPS by PT. PTP and involves the PKR Deed made by Notary BR on the RUPS. In this case, Mr. HS sued Mr. JP and Mr. DKM due to his belief that an unlawful act has been committed in the execution of the RUPS by PT. PTP, and as such asked the judge to rule for the subsequent PKR Deed to be void by law. To answer the problem in this research, a normative juridical research method was utilized, as the research studies the secondary data in relation to the judges’ consideration in the ruling, as well as references related to a notary’s thoroughness and responsibility in making PKR Deeds. This research finds that unlawful acts had indeed been done in the execution of PT. PTP RUPS, and can be the reasoning to nullify the subsequent PKR Deed. In regard of Notary’s responsibilities, aggrieved parties can request it by reporting the relevant Notary to MPN or DKN in accordance to UUJN or Kode Etik Notaris. This research suggests the disputing parties to present notary expert witnesses in court, and to report the Notary relevant to the case to MPN or DKN."

"

Permasalahan dalam tesis ini meliputi akibat hukum terhadap pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan serta implikasi hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan menjadi cacat hukum karena pelaksanaannya melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) dan ketentuan Undang-Undang Yayasan, sehingga berimplikasi hukum akta tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum serta susunan kepengurusan Yayasan Dharma Bakti Indonesia (YDBI) kembali seperti sebelum ada rapat pembina yang cacat hukum tersebut. Saran dalam tesis ini adalah sebelum membuat akta, terutama akta pernyataan keputusan rapat, Notaris wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris itu sendiri.

---

The problems in this thesis include the legal consequences of the implementation of the meeting of the trustees whose invitations are not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation and the legal implications of the meeting decision statement deed made based on the minutes of the advisory meeting. The research method used is normative juridicatl, with analytical descriptive type. The conclusions of this thesis are due to the legal implementation of a meeting of trustees whose invitation is not in accordance with the agenda of the meeting and there is no signature from the chairman of the foundation being legally flawed because the implementation violates the provisions of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) and provisions of the Foundation, so the legal implications of the deed were not legally enforceable and the management structure of the Dharma Bakti Indonesia Foundation (YDBI) returned as before as the meeting of the legal defender adviser. The suggestion in this thesis is that before making a deed, especially a statement of decision for a meeting decision, the Notary is obliged to examine and check the completeness of the documents so that there are no mistakes in the future that could harm the parties and the Notary itself."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal."

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara dengan perseroannya adalah tetap sah berdasarkan Pasal 79jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya sebatas pada formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta. Serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut adalah segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi RUPS. Berdasarkan penelitian tersebut Penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam putusannya harus lebih cermat dalam memperhatikan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Apabila Notaris dituduh melanggar UUJN namun tidak terbukti di persidangan, maka Notaris dapat menuntut perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris untuk dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang  memeriksanya sebagaimana  ditentukan dalam Pasal 9 ayat (7) Kode Etik Notaris Tahun 2015. 

---

This thesis analyzes about Verdict of Surabaya District Court  Number 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. From this case, the issues are about, the validity of the General Meeting Shareholders that conducted by Board of Directors having dispute with their Company, the responsibility of the Notary for the revoke General Meeting Shareholder Deed, and legal consequences for the revoke of the  General Meeting Shareholder Deed. The research method used is normative juridical with using secondary data. Data collection techniques include literature studies and supported by interviews with interviewees. Then, analyzed qualitatively which is descriptive analytics. The results of this research concluded that, first, the validity of the General Meeting Shareholder is valid based on Article 79 jo. Article 92 paragraph (1) and (2) and does not conflict with Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company. Second, the responsibility of the Notary for the General Meeting Shareholder Deed is only limited to the formality Deed. Third, the legal consequences of revoke the deed are that everything returns to its original state as if General Meeting Shareholder had never happened. Based on that research, Author suggest to the Judges on their verdict have to be more careful to observe the differences of authority of Directors on Article 99 paragraph (1) letter a Law Number 40 year 2007 concerning The Limited Liability Company. If any Notary that accused by violate the Law Number 2 year 2014 concerning Notarys Office, but not proven on the court, then Notary could sue a legal protection by Notary Honorary Council to vindicate their name by using Honorary Council Decree based on Article 9 paragraph (7)Notary Code of Ethic Year 2015."

"Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."